Polhukam
Pengacara Fedrich Yunadi Minta Perlindungan KY Terkait Kasus BUMN – BUMD
JAKARTA, HARIANSENTANA.COM –– Tim kuasa hukum dari Yunadi & Associates, yang diwakili oleh Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., MBA, bersama tujuh advokat lainnya, secara resmi mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia. Laporan ini juga ditujukan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, dan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Dalam pengaduan tersebut, tim hukum menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim, Chitta Cahyaningtyas, SH, MH, beserta anggota majelis Abdul Ropik, SH, MH, dan Said Husein, SH, MH, serta Panitera Pengganti Anita Sihombing, SH, MH. Mereka juga menuding jajaran Direksi salah satu bank tersebut terlibat dalam persekongkolan yang melanggar asas litispendensi.
Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., MBA mengatakan “Kami datang ke Komisi Yudisial ini mewakili para pemegang saham dari Waskita, khususnya terkait sengketa dengan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Bank DKI. Sengketa ini melibatkan Waskita Beton Precast (WBPP) yang sebelumnya telah diajukan ke Pengadilan Niaga dalam proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan telah diputus melalui perdamaian, yang dituangkan dalam akta perdamaian Nomor 67″ujar Fredrich Yunadi”.
Yunadi & Associates merujuk pada keputusan bersama Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009. Beberapa pasal yang diduga dilanggar antara lain Pasal 1.5, 1.7, 1.9, 3.1.7, 3.2.6, 5.1.4, 5.2.5, dan 10.4.
Fredrich menyampaikan “Yang perlu saya tambahkan di sini, hakim-hakim itu sudah terang-terangan melanggar asas hukum yang disebut distipendensi, artinya suatu perkara tidak boleh diperiksa oleh dua badan hukum yang berbeda. Apalagi mencampuri urusan yang seharusnya tidak menjadi kewenangan mereka.”
Ia juga menekankan bahwa para hakim telah melanggar kompetensi absolut. “Pengadilan negeri tidak memiliki wewenang untuk membatalkan keputusan pengadilan niaga, itu sesuatu yang sangat tidak dibenarkan,” lanjut Fredrich.
Lebih lanjut lagi Fredrich menyebut adanya faktor-faktor yang mencurigakan dalam kasus tersebut. “Ini adalah tugas dan tanggung jawab Komisi Yudisial (KY) untuk menyelidikinya, bukan saya. Saya tidak bisa mempersoalkan orang secara langsung,” katanya.
Kasus ini berkaitan dengan klien mereka, sebuah perusahaan nasional yang bergerak di bidang penyediaan semen dan bahan baku beton, serta Joint Plate. Klien tersebut merupakan kreditor konkuren dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta dengan nilai tagihan sebesar Rp66,9 miliar dan Rp50,06 miliar terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk. Kasus ini telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, termasuk kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pada 17 Juni 2022, serta Akta Perdamaian No. 67 tanggal 30 Juni 2024.
Meski begitu, mereka mencoba mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di sini, ada kejanggalan karena pengadilan tersebut justru menerima gugatan yang semestinya ditolak seperti di Jakarta Pusat. Ada indikasi bahwa pengadilan memihak, seperti contoh adanya tindakan membentak-bentak tergugat dan penunjukan saksi ahli yang tidak memenuhi syarat formal” tambah Fredrich”.
Namun, Direksi salah satu Bank di jakarta (Termohon 5) diduga mengajukan gugatan perdata terhadap kesepakatan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Gugatan ini dianggap melanggar asas litispendensi, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada dua perkara yang sama dalam dua proses hukum yang berbeda. Padahal, perkara gagal bayar utang tersebut telah diproses di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Akibat tindakan yang dianggap melanggar hukum ini, klien Yunadi & Associates menderita kerugian materiil langsung sebesar Rp24,02 miliar dan kerugian inmateriil sebesar Rp18,17 miliar. Selain itu, klien lainnya menderita kerugian sebesar Rp20 miliar dalam bentuk materiil dan Rp17,1 miliar dalam bentuk kerugian inmateriil. PT Waskita Beton Precast Tbk, yang awalnya memiliki nilai pasar sebesar Rp2,7 triliun, juga mengalami potensi kerugian negara hingga Rp1,5 triliun akibat kasus ini.
