Connect with us

Ekonomi

Sinkronisasi Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, Dan Kabupaten Bogor Th 2024

Published

on

 
Bogor, Hariansentana.com – Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) sebagai pedoman penyusunan APBD sangat penting untuk dipahami oleh semua Perangkat Daerah, mulai penyusunan perencanaan penganggaran berdasarkan KUA dan PPAS, target/kinerja program, kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), agar penyusunan APBD Kabupaten Bogor efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Selain itu, juga perlu mengetahui dan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat, sebagai wujud sinergi dan agar selaras kebijakan pembangunan antara pusat, provinsi dan daerah.

Kegiatan Sinkronisasi Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2024 dilaksanakan, pada Kamis, tanggal 23 Juli 2023 bertempat di Hotel Pullman, Ciawi, Puncak – Bogor.

Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor dan dihadiri oleh Peserta adalah Anggota TAPD Kabupaten Bogor, Kepala Perangkat Daeraah dan, Sub Koord/Kasubag Program dan Pelaporan Perangkat Daerah dan unsur Bidang Anggaran dengan Narasumber :
1.     Hilman Rosada, SE, MAP (Analis Keuangan  Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kemendagri);
2.     Suhendar, S.STP., M.H. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Provinsi Jawa Barat.

Arahan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut :
1.     Prioritas Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2024 terdiri dari :
a.  Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
dan berkeadilan;
b.  Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
c.   Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana
dan perubahan iklim;
d.  Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public.
2.  Tahun 2004 juga merupakan tahun politik. Karena ada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak. Dengan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Legislatif (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota dan DPD), Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Bogor;
Resume paparan Nara sumber :
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat. disampaikan oleh Suhendar, S.STP., M.H. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Provinsi Jawa Barat.
Kebijakan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
1.      Belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30 % dari Belanja Daerah;
2.      Anggaran Fungsi Pendidikan minimal 20 % dari total belanja daerah;
3.      Anggaran Fungsi Kesehatan minimal 10 % dari total belanja daerah;
4.      Belanja Insfrasutruktur Pelayanan Publik minimal 40 % dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau TKPD;
5.      Urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar atau APM untuk urusan Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Sosial, Pemerintahaan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perindungan Masyarakat;
6.      Alokasi pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
7.      Alokasi Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024.

Penerapan Arah Kebijakan APBD Tahun Anggaran 2024” disampaikan oleh Bapak Hilman Rosada dari Kementrian Dalam Negeri, meliputi :
1.     APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan KUA dan PPAS berupa target dan kinerja program, kegiatan dan Sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD;
2.  APBD TA 2024 dilakukan melalui SIPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan; yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3.  APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4.  APBD disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundah-undangan;
5.  APBD digunakan untuk :
–      Mengelola belanja secara efektif, efisien dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik;
–      Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah;
–      Mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan….( Tabrani / Subur  / Dedi F)
 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Ini Lima Langkah Strategis PLN EPI Tahun 2024

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memiliki lima langkah strategis pada tahun ini. Berbagai upaya dan ekspansi dilakukan PLN EPI untuk bisa menjamin terjaga rantai pasok energi primer dan menjadikan PLN EPI sebagai perusahaan yang ternama.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan dalam Press Briefing Corporate Exposure PLN EPI pada Selasa (20/2) menjelaskan pada tahun ini PLN EPI menargetkan kinerja keuangan yang sehat dan juga bertumbuh. Selain memperkuat lini bisnis rantai pasok energi primer yang ada saat ini, peningkatan pendapatan _beyond kWh_ seperti sektor logistik energi juga akan menjadi fokus perusahaan pada tahun ini.

“Kita pada tahun ini akan meningkatkan optimalisasi perkembangan portofolio baru. Kita juga akan mulai masuk pada bisnis green baik melalui co-invesment untuk meningkatkan additional demand,” kata Mamit

Berbagai kerjasama dan kolaborasi sudah lebih dulu dilakukan perusahaan pada tahun 2023 hingga awal tahun ini. Seperti bekerjasama dengan Jepang, perusahaan asal UEA untuk pengembangan rantai pasok energi primer.

Kedua, penguatan suplai energi primer ke seluruh pembangkit. Saat ini PLN EPI memiliki mandat untuk menjaga seluruh pasokan baik itu batubara, gas, BBM hingga biomassa ke pembangkit di level keamanan Hari Operasi Pembangkit (HOP).

“Tak ada pembangkit yang di bawah 20 HOP saat ini. Berbagai penguatan seperti jaminan pasokan, keamanan alokasi energi primer kita perkuat hingga seluruh pembangkit terjamin pasokan energinya,” imbuh Mamit

Ketiga, tahun ini PLN EPI juga akan menekankan efisiensi biaya energi primer dengan perencanaan kebutuhan dan kepastian rantai pasok dengan biaya yang paling optimal.

Keempat, sesuai mandat holding, PLN EPI juga mengembangan usaha dengan menerapkan prinsip ESG. Hal ini juga sejalan dalam mendukung transisi energi di Indonesia.

“Seperti pelibatan masyarakat di gunung kidul Yogyakarta dalam membuat eco-village atau desa berdaya energi untuk hutan energi juga menjadi salah satu implementasi prinsip ESG,” kata Mamit.

Kelima, penguatan tata kelola Human Capital. Hal ini untuk meningkatkan maturitas organisasi perusahaan yang didukung oleh proses bisnis yang ekselen dan sesuai dengan GCG.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Dukung Target Biomassa 2,5 Juta Ton di tahun 2024, PLN EPI Jalin Kerjasama dengan Pemda Manfaatkan Lahan Kosong

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Guna mendukung target biomassa sebesar 2,5 juta ton pada tahun 2024, PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda ) dengan memanfaatkan lahan kosong untuk hutan tanaman energi.

Hal ini disampaikan Corporate Secretary PLN EPI, Mamit Setiawan saat
Press Briefing Corporate Exposure Subholding PT PLN EPI Group di Jakarta, Selasa (20/2). “Ini semua kita lakukan untuk mendukung target biomassa sebesar 2,5 juta ton pada tahun 2024,” kata Mamit.

Menurut dia, untuk tahun 2024, PLN EPI akan memasok biomassa sebanyak 2,5 juta ton untuk 53 PLTU. Sementara target untuk tahun 2025 sebesar 10 juta ton biomassa untuk mengurangi emisi di PLTU-PLTU tersebut.

“Pemanfaatakan limbah untuk biomassa juga memberikan multiflyer effek dan menciptakan ekonomi sirkular bagi masyarakat,” tukasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa potensi biomassa sangat besar, sehingga target 10 juta ton tersebut bisa terpenuhi dengan memanfaakan Hutan Tanaman Energi dan limbah sampah dari cangkang sawit, sawdust dan Bahan Bakar Jumputan Padat.

“Kami optimis, target 10 juta ton itu akan terpenuhi. Karena selain memanfaakan Hutan Tanaman Energi, juga dengan menggunakan limbah sampah dari cangkang sawit, sawdust dan Bahan Bakar Jumputan Padat,” papar Mamit.

Sementara itu, kata Mamit, guna menjaga keandalan kinerja pembangkit dalam memasok listrik, PLN EPI mampu memasok ketersediaan batubara, BBM dan gas secara optimal.

“Kami pastikan bahwa ketersediaan energi primer sangat aman. Misalnya untuk Hop batubara di 24-33 hari atau paling rendah 22 hari, BBM antara 8 – 14 hari. Sedangkan untuk co-firing sebesar 1 juta ton di tahun 2023,” ujar Mamit.

“Sementara terkait pengurangan emisi karbon, kami mendukung operasi pembangkit agar efesien dengan program gasifikasi memanfaakan harga gas terbaik,” pungkasnya.(s

Continue Reading

Ekonomi

Mobil Listrik dan SPKLU Gratis di IIMS 2024

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – PLN membagikan mobil listrik dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara gratis kepada pengunjung Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Mobil dan SPKLU dalam bentuk replika tersebut bisa didapatkan di booth PLN yang terletak di area Hall C, JIExpo Kemayoran.

Pengunjung IIMS bisa memperoleh paper craft yang dirakit sendiri menjadi bentuk mobil listrik dan SPKLU PLN. Paper craft ini merupakan karya UMKM Ichinogami, binaan PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Sambil merakit mobil listrik atau SPKLU, pengunjung IIMS booth PLN bisa mendapatkan informasi kelistrikan dan promo yang ada.

Lasiran, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya mengatakan ada promo tambah daya listrik khusus pelanggan PLN yang berkunjung ke IIMS yaitu tambah daya dengan harga murah maupun pasang baru diskon khusus pemilik kendaraan listrik.

“Silakan datang ke booth PLN di IIMS, dapatkan mobil listrik atau SPKLU secara gratis di booth PLN, dan tentunya banyak promo,” jelas Lasiran.

Workshop paper craft dari Ichinogami juga akan diadakan di IIMS pada tanggal 24 Februari 2024 mendatang. Pengunjung IIMS bisa membawa serta keluarga untuk berkunjung.

Workshop paper craft ini sangat diminati anak-anak, jadi nanti pulang dari IIMS bisa bawa mobil listrik atau SPKLU, orang tuanya bisa dapat juga diskon tambah daya listrik,” kata Lasiran.

Selain Ichinogami, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya juga mempunyai 550 UMKM binaan dari berbagai sektor yaitu fashion, makanan minuman, kerajinan, dan lainnya. PLN berkomitmen untuk turut bersama-sama mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Bantuan yang diberikan antara lain pelatihan, pendampingan pengembangan produk naik kelas, serta sarana promosi.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending