BANDUNG, SENTANA – Organisasi Rumah Saraswati menggelar seminar bertajuk “Generasi Muda: Obor Perjuangan, Bukan Api Kerusuhan”, dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Kamis (21/5/2026).

Melalui keterangannya, Jum’at (22/5), Founder Rumah Saraswati, Diah Permata Saraswati mengungkapkan bahwa, kegiatan tersebut untuk mengingatkan generasi muda agar tidak terjebak dalam tindakan anarkis. Juga menjadi wadah penting untuk mengingatkan generasi muda agar tidak terjebak dalam tindakan destruktif. Sebaliknya, mereka diharapkan mampu menyalakan obor perjuangan dengan semangat kebangkitan nasional.

“Kegiatan tersebut lahir dari keprihatinan atas meningkatnya aksi kerusuhan yang menyeret pelajar dan remaja. Generasi muda harus diarahkan menjadi bagian dari solusi, bukan justru terlibat dalam tindakan destruktif yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar,” ujarnya.

Diah menambahkan, momen ini sekaligus mencari tahu akar persoalan yang membuat generasi muda terjebak dalam tindakan anarkis. “Melalui forum edukatif seperti ini, kami berharap anak-anak muda mendapat informasi positif sebagai pembanding dari apa yang mereka temui di luar,” ujar Diah.

Diah menilai, anak muda merupakan estafet kepemimpinan bangsa yang harus dibekali ruang dialog dan pendidikan yang tepat agar mampu tumbuh menjadi pemimpin masa depan.

“Selama ini fokus pada isu perempuan dan anak melalui konsep “Bermain dan Belajar, Sekolah Tanpa Kelas” sebagai bentuk pendidikan alternatif bagi anak usia sekolah. Kami percaya ibu dan anak adalah satu paket yang bisa menjadi efek domino bagi keluarga dan lingkungan sekitar,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang menegaskan, masa depan bangsa sangat ditentukan kualitas generasi mudanya.

Menurut Rafael, perjuangan anak muda seharusnya diarahkan untuk membangun bangsa tanpa harus mengedepankan tindakan anarkis.

“Kalau anak-anak mudanya kuat, cemerlang, dan mau berjuang, Republik ini akan semakin maju,” ucapnya.

Rafael juga menyinggung perjuangan para pendiri bangsa yang kerap dipandang berbeda pada zamannya.

“Sukarno dulu dianggap pemberontak oleh Belanda, tapi bagi rakyat ia adalah pahlawan. Sama halnya dengan anak muda sekarang, perjuangan mereka bisa dipandang berbeda, namun esensinya tetap untuk kemajuan bangsa tanpa mengedepankan perilaku anarkis,” katanya.

Seminar tersebut diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus titik balik bagi generasi muda untuk membangun kesadaran kolektif di tengah berbagai persoalan sosial yang terjadi saat ini.

Rumah Saraswati bersama DPRD Jawa Barat, Kesbangpol dan DP3AKB Jabar sepakat, generasi muda harus menjadi obor perjuangan yang menerangi masa depan bangsa, bukan menjadi pemicu kerusuhan. (Red).

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) mendesak Bupati Bogor Rudy Susmanto segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN] Bandung yang menyatakan adanya kelalaian dalam kebijakan menyangkut kondisi perumahan di kawasan Sentul.

Saat di hubungi tlp seluler nya Kamis 21 Mei 2026 Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan S.H memberikan
pernyataannya,menyebut putusan PTUN Bandung menjadi momentum penting bagi Pemkab Bogor untuk memperbaiki kekeliruan administrasi yang dinilai merugikan masyarakat.

“Kelalaian dalam hukum administrasi negara terjadi ketika ada persyaratan yang tidak diperiksa, sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak proporsional dan menimbulkan kerugian bagi pengguna surat atau izin,” ujar Johan

Johan menegaskan Bupati saat ini tidak boleh ‘cuci tangan’ dengan alasan persoalan terjadi pada kepemimpinan sebelumnya. Menurutnya, tugas Bupati Rudy sekarang adalah memperbaiki kesalahan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan yang baik.

Pihaknya juga mengingatkan, kata ‘lalai’ dalam putusan PTUN berpotensi menjadi pintu masuk pemeriksaan aparat penegak hukum, baik terkait dugaan gratifikasi maupun human error dalam pengambilan kebijakan. Jika tidak segera diselesaikan secara administratif, persoalan ini dikhawatirkan melebar ke ranah pidana.

Untuk itu, Johan meminta Bupati Bogor memfasilitasi pertemuan semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, pengembang, hingga masyarakat terdampak, guna menuntaskan persoalan tersebut secara kolaboratif.

“Kami mendukung penuh komitmen menciptakan Kabupaten Bogor yang bersih dari pungli dan kebijakan lalai. Eksekusi perbaikan atas kelalaian harus dijalankan sekarang agar tidak menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan ke depan,” tegasnya.

Johan menyatakan keyakinan bahwa dengan kemauan politik yang kuat, Bupati Rudy Susmanto mampu menyelesaikan persoalan ini demi kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.”Papar nya…..Ron

JAKARTA, SENTANA — Wacana mendongkrak angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5,5 hingga 6 persen untuk Pemilu 2029 menuai gelombang kecaman keras. Rencana revisi Undang-Undang Pemilu ini dinilai bukan untuk mematangkan sistem kepartaian, melainkan taktik egois parpol penguasa untuk memonopoli kursi legislatif.

Kebijakan ini berpotensi mengeliminasi belasan juta suara sah pemilih dan mengubah wajah parlemen menjadi kartel politik oligarkis.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah melontarkan klaim bahwa angka 5,5% hingga 6% nasional adalah batas ideal demi menyederhanakan fraksi dan memperkuat kelembagaan DPR.

Said bahkan mengusulkan aturan berjenjang: 6 persen di tingkat nasional, 5 persen di tingkat Provinsi dan 4 persen di tingkat Kabupaten/Kota.

Pernyataan tersebut langsung mendapat penolakan dan kritik tajam.

Kritik Menohok Neng Ais: Elite Takut Kompetisi Sehat

Kritik tajam dari sudut pandang daerah disuarakan oleh politikus perempuan asal Brebes, Neng Ais. Ia menegaskan bahwa, skema berjenjang yang diusulkan Said Abdullah murni mencerminkan syahwat kekuasaan elite mapan yang ketakutan menghadapi kompetisi dari kekuatan alternatif.

“Aturan ini jelas-jelas memasung hak politik rakyat serta mematikan kesempatan bagi figur-figur baru di daerah untuk membawa pembaruan,” tegas Neng Ais melalui keterangannya, Rabu (20/5).

Menurutnya, jangan sampai regulasi pemilu sengaja dirancang kaku hanya demi menyelamatkan zona nyaman parpol penguasa, sementara aspirasi tulus masyarakat di tingkat akar rumput justru dibuang ke tong sampah sejarah, ujarnya.

Pembangkangan Nyata Terhadap Konstitusi

Lebih jauh, manuver politik para elite di Senayan ini dinilai dapat menabrak dan membangkang secara terbuka terhadap mandat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023. Dalam putusannya, MK justru memerintahkan agar syarat ambang batas dihitung ulang dengan rumus ilmiah yang rasional demi meminimalkan fenomena “suara hantu” (suara sah yang hangus). Wacana menaikkan batas ke angka 5.5 – 6 persen dinilai melawan semangat keadilan pemilu.

Neng ais mendesak pimpinan Legislatif untuk memikirkan ulang angka yang lebih proporsional. “Regulasi Pemilu 2029 harus tetap ramah terhadap hak kedaulatan konstitusional demi menjaga iklim demokrasi yang inklusif,” pungkasnya. (Red).