Connect with us

Ekonomi

Soal Harga Gas, Presiden Tak Perlu Tanggapi Surat Kadin

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu menanggapi surat Ketua Umum KADIN No 1495 yang meminta Presiden Jokowi untuk tidak menyetujui kenaikan harga gas industri yang akan dilakukan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk

“Jika Presiden bereaksi terhadap Surat Ketua Umum Kadin dengan tidak menyetujui kenaikan harga gas industri yang akan dilakukan PGN maka ini akan menimbulkan ketidak percayaan investor terhadap bisnis di Indonesia,” kata Sofyano kepada  wartawan di Jakarta  Kamis (31/10).

Pasalnya, kata dia, investor akan menilai keputusan bisnis atau aksi korporasi akan bisa diintevensi dan dipatahkan oleh pemerintah. “Apalagi pada tahu 2015 pernah terjadi hal yang sama terhadap harga semen yang menyebabkan perdagangan saham harga semen menjadi hancur dan terpaksa dihentikan,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah memang perlu menjaga kelangsungan bisnis, tetapi bukan berarti melakukan intervensi yang justru bisa merugikan bisnis itu sendiri.

“Rencana Kenaikan harga gas industri jika merupakan aksi korporasi, apalagi oleh sebuah BUMN tentu sudah diperhitungkan masak-masak segala aspek yang akan timbul karenanya. Untuk itu pemerintah dan presiden tidak perlu terlalu jauh masuk ke wilayah itu yang berpotensi akan dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap pasar yang justru akan membuat pasar tidak merasa nyaman,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menegaskan, bahwa penolakan kenaikan harga gas industri akan menyebabkan neraca dagang sektor migas Indonesia terus defisit karena nilai impor migas yang terus meningkat dan komoditas ekspor yang belum memiliki nilai tambah.

“Selama hampir 7 tahun terakhir PGN tidak pernah menaikkan harga jual gas, bahkan saat harga gas dunia tinggi sekalipun, sampai akhirnya Kementerian ESDM melalui Plt. Dirjen Migas mengeluarkan kebijakan penolakan kenaikan harga gas industri. Konsekuensi dari penolakan ini, maka pemerintah harus bisa menanggung beban kinerja PGN yang dihasilkan oleh kebijakan pemerintah yang tak konsisten,” ujarnya

Terpisah, ekonom AEPI, Salamuddin Daeng mengatakan,

harga gas PGN yang dijual ke swasta memang sudah lama tidak mengalami kenaikan. Sejak tahun 2013 harga gas tetap. Ada anekdot harga gas yang dijual oleh PGN boleh dikatakan satu satunya harga energi yang dianggap pemerintah tidak terkena pengaruh inflasi dan pengaruh depresiasi nilai mata uang.

“Anggapan bahwa PGN tidak terpengaruh inflasi dan depresiasi memang agak aneh, mengingat harga gas hulu yang dibeli PGN kepada perusahaan asing tentu menggunakan mata uang dolar dan harganya relatif mahal,” katanya.

Selain itu, kata dia, utang PGN yang besar dan anggarannya digunakan untuk membangun infrastruktur adalah utang dalam mata uang dolar. “Sehingga jelas PGN terpengaruh depresiasi atau menanggung beban depresiasi. Depresiasi rupiah dalam 5 tahun terakhir sangat besar dan salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di dunia,” ungkapnya.

Sementara, Direktur Energy Watch, Mamit Setiawan menyampaikan pendapatnya bahwa rencana kenaikan harga gas indsutri oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PT PGN) yang disikapi dengan pengaduan Ketua Umum Kamar Dagang adalah hal yang dapat dinilai lucu.

“Saya merasa KADIN ini seperti kumpulan anak kecil yang sebentar-bentar mengadu kepada orang  tuanya. Sebagai kumpulan dari para pengusaha harusnya mereka bisa memahami kenapa PT PGN harus menaikan harga gas tersebut,” kata Mamit dalam keterangan persnya kemarin.

“Seharusnya PGN yang mengadu kepada Presiden karena saat ini merupakan BUMN bagian dari sub holding migas. Apalagi, kondisi keuangan PGN pada semester I 2019 kurang apik dimana keuntungan perusahaan anjlok 69.87% dibandingan semester I 2018 sebesar US$ 54,04 juta berbanding  US$ 179.39 juta,” tambah Mamit.

Ia berharap, PGN tetap melanjutkan kenaikan harga gas industri sesuai dengan yang direncanakan. “Saya juga minta kepada Presiden untuk sebaiknya tidak terpengaruh dengan aksi korporasi BUMN PGN apalagi PGN adalah BUMN Terbuka,” pungkas Mamit Setiawan.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

PLN EPI Dukung Pemerintah dan KKKS Dalam Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) merupakan salah satu offtaker produksi gas alam nasional. PLN EPI mendukung penuh Langkah Pemerintah serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Gas untuk bisa meningkatkan produksi gas, mengingat pertumbuhan kebutuhan gas oleh pembangkit untuk mendukung konsumsi listrik di masa transisi energi.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI Rakhmad Dewanto menjelaskan total kebutuhan gas untuk pembangkit listrik saat ini hingga 2040 mendatang akan terus tumbuh. Hal ini dikarenakan pembangkit gas merupakan energi transisi yang lebih rendah emisi untuk menyongsong target NZE.

“PLN saat ini mempunyai skema Accelerated Renewable Development dimana kebutuhan gas untuk pembangkit menjadi salah satu backbone kelistrikan di masa transisi ini. Kami PLN EPI, sangat mendukung dan siap menjadi offtaker untuk pengembangan lapangan migas Indonesia,” ujar Rakhmad dalam acara The 48th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition (IPA Convex 2024).

Rakhmad merinci pada tahun ini saja misalnya, kebutuhan gas pembangkit mencapai 1.213 MMBTU. Sedangkan tahun depan bisa mencapai 1.706 MMBTU jika adanya pertumbuhan konsumsi listrik yang signifikan.

Tahun ini, setidaknya PLN EPI telah memetakan potensi sumber gas seperti 532 MMSCFD dari gas pipa terkontrak, 488 MMSCFD gas pipa yang potensial untuk diserap. Sedangkan untuk LNG, 115 BBTUD yang berasal dari Bontang.

Menurut dia meningkatnya kebutuhan gas untuk LNG memang hampir dipastikan akan terjadi. Selain karena ada penurunan dari sisi hulu, ke depan pembangkit listrik yang membutuhkan gas juga bertambah dengan adanya program gasifikasi pembangkit listrik.

Agresifitas PLN mencari alokasi gas memang wajar lantaran dalam proyeksi yang disusun PLN ada peningkatan kebutuhan LNG di tahun mendatang. Tahun ini saja porsi penggunaan LNG dari keseluruhan penyerapan gas PLN mencapai 53% dan akan terus meningkat hingga 68% pada tahun 2030.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Siap Jadi Offtaker Besar Produksi Gas Alam Dalam Negeri, PLN EPI Dukung Pemerintah dan KKKS Genjot Produksi Gas

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) merupakan salah satu offtaker produksi gas alam nasional. PLN EPI mendukung penuh Langkah Pemerintah serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Gas untuk bisa meningkatkan produksi gas, mengingat pertumbuhan kebutuhan gas oleh pembangkit untuk mendukung konsumsi listrik di masa transisi energi.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI Rakhmad Dewanto menjelaskan total kebutuhan gas untuk pembangkit listrik saat ini hingga 2040 mendatang akan terus tumbuh. Hal ini dikarenakan pembangkit gas merupakan energi transisi yang lebih rendah emisi untuk menyongsong target NZE.

“PLN saat ini mempunyai skema Accelerated Renewable Development dimana kebutuhan gas untuk pembangkit menjadi salah satu backbone kelistrikan di masa transisi ini. Kami PLN EPI, sangat mendukung dan siap menjadi offtaker untuk pengembangan lapangan migas Indonesia,” ujar Rakhmad dalam acara The 48th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition (IPA Convex 2024).

Rakhmad merinci pada tahun ini saja misalnya, kebutuhan gas pembangkit mencapai 1.213 MMBTU. Sedangkan tahun depan bisa mencapai 1.706 MMBTU jika adanya pertumbuhan konsumsi listrik yang signifikan.

Tahun ini, setidaknya PLN EPI telah memetakan potensi sumber gas seperti 532 MMSCFD dari gas pipa terkontrak, 488 MMSCFD gas pipa yang potensial untuk diserap. Sedangkan untuk LNG, 115 BBTUD yang berasal dari Bontang.

Saat ini, kata Rakhmad PLN juga mendukung penuh pengembangan Blok Andaman. Sebab Blok Andaman merupakan lapangan dengan potensial gas yang besar dan bisa memenuhi kebutuhan gas untuk pembangkit PLN.

“Untuk memanfaatkan potensi gas Lapangan Andaman, PLN siap untuk berkolaborasi dalam penyediaan infrastruktur pipa gas untuk memastikan bahwa produksi dari lapangan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Rakhmad.

Rakhmad merinci, kebutuhan gas dalam negeri pada 2031 mencapai 300 BBTUD. Dengan peta sebaran pembangkit gas yang berada di Jawa dan Sumatera, PLN siap berkolaborasi dalam pembangunan ruas ruas pipa.

“PLN EPI tertarik bekerjasama untuk melakukan investasi bersama pada pembangunan pipa transmisi gas dari Lapangan Andaman hingga Pulau Jawa,” kata Rakhmad.

Dengan pemanfaatan ruas pipa yang ada, perlu ada tambahan investasi sebesar 1,26 Miliar USD untuk menghubungkan dan memperluas kapasitas Sumatera dan Jawa dengan panjang ruas pipa sepanjang 513 kilometer.

Menurut dia meningkatnya kebutuhan gas untuk LNG memang hampir dipastikan akan terjadi. Selain karena ada penurunan dari sisi hulu, ke depan pembangkit listrik yang membutuhkan gas juga bertambah dengan adanya program gasifikasi pembangkit listrik.

Agresifitas PLN mencari alokasi gas memang wajar lantaran dalam proyeksi yang disusun PLN ada peningkatan kebutuhan LNG di tahun mendatang. Tahun ini saja porsi penggunaan LNG dari keseluruhan penyerapan gas PLN mencapai 53% dan akan terus meningkat hingga 68% pada tahun 2030.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Program Cofiring Biomassa PLTU Menggerakan Ekonomi Masyarakat

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Program co-firing atau substitusi batubara dengan biomassa pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dinilai potensial dilakukan di wilayah Indonesia dan berdampak positif pada perekonomian masyarakat.

Menurut Kepala Pusat Penelitian dan Bioenergi (SBRC) IPB University Dr Meika Syahbana Rusli, program cofiring biomassa pada PLTU memiliki dampak positif pada upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Pemanfaatan biomassa sebagai substitusi batubara di PLTU dinilai berdampak positif pada pengurangan emisi yang dihasilkan dari pembakaran batubara. Selain itu, pelaksanaan program cofiring biomassa dinilai cocok dilakukan di Indonesia dimana potensi lahan kering terhitung cukup besar.

“Lahan kering ini cocok ditanami untuk tanaman energi. Lahan kering ini masih banyak yang tidak produktif, yang hanya ditumbuhi alang-alang, rumput-rumputan atau pepohonan yang tidak termanfaatkan. Di Pulau Jawa, ada 1 juta hektar lahan kering yang potensial dimanfaatkan untuk tanaman energi,” paparnya.

Lebih jauh Meika mengungkapkan, Ƙini pemanfaatan biomassa hanya bersumber dari limbah seperti dahan-dahan kering pepohonan yang tidak termanfaatkan ataupun dengan serbuk gergaji. Program hutan energi dinilai dapat menjadi solusi yang tepat untuk mendorong pemanfaatan biomassa dalam rangka mengejar target pengurangan emisi lewat program cofiring PLTU.

Salah satu program hutan tanaman energi sebelumnya telah digagas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di beberapa wilayah seperti Cilacap Jawa Tengah, Tasikmalaya Jawa Barat dan Gunung Kidul Yogyakarta.

Meika menilai, program ini perlu diperbanyak dengan terus melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat setempat. Apalagi, implementasi hutan energi memiliki manfaat yang berkelanjutan dimana pohonnya dapat tetap tumbuh untuk jangka panjang sebab hanya dahan atau rantingnya yang akan digunakan.

“Jadi ini juga ramah lingkungan, sustainable bahan baku dari tanaman energi ini atau kayu yang besar dipanen kemudian ditanam lagi kayu disana. Artinya budidayanya berlanjut. Ini akan memelihara lingkungan juga menjadi teduh, tidak banyak lahan terbuka, tidak ada erosi,” jelas Meika.

Meika menambahkan, pemanfaatan lahan yang terbuka sebagai hutan tanaman energi dapat mengatasi permasalahan lahan kritis.

Selain itu, program ini juga berpotensi mendorong pertambahan nilai ekonomi untuk masyarakat. Pemanfaatan biomassa dari pohon yang ditanami oleh masyarakat dapat berdampak positif untuk perekonomian masyarakat.

“Jadi bisa juga menimbulkan sirkular ekonomi di masyarakat. Ada manfaat ekonomi langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini benar-benar ekonomi kerakyatan,” terang Meika.

Meika menjelaskan, ada beberapa jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan seperti Kaliandra, Gamal dan Lamtoro.

“Nanti, dahan-dahannya bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar biomassa sementara daunnya dapat digunakan untuk pakan ternak,” pungkas Meika.

Implementasi program hutan energi dengan melibatkan masyarakat pun diharapkan dapat ikut mendorong terbentuknya organisasi kelompok tani di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran program.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending