Ekonomi
Harga Gas Bumi Murah, Pemerintah Sulit Wujudkan Target Ambisius
Jakarta, HarianSentana.com – Pemerintah dinilai akan sulit mewujudkan target ambisiusnya yang menargetkan akan menambah pipa open acces menjadi 9.992 km dan pipa hilir menjadi 3.301 km, karena harga gas bumi yang diputuskan pemerintah sebesar USD 6 per MMBTU di plant gate akan menjadikan energi ini semakin tidak menarik sebagai instrumen investasi.
Pengamat Energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan, kebijakan harga gas yang jauh dari tingkat keekonomian proyek akan membuat pembangunan infrastruktur gas bumi semakin sulit.
“Keputusan Menteri ESDM Arifin Tasrif memaksakan harga gas industri tertentu dan PLN sebesar USD 6 per MMBTU di plant gate menurut saya bakal menyurutkan perluasan pemanfaatan gas bumi,” kata Komaidi dalam keterangan persnya yang diterima HarianSentana.com di Jakarta, Rabu (15/4/2020).
Menurut dia, Pemerintah sendiri akan sulit merealisasikan sejumlah target kinerja jangka panjang terkait optimalisasi gas bumi yang telah ditetapkan sebelumnya. “Sebagai contoh dalam rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Indonesia 2016-2030 Kementerian ESDM menargetkan pipa open acces bertambah menjadi 9.992 km atau bertambah 5.695 km dibandingkan tahun 2016. Kemudian pipa hilir ditargetkan bertambah 1.140,70 km menjadi 6.301 km. Sehingga total panjang pipa gas bumi di Indonesia mencapai 16.364 km dari posisi tahun 2016 sepanjang 9.528,18 km,” papar Komaidi.
Di sisi lain, mengandalkan pengembangan infrastruktur gas bumi kepada PGN juga berat. Pasalnya kemampuan PGN untuk membangun infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir terus menurun. Terbukti net profit margin PGN selama periode 2015-2019 turun rata-rata 40 persen setahun.
“PGN yang didukung pemerintah saja makin kedodoran untuk membangun infrastruktur. Dengan harga gas yang semakin tidak menarik, siapa yang mau bangun infrastruktur gas bumi. Tidak ada pebisnis yang mau rugi, apalagi investor,” tegas Komaidi.
Lebih jauh ia mengatakan, dengan kebijakan pemerintah yang seringkali berubah dan politis, ketahanan energi nasional menjadi taruhan. Yang terdekat adalah realisasi target bauran energi pembangkit listrik yang telah diputuskan, dimana bauran gas bumi ditargetkan mencapai 22,2 persen.
Untuk mencapai target itu, lanjut Komaidi, dibutuhkan pembangunan berbagai infrastruktur gas bumi agar mampu menjangkau wilayah-wilayah baru. “Dengan iklim bisnis yang tidak kondusif seperti saat ini, sektor gas bumi beserta pembangunan infrastrukturnya akan mengalami stagnasi. Apalagi wabah Corona yang datang tiba-tiba telah merontokkan hampir semua aktivitas ekonomi kita,” papar Komaidi.
Namun kata dia, jika harga gas diatur sedemikian rendah dan tidak memberi ruang bagi perusahaan niaga untuk mendapatkan keuntungan yang layak, jangan berharap terlalu banyak terhadap optimalisasi gas bumi. “Dengan biaya dan risiko yang besar, perusahaan niaga tentu akan membatasi ekspansi pembangunan infrastruktur gas bumi,” jelasnya.
Masih menurut Komaidi, gas bumi Indonesia memiliki karakteristik dimana sumber gas sebagian besar berada di wilayah Indonesia Bagian Timur. Sementara konsumsi gas terbesar berada di Indonesia Bagian Barat. Dalam situasi inilah infrastruktur menjadi kunci dalam mengoptimalkan sumber daya alam nasional ini untuk kepentingan domestik.
“Besarnya cadangan gas bumi yang saat ini ada di Indonesia tak berarti tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Harusnya pemerintah fokus membangun infrastruktur ini jika tak ingin terbebani impor BBM yang semakin besar,” tutup Komaidi.
Sebelumnya, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa pernah mengungkapkan, berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) 2012 – 2025 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 2700 K/11/MEM/2012, terdapat 18 jalur pengembangan pipa gas bumi.
Namun dari 18 proyek jalur pipa gas yang bakal dibangun itu baru tiga jalur yang berhasil di lelang. Ketiganya yaitu Kalimantan-Jawa Tahap II (Kalija II), Duri-Dumai, dan Grissik – Palembang.(sl)
Ekonomi
Wujud Negara Hadir, Pemerintah dan PLN Berhasil Listriki 99,92 Persen Desa di Seluruh Indonesia
Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah melalui PT PLN (Persero) terus berupaya menghadirkan listrik di semua wilayah di Indonesia. Hingga tahun 2024, Rasio Desa Berlistrik (RDB) sebesar 99,92% atau sebanyak 83.693 desa dan kelurahan telah berlistrik sebagai komitmen Pemerintah mewujudkan energi berkeadilan.
Menurut Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat dalam ketenagalistrikan nasional, pihaknya berkomitmen untuk menyediakan listrik hingga seluruh pelosok tanah air.
“Listrik merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Karena itu, sebagai bentuk pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, kami berkomitmen menyediakan listrik yang andal serta memperluas jangkauan demi mewujudkan pemerataan energi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Darmawan merinci, dari total 83.693 desa yang sudah berlistrik, 77.942 desa di antaranya diterangi oleh listrik PLN. Sementara, sebanyak 3.127 desa bersumber dari listrik non-PLN dan 2.624 desa dengan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Penggalakkan program Listrik Desa juga sejalan dengan langkah nasional dalam mencapai Rasio Elektrifikasi 100%. Hingga Desember 2024 Rasio Elektrifikasi Nasional mencapai 99,83%,” ungkapnya.
“Upaya PLN tahun 2024 melalui program ini telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di 951 desa dengan jumlah 103.249 rumah tangga tersambung listrik. Kemudian berhasil membangun Jaringan Tegangan Menengah sepanjang 4.438 kilometer sirkit (kms), Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 3.625 kms dan Gardu Distribusi sebesar 94.545 kiloVolt Ampere (kVA),” sambung Darmawan.
Lebih jauh ia mengatakan, petugas PLN juga harus menghadapi berbagai tantangan mulai dari jarak, cuaca, hingga topografi ekstrem dalam menghadirkan akses listrik secara merata ke seluruh wilayah. Namun demikian, tantangan tersebut tak membuat PLN gentar dalam menuntaskan mandat tersebut.
“Para petugas selalu menunjukkan dedikasi dalam bekerja. Hal ini menjadi bukti bahwa PLN terus berkomitmen sebagai sumber terang bagi masyarakat Indonesia, dedikasi dan spirit kami adalah senyuman dari masyarakat yang dapat merasakan listrik 24 jam nonstop,” tukasnya.
“Untuk itu kami terus berupaya dan bersinergi dengan pemerintah serta berbagai stakeholder guna meningkatkan rasio elektrifikasi ini sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan terang,” pungkas Darmawan.(s)
Ekonomi
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan Secara Resmi Membuka Munas ASPAKI Ke-3 di Hotel Bidakata Jakarta.
Jakarta, Hariansentana.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan secara resmi membuka Musyawarah Nasional ke-3 Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta Rabu (15/1/2025).
Dalam sambutannya Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan, pentingnya dorongan untuk menjadikan alat kesehatan buatan Indonesia bersaing di pasar global. Luhut menyampaikan dukungannya terhadap industri alat kesehatan lokal yang terus berkembang. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada impor alat kesehatan yang bahan bakunya dapat diperoleh di dalam negeri. “Kita punya nikel, stainless steel, jadi tidak perlu mengimpor alat-alat seperti jarum suntik atau obeng dari luar negeri. Kita harus lebih mandiri,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum ASPAKI periode 2021-2024.Imam Subagyo dalam sambutannya mengatakan,” Pada 19 Agustus 2025 ini ASPAKI akan berusia 27 tahun. ASPAKI telah beranggotakan 225 Perusahaan Industri alat kesehatan yang 100% seluruhnya adalah produsen. ASPAKI berkomitmen penuh untuk menjalin kerjasama dengan berbagai asosiasi alat kesehatan dalam negeri maupun luar negeri, lembaga pendidikan dan penelitian serta selalu berperan aktif dalam membangun awarenes dan branding produk alat kesehatan dalam negeri dengan mengadakan berbagai acara bisnis, forum bisnis meeting serta pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri siap menjadi mitra kerja pemerintah,” jelasnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut lanjutnya sistem kesehatan dan industri alat kesehatan nasional harus juga berdaulat dan kompeten inilah yang menjadi landasan dan struktur organisasi dan program-program kerja ASPAKI di masa kepengurusan sekarang dan diharapkan juga menjadi landasan di kepengurusan aspaki masa mendatang.
ASPAKI tidak hanya berjuang untuk kepentingan industri alat kesehatan saja, namun kami menjalankan amanah sebagai rakyat indonesia.
Semua pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada industri alat kesehatan dalam negeri,” ungkapnya.
Agenda Munas ASPAKI berisi pengesahan tata tertib Munas dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengurus ASPAKI periode 2021-2024 oleh Ketua Umum ASPAKI.
Dalam Laporan Pertanggung jawaban pengurus tersebut, Imam Subagyo memberi highlight beberapa pencapaian penting di masa kepengurusannya seperti masifnya kegiatan promosi anggota ASPAKI dan produknya di berbagai acara pameran dan business matching baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu capaian penting lain yang diberi highlight adalah meningkatnya jumlah anggota ASPAKI secara signifikan selama kurun waktu 3 tahun terakhir.
Selain penyampaian Laporan Kepengurusan dan Rapat-rapat komisi yang nantinya akan melahirkan rekomendasi- rekomendasi untuk dikerjakan oleh pengurus ASPAKI periode mendatang, acara Munas juga diisi oleh 2 narasumber yang membawakan issue terkini terkait industri alat kesehatan yaitu e-katalog versi 6 dan TKDN.
Puncak acara Munas ASPAKI 2025 adalah pemilihan Ketua Umum ASPAKI masa bakti 2025 – 2027. Untuk itu penyelenggaraan Munas ini merupakan acara yang sangat penting bagi keberlangsungan ASPAKI, terutama karena ASPAKI merupakan satu satunya asosiasi yang beranggotakan hanya produsen alat kesehatan dengan multi kategori produk.
Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan Nasional (RIPIN), industri alat kesehatan dalam negeri merupakan sektor industri prioritas dalam mewujudkan salah satu pilar transformasi bidang kesehatan, yaitu ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. Untuk itu, peran asosiasi yang menaungi industri menjadi sangat strategis dalam upaya pembinaan dan pengembangan industri nasional sehingga industri alat kesehatan menjadi lebih kompeten dan berdaya saing. Dengan adanya asosiasi, dunia usaha yang tergabung dalam asosiasi industri terus membangun sinergi dengan pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan industri,” jelasnya.
Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, beberapa pasal menyebutkan peran asosiasi industri, seperti penguatan kapasitas industri kecil dan menengah yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait.
Saat ini ASPAKI beranggotakan 225 industri, yang memproduksi berbagai alat kesehatan, seperti masker, jarum suntik, hospital furniture, bahan habis pakai, alat elektromedis, produk IVD (in vitro diagnostic), yang jumlah industri dan produknya terus meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan alat kesehatan.
Seluruh anggota ASPAKI memiliki legalitas resmi sebagai produsen alat kesehatan, dan sebagian besar telah menerapkan dan memiliki sertifikat CPAKB (Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik). Sebagian diantaranya bahkan telah mengekspor berbagai produknya ke berbagai negara. Melalui berbagai program kerja yang dilakukan, ASPAKI mendukung kementerian dan lembaga terkait dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional.
Selain itu dalam Munas ASPAKI tahun 2025, ASPAKI memberikan penghargaan “ASPAKI PDN Heroes Award” kepada Jend. TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan (Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI),
Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU (Menteri Kesehatan RI), dan Dr. (HC) Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian RI) sebagai bentuk apresiasi ASPAKI terhadap peran dan dukungan untuk kemajuan industri alat kesehatan dalam negeri. (***)
Ekonomi
Panglima Koopsud I Turut Mendampingi Pangkoopsudnas Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional.
Subang, Hariansentana.com –– Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin turut mendampingi pangkoopsudnas Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S.,M.M., berkontribusi mendukung program ketahanan pangan nasional. Dengan melakukan tanam jagung hibrida varietas. Di Lanud Raden Suryadi Suryadarma, Subang, Jawa Barat. (Selasa, 14-1-2025).
Kegiatan ini dalam rangkaian memperingati HUT ke-3 Koopsudnas. Program tanam bersama, terselenggara atas kerjasama staf potensi dirgantara Lanud Raden Suryadi suryadarma dengan dinas pertanian subang.
Pangkoopsudnas mengatakan, jagung Hibrida NK 7202 NAGA merupakan varietas unggul yang sangat dibutuhkan peternak. Sesuai kebijakan pemerintah, dan instruksi Panglima TNI serta kepala Staf Angkatan Udara. Koopsudnas dan satuan jajaran mendukung program ketahanan pangan Nasional.
Sebelum melaksanakan penanaman jagung Pangkoopsud nas didampingi Pangkoopsud I,Danlanud Suryadarma serta Pejabat lainya, melaksanakan peninjauan kesiapan dapur makan bergizi Lanud Suryadarma untuk mendukung makan bergizi bagi siswa sekolah di Lanud Suryadarma dan sekitarnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat Koopsudnas, Komandan Raden Suryadi Suryadarma, Direktur Pakan Dinas Pertanian Subang dan tamu undangan lainnya.
-
Ibukota5 days ago
Balon Rt, Pake Ijasah Paket C. Jalur Kilat, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, diminta Turun Tangan.
-
Peristiwa5 days ago
Gubuk Liar di Kolong Tol Pademangan Ditertibkan Aparat Gabungan.
-
Ibukota5 days ago
Kepala SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading: Alkafest 2024 Digelar Untuk Rayakan Kreativitas, Prestasi, dan Kepedulian Sosial Pelajar
-
Opini3 days ago
Negara Federal Menabuh Tifa, Politik Luar Negeri Indonesia Tinggal Menari