Connect with us

Opini

Tuntaskan Kasus Utang Samin Tan ke Pertamina Patra Niaga

Published

on

Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus segera menuntaskan kasus utang PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), anak usaha Borneo Lumbung Energi & Metal (BLEM) sebesar Rp451,66 miliar.
Kasus ini bermula dari perjanjian jual beli BBM jenis solar atau high speed diesel (HSD) antara AKT dengan Patra Niaga (anak perusahaan Pertamina) pada 10 Februari 2009. Namun setelah 10 tahun berlalu, tidak ada tanda-tanda AKT yang merupakan milik pengusaha Samin Tan ini akan segera melunasi utang tersebut.
Berdasarkan Perjanjian Jual Beli antara Patra Niaga dan AKT, sesuai purchase order, disepakati harga jual HSD dari Patra Niaga kepada AKT adalah sama dengan harga publikasi Pertamina dikurangi potongan harga empat persen dari MOPS (Mean Oil Platts Singapore). Adapun besaran volume diperkirakan sebesar 1.500 kiloliter (kl) per bulan yang berlaku efektif satu tahun.
Sesuai Pasal 7 Perjanjian Jual Beli, diatur pola pembayaran kredit 30 hari kalender setelah tanggal berita acara penerimaan BBM, atau dengan menggunakan L/C (letter of credit) atau SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri). Kemudian pada 9 Februari 2010, terjadi perubahan (addendum) perjanjian I, berupa perubahan terhadap jangka waktu yang diperpanjang satu tahun dan volume pengiriman naik menjadi 6.000 kl per bulan.
Lebih lanjut, pada 1 Juni 2011 dilakukan pula perubahan II Perjanjian Jual Beli. Pada perbuahan II ini, disepakati perubahan waktu perjanjian berlaku efektif dari 10 Februari 2009 hingga 9 Februari 2013. Juga disepakati pula perubahan harga potongan menjadi 5,5 persen MOPS dan penambahan volume pengiriman menjadi 7.500 kl per bulan. Hal-hal penting dalam amandemen perjanjian adalah: penambahan waktu supply HSD, peningkatan volume pengiriman HSD dan peningkatan nilai discount.
Dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli HSD tersebut, ternyata AKT tidak membayar tagihan sesuai jadwal. Sehingga dalam kurun waktu 2009-2016, suplai HSD oleh Patra Niaga yang belum dibayar AKT mencapai lebih dari US$ 39,56 juta ditambah Rp 21,34 miliar. Faktanya, karena kemacetan pembayaran oleh AKT, pada Juli 2012 Patra Niaga menghentikan suplai HSD ke AKT. Sementara total tagihan yang dihitung hingga 2012 adalah US$ 36,39 juta plus Rp 18,33 miliar.
Patra Niaga terus berupaya menagih piutang tersebut tetapi tidak berhasil. Karena Patra Niaga gagal menagih piutang, akhirnya dicapai Kesepakatan I mekanisme penyelesaian utang. Pada 2013, Patra Niaga berhasil melakukan penagihan sebesar US$ 2,29 juta. Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi utang piutang yang belum berhasil direkonsiliasi dan penerbitan credit note.
Selanjutnya pada 2014, berdasarkan temuan Satuan Pengawas Intern (SPI) Pertamina atas tagihan di luar kesepakatan yang kemudian telah di-billing adalah sebesar US$ 7,87 juta plus Rp 3,32 miliar. Kemudian dilakukan rekonsiliasi ulang, termasuk tagihan lain yang belum berhasil direkonsiliasi dan dugaan tindak pidana korupsi. Pada 2014 juga upaya penagihan piutang oleh Patra Niaga menghasilkan Kesepakatan II untuk menghitung beberapa sisa utang yang belum berhasil direkonsiliasi.
Pada tahun 2014 Patra Niaga juga berhasil melakukan penagihan sebesar US$ 1,65 juta. Sehingga total pembayaran hingga akhir 2014 (pada 2012 berhasil ditagih US$ 2,29 juta) menjadi US$ 3,94 juta. Dengan demikian, nilai sisa piutang yang dimiliki Patra Niaga kepada AKT menjadi US$ 39,57 juta plus Rp 21,34 miliar.
Pada 2016, AKT mengajukan voluntary PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Niaga. Hasilnya adalah disahkannya Putusan Homoligasi pada 4 April 2016. Jumlah tagihan Patra Niaga yang diakui oleh pengurus sebagai utang usaha pihak ketiga dan berhak untuk mengikuti voting atas rencana perdamaian adalah sebesar Rp 451,66 miliar atas konversi US$ 33,59 juta sesuai kurs Rp 13.890 per US$ (minus Rp 15,16 miliar).
Ternyata sejak 2016 hingga sekarang, pelaksanaan pembayaran oleh AKT masih tidak jelas. Di sisi lain, tidak tampak upaya yang serius dari manajemen Patra Niaga yang 100% sahamnya dikuasai Pertamina, maupun manajemen Pertamina untuk menyelesaikan kasus perampokan uang milik negara oleh perusahaan Samin Tan. Padahal dalam membeli minyak mentah Pertamina selalu berbentuk cash, atau pembayaran di muka sebelum barang dikirim!
Kami menilai manajemen Pertamina dan Patra Jasa terkesan tidak serius atau malah takut menindaklanjuti kasus ini, entah karena apa dan siapa. Hal ini tidak boleh terjadi. Manajemen Patra Niaga dan Pertamina dituntut untuk tidak hanya peduli hak-hak sebagai pengurus korporasi, tetapi juga harus bertanggungjawab mengamankan aset negara dan pengelolaan BUMN sesuai prinsip-prinsip GCG dan peraturan yang berlaku.
Karena itu, kami meminta agar manajemen Patra Niaga dan Pertamina untuk segera memaksa Samin Tan menyelesaikan kewajiban. Sebagai stake holders BUMN, rakyat meminta agar para pimpinan Patra Jasa dan Pertamina segera melakukan upaya hukum yang serius guna menuntut Samin Tan.
Sebagai langkah awal, rakyat meminta manajemen Pertamina untuk segera memanggil Samin Tan dan menyelesaikan kasus secara baik-baik. Selanjutnya, manajemen Pertamina harus membawa kasus ini ke ranah pidana.
Kasus jual beli BBM berjenis HSD dari Patra Niaga kepada AKT ini tidak lagi dapat dianggap kasus perdata biasa, sehingga tidak cukup diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Kasus jual beli ini telah melanggar kaidah-kaidah umum jual beli BBM yang berlaku di dunia bisnis BBM dan praktek bisnis yang dijalankan oleh Patra Niaga. Faktanya memang telah terjadi penyimpangan proses bisnis, sehingga penyelesaiannya harus melalui proses hukum pidana.
Diskon hingga 4%-5,5% persen MOPS, serta penambahan volume pasokan dari 1500 liter menjadi 6000 liter dan 7500 liter dalam kondisi pembayaran sebelumnya yang tertunggak, merupakan kebijakan sarat moral hazard yang berbau tindak pidanan korupsi. Sebagian HSD yang dipasok malah diperdagangkan oleh AKT kepada pihak lain. Penyelewengan ini diduga melibatkan pihak AKT dan oknum Patra Niaga/BUMN, sehingga memperkuat alasan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui proses hukum pidana!
Kita pun meminta pemerintah memanggil Samin Tan guna memperoleh jaminan dan komitmen atas dilaksanakannya pembayaran atas kekayaan negara yang coba dirampok tersebut! Selain itu, KPK pun diminta untuk segera melakukan penyelidikan atas kasus yang sarat pelanggaran hukum, bernuansa KKN dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp455 miliar tersebut.
Rakyat sangat banyak dirugikan dan menanggung beban utang ratusan triliun Rp akibat ulah para konglomerat dalam skandal obligasi rekap BLBI. Rakyat pun telah menyaksikan para konglomerat terduga koruptor lolos dari jerat hukum dalam kasus-kasus kilang TPPI, Reklamasi Teluk Jakarta, Proyek Meikarta, dll. Karena itu, kita meminta manajemen Pertamina, Pemerintah dan KPK untuk segera mengajukan Samin Tan agar segera diproses secara hukum guna mempertanggungjawabkan penyelewengan yang telah dilakukan.

Oleh: Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

ASIAN CUP 2024
Mesopotamia, Tak Perlu Guinea

Published

on

By

Final Piala Asia U-23 akan berakhir, Jumat (03 Mei 2024). Setelah perebutan gelar juara Uzbekistan versus Jepang, dan pemenangnya diketahui. Apa yang ada di benak kita? Apakah Timnas Indonesia bakal lolos ke Olimpiade? Narasi itu tidak akan muncul. Andaikan, nanti malam Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Irak. Kita tak berharap, Raffael Struick dkk, gagal mengalahkan sang “Singa Mesopotamia”. Sehingga pertanyaan negatif itu tak ter-eksploitasi, dan tidak dibutuhkan. Keberuntungan dan risiko, adalah dua “saudara kandung”. Begitu pula dengan ‘kemenangan dan kekalahan’. Adalah “saudara sepersusuan”.

Kekalahan Indonesia 0-2 dari Timnas Uzbekistan, mungkin publik Indonesia lebih menyebutnya sebagai ‘keberuntungan’ bagi Uzbekistan. Bukan kemenangan yang sesungguhnya. Karena wasit Shen Yin Hao ‘berat sebelah’. Dan, itu ‘kasatmata’. Semisal, pelanggaran terhadap penyerang Timnas Indonesia Witan Sulaeman, tipis di dalam area penalti, berbuah tendangan penalti. Dan, andai gol cantik Mohammad Ferari ke gawang Uzbekistan di menit ke-61 tak dianulir ‘VAR’. Karena posisi “offside” Ramadhan Sananta, sangat ‘ambivalen’. Tentu ceritanya akan berbeda. Kedua momen ini kontroversial. Bukan ingin “nyinyir”, namun kedua “idiom” peristiwa itu, bisa diperdebatkan.

Semisal, pelanggaran terhadap penyerang Timnas Indonesia Witan Sulaeman, tipis di dalam area penalti, berbuah tendangan penalti. Dan, andai gol cantik Mohammad Ferari ke gawang Uzbekistan di menit ke-61 tak dianulir ‘VAR’. Karena posisi “offside” Ramadhan Sananta, sangat ‘ambivalen’. Tentu ceritanya akan berbeda. Kedua momen ini kontroversial. Bukan ingin “nyinyir”, namun kedua “idiom” peristiwa itu, bisa diperdebatkan.

Malas sudah membahasnya lagi. Percuma! Hampir tidak ada pertandingan ulangan, karena kekeliruan wasit. Anggap saja ini realitas yang “menjijikan” dan menyebalkan. Membuat badan meriang. Alias “panas dingin”, Timnas kita “dicurangi” wasit.

Saya teringat seorang mantan Presiden negara yang akan kita hadapi malam nanti. Presiden Saddam Hussein sangat gemar menonton film terhebat ‘sepanjang masa’. Sebuah film ‘trilogi’ yang dibintangi: Al Pacino, Marlon Brando, dan Robert DeNiro. “The Godfather”.

Banyak publik dunia menyebut, Saddam selama kepemimpinannya, telah berlaku ‘tiran’ dan ‘otoritarian’. Boleh jadi cerita film ini menginspirasinya. Namun, tak sedikit yang menyebutnya sebagai sosok ‘heroik’ bagi negaranya, Irak. Kita tak ingin “sarkastis”, membandingkan, dan mengatakan wasit telah berlaku ‘tiran’ terhadap timnas Indonesia.

Tak tahu persis. Mengapa Saddam Hussein sangat suka dengan film yang bercerita tentang satu keluarga mafia ‘Don Vito Corleone’, dengan segala pernak perniknya. Bayangan saya, yang juga sangat suka dengan ‘sekuel I’ Godfather (1972), banyak kisi-kisi dalam film ini yang menginspirasinya. Menyangkut kepemimpinan.

Sepakbola, seperti halnya film “Godfather”, bisa jadi mendiang Presiden Irak Saddam Hussein. Juga menyukai sepakbola. Cerita tentang Presiden Irak yang ‘legend’ ini, hanyalah ilustrasi semata. Irak punya “legenda”, maka Indonesia pun punya sejarah kepemimpinan. Pasti keduanya tidak “kongruen” (sebangun).

Kekalahan Indonesia dalam semifinal versus Uzbekistan, kemarin. Menjadikan kita bersikap “paranoia”. Ada kekhawatiran, saat Timnas Indonesia melawan Irak nanti malam, wasit akan kembali merugikan Indonesia. Sukar untuk menyatukan antara “paranoia” dan “optimistis”, dalam satu “keranjang” sekaligus. Itu adalah pelajaran pahit.

