Connect with us

Ekonomi

Blok Masela Mau Balik ke Laut, Engelina Pattiasina: Jangan Provokasi Rakyat Maluku

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasfrif yang ingin mengkombinasikan pengembangan laut (offshore) dan darat (onshore) dalam skema pengembangan Blok Abadi Masela hanya cara halus untuk menarik proyek tersebut kembali ke laut seperti sebelumnya yang nyata-nyata mendapat perlawanan keras dari berbagai elemen di Maluku.

Menurut Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina, .jika hal ini benar akan diterapkan maka Menteri ESDM akan berhadapan dengan rakyat Maluku. “Jangan memprovokasi rakyat Maluku dengan berusaha menarik pengembangan Blok Masela ke laut secara halus. Sebaiknya jangan mengambil keputusan yang tidak strategis di akhir masa jabatan,” tegas Engelina di Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Puteri salah satu pelopor industri Migas Nasional, JM Pattiasina ini menilai Menteri Arifin Tasfrif juga telah melawan kebijakan Presiden Joko Widodo, karena pengembangan Blok Masela secara onshore merupakan keputusan Presiden.

“Ada apa sehingga seorang menteri melangkahi keputusan presiden. Jangan salahkan kalau muncul praduga macam-macam di akhir masa jabatan ini? Bukan rahasia uang besar ada di Blok Masela,” tukas wanita berdarah Maluku ini.

Engelina menilai, pemerintah dan investor berhak untuk kalkulasi keuntungan di Blok Masela, tetapi jangan lupa ada masyarakat Maluku yang merupakan provinsi termiskin keempat di Indonesia.

“Blok Masela ini menjadi harapan untuk membuka lapangan kerja dengan mengembangkan industri di Maluku dan menjadi pusat pertumbuhan baru di Maluku. Tetapi, Menteri ESDM ini kelihatannya tidak pro rakyat Maluku, ya pasti akan muncul reaksi. Maluku ini sudah dieksploitasi dari masa ke masa. Untuk Blok Masela ini, ya jangan lagi,” tukasnya.

Engelina menegaskan, bahwa jika Menteri ESDM memaksakan keputusan, maka rakyat Maluku pasti akan konsisten mengawal keputusan Presiden Jokowi, agar kilang Blok Masela dikembangkan di darat. Tidak ada embel-embel kombinasi. Apa jaminannya, kalau kombinasi di laut dan pada akhirnya 100 persen di laut. Sementara masa jabatan Menteri ESDM hanya terhitung sekitar satu tahun.

“Saya harap rakyat Maluku waspada, biasanya ada banyak yang aneh di akhir masa jabatan. Bahkan, keputusan presiden pun mau dilawan. Ada apa dengan Menteri ESDM? Jabatan itu sementara, tetapi rakyat Maluku akan menanggung untuk beberapa generasi mendatang,” tutur Engelina.

Ia juga menilai, jika memang Blok Masela tidak menjanjikan keuntungan ketika dikembangkan di darat, sangat sederhana mereka bisa pergi dan meninggalkannya. Bagi Maluku, kalau Blok Masela tidak membawa kesejahteraan, sebaiknya memang tidak dikembangkan.

“Toh, selama ini juga bisa hidup tanpa Blok Masela. Kalau mereka rasa rugi dengan kilang darat, silakan cari Blok Gas lain yang lebih menguntungkan. Investor cari untung, tetapi Maluku tidak boleh dirugikan,” katanya.

Mantan Anggota DPR RI ini juga mengatakan, di zaman Menteri ESDM yang lama juga memiliki seribu satu alasan untuk bertahan di laut, karena menjaga keuntungan investor tanpa memikirkan Maluku, dimana Blok Masela itu berada.

“Jangan kelola sumber daya alam seperti Kompeni yang tidak peduli rakyat lokal. Kekayaan alam dikeruk, tetapi rakyatnya dibiarkan miskin. Keberpihakan Presiden Joko Widodo jangan dicemari lagi kebijakan Menteri ESDM yang mengamputasi kepentingan rakyat,” tegasnya.

Menurut Engelina, rakyat Maluku hanya mengetahui kalau Blok Masela dikembangkan dengan sistem onshore. Jadi kalau ada kebijakan yang berbeda dengan itu, maka jangan disalahkan kalau muncul perlawanan, karena yang melakukan provokasi datangnya dari Menteri ESDM.

“Sudah pasti akan dilawan, karena mereka hanya mengutamakan kepentingan sendiri, tanpa memikirkan kepentingan daerah,” ujarnya.

Program Hilirisasi
Engelina mengatakan, yang ditunggu sekarang bukan perubahan skema, tetapi seperti apa program hilirisasi terhadap gas Blok Masela. Presiden Jokowi, jelas Engelina, sudah berkali-kali menyampaikan hilirisasi dan industrialisasi, tetapi tetap saja ada pembantunya seperti Menteri ESDM yang tidak mampu menerjemahkan atau pura-pura tidak tahu arti penting hilirisasi yang diinginkan Presiden Jokowi.

“Semestinya Menteri ESDM menjelaskan seperti industri petrokimia yang hendak dibangun di Maluku. Jangan sampai nasib Blok Masela seperti Blok Gas Bintuni di Papua, dimana hanya gas yang dikeruk tanpa memikirkan industri petrokimia atau memang didesain agar industri petrokimia tidak menarik secara ekonomis sehingga menjadi pembenar untuk mengekspor gas ke luar negeri, kemudian rakyat dijadikan konsumen dari berbagai produk industri turunan gas yang dikelola di luar negeri,” papar Engelina.

Menurut dia, Menteri ESDM harus mencontoh pembangunan kompleks petrokimia, seperti yang ada di Johor dan Trengganu Malaysia. Kalau ada industri petrokimia dengan sendirinya mengurangi kebutuhan impor produk petrokimia. Selain itu, akan membuka ribuan tenaga kerja di Maluku, karena akan menjadi sentra ekonomi.

“Seharusnya Domestik Market Obligation (DMO) yang 25 persen dari produksi bagian K3S, diperuntukkan bagi industri petrokimia yang akan dibangun di Maluku. Apa yang dilakukan di Blok Arun Lhokseumawe dan Bontang Kalimantan bisa dilakukan juga di Maluku,” tukasnya.

Engelina berharap, realisasi pasokan gas untuk industri petrokimia melalui jalur pipa. Sebab, kalau pasokan gas berupa LNG, tentu akan menjadikan industri petrokimia tidak ekonomis, karena beban liquifaksi untuk mengubah gas menjadi LNG dan belum lagi biaya regasifikasi untuk mengubah LNG menjadi gas kembali.

“Bisa saja ada yang sengaja desain agar industri petrokimia tidak ekonomis. Ini cara kotor untuk mematikan industri dalam negeri,” tegasnya.

Tetapi yang paling penting, lanjut Engelina, jangan sampai Menteri ESDM tetap mau mengambil kebijakan tidak strategis yang berdampak jangka panjang, yang justru melawan kebijakan Presiden Joko Widodo.

“Wajar dicurigai kalau ada perubahan skema Blok Masela di penghujung masa jabatan Menteri ESDM. Jangan dong, selama ini tenang-tenang, tetapi ketika di akhir masa jabatan mendadak berubah. Itu namanya memprovokasi rakyat,” pungkasnya.(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

LSM PRB Minta OJK Periksa BCA Finance Bintaro Serpong Damai Terkait Dugaan Kredit Bermasalah

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memeriksa PT BCA Finance Bintaro Serpong Damai. Permintaan ini terkait kasus kredit kendaraan atas nama Rikson Dablok untuk unit Toyