Connect with us

Ekonomi

SP PLN Dukung Direksi Upayakan Renegosiasi Kontrak IPPh8

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Serikat Pekerja (SP) PLN menyatakan dukungannya atas segala upaya yang akan dilakukan Direksi PT PLN (Persero) guna melakukan Renegosiasi Kontrak IPP (Independence Power Producer) dalam Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW untuk menyelamatkan dan mengurangi beban keuangan perseroan.
Demikian disampaikan Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali, SH di Jakarta, Senin (13/4/2020). “SP PLN siap mendukung segala upaya yang akan dilakukan oleh Direksi guna melakukan Renegosiasi kontrak IPP pada Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW,” kata Abrar.
Namun menurut dia, strategi untuk masuk ke ranah renegosiasi perlu disiapkan secara matang oleh Direksi PLN agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi para pihak, agar penyediaan tenaga listrik dapat dijalankan secara berkesinambungan.
“Ibarat menarik sehelai rambut, maka tepungnya tidak boleh berantakan. Untuk itu SP PLN meminta dukungan dari seluruh mitra kerja PLN (Swasta/BUMN), Pemerintah dan DPR RI untuk bekerja sama menjaga kesinambungan industri ketenagalistrikan Indonesia, “ ujar Abrar.
Selain itu, SP PLN juga meminta internal PLN untuk  melakukan evaluasi ulang apakah investasi secara massif masih relevan dengan perlambatan pertumbuhan yang akan terjadi ditahun ini dan beberapa tahun kedepan.  “Kontrak energi primer, kontrak pengadaan material dan konstruksi juga merupakan hal-hal yang harus disoroti dan diperhatikan oleh Direksi PLN untuk menyelamatkan keuangan PLN ke depan,” tukasnya.
“PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam kondisi norma juga bisa saja meminta kepada Pemerintah suntikan dana untuk menyelamatkan keuangan PLN, namun dengan kondisi saat ini tentu saja tidak bisa karena pemerintah juga tengah membutuhkan dana ekstra untuk hal-hal yang lebih penting lainnya,” katanya.
Pada kesempatan itu Abrar yang didampingi Sekjen SP PLN Ir. Bintoro Suryo Sudibyo, MM,  juga mengajak seluruh pengurus dan anggota SP PLN dari Sabang sampai Merauke untuk mendukung langkah-langkah yang ditempuh Direktur Utama PLN , Zulkifli Zaini beserta jajaran Direksi lainnya untuk melakukan Renegosiasi Kontrak IPP guna mengurangi tekanan terhadap likuiditas PLN.
“SP PLN menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan anggota SP PLN khususnya dan Pegawai PLN pada umumnya untuk berpartisipasi meningkatkan produktivitas dan effisiensi pada semua lini organisasi dan terus membangun komunikasi dan hubungan industrial yang harmonis dengan manajemen setempat,” paparnya.
Pihaknya juga mendukung kebijakan manajemen PT PLN (Persero) yang telah berkomitmen untuk tetap menerangi negeri di tengah merebaknya wabah virus COVID-19 dan penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia oleh BNPB.
“Kita mengapresiasi kebijakan manajemen yang bahkan memberikan Listrik Gratis untuk Tarif/Daya R1/450 VA dan Diskon 50%  untuk Tarif/Daya R1/900 VA selama bulan April s.d Juni 2020 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 April 2020 lalu,” kata Abrar.
Menurut dia, dengan adanya penetepan status tersebut, banyak kegiatan di sektor industri dan bisnis yang tidak dapat beroperasi dengan normal karena sebagian atau bahkan seluruh tenaga kerjanya harus bekerja dari rumah. “Tentu saja hal ini akan berdampak pada turunnya penjualan atau pemakaian tenaga listrik yang diperkirakan bisa mencapai 6-9% dan akan menggerus penerimaan Kas PLN,” tukasnya.
Selain itu, kata dia, adanya kebijakan pemberian token gratis bagi pelanggan listrik prabayar juga akan berdampak pada tertundanya penerimaan Kas PLN. “Padahal di sisi lain beban operasi yang harus ditanggung oleh PLN juga terus naik terutama akibat melemahnya nilai tukar rupiah,” tutup Abrar.(sl)
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Komisi VI DPR Dukung Usulan PLN Soal PMN Program Listrik Desa

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Komisi VI DPR RI mendukung langkah PT PLN (Persero) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2024 sebesar Rp 5,68 triliun untuk program Listrik Desa (Lisdes). Lewat program Lisdes, PLN akan membangun infrastruktur kelistrikan di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan mendorong perekonomian rakyat.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, program Lisdes adalah suatu keharusan, karena listrik merupakan salah satu hak dasar warga negara. Mengingat masih banyak desa-desa yang terletak di pinggiran dan terisolir belum bisa menikmati layanan listrik dari negara.

“Menurut saya Lisdes ini keharusan, gak bisa ditahan-tahan. Saya minta pimpinan, kita kasi catatan, beri penekanan dan dukungan agar program Lisdes ini berlanjut. Agar seluruh desa di Indonesia ini bisa terang,” ungkap Martin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI, Rabu (20/9).

Selain itu, Anggota komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa sangat mengapresiasi program Lisdes PLN yang sukses menyalurkan listrik ke berbagai desa terpencil di Maluku. Ia menilai program ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat

“Saya apresiasi PLN, tingkat elektrifikasi di Maluku meningkat. Ini sesuai dengan yang saya perjuangkan. Terima kasih karena rakyat di Pulau Romang segera menikmati listrik,” tambah Hendrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen perseroan mengejar target 100% rasio elektrifikasi demi menciptakan listrik yang berkeadilan.

Masih ada desa yang belum teraliri listrik dan mayoritas berada di kawasan 3T di mana investasi untuk infrastruktur kelistrikannya sangat besar. Sehingga, peran PMN untuk membantu PLN menyediakan listrik di seluruh pelosok tanah air sangat krusial.

“Ini adalah bagaimana sila ke-lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya tulisan di atas kertas, tapi betul-betul bisa diwujudkan dalam bentuk yang nyata, yaitu terang seantero Nusantara,” ungkapnya.

Darmawan mengatakan, Rp 5,86 triliun dana PMN 2024 telah direncanakan PLN untuk melistriki 2.097 desa dengan potensi pelanggan mencapai 192 ribu pelanggan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan pembangkit energi baru terbarukan sebesar 29 ribu kilowatt peak (kWp), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 4.363 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) lebih dari 7.589 kms, dan gardu induk distribusi dengan total kapasitas mencapai 123.390 kiloVolt Ampere (kVA). Dengan upaya tersebut, Rasio Desa Berlistrik (RDB) ditargetkan mencapai sebesar 96,19% pada tahun 2024.

Untuk menyukseskan program ini, sambung Darmawan, PLN telah mengembangkan metodologi pemetaan digital baru bernama _Geographic Information System_ (GIS) agar perencanaan dan eksekusi program Lisdes lebih terukur dan tepat sasaran. Dengan GIS, setiap unit induk distribusi dan unit induk wilayah PLN di seluruh Indonesia diharuskan melakukan perencanaan berbasis digital yang komprehensif dan terkonsolidasi secara langsung.

“Metode baru ini membuat alokasi anggaran lebih tepat sasaran. Dipilih desa yang lebih mudah dijangkau dulu agar ekspansinya lebih cepat. Sehingga segera menciptakan _multiplier effect,_ menyerap tenaga kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T,” jelasnya.

Darmawan juga menyampaikan bahwa PLN menargetkan rasio elektrifikasi akan mencapai 100% di tahun 2025. Namun, dirinya memberi catatan bahwa biaya investasi untuk membangun infrastuktur kelistrikan di daerah 3T bisa berkali-kali lipat dibanding daerah perkotaan. Sebagai gambaran, untuk menyambung listrik di daerah perkotaan yang sudah ada JTR biayanya sekitar Rp 1 juta. Tapi di daerah terpencil yang belum ada JTR biayanya bisa melonjak menjadi Rp 25 – 37 juta.

“Jadi, memang secara ekonomi kalau dihitung secara teliti tidak masuk. Tetapi, berkat alokasi PMN ini saudara kita yang belum berlistrik bisa turut menikmati listrik. Sebab itu, kami akan selalu _all out_ menghadirkan listrik ke seluruh Indonesia,” pungkas Darmawan.()

Continue Reading

Ekonomi

RUPS PLN Tetapkan Jajaran Komisaris dan Direksi Baru

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) memutuskan mengubah susunan Komisaris dan Direksi perseroan. Terdapat dua komisaris dan satu Direksi yang diangkat dalam RUPS tersebut.

Dalam RUPS yang dilaksanakan pada Rabu (20/9), pemegang saham menyepakati pemberhentian dengan hormat Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen dan Alex Iskandar Munaf sebagai Komisaris Independen.

Selanjutnya, RUPS mengangkat Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen. RUPS ini juga mengangkat Arcandra Tahar sebagai Komisaris Independen.

Selain itu, RUPS juga mengangkat Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Risiko. Sebelumnya, Suroso Isnandar menempati jabatan Kepala Satuan Digital dan Teknologi Informasi PLN.

Menteri BUMN, Erick Thohir diwakili Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata menyampaikan bahwa pergantian susunan Komisaris dan Direksi ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya dalam menjalankan transisi energi.

“PLN ini jantungnya Indonesia. PLN memiliki peran vital dalam transisi energi, untuk itu kami ingin melanjutkan dan memperkuat transformasi agar PLN bisa semakin lincah dalam melakukan transisi energi,” ucap Tedi.

Tedi juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan oleh Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama.

“Di masa jabatannya, Pak Amien sebagai Komisaris Utama telah mampu memberikan banyak masukan strategis kepada jajaran Direksi, yang membuat transformasi PLN berjalan baik dengan kondisi keuangan yang semakin kokoh. Ke depan, dengan hadirnya Pak Agus, kami di Kementerian BUMN berharap dapat mengawal kinerja agar terus semakin tumbuh dan mampu menjawab tantangan ke depan,” papar Tedi.

Dengan perubahan di atas maka susunan Dewan Direksi dan Komisaris PLN menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
2. Wakil Komisaris Utama: Suahasil Nazara
3. Komisaris: Mohamad Ikhsan
4. Komisaris: Dadan Kusdiana
5. Komisaris: Dudy Purwagandhi
6. Komisaris: Eko Sulistyo
7. Komisaris: Tedi Bharata
8. Komisaris: Susiwijono Moegiarso
9. Komisaris Independen: Charles Sitorus
10. Komisaris Independen: Arcandra Tahar

Dewan Direksi:
1. Direktur Utama: Darmawan Prasodjo
2. Direktur Keuangan: Sinthya Roesly
3. Direktur Legal dan Manajemen Human Capital: Yusuf Didi Setiarto
4. Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem: Evy Haryadi
5. Direktur Retail dan Niaga: Edi Srimulyanti
6. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis: Hartanto Wibowo
7. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan: Wiluyo Kusdwiharto
8. Direktur Manajemen Pembangkitan: Adi Lumakso
9. Direktur Distribusi: Adi Priyanto
10. Direktur Manajemen Risiko: Suroso Isnandar

Komisaris Utama PLN Agus Dermawan Wintarto Martowardojo menjelaskan PLN selama ini memiliki laju pertumbuhan kinerja yang baik. Proses transformasi dan digitalisasi yang dilakukan perusahaan membuahkan banyak prestasi dan apresiasi.

“Tantangan ke depan semakin besar, khususnya di era transisi energi. Bagaimana menyiapkan ketahanan energi dan menyiapkan langkah yang bersifat global. PLN harus bisa menjadi institusi yang semakin bisa diandalkan dan terus membaik,” tegas Agus.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang diberikan oleh Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama PLN dan Alex Iskandar Munaf sebagai Komisaris Indenpenden.

“Keluarga Besar PLN mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sebagai Komisaris Utama PLN dan Komisaris Independen, Bapak Arcandra Tahar selaku Komisaris Independen, serta Bapak Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Risiko. Kami juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan oleh Bapak Amien Sunaryadi dan Bapak Alex Iskandar Munaf,” ujarnya.

Darmawan menegaskan, PLN berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan menjalankan transisi energi demi memastikan kehidupan yang lebih baik.

“PLN terus berkomitmen untuk melakukan transformasi guna memberikan pelayanan yang terbaik dan prima bagi seluruh pelanggan di Tanah Air. Dengan hadirnya Komisaris dan Direksi baru, kami yakin akan meningkatkan kinerja kami, khususnya dalam melakukan transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060,” tutup Darmawan.()

Continue Reading

Ekonomi

Di Hadapan Presiden, PLN Paparkan Konsep Transisi Energi Menuju COP28 Pada Acara Puncak Festival LIKE 2023

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – PT PLN (Persero) menekankan komitmen dalam menjalankan transisi energi di hadapan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, para menteri dan pejabat setingkat menteri di acara puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan (LIKE) di Indonesia Arena, Senayan pada Senin, (18/9).

Komitmen yang disampaikan di acara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini sejalan dengan persiapan Indonesia dalam rangka 28th Conference of The Parties (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab November mendatang.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa ancaman perubahan iklim sudah nyata dan dirasakan oleh semua negara di dunia. Hal ini lantas mendorong seluruh negara-negara di dunia untuk melakukan transisi energi.

“Sekali lagi, transisi menuju ke ekonomi hijau. Semua negara sekarang ini daur ulang sampah dikerjakan, produksi industri hijau dikerjakan, kendaraan listrik dimulai dibangun di negara-negara yang siap. Biodiesel digunakan, bioetanol digunakan, semua yang berbau green semua dikerjakan,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan (LIKE).

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar mengatakan, partisipasi semua pihak menjadi kekuatan Indonesia di antara negara-negara di dunia dalam aksi iklim global dan menjadi kontribusi yang sangat berarti untuk aksi iklim termasuk menyongsong COP28 Dubai.

“Ini merupakan upaya nyata masyarakat bersama pemerintah dalam meningkatkan perbaikan lingkungan iklim dan aksi iklim untuk kelestarian alam,” ujar Siti.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan di tengah upaya perseroan melakukan transisi ke energi bersih, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan pengembangan Accelerated Renewable Energy. Rencana ini mampu menambah porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebanyak 75 persen atau sebesar 60 Gigawatt (GW) sampai dengan tahun 2040.

Dengan Accelerated Renewable Energy Development, PLN membangun pemerataan kelistrikan nasional melalui transmisi yang menghubungkan pembangkit-pembangkit energi baru terbarukan atau Green Enabling Super Grid. Infrastruktur ini menjadikan sistem kelistrikan antar pulau di Indonesia yang sebelumnya terfragmentasi menjadi terhubung satu sama lain.

“Indonesia merupakan negara dengan potensi EBT yang besar. Namun, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan mismatch antara lokasi sumber EBT dengan pusat demand listrik. Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN mengembangkan Green Enabling Super Grid,” ujar Darmawan saat Presiden mengunjungi booth PLN di Festival LIKE.

Inovasi Green Enabling Super Grid akan dibawa oleh PLN dalam perhelatan 28th Conference of the Parties di Dubai, November ini. Lewat inovasi ini PLN bahkan siap mewujudkan mimpi besar dengan menyatukan sistem ketenagalistrikan kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN Power Grid.

“PLN juga mengembangkan Smart Grid dan Flexible Generation yang terintegrasi dengan Green Enabling Super Grid. Sehingga sistem kelistrikan yang dulunya rapuh dan tidak stabil, kini menjadi semakin kokoh dan andal,” tegas Darmawan.

Tidak hanya itu, untuk mengatasi fluktuasi supply pembangkit EBT yang bersifat intermiten, PLN juga mengembangkan Smart Power Plant, Smart Transmission, Smart Control Center, Smart Distribution dan Smart Meter.

“Inilah langkah nyata Indonesia. Menjadi pemimpin transisi energi dunia. Bukan hanya mengakselerasi energi terbarukan, namun juga memperkokoh kapasitas nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan Net Zero Emissions 2060,” tutup Darmawan.()

Continue Reading
Advertisement

Trending