Ekonom Jesse Livermore mengaitkan dalam satu peristiwa (pertandingan), ada kalanya untung. Ada kalanya ‘sial’. Saat melawan Korea Selatan di delapan besar (perempat final), kita untung. Gol pertama Korea, dianulir ‘VAR’. Penendang penalti Timnas Indonesia, Justin Hubner gagal. Namun wasit meminta diulang dan gol. Sayang, di semifinal, kita ‘sial’. Dirugikan wasit.

Irak versus Indonesia nanti malam. Semoga “Dewi Fortuna”, keberuntungan ada di pihak kita. Meski, dalam 12 kali pertemuan (“head to head”), Timnas Senior Indonesia hanya menang dua kali: Pra-Olimpiade, 16 Januari 1968/2-1, dan Piala Kemerdekaan, 3 September tahun 2000/3-0. Selebihnya, Selama 10 kali, Indonesia mengalami kekalahan.

Irak, yang di masa lalu disebut “Babylonia”, dan juga Mesopotamia. Bermakna “dua sungai”. Sungai: Tigris dan Eufrat, sejatinya hebat dalam sepakbola. Dari sejarah keikutsertaannya di Piala Asia U-23, mereka bukanlah Tim sepakbola “kaleng-kaleng”. Karena itu Timnas Indonesia, perlu kerja keras.

Ernando Ari Sutaryadi dkk, diharapkan, tak perlu melawan Guinea (Afrika), untuk mendapatkan tiket Olimpiade 2024, terakhir. Di babak “play off”. Cukup mengalahkan “Mesopotamia” nanti malam. Dan, langsung “sah” lolos ke Olimpiade Paris.()

Oleh: Sabpri Piliang
WARTAWAN SENIOR

Continue Reading

Opini

INDONESIA vs UZBEKISTAN
“Timnas Indonesia akan ke Final”

Published

on

By

ABU ABDULLAH MUHAMMAD bin Ismail Al-Bukhari. Pernahkan mendengar nama panjang ini? Sulit mengingatnya. Nama ini lebih mudah diingat, bila kita gandeng menjadi Bukhari & Muslim. Ahli ‘hadist’ dan ulama gigih paling terkenal dan ‘sahih’, di Asia Tengah. Tepatnya, dari Kota Bukhara (Uzbekistan), 3.400-an kilometer menuju Kota Makkah. Imam Bukhari menjelajah, mencari jejak Islam, yang kemudian dikumpulkan dalam satu risalah, yang disebut ‘hadist’.

“Hadist’ secara harfiah bisa di terminologikan: kumpulan kata, perbuatan, dan sikap Rasulullah. Bukhari yang lahir 20 Juli tahun 810 (1 Syawal 256 H), telah mengelilingi Irak (Mesopotamia), Aljazair, Mekkah, Madinah, dan Bukhara (Uzbekistan). Secara gigih, dia dengan standard tinggi meriwayatkan, dan menyimpulkan jejak itu. akhirnya Bukhari, atau di Indonesia sering kita sebut Imam Bukhari. Mengumpulkan “segala perkataan” Rasulullah, dan sekaligus mendokumentasikannya, dalam satu buku yang disebut “Sahih Al Bukhari”. Setelah meninggal 1 September tahun 870 M, buku ‘hadist’ Imam Bukhari, menjadi “benchmarking” bagi para Pemeluk Islam di dunia.

Masih di Uzbekistan. Islam masuk ke negara berpenduduk 32 juta dan luas 447 ribu Kilometer ini di abad ke-8. Negara yang baru merdeka 1991 ini, kaya akan jejak-jejak Islam. Bahkan seorang sepupu Rasulullah, memulai dakwahnya, di luar Jazirah Arab, di seluruh negara Asia Tengah: Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgistan, dan Uzbekistan.
Qatsam Ibnu Abbas Bin Abdul Muthalib, dialah sahabat, dan sekaligus sepupu Rasulullah SAW itu.

Alkisah menyebutkan, semuanya bermula di Kota Samarkand (Uzbekistan). Sebelum penaklukan kota-kota di Uzbekistan oleh Pasukan Arab, Qatsam Ibnu Abbas telah tiba terlebih dahulu di salah satu Kota sejarah “ahli hadist” ini. Yaitu Samarkand. Lewat sepupu Rasulullah inilah, Islam kemudian berkembang pesat. Qatsam Ibnu Abbas tidak pernah kembali lagi ke Kota Mekkah-Madinah. Dakwahnya makin sukses. Memasuki abad-abad berikutnya, lahirlah kemudian para Ilmuwan dan Filsuf Islam dari Asia Tengah.

Ulasan di atas, semata untuk memberi pemahaman pada pembaca. Karena, mungkin banyak yang sudah mendengar nama Uzbekistan. Namun, banyak sekali yang belum tahu. Apa dan bagaimana ‘sich’ Uzbekistan itu.

Negara pecahan Uni Soviet ini, adalah lawan Timnas Indonesia, Senin (29 April 2024) di babak semifinal Piala Asia, U-23. Setelah secara meyakinkan menggusur Timnas Arab Saudi 2-0, 26 April semalam. Uzbekistan terakhir meraih juara pada gelaran “Asian Cup” edisi 2018. Rangking 63 dunia ini, mengobrak-abrik pertahanan juara Asia U-23 tahun 2022, Arab Saudi.

Melawan Tim berjuluk “White Wolves” atau “Serigala Putih” ini, tentu bukanlah hal yang mudah bagi Rizky Ridho dkk. Menurut catatan, pertemuan dengan Timnas Uzbekistan, di berbagai kelompok umur (termasuk Timnas Senior), Timnas Indonesia, sangat sulit mengalahkannya. Bagi Timnas U-23, ini adalah pertemuan pertamanya dengan Uzbekistan U-23.

Di level Timnas Senior, Indonesia baru dua kali bertemu dengan Uzbekistan. Hasilnya, sekali ‘draw’, dan sekali kalah. Dalam Kualifikasi Piala Dunia 1998 itu, skor pertandingan Timnas Indonesia versus Uzbekistan: 1-1, dan 0-3. Sementara dalam Piala Asia U-20 yang berlangsung di Uzbekistan, Timnas U-20 Indonesia bermain draw 1-1.

Timnas Indonesia, memang “jarang bertemu” dengan Timnas Uzbekistan. Wajar, karena Negeri tempat banyaknya “gadis cantik” ini, baru merdeka 31 Agustus 1991.
Saya punya keyakinan. Melihat kemampuan Pemain Timnas yang merata. Stamina tinggi, akurasi serangan, serta kemampuan mengorganisasi pertahanan. Plus kiper yang sangat “responsif”, rasanya. Mengalahkan Uzbekistan bukanlah “halusinasi’. Sama seperti mengalahkan Korea 11-10 (adu pinalti), Australia 1-0, dan Yordania 4-1. Partai ini, adalah yang tersulit bagi Timnas.

Dalam pandangan saya.
Setiap hasil pertandingan dan prestasi, pasti punya “harga”. Tidak ada yang “gratis”. Pembinaan oleh Pelatih Shin Tae Yong, bersama Choi In-choi dan Nova Arianto, dalam empat tahun terakhir, sejatinya ada “ongkos” yang harus dikeluarkan. Pembinaan optimal, tak akan efektif. Tanpa “finansial” yang optimal pula.

Buah pembinaan itu telah terlihat di Piala Asia 2024 ini. Setelah Australia dan Yordania kita libas. Dua hari ke depan Justin Hubner dkk, akan menghadapi “White Wolves” yang diperkuat bintang-bintangnya: Umarali Rahmonaliyev, Khusayin Norchaev, Abbosbek Fayzullsev dkk.

Apa yang saya saksikan “match'” antara para juara: Uzbekistan (2018) dan Arab Saudi (2013) Jumat semalam, keduanya tidaklah istimewa. Itu bila saya boleh menganalisa jalannya pertandingan. Sekalipun Uzbekistan menang 2-0, sekali lagi itu tidaklah istimewa. Melihat skema permainan Indonesia.

