Connect with us

Pendidikan

TPBIS Wujud Komitmen Indonesia Terhadap Pembangunan Global

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com —Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) digagas oleh Pemerintah Indonesia melalui Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) pada 2018.

Melalui tindakan nyata dan kemitraan yang terjalin, TPBIS menjadi wujud komitmen Indonesia terhadap pembangunan global dan berkesempatan untuk diperluas menjadi bagian dari Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) melalui Colombo Plan.

Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Tri Tharyat pada pembukaan Program Berbagi Pengetahuan tentang TPBIS (Knowledge Sharing Program on Social Inclusion-Based Library Transformation (SILT)) di Ruang Auditorium Lt. 2 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Senin (13/11/2023).

“Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara Indonesia dan negara-negara anggota Colombo Plan lainnya dalam melakukan transformasi perpustakaan umum menjadi ruang inklusif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tri mengatakan melalui KSST, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat TPBIS sebagai program prioritas nasional yang dapat dijangkau dan diharapkan bermanfaat bagi sesama negara anggota Colombo Plan.

“Bersama, kita akan mengubah perpustakaan umum dari sekadar tempat membaca buku menjadi tempat yang memberdayakan masyarakat sekitarnya,” ujarnya.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Colombo, Sri Lanka merangkap Republik Maladewa, Dewi Gustina Tobing, menambahkan dalam program ini Indonesia akan membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada negara-negara anggota Colombo Plan tentang TPBIS.

“Program ini dapat memperkuat hubungan antar sesama negara anggota dan mendorong cara-cara inovatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki para negara anggota Colombo Plan,” ucapnya.

Menurutnya, Indonesia sangat mementingkan KSST karena sejalan dengan konstitusi nasional yang mengamanatkan Indonesia untuk memelihara ketertiban dunia berdasarkan nilai kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta memainkan peran sentral dalam kerangka agenda pembangunan berkelanjutan 2030.

“KSST adalah bagian integral dari diplomasi Indonesia dan Colombo Plan telah menjadi mitra yang sangat berharga di dunia selatan,” ungkapnya.

Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara Noviyanti menekankan Indonesia, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, terus berkomitmen kuat terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program TPBIS, sebagai bagian dari upaya strategis tersebut, merupakan kemitraan antara Perpusnas dan pemerintah daerah di berbagai tingkat.

“Tujuannya adalah meningkatkan peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas hidup pemustaka. Inisiatif ini telah berhasil mengubah perpustakaan umum menjadi ruang komunal yang memberikan solusi bagi kepentingan masyarakat,” katanya.

Noviyanti mengajak peserta pelatihan untuk memanfaatkan kesempatan ini lebih untuk memahami efektivitas pelaksanaan program TPBIS, meneliti kebijakan dan pedoman struktural yang mendukung transformasi perpustakaan.

“Program inklusi sosial ini memiliki potensi luar biasa. Inklusi untuk perpustakaan bisa dikembangkan lebih lanjut, masih ada peluang yang bisa direplikasi di negara masing-masing, dan ini bisa menjadi suatu capaian secara global,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan saat ini Perpusnas berkomitmen untuk membawa perpustakaan ke tingkat berikutnya dengan fokus pada inklusi sosial.

“Hari ini, kami berkomitmen untuk membawa perpustakaan ke tingkat berikutnya dengan fokus utama pada inklusi sosial,” ujarnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, lanjutnya, paradigma ekslusif dalam dunia perpustakaan dianggap sudah tidak relevan. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perpustakaan memiliki peran vital dalam menyajikan pengetahuan kepada masyarakat.

“Perpustakaan harus menjadi pelangi pengetahuan bagi jutaan masyarakat di pedesaan,” tambahnya.

Dia menjelaskan dalam menyediakan akses pengetahuan, Perpusnas telah meluncurkan aplikasi digital BintangPusnas Edu yang berisikan lebih dari 60 juta buku, manuskrip, teritama untuk pembelajaran dari SD sampai perguruan tinggi. “Melalui aplikasi mobile, masyarakat dapat mengaksesnya tanpa biaya di mana saja, dari perangkat seperti ponsel, laptop,” jelasnya.

Dalam upaya menjembatani kesenjangan antara daerah terpencil dan pusat pemerintahan, Kepala Perpusnas menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bergabung dalam membantu masyarakat. “Kami berharap dukungan dari semua stakeholder, terutama pemerintah daerah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,” ungkapnya.

Dengan kehadiran peserta dari berbagai negara, Kepala Perpusnas menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kunci keberhasilan manusia melalui transformasi perpustakaan. “Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memajukan perpustakaan sebagai sumber daya pengetahuan inklusif, menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan berkeadilan di berbagai lapisan masyarakat,” harapnya.

Program Berbagi Pengetahuan tentang TPBIS menghadirkan 18 peserta yang terdiri dari delapan orang dari enam negara anggota Colombo Plan (Laos, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Vietnam, dan Myanmar) dan 10 orang lainnya yang terdiri dari perwakilan dari provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.

Seluruh peserta akan dilibatkan dalam pelaksanaan praktik baik berupa pelatihan dan visitasi ke perpustakaan Mutiara Rawa Binong, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur, untuk meninjau fasilitas perpustakaan dan mengunjungi bazar produk hasil binaan TPBIS. Ada pula kunjungan kebudayaan ke Taman Mini Indonesia Indah untuk memperkenalkan keanekaragaman kebudayaan Indonesia.

TPBIS merupakan kegiatan yang dilaksanakan Perpusnas dengan melibatkan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kabupaten/desa) untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan layanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Melalui TPBIS, perpustakaan umum diharapkan mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dalam memperoleh solusi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Sejak dicanangkan sebagai program prioritas nasional pada 2018, program TPBIS dengan stimulan yang bersumber dari APBN melalui Perpusnas, hingga 2022 telah diimplementasikan di 34 perpustakaan provinsi, 296 perpustakaan kabupaten/kota, dan 1.696 perpustakaan desa/kelurahan. Pada 2023, sejumlah 450 perpustakaan desa/kelurahan menjadi mitra baru TPBIS. Hingga Februari 2023, TPBIS telah direplikasi di 1.205 desa/kelurahan di 26 provinsi dengan sumber anggaran APBD dan/atau sumber lain.

Pendidikan

Pondok Pesantren Qurrota A’yun Go Internasional, Jalin Kerja Sama Strategis dengan PCI Malaysia

Published

on

By

FOTO BERSAMA-K.H. Zaenul Muttaqin, S.E, M.Pd, Ketua HEBITREN Jakarta Timur bersama rombongan, foto bersama usai melakukan kunjungan ke PCI Malaysia. (Foto Ist).

MALAYSIA, SENTANA – Pondok Pesantren Qurrota A’yun Jakarta, terus meneguhkan langkah menuju pesantren berkelas dunia melalui kerja sama strategis dengan PCI (Pimpinan Cabang Istimewa) Malaysia yang dipimpin oleh Datuk K.H. Rudi Mahfudz. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam memperluas jejaring pendidikan, dakwah, ekonomi dan pemberdayaan umat di kawasan ASEAN, Jum’at (7/8).

PENANDATANGANAN MoU-Datuk K.H. Rudi Mhafud, Ketua PCI Malaysia bersama K.H. Zaenul Muttaqin, S.E, M.Pd, Ketua HEBITREN Jakarta Timur, saat melakukan Penandatanganan MoU. (Foto Ist).

Kerja sama tersebut merupakan bagian dari visi besar Roadmap Qurrota A’yun 2030, yaitu membangun pesantren yang unggul dalam ilmu keislaman, berkarakter, menguasai teknologi, memiliki wawasan global, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi peradaban Islam dan kemajuan bangsa.

