Connect with us

Pendidikan

TPBIS Wujud Komitmen Indonesia Terhadap Pembangunan Global

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com —Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) digagas oleh Pemerintah Indonesia melalui Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) pada 2018.

Melalui tindakan nyata dan kemitraan yang terjalin, TPBIS menjadi wujud komitmen Indonesia terhadap pembangunan global dan berkesempatan untuk diperluas menjadi bagian dari Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) melalui Colombo Plan.

Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Tri Tharyat pada pembukaan Program Berbagi Pengetahuan tentang TPBIS (Knowledge Sharing Program on Social Inclusion-Based Library Transformation (SILT)) di Ruang Auditorium Lt. 2 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Senin (13/11/2023).

“Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara Indonesia dan negara-negara anggota Colombo Plan lainnya dalam melakukan transformasi perpustakaan umum menjadi ruang inklusif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tri mengatakan melalui KSST, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat TPBIS sebagai program prioritas nasional yang dapat dijangkau dan diharapkan bermanfaat bagi sesama negara anggota Colombo Plan.

“Bersama, kita akan mengubah perpustakaan umum dari sekadar tempat membaca buku menjadi tempat yang memberdayakan masyarakat sekitarnya,” ujarnya.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Colombo, Sri Lanka merangkap Republik Maladewa, Dewi Gustina Tobing, menambahkan dalam program ini Indonesia akan membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada negara-negara anggota Colombo Plan tentang TPBIS.

“Program ini dapat memperkuat hubungan antar sesama negara anggota dan mendorong cara-cara inovatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki para negara anggota Colombo Plan,” ucapnya.

Menurutnya, Indonesia sangat mementingkan KSST karena sejalan dengan konstitusi nasional yang mengamanatkan Indonesia untuk memelihara ketertiban dunia berdasarkan nilai kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta memainkan peran sentral dalam kerangka agenda pembangunan berkelanjutan 2030.

“KSST adalah bagian integral dari diplomasi Indonesia dan Colombo Plan telah menjadi mitra yang sangat berharga di dunia selatan,” ungkapnya.

Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara Noviyanti menekankan Indonesia, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, terus berkomitmen kuat terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program TPBIS, sebagai bagian dari upaya strategis tersebut, merupakan kemitraan antara Perpusnas dan pemerintah daerah di berbagai tingkat.

“Tujuannya adalah meningkatkan peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas hidup pemustaka. Inisiatif ini telah berhasil mengubah perpustakaan umum menjadi ruang komunal yang memberikan solusi bagi kepentingan masyarakat,” katanya.

Noviyanti mengajak peserta pelatihan untuk memanfaatkan kesempatan ini lebih untuk memahami efektivitas pelaksanaan program TPBIS, meneliti kebijakan dan pedoman struktural yang mendukung transformasi perpustakaan.

“Program inklusi sosial ini memiliki potensi luar biasa. Inklusi untuk perpustakaan bisa dikembangkan lebih lanjut, masih ada peluang yang bisa direplikasi di negara masing-masing, dan ini bisa menjadi suatu capaian secara global,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan saat ini Perpusnas berkomitmen untuk membawa perpustakaan ke tingkat berikutnya dengan fokus pada inklusi sosial.

“Hari ini, kami berkomitmen untuk membawa perpustakaan ke tingkat berikutnya dengan fokus utama pada inklusi sosial,” ujarnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, lanjutnya, paradigma ekslusif dalam dunia perpustakaan dianggap sudah tidak relevan. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perpustakaan memiliki peran vital dalam menyajikan pengetahuan kepada masyarakat.

“Perpustakaan harus menjadi pelangi pengetahuan bagi jutaan masyarakat di pedesaan,” tambahnya.

Dia menjelaskan dalam menyediakan akses pengetahuan, Perpusnas telah meluncurkan aplikasi digital BintangPusnas Edu yang berisikan lebih dari 60 juta buku, manuskrip, teritama untuk pembelajaran dari SD sampai perguruan tinggi. “Melalui aplikasi mobile, masyarakat dapat mengaksesnya tanpa biaya di mana saja, dari perangkat seperti ponsel, laptop,” jelasnya.

Dalam upaya menjembatani kesenjangan antara daerah terpencil dan pusat pemerintahan, Kepala Perpusnas menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bergabung dalam membantu masyarakat. “Kami berharap dukungan dari semua stakeholder, terutama pemerintah daerah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,” ungkapnya.

Dengan kehadiran peserta dari berbagai negara, Kepala Perpusnas menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kunci keberhasilan manusia melalui transformasi perpustakaan. “Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memajukan perpustakaan sebagai sumber daya pengetahuan inklusif, menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan berkeadilan di berbagai lapisan masyarakat,” harapnya.

Program Berbagi Pengetahuan tentang TPBIS menghadirkan 18 peserta yang terdiri dari delapan orang dari enam negara anggota Colombo Plan (Laos, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Vietnam, dan Myanmar) dan 10 orang lainnya yang terdiri dari perwakilan dari provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.

Seluruh peserta akan dilibatkan dalam pelaksanaan praktik baik berupa pelatihan dan visitasi ke perpustakaan Mutiara Rawa Binong, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur, untuk meninjau fasilitas perpustakaan dan mengunjungi bazar produk hasil binaan TPBIS. Ada pula kunjungan kebudayaan ke Taman Mini Indonesia Indah untuk memperkenalkan keanekaragaman kebudayaan Indonesia.

TPBIS merupakan kegiatan yang dilaksanakan Perpusnas dengan melibatkan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kabupaten/desa) untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan layanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Melalui TPBIS, perpustakaan umum diharapkan mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dalam memperoleh solusi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Sejak dicanangkan sebagai program prioritas nasional pada 2018, program TPBIS dengan stimulan yang bersumber dari APBN melalui Perpusnas, hingga 2022 telah diimplementasikan di 34 perpustakaan provinsi, 296 perpustakaan kabupaten/kota, dan 1.696 perpustakaan desa/kelurahan. Pada 2023, sejumlah 450 perpustakaan desa/kelurahan menjadi mitra baru TPBIS. Hingga Februari 2023, TPBIS telah direplikasi di 1.205 desa/kelurahan di 26 provinsi dengan sumber anggaran APBD dan/atau sumber lain.

Pendidikan

Pemerintah Diminta Memperhatikan Guru Honorer

Published

on

By

BANDUNG, SENTANA – Basecamp Demokrasi menggelar diskusi publik bertajuk ‘Mau Dibawa Kemana Nasib Guru Honorer Di Era Ini?’ dalam rangka Hari Pendidikan Nasional di Kota Bandung, Minggu (17 Mei 2026).

Dalam kegiatan tersebut Forum ini menghadirkan Founder Basecamp Demokrasi, Diah Permata Saraswati, Guru Honorer Kota Bandung, Iis Sari Mulyani, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, serta Penggiat Pendidikan, Ikhsan Maulana.

Melalui keterangannya, Minggu (17/5), Founder Basecamp Demokrasi, Diah Permata Saraswati menegaskan bahwa, jutaan guru honorer di Indonesia masih hidup di bawah garis kelayakan.

“Ada jutaan guru honorer yang belum diangkat menjadi P3K ataupun PNS. Mereka dituntut bekerja maksimal, tetapi hak kesejahteraannya belum terpenuhi. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah,” ujarnya.

Padahal dikatakan Diah, guru memiliki tugas yang sangat penting mencetak generasi muda yang tidak hanya berkualitas dari sisi akademisi namun juga akhlak dan budi pekertinya. Sehingga sangat disesalkan sampai hari ini nasib kesejahteraan guru honorer masih jauh dari kata layak.

“Padahal mulai dari pegawai biasa sampai presiden sekalipun, yang mendidik itu ya guru, tapi kenapa masih tidak terperhatikan kesejahteraannya, padahal ini sudah menjadi amanat besar dalam prembule undang-undang dasar 1945,” tegasnya.

Diah menegaskan, melalui diskusi ini diharapkan bisa menjadi masukan besar bagi pemerintah, sehingga guru honorer bisa lebih terperhatikan.

Ketimpangan nyata itupun diakui, Guru Honorer Kota Bandung, Iis Sari Mulyani (Ismed). Ia mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa, masih ada guru honorer yang hanya menerima upah Rp10.000 per jam mengajar.

“Kalau dihitung, bisa saja hanya Rp120.000 per bulan. Beban kerja sama dengan ASN, tapi kesejahteraan jauh berbeda. Bahkan sejak 2025, HPM untuk guru swasta diputus, sehingga dua tahun terakhir tidak ada tunjangan. Padahal sekolah swasta menopang ratusan ribu siswa di Bandung,” jelasnya.