Tim kuasa hukum menegaskan bahwa majelis hakim dalam kasus ini telah melanggar prinsip litispendensi dengan membiarkan dua proses hukum atas perkara yang sama. Mereka juga menuding hakim menunjukkan keberpihakan dan mengabaikan keberatan yang diajukan oleh klien mereka terkait kompetensi absolut.
Kami telah menempuh upaya dengan melaporkan hal ini ke berbagai instansi, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, serta Komisi III dan Komisi VI DPR RI. Yang kami minta di sini adalah perlindungan hukum atas tindakan tercela yang diduga dilakukan oleh oknum hakim. Kami berharap kasus ini bisa ditindaklanjuti dengan adil.”
Atas dasar ini, Yunadi & Associates meminta Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk segera melakukan investigasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika hakim. Mereka juga meminta perlindungan hukum bagi klien mereka agar hak-hak mereka dalam memperoleh persidangan yang adil dapat dipulihkan.
Mengenai harapannya, Fredrich menambahkan:
“Saya mengharapkan setidak-tidaknya para hakim ini dipecat. Selain itu, ada juga komunikasi yang mencurigakan antara panitera dengan tergugat dan penggugat. Itu kan aneh.”
Fredrich kemudian menutup pernyataannya dengan menyerahkan langkah selanjutnya kepada pihak yang berwenang. “Biar KY atau Bawas yang memeriksanya lebih lanjut. Kami tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut.”
Polhukam
Resahkan Warga, Chairul Hasibuan Minta Keabsahan Dokumen Kendaraan Alat Berat di Jakarta Utara
Jakarta, Hariansentana.com.– Chaerul syah Hasibuan biasa di panggil Opung wartawan senior di Jakarta Utara meminta adanya pertemuan dengan pihak terkait guna mengklarifikasi keabsahan dokumen kendaraan alat berat milik Koh Dino yang meresahkan warga berada di kawasan Kampung Bambu Kuning, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
“Permintaan pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai legalitas dan kelengkapan administrasi kendaraan alat berat yang dipersoalkan,” ucap Chaerul syah Hasibuan.
Opung menilai, “klarifikasi secara langsung diperlukan agar tidak muncul berbagai asumsi maupun kesimpang siuran informasi di tengah masyarakat,” terang Chaerul syah Hasibuan.
Chaerul syah Hasibuan.Sabtu.(14/11/2026) pagi menegaskan, “Pemeriksaan dokumen juga penting untuk memastikan apakah kendaraan alat berat tersebut telah memenuhi ketentuan administrasi dan peraturan yang berlaku.
“Kami meminta adanya pertemuan dengan pihak-pihak terkait agar persoalan ini dapat dijelaskan secara transparan imbuh Chaerul syah Hasibuan
Kami ingin mengetahui secara jelas bagaimana keabsahan dokumen kendaraan alat berat tersebut,” ujarnya.
Ia berharap pihak pemilik kendaraan maupun instansi berwenang dapat memberikan ruang klarifikasi dan menunjukkan dokumen pendukung yang diperlukan sesuai ketentuan hukum,” terang Chaerul syah Hasibuan.
Menurutnya, langkah tersebut bukan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi administrasi dan kepastian hukum.