Serangan seperti “batu cadas”, tajam. Pertahanan bagai tembok “puzzle” yang terserak dan ada di semua sudut. Lalu lapangan tengah seperti “banjir bandang”, deras mengumpan bola. Dan, kiper seperti “lem tajin” yang lengket. Indonesia, asumsi saya akan melaju ke final mengalahkan Uzbekistan, pada semifinal, Senin. Modal kita untuk itu, sudah cukup. “Vini, Vidi, Vici”. Semoga.()

OLEH: Sabpri Piliang
WARTAWAN SENIOR

Continue Reading

Opini

“Slepet”, Joget, atau “Sat Set” Otonomi Daerah

Published

on

By

OTONOMI daerah adalah tugas pemerintahan yang luas untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan demokrasi di seluruh pelosok nagari. Ia tidak hanya perkara Ibu Kota Negara (IKN) baru dan IKN lama, atau menata kota-kota yang tahun 2035 bakal dihuni oleh dua per tiga penduduk Indonesia, atau menyelesaikan konflik pusat vs daerah yang berlarut-larut di Papua. Bahkan, juga bukan sekedar menaikkan gaji kepala desa dan meningkatkan jumlah dana desa dari satu miliar menjadi lima miliar per desa.

Otonomi daerah spektrumnya terbentang mulai dari pembentukan daerah otonom, transfer kewenangan dari pusat kepada daerah, pembentukan kelembagaan pemda, manajemen birokrasi lokal, pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah, pengelolaan keuangan daerah, hubungan antar pemerintahan, hingga pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Selain tugasnya yang amat luas, otonomi daerah merupakan “big business”. Bila pemerintah bisa mengurusnya dengan baik separuh urusan negara akan selesai. Presiden bisa fokus ke separuh urusan lainnya, yaitu memimpin kementerian/lembaga yang menangani urusan pembangunan sektoral, menjalin hubungan baik dengan lembaga 1tinggi negara, dan tampil di panggung regional dan global. Ia tak perlu lagi marah-marah kepada kepala daerah atau berlelah-lelah mengumpulkan ribuan kepala desa.

Betapa tidak? Tengok saja jumlah daerah otonom yang menembus angka lima ratus tepatnya 546 yang terdiri atas 38 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten. Kewenangan yang dimilikinya juga bukan “kaleng-kaleng”. Mulai dari urusan pendidikan dasar dan menengah, kesehatan, jalan dan jembatan, perumahan, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan, hingga kepariwisataan. Tak kurang dari 32 urusan pemerintahan dilimpahkan kepada daerah.

Ditilik dari segi birokrasi, dari 4,28 juta ASN kita 3,33 juta bekerja untuk pemerintah daerah (78%). Belum lagi uang yang dikelolanya. Rata-rata sepertiga dari APBN kita ditransfer ke daerah. Pada tahun 2023 yang lalu jumlahnya Rp.825 triliun. Bila ditambahkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi, kabupaten, dan kota se Indonesia yang besarnya Rp 361 triliun pada tahun 2023, maka sekitar Rp 1.186 triliun dibelanjakan oleh pemerintahan daerah. Suatu jumlah yang sangat besar, dan bila dibelanjakan secara berkualitas akan mampu mendongkrak beberapa persen pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Secara legal-konstitusional UUD 1945 sendiri mengatur cukup detil sampai dengan membuat bab khusus soal pemerintahan daerah, seperti tampak dalam pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Turunannya mencakup UU Pemda, UU Pilkada, dan UU Desa plus UU khusus/istimewa untuk Papua, Aceh, Yogyakarta, DKI Jakarta, IKN Nusantara.

Masalah Otonomi Daerah
Kondisi otonomi daerah kita kini terus terang sedang tidak baik-baik saja. Beberapa diantaranya yang menonjol adalah masalah re-sentralisasi, korupsi kepala daerah, politik dinasti, pecah kongsi KDH-WKDH, pemekaran daerah, dan tidak efektifnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Sayang sekali bila pada masa kampanye sekarang segudang persoalan otonomi daerah yang melanda negeri ini tidak diperdebatkan oleh para calon presiden dalam kampanyenya. Masyarakat di 546 daerah otonom itu tentu akan suka memilih calon presiden yang paham dan pro-otonomi daerah, bukannya pro-sentralisasi.

Re-sentralisasi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo makin menjadi-jadi. Tak hanya di bidang administrasi dan ekonomi seperti penarikan berbagai perizinan dan kewenangan berskala lokal ke pusat, tapi juga sudah merambah ke ranah politik. UU Cipta Kerja Nomor 11/2020 yang menarik izin IMB dan UU Minerba Nomor 3/2020 yang mengambil tambang galian C (pasir dan kerikil) ke pusat adalah contoh nyata dalam resentralisasi administrasi dan resentralisasi ekonomi.

Sedangkan terkait resentralisasi politik, pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah bila terjadi kekosongan (vacuum of power) jabatan dalam tempo yang lama dilakukan langsung oleh presiden, bukannya lewat pemilihan DPRD atau perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang notabene dipilih langsung oleh rakyat. Malahan dalam pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), gubernur/wakil gubernur diangkat oleh presiden tak lagi dipilih langsung oleh rakyat menyusul pola pengangkatan kepala/wakil kepala IKN Nusantara. Demokrasi lokal lewat pilkada langsung yang sejak tahun 2004 telah ditancapkan (deepening democracy), kini dipreteli.

Korupsi kepala daerah tak kunjung reda. Terbaru, ada Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada, sebelumnya Gubernur Maluku Utara dua periode yang sudah mau habis masa jabatannya di OTT KPK. Modus operandinya hampir sama dengan kepala daerah yang lain, yaitu terlibat kasus jual beli jabatan, gratifikasi dan suap pengadaan barang dan jasa.

Saya mencatat sejak pilkada langsung yang berbiaya tinggi digelar tahun 2005 hingga 2024 ini terdapat 405 orang kepala daerah/wakil kepala daerah kena kasus hukum dengan rincian, gubernur 37, wakil gubernur 7, bupati 228, wakil bupati 48, walikota 70, wakil walikota 15. Korupsi yang dilakukan oleh ratusan pemimpin pemda ini juga telah menyeret ribuan pejabat birokrasi, berdampak pada rusaknya tata kelola pemda yang baik, dan terhalangnya pengentasan kemgiskinan.

Rentetan lainnya, tumbuh subur politik dinasti di daerah, di mana anak atau istri kepala daerah/wakil kepala daerah naik menggantikan sang bapak/suami. Bahkan menjalar kini ke tingkat pemerintahan nasional. Gibran putra Presiden Joko Widodo yang baru menjabat walikota solo dua tahun diorbitkan menjadi calon wakil presiden. Sirkulasi kepemimpinan pemda menjadi mandeg, karena jabatan hanya beredar di lingkaran “trah” tertentu saja.

Perkara serius lainnya politisasi birokrasi pemda waktu pilkada yang menyebabkan promosi jabatan penuh dengan afiliasi politik (Prasojo, 2023). Belum lagi kalau ditelisik soal maraknya pecah kongsi kepala daerah dan wakilnya yang menurut catatan saya terjadi di lebih dari 90% daerah kita. Tentu hal ini merupakan pendidikan politik yang buruk bagi rakyat, dan membuat repotnya birokrasi melayani kedua bosnya yang tak akur.

Pemekaran daerah telah 10 tahun dimoratorium, kecuali untuk tanah Papua yang tahun lalu diizinkan memekarkan provinsinya dari dua menjadi enam, karena alasan untuk mengendalikan konflik. Sementara itu usulan pemekaran daerah tak pernah berhenti. Pemerintah menerima tidak kurang dari 329 usulan pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang terdiri atas 55 provinsi, 237 kabupaten, dan 37 kota (Ditjen OTDA Kemendagri, Mei 2022).

Terlepas dari terpenuhinya atau tidak persyaratan, fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi untuk membentuk DOB belum padam. Sejak awal reformasi tahun 1999 sampai moratorium 2014, Indonesia telah menambah daerah otonomnya sebanyak 223 (8 provinsi, 181 kabupaten, 34 kota). Banyak masyarakat meyakini pemekaran daerah merupakan pintu masuk untuk meraih kesejahteraan. Tak elok kalau dibiarkan mengambang tak ada kepastian.

Gubernur selaku wakil pemerintah pusat (GWPP) tak efektif. Pembinaan dan pengawasannya “dicuekin” bupati/walikota. Tak jarang bupati/walikota berani melawan gubernur secara terbuka, menolak dikoordinasikan dan disupervisi, dan mengusirnya jika berkunjung ke wilayahnya.