Ketimpangan ini jelas nyata dari tanggung jawab besar yang diamanahkan untuk guru dalam membentuk SDM yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Disparitas dalam dunia pendidikan ini juga mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan. Ia menyoroti kesenjangan kualitas pendidikan di Kota Bandung.

“Sekolah elit punya infrastruktur dan kesejahteraan guru yang baik, sementara sekolah swasta di pinggiran kota kondisinya memprihatinkan. Pemerintah harus menciptakan keadilan, mulai dari peningkatan kualitas guru lewat pelatihan hingga memastikan isi kantong mereka layak. Tidak boleh ada keterlambatan gaji sampai empat bulan seperti yang terjadi kemarin,” tegasnya.

Iapun memastikan diskusi ini menjadi masukan penting untuk DPRD dan Pemerintah Kota Bandung untuk mencari solusi bersama terkait masa depan dan nasib guru honorer. “Ini menjadi masukan penting buat kami, dan ini akan kami bahas di DPRD guna menyelamatkan kesejahteraan Guru Honorer dan masa depan anak anak kita,” katanya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Penggiat Pendidilan, Ikhsan Maulana menambahkan, dimensi lain tentang ketimpangan status profesi guru.

“Ada guru PNS, P3K penuh waktu, paruh waktu, hingga honorer. Padahal tugas mereka sama, mencerdaskan anak bangsa. Ketidakadilan ini berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan. Bagaimana guru bisa sepenuh hati mengajar jika profesinya tidak dihargai negara?,” katanya.

Oleh karenanya dikatakan Ikhsan, penting bagi pemerintah mampu memperhatikan Guru Honorer, yang saat ini masih terkatung katung nasibnya, untuk masa depan Indonesia. “Dari Guru orang orang hebat lahir, dari Guru Indonesia bisa berkembang sampai hari ini, sudah saatnya kesejahteraan guru menjadi prioritas, bukan untuk mencari popularitas tetapi untuk masa depan bangsa yang lebih berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Diskusi ini menegaskan bahwa, persoalan guru honorer bukan sekadar gaji, melainkan keadilan sosial dan pengakuan profesi. Guru honorer adalah tulang punggung pendidikan, namun masih terjebak dalam kerentanan ekonomi dan status yang timpang.

Basecamp Demokrasi menutup forum dengan seruan agar pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah konkret. Momentum Hari Pendidikan Nasional diharapkan menjadi titik balik lahirnya kebijakan yang berpihak pada guru honorer, sehingga mereka dapat hidup layak dan tetap mengabdi demi mencerdaskan bangsa. (Red).

Continue Reading

Pendidikan

IKA SPS UNNES, Menjadi Jembatan Kebutuhan Almamater dan Kiprah Profesional Alumni

Published

on

By

FOTO BERSAMA-Ketua IKA SPS UNNES, Irjen Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si (duduk depan paling kiri) foto bersama para Pengurus, usai Silaturahim dan Rapat Kerja. (Foto Ist).

SEMARANG, SENTANA – Pengurus IKA SPS UNNES (Ikatan Alumni Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang) masa bhakti 2025-2030, menyelenggarakan Silaturahim dan Rapat Kerja, bertempat di Pendopo Kautaman Gunung Pati, Minggu (10 Mei 2026).

Acara diawali pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, sambutan Ketua Penyelenggara Dr H ANANG BUDI UTOMO, S.Pd, S.Pn, M.Pd, Ketua IKA SPS UNNES, Irjen Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si dan Pengarahan Prof Eko Handoyo, M.Si. Selanjutnya diskusi pembahasan Program 2026 dan evaluasi Program 2025.

Hadir dalam acara tersebut,
Prof Dr Faturrahman, M.Hum, selaku Penasehat, Prof Dr Eko Handoyo, M.Si, selaku pengarah, Irjen Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si, Ketua IKA SPS UNNES, Dr H ANANG BUDI UTOMO, S.Pd, S.Pn, M.Pd, Sekretaris IKA SPS UNNES, serta para Ketua Bidang atau yang mewakili.

Melalui keterangannya, Senin (11/5), Ketua IKA SPS UNNES, Irjen Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si mengungkapkan bahwa, IKA SPS UNNES merupakan salah satu wadah Resmi Organisasi yang menyatukan seluruh lulusan Sekolah Pascasarjana, dengan tujuan dapat Mendorong alumninya aktif memberi kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan nasional yang inklusif dan berdaya saing global.

“Keberadaan IKA SPS UNNES, diharapkan mampu Menjadi jembatan antara kebutuhan almamater (kampus) dan kiprah profesional alumni,” ujarnya.

Irjen Pol Dr Susilo Teguh R, M.S menyampaikan tentang rencana Program masing masing bidang yang meliputi:

  • Rencana Pengembangan Organisasi.
  • Bidang pendidikan dan peningkatan Kualitas SDM
  • Rencana Program Bidang Koperasi dan kewirausahaan
  • Rencana Program Bidang Pengembangan Profesi
  • Rencana Program Bidang Pengembangan Profesi
  • Rencana Program Bidang Penelitian.
  • Rencana Program Budang Pengabdian Masyarakat
  • Rencana Program Bidang Advokasi dan Bantuan hukum.
  • Rencana Program Bidang Humas Penerbitan dan multimedia.
  • Rencana Program Bidang Kerja sama
  • Rencana Program Bidang olah raga seni dan budaya, dan
  • Rencana Program Bidang Kerohanian.

“Dalam diskusi tersebut mengemuka, agar rencana Program tiap Bidang realistis dengan dinamika kemasyarakatan dan dapat bersinergi, serta diimplementisikan secara Profesional dan tentunya membawa kemanfaatan sebagaimana tujuan dan Visi misi yang telah di tetapkan,” pungkas pria Kelahiran Kota Wali Demak ini.

Sukses selalu IKA SPS UNNES Sinergi, Integritas Profesional. (Red).

Continue Reading

Pendidikan

Unhan RI Selenggarakan Wisuda Program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) Tahun Akademik 2026

Published

on

Bogor, Hariansentana.com — Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) kembali menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan strategis di bidang pertahanan melalui penyelenggaraan Wisuda Program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) Tahun Akademik 2026 yang berlangsung di kampus Unhan RI, Bogor.

Sebanyak 466 wisudawan resmi dikukuhkan, terdiri atas 5 doktor, 385 magister, dan 76 sarjana. Momentum ini menjadi penanda keberhasilan Unhan RI dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga perspektif strategis dalam bidang pertahanan negara.

Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., menyampaikan bahwa capaian para lulusan merupakan hasil dari proses pendidikan yang menuntut ketekunan, disiplin, dan integritas tinggi. Ia menegaskan bahwa Unhan RI terus berkomitmen menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Kehadiran Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menjadi wujud dukungan nyata terhadap penguatan kualitas pendidikan pertahanan di Indonesia. Dalam amanatnya, Menteri Pertahanan RI memberikan apresiasi atas keberhasilan para wisudawan yang dinilai sebagai buah dari kerja keras dan semangat juang yang konsisten selama masa studi.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tantangan global saat ini tidak lagi bersifat konvensional semata. Oleh karena itu, lulusan Unhan RI diharapkan mampu menjadi bagian dari kekuatan strategis bangsa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Menurutnya, kekuatan pertahanan modern sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan itu, pemerintah terus mendorong modernisasi sistem pertahanan dan peningkatan kapasitas SDM sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional.

Kepada para wisudawan, Menteri Pertahanan RI juga berpesan agar senantiasa menjunjung tinggi integritas, menanamkan semangat patriotisme, serta mengabdikan ilmu yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara. Para lulusan diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan solusi atas berbagai tantangan strategis di masa depan, dengan berlandaskan nilai nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme dalam setiap langkah pengabdian.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan RI juga menyerahkan sertifikat penghargaan kepada lulusan terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik yang telah diraih.

Wisuda ini sekaligus mencerminkan semakin kuatnya posisi Unhan RI dalam ekosistem pendidikan global, dengan kehadiran mahasiswa internasional yang turut menjadi bagian dari lulusan tahun ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa Unhan RI tidak hanya berperan di tingkat nasional, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas akademik internasional di bidang pertahanan.

Acara wisuda kemudian dilanjutkan dengan tradisi pengucapan janji alumni sebagai simbol komitmen para lulusan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai almamater serta mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Suasana semakin semarak saat prosesi ditutup dengan pelemparan topi toga oleh para wisudawan, sebagai wujud rasa syukur dan kebanggaan atas keberhasilan yang telah diraih. (***)

Continue Reading
Advertisement

Trending