Diharapkan persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi dan klarifikasi yang baik, sehingga seluruh pihak memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan,” pungkas Chaerul syah Hasibuan.di kantor Walikota administrasi Jakarta Utara.(Sutarno)
Polhukam
DPP Partai Ummat Sampaikan Insya Allah Presiden Prabowo Pilih Satu Dari Dua Cawapres Yang Berintegritas, Soliditas dan Sinergitas
JAKARTA, SENTANA – Ketua Harian DPP Partai Ummat, Heikal Safar, SH MH meyakini Presiden Prabowo Subianto akan memilih calon wakil presiden (cawapres) yang memiliki integritas, soliditas, dan sinergitas untuk mendampinginya menjalankan pemerintahan.
“Demikian Hal tersebut dikatakan Ketua Harian DPP Partai Ummat Heikal Safar SH.MH kepada sejumlah awak media dalam menyikapi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Lebih lanjut Heikal Safar menjelaskan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur secara tegas dalam konstitusi.
“Pasalnya mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden tersebut diatur secara tegas oleh konstitusi, yakni pernyataan kekosongan jabatan.
MPR menggelar rapat untuk menyatakan secara resmi terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden sebelum mengirimkan surat permintaan nama kandidat kepada Presiden,” ujar Heikal Safar.
Kemudian Heikal Safar menyatakan bahwa sesuai Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Prabowo Subianto berwenang mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Selanjutnya, MPR akan memilih satu orang dari dua kandidat tersebut melalui sidang paripurna untuk melanjutkan sisa masa jabatan wakil presiden.
Meski demikian, Heikal berharap seluruh tahapan konstitusional dalam pengisian jabatan wakil presiden dilakukan melalui proses seleksi yang cermat dan matang.
Menurut dia, sosok yang terpilih harus mampu memenuhi harapan dan keinginan seluruh rakyat Indonesia.
“Tentunya Wakil Presiden yang sesuai dengan harapan dan keinginan seluruh rakyat Indonesia yang berintegritas, soliditas dan sinergitas, agar tidak ada lagi kejadian yang serupa ke depannya,” tegas Heikal.
Ia menilai Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah serta jumlah penduduk yang hampir mencapai 300 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, Indonesia disebut sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.
Oleh karena itu, Heikal Safar, atas nama Partai Ummat, mendorong seluruh pemangku kebijakan agar menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab dalam proses penentuan wakil presiden.
Ia mengingatkan agar proses tersebut tidak dilakukan secara gegabah, mengingat besarnya tanggung jawab seorang wakil presiden dalam mendampingi kepala negara mengelola pemerintahan.
“Lantaran seluruh rakyat Indonesia sangat mendambakan setelah 81 Tahun Indonesia Merdeka, seharusnya sudah ada hasilnya yang berdampak kepada kesejahteraan ekonomi rakyat serta membanggakan seluruh rakyat Indonesia,” ucap Heikal.
Heikal kembali menegaskan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan mengusulkan dua nama calon wakil presiden dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting, terutama integritas, soliditas, dan sinergitas.
Menurutnya, kriteria tersebut menjadi harapan berbagai elemen masyarakat agar kepemimpinan nasional tetap berjalan efektif dan harmonis hingga akhir masa jabatan.
Selain itu, Heikal menyampaikan apresiasi terhadap sikap dan imbauan Presiden Prabowo setelah menerima pemberhentian Wakil Presiden ke-14, Gibran Rakabuming Raka, di Istana Merdeka pada Kamis (12/11/2026).
Ia mengapresiasi pernyataan Prabowo yang menyampaikan penghargaan atas kontribusi dan kinerja Gibran selama mendampinginya menjalankan roda pemerintahan serta turun langsung ke berbagai daerah.
Heikal juga menyambut baik ajakan Presiden Prabowo kepada seluruh pihak untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat.
“Semoga negeri kita tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ke depannya semakin maju menjadi negeri yang baldatun, thoyibatun warabbun ghofur dan seluruh rakyat Indonesia hidup sejahtera, aman dan damai. Aminnn Yarobal alamin,” pungkasnya.(HL)
Polhukam
Ketua LSM PRB, menyoroti kinerja retribusi pajak daerah untuk pajak restoran dan hotel di Kabupaten Bogor.