Pihak kementerian/lembagapun kerap mem-by pass gubernur dengan terjun langsung ke kabupaten/kota. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri atas unsur kepala kepolisian, kepala kejaksaan, komandan TNI, dan ketua DPRD tak banyak lagi yang menyegani gubernur, padahal ia menjadi ketua forumnya.

Pemerintah pusat tak pula menyediakan perangkat dan pembiayaan kepada gubernur untuk melaksanakan tugas perpanjangan tangan (verlengstuk) itu. Masalahnya diperparah dengan tak adanya peran gubernur dalam menjadikan seseorang sebagai bupati/walikota. Mereka sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Bahkan, ada bupati/walikota yang jadi penantang gubernur petahana dalam pilkada.

Pola relasi ala integrated-prefektoral system ini, dimana gubernur berperan ganda sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat tidak menyambung dengan perkembangan demokrasi lokal kita kini. Dari bentangan beberapa masalah utama otonomi daerah di atas, tentu publik ingin tahu bagaimana calon presiden dan wakil presiden nomor satu, dua, dan tiga memandang atau menjawabnya di dalam visi dan misi mereka.

Janji Para Kandidat

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor satu Anies dan Gus Imin dalam visinya yang berjudul “Indonesia Adil dan Makmur Untuk Semua”, pada misi ke delapan mengagendakan pembenahan otonomi daerah. Dijanjikan akan diakhiri tarik-menarik kewenangan antar pemerintah pusat dan daerah, diberi ruang bagi daerah untuk mengelola potensi kekayaan yang dimiliki, perbaikan pembiayaan pilkada agar tidak mahal, pencegahan politisasi birokrasi, memfasilitasi pembentukan daerah otonom secara selektif, dan penguatan pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemda terkait kewenangan yang dilimpahkan.

Selain itu, sistem pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah dalam pemenuhan urusan konkuren wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan akan dihadirkan. Slepetan pasangan ini cukup mengena, hanya kelemahannya publik tidak tahu secara detil bagaimana cara mereka mewujudkannya.

Prabowo dan Gibran mengusung visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Pasangan ini menjanjikan akan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemberantasan kemiskinan seperti membangun atau merenovasi rumah penduduk desa, membuat desa terakses internet, dan memperbaiki tata kelola dana desa.

Selain itu juga memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemda, menata desentralisasi dan otonomi daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemda, memperbaiki manajemen pelaksanaan pilkada, revitalisasi pengawasan melalui pembangunan inspektorat independen, dan membahas kembali pemekaran daerah. Misi penanganan otonomi daerah lewat “joget kebijakan” dari pasangan ini dapat membuai orang desa dan daerah bila tersosialisasi secara luas.

Visi Ganjar dan Mahfud yaitu “Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat, Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari”. Pasangan nomor urut tiga ini menjanjikan akan melipatgandakan dana desa, satu desa satu fasilitas kesehatan, menjanjikan kota sebagai sentra pertumbuhan, ekonomi yang dapat mendorong desa tumbuh bersama, memperluas ketersediaan mall pelayanan publik, dan memastikan pelayanan pemerintahan sat set dengan digitalisasi.

Kendatipun tak terlalu telak mengadres persoalan aktual otonomi daerah, karena lebih fokus ke perkara desa, tapi misi mereka menunjukkan keinginan untuk mempercepat pembangunan desa dan kota.

Dalam agenda ketiga pasangan Capres dan Cawapres tampak ada sentuhan untuk menyelepet, menjoget dan men-sat-set persoalan otonomi daerah meskipun kadarnya berbeda beda. Artinya, mereka cukup menyadari bahwa diperlukan penataan desentralisasi di Indonesia ke depan.

Guna menggali bagaimana detil mewujudkannya dan manakah pasangan calon yang paling perhatian terhadap otonomi daerah, urgen sekali jika dalam tema debat Capres atau Cawapres yang akan datang ditambahkan isu otonomi daerah.

Jangan sampai terulang kasus IKN Nusantara yang tidak muncul dalam visi dan misi maupun debat pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin tahun 2019 lalu, tiba-tiba lahir menjadi kebijakan yang membebani berat keuangan negara. (**)

Oleh: Djohermansyah Djohan, Guru Besar IPDN, Dirjen Otda Kemendagri (2010-2014), Pendiri i-OTDA

Continue Reading
Advertisement

Trending