Ketua DPD RI periode 2024–2029, Sultan Bachtiar Najamudin. (Foto Ist).

JAKARTA, SENTANA – Ketahanan pangan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan nasional. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri akan lebih stabil, berdaulat dan leluasa dalam mengambil kebijakan strategis. Oleh karena itu, agenda ketahanan pangan Pemerintah Republik Indonesia tidak semata berfokus pada produksi dan konsumsi, tetapi menjadi fondasi kehidupan sosial, ekonomi dan moral masyarakat bangsa.

Melalui keterangannya, Sabtu (24/1), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024–2029, Sultan Bachtiar Najamudin, menegaskan bahwa, ketahanan pangan merupakan simbol keberlanjutan hidup, keadilan sosial, serta kedaulatan bangsa. Untuk itu, DPD RI memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program-program prioritas pemerintah yang berkaitan dengan swasembada pangan. “DPD RI merasa terhormat dapat menjadi bagian dari agenda besar swasembada
pangan nasional. Kami secara aktif mengawal realisasi program-program swasembada pangan bersama Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan,” ujar Sultan Najamudin.

Ia menambahkan bahwa, program swasembada pangan yang dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan wujud visi kepemimpinan yang inklusif dan adaptif dalam menjaga kedaulatan negara di tengah ketidakpastian geopolitik global.

“Swasembada pangan menegaskan kemampuan bangsa untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri sekaligus berkontribusi dalam pemenuhan pangan global sesuai potensi lokal, tanpa tekanan dari pihak mana pun. Inilah yang menjadi dasar kuat pemerintahan RI dalam memperkuat agenda diplomasi serta mendorong terwujudnya keadilan dan perdamaian dunia,” jelasnya.

Pada skala lokal, program swasembada pangan terbukti mendorong pembangunan Desa-desa pertanian, memperkuat jaringan ekonomi lokal melalui UMKM dan Koperasi Desa, serta menjadi basis terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.

Sultan Najamudin mengajak seluruh elemen bangsa—mulai dari petani, petani muda, akademisi, pakar ekonomi, hingga seluruh ekosistem pertanian—untuk terus mengawal dan mendukung agenda swasembada pangan dan energi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat petani di berbagai daerah yang dengan tulus dan sungguh-sungguh mendukung program swasembada pangan. Capaian swasembada pangan di tahun pertama pemerintahan ini adalah hasil kerja keras bersama dan menjadi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia,” tutup Sultan Najamudin. (Red).

Jakarta, Hariansentana.com – Melimpahnya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai 3,3 juta ton saat ini harus berkorelasi dengan kondisi harga yang wajib sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menandaskan tidak ada ruang bagi kenaikan harga beras melebihi HET.

“Tadi malam kami komunikasi dengan Bapak Wakil Kapolri. Kami ingin pangan stabil. Pemerintah ingin pangan stabil. Yang pertama, beras, agar tidak ada alasan harga beras diatas HET,” ungkap Amran dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri di Jakarta pada Kamis (22/1/2026).

“Kenapa? Beras kita cadangan stok hari ini 3 juta lebih. Jadi sangat cukup untuk masyarakat,” sambung Amran.

Menurut Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, Perum Bulog sudah memulai penyerapan gabah setara beras dari produksi dalam negeri. Ia meyakini serapan di tahun 2026 ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami pantau tadi malam, serapannya lebih tinggi daripada awal tahun lalu. Luas tanaman kita lebih tinggi dari tahun lalu. Aku ikuti kurang lebih (serapan) 5 ribu ton tadi malam, tanggal 21 Januari,” ujar Amran.

Dalam laporan yang diterima Bapanas, per 22 Januari 2026, Perum Bulog telah melaksanakan pengadaan setara beras produksi dalam negeri totalnya hingga 15,6 ribu ton. Ini terdiri dari pengadaan untuk stok CBP 13,5 ribu ton dan komersial 2 ribu ton.

Untuk diketahui, pemerintah telah resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2026, Nomor 14 Tahun 2026, dan Nomor 47 Tahun 2026.

SKB tersebut mengatur tentang penugasan kepada BUMN bidang pangan dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2026. Terkait target pengadaan beras produksi dalam negeri yang diemban Bulog di tahun ini sejumlah 4 juta ton. Ini sesuai hasil rapat koordinasi terbatas tingkat menteri (29/12/2025),

Kepala Bapanas optimistis total stok CBP nanti dapat tembus hingga 6 juta ton. Dengan itu, kondisi tersebut mengindikasikan ketersediaan beras nasional berada di jalur yang sangat memadai.

“Artinya, hitungan kami untuk beras, hampir pasti di bulan Juni, Mei, itu stok kita kisaran 5 sampai 6 juta ton dan tidak pernah terjadi selama republik ini berdiri. Ini hasil kerja keras kita semua,” terang Amran.

“Stok kita sekarang 3,3 juta ton dan sekarang ini masuk masa panen. Kalau Bulog serap sampai Juni 3 juta ton, itu berarti 6 juta ton berasnya. Artinya, beras tidak ada alasan harga naik,” pungkas Amran.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pergerakan inflasi beras secara bulanan di tingkat eceran sepanjang tahun 2025 dilaporkan lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini dapat dilihat pada titik puncak inflasi di 2025 yang berada di level 1,35 persen saja yang terjadi di Juli 2025.

Sementara, titik puncak inflasi beras di tahun 2023 dan 2024 bahkan pernah mencapai masing-masing di September 2023 dengan 5,61 persen dan Februari 2024 dengan 5,32 persen. Inflasi beras secara bulanan di tahun 2025 pun ditutup dengan level yang sangat baik di 0,18 persen pada Desember 2025.

Di sisi lain, rerata inflasi beras secara bulanan selama setahun di 2025 juga cukup melandai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rerata pada 2025 berada di angka 0,30 persen, sedangkan pada 2023 berada di level 1,34 persen dan 2022 di 0,51 persen. Hal ini menggambarkan kondisi perberasan nasional di 2025 lebih terkendali dan stabil tanpa implikasi terhadap inflasi yang signifikan.(Dit)

Bogor, Hariansentana.com — PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (Indocement) melalui program corporate social responsibility (CSR) terus mendorong kemandirian usaha mikro kecil menengah (UMKM) masyarakat desa mitranya. Di antaranya melalui pendampingan serta program pelatihan keterampilan berbasis keberlanjutan.

Salah satu contoh program CSR yang berjalan yaitu program peternakan Jangkrik BOS di desa mitra Kompleks Pabrik Citeureup, Kabupaten Bogor.

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang fokus pada budidaya jangkrik secara terstruktur.

Mulai dari pelatihan teknis, penyediaan sarana budidaya, pendampingan berkala, hingga pemasaran.

Program ini memanfaatkan lahan reklamasi pasca tambang dan ditujukan untuk menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat sekitar pabrik.

Salah satu peternak yang maju dan berkembang adalah peternakan jangkrik milik ustad Suhada yang terletak di Kampung Parigi RT03/RW02 Desa Hambalang, Kabupaten Bogor.

“Ada sembilan jodag (kandang jangkrik) yang bisa menampung bibit telur jangkrik sebanyak 3 kg,” ungkapnya.

“Dimana setiap 1 kg telur bisa menghasilkan panen sebanyak 100–150 kg jangkrik. Omzet yang didapatkan dalam setiap kali panen bisa mencapai Rp9–10 juta,” tambahnya.

Berdasarkan perhitungan program ini memliki nilai Social Return On Investment (SROI) mencapai 2,23 atau setiap Rp1 yang diinvestasikan menghasilkan manfaat sosial sebesar Rp2,23…..Ron