BOGOR, SENTANA – Ketika dihubungi melalui telepon seluler nya Senin (9/11/2026) Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan mengatakan, Salah satu yang disorot adalah “dugaan tunggakan pajak restoran Ayam Pak Atok “di Sentul, Kabupaten Bogor, yang disebut hampir mencapai Rp 500 juta.
Menurut Johan, Bappenda Kabupaten Bogor sudah membuat tagihan dan pihak kecamatan sudah membayar dengan cara diangsur Rp 100 juta per bulan.
Namun, ketika dikonfirmasi kepada Kabid, Johan mengaku diminta menyebut nama oknum yang menerima pajak tersebut.
“Ini kan kode etik kalau mau menjelaskan. Ketua LSM PRB diminta menyebut nama oknum,” ujarnya.
Ia juga menyoroti berubahnya nama restoran tersebut dari Ayam Pak Atok menjadi Ayam Sentul yang diduga untuk menghapus pajak dan tagihan.
“Oleh karenanya, Bappenda harus transparan, berapa tagihan yang terutang dalam pajak ini. Jangan akal-akalan saja,” kata Johan.
Ia meminta Bappenda tidak menjadikan urusan retribusi dan pendapatan daerah masuk ke kantong pribadi, dan tidak selalu mencari siapa dan siapanya. Menurutnya, kinerja Bappenda adalah bagian dari pendek pajak, dan pajak merupakan sumber pendapatan yang besar.
Johan juga menyebut oknum yang bekerja di Bappenda selalu beralasan ketika ditanya soal prosedur dan bukti terkait pergantian nama Ayam Pak Atok dan pajak yang ditagih.
“Ditanya siapa, ya nanti kalau masuk proses hukum baru tahu,” ujarnya menirukan jawaban yang diterimanya.
Ia meminta Bupati Bogor untuk tegas terhadap Bappenda. Menurutnya, pegawai yang bekerja di Bappenda harus benar-benar berintegritas dan bersih, jangan memperkaya diri sendiri maupun orang lain.
“Kasus Bappenda banyak sekali. Hukum harus ditegakkan, jangan pandang bulu. Kalau Kabupaten Bogor mau maju, jangan ada yang disembunyikan. Pelaku kejahatan korupsi harus dihukum dan jangan ada beking-bekingan,” tegasnya.
Johan menambahkan, rakyat sebagai pembayar pajak selalu kena denda kalau telat membayar pajak. Sementara ketika petugas pajak dan Bappenda melanggar soal upah pungut dan lainnya, hukum dinilai tumpul.
Ia menilai, hingga hari ini Bappenda Kabupaten Bogor memberikan stigma bersih, namun prakteknya berbeda.
Ketua LSM PRB juga meminta kepada KPK yang sedang memeriksa Bappenda terkait upah pungut agar menetapkan tersangka jika memang proses hukum berjalan.
“Kalau tidak, benarlah kata rakyat, Bappenda kebal hukum dan KPK tumpul,” ujarnya.
Terakhir, LSM PRB mengajak masyarakat Kabupaten Bogor untuk tetap menyoroti kinerja Bappenda Kabupaten Bogor, walaupun hukum dinilai tumpul terhadap Bappenda,”papar nya…..Ron
-
Gayahidup1 day agoPererat Solidaritas dan Kekeluargaan, Wartawan Jakarta Utara Gelar Family Gathering di Puncak Megamendung Bogor.
-
Nasional5 days agoPeringatan Hari Pahlawan Teguhkan Semangat Pengabdian
-
Ibukota6 days agoSeorang Pasien Penderita TBC Keluhkan Pelayanan di Puskesmas Cibubur
-
Daerah7 days agoGubernur ASR Tinjau Pembangunan Jalan di Konsel dan Bombana, Penanganan Jalan Provinsi Capai 42,16 Kilometer