Melalui keterangannya, Jum’at (7/8), Pengasuh Pondok Pesantren Qurrota A’yun, K.H. Zaenul Muttaqin, S.E, M.Pd, menyampaikan bahwa, era globalisasi menuntut pesantren untuk mampu membangun kolaborasi lintas negara tanpa meninggalkan jati diri sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

“Pesantren tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perkembangan dunia. Pesantren harus hadir sebagai pusat lahirnya generasi berakhlak mulia, berwawasan internasional, menguasai bahasa, teknologi, kewirausahaan dan siap membangun peradaban Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam,” ungkapnya.

Menurutnya, melalui kerja sama dengan PCI Malaysia, Pondok Pesantren Qurrota A’yun akan mengembangkan berbagai program strategis, antara lain pertukaran wawasan pendidikan pesantren, peningkatan kompetensi guru dan santri, penguatan dakwah internasional, pengembangan ekonomi pesantren, bisnis halal, ekspor-impor produk unggulan pesantren, hingga pengembangan jejaring investasi dan kewirausahaan berbasis syariah.

Sementara itu, Datuk K.H. Rudi Mahfudz, menyambut baik sinergi ini sebagai bentuk penguatan ukhuwah Islamiyah antara Indonesia dan Malaysia. Menurutnya, pesantren memiliki potensi besar menjadi pusat lahirnya pemimpin masa depan yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga mampu menjawab tantangan global melalui inovasi, ekonomi dan pendidikan.

“Kerja sama ini diharapkan menjadi awal lahirnya berbagai program kolaboratif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Selain memperkuat hubungan antarlembaga, sinergi ini juga membuka peluang bagi santri untuk memiliki pengalaman internasional, memperluas jejaring keilmuan, serta mengenal praktik terbaik dalam pengelolaan pendidikan, ekonomi, dan dakwah di tingkat regional,” ujarnya.

Dengan semangat “Think Globally, Act Locally, and Serve Universally”, Pondok Pesantren Qurrota A’yun optimistis mampu melahirkan generasi santri yang tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai keislaman, tetapi juga menjadi inovator, entrepreneur, pendidik dan pemimpin yang mampu bersaing di tingkat global.

Langkah menuju “Qurrota A’yun Go Internasional”, bukan sekadar slogan, melainkan ikhtiar nyata untuk menjadikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan keunggulan tahfiz Al-Qur’an, penguasaan bahasa Arab dan Inggris, teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), kewirausahaan, serta diplomasi pendidikan internasional.

“Melalui kolaborasi dengan PCI Malaysia, diharapkan akan lahir generasi santri yang siap menjadi duta Islam yang moderat, berilmu, mandiri, dan mampu membangun peradaban yang membawa kemaslahatan bagi umat di tingkat regional maupun global,” pungkas Zaenul. (Red).

Continue Reading

Pendidikan

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tingkat SMP Negeri di Kabupaten Bogor Kembali Menuai Sorotan.

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) tingkat SMP Negeri di Kabupaten Bogor tahun ini kembali menuai sorotan. Banyak siswa tidak tertampung, termasuk siswa berprestasi dan dengan nilai rapor tinggi yang justru terdampak sistem yang dinilai tidak transparan.

Hal itu disampaikan Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) MJohan Pakpahan S.H kepada sentana Selasa 7 Juli 2026 melalui tlp seluler nya.

Johan menyayangkan adanya dugaan “pengkondisian” siswa sejak proses pendaftaran di tingkat SD asal.

“Diduga ada permainan “, guru SD asal mengumpulkan pendaftaran aplikasi dengan biaya Rp350.000 per siswa. Nah, siswa jalur prestasi ini kan diuji oleh siswa dan pramuka. Ini tidak jelas. Seharusnya diuji oleh guru, bukan siswa,” ujarnya.

Ia menduga kuat adanya praktik “pesanan” dan “titipan aman” karena kedekatan pihak tertentu dengan sekolah tujuan. “Ini sudah langganan tiap tahun. Masuknya melalui Kepsek SMP masing-masing,” tegasnya.

Lebih lanjut Johan juga menyoroti banyaknya Kepala Sekolah SMP Negeri yang merangkap jabatan atau menjadi Pelaksana Tugas Plt di sekolah lain.

“Contoh nya Kepsek SMPN 2 Cibinong menjadi Plt di SMPN 1 Bojong Gede. Contoh lain, Kepsek SMPN 1 Cibinong merangkap juga di SMP Negeri Citereuf. Nah ini kan sepertinya Kab. Bogor kekurangan Kepsek,” papar nya.

Menurutnya, rangkap jabatan berpotensi membuat pengelolaan sekolah tidak profesional. Apalagi ada dana BOS yang dikelola. “Kami menduga Kepsek ini sibuk urusan uang BOS. Laporannya hanya tulis ‘gonggong’, tidak disebutkan kondisi siswa setiap bulan. Padahal jumlah siswa itu berubah-ubah,” duga Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) .

Ia menambahkan, jika dana BOS dikelola benar, sekolah mestinya bisa menambah rombel atau kelas baru untuk menampung lonjakan siswa. “Faktanya banyak orang tua tidak sanggup biayai swasta karena mahal. Akibatnya siswa meluber tidak tertampung,” ungkapnya.

Menyikapi persoalan tahunan ini, Johan meminta Bupati Bogor turun tangan dengan menyiapkan sekolah swasta gratis.

“Jangan setiap tahun orang tua hanya mengeluh soal sekolah. Jangan sibuk bangun infrastruktur saja tapi lupa buat sekolah. Minimal ada 4 SMP Swasta Gratis di setiap Dapil. APBD harus dialokasikan ke sana,” desaknya.

Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) menegaskan akan terus menyuarakan persoalan pendidikan di Kabupaten Bogor agar tidak ada lagi anak berprestasi yang terbuang dari sistem,” terang nya …….Ron

Continue Reading

Pendidikan

LSM PRB Desak Disdik Kab Bogor Profesionalkan SPMB, SD-SMP 2026, Usul Sekolah Swasta Digratiskan Lewat APBD

Published

on

By

Bogor, Hariansentana .com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membuat Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) SD dan SMP tahun ajaran 2026 lebih profesional dan berpihak ke masyarakat.

Saat di hubungi tlp seluler nya Kamis 25 ,Juni 2026
Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan ,S .H. mengatakan Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) untuk jenjang wajib belajar 9 tahun seharusnya dipermudah. “SD-SMP ini wajib belajar dan sesuai UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi pemerintah wajib memastikan SD-SMP tidak dipersulit sistem. Administrasi harus mudah, jangan bikin orangtua pusing,” terang nya.

Lebih lanjut Johan mendorong Disdik menambah daya tampung dengan menambah kursi/rombongan belajar ( Rombel ) di sekolah negeri. Tujuannya agar siswa yang orangtuanya tidak mampu ke swasta tetap bisa masuk sekolah negeri.

Ia juga mengusulkan terobosan: Pemda Kab. Bogor mengalokasikan anggaran pendidikan lewat APBD untuk menggratiskan sekolah swasta. “Kalau negeri dan swasta sama-sama gratis, masalah pendidikan di Kab. Bogor terjawab. Nggak ada lagi alasan orangtua tidak menyekolahkan anak SD-SMP karena biaya,” tegasnya.

Johan juga meminta Bupati Bogor memberikan arahan ke DPRD Kab. Bogor agar program “sekolah swasta gratis” bisa diwujudkan dengan alokasi APBD yang cukup. Ia juga meminta Kepala Dinas Pendidikan secara teknis menambah kursi di sekolah negeri SD dan SMP supaya daya tampung naik. “Jangan malas bikin terobosan untuk kebaikan masyarakat,” katanya.

Johan juga menyatakan mendukung program Bupati Bogor, khususnya di bidang pendidikan. “Kami paling khusus dukung kalau ada program sekolah swasta gratis. Ini langkah Kab. Bogor berubah, memberitakan pendidikan sebagai program pokok menuju SDM unggul,” pungkasnya………Ron

Continue Reading
Advertisement

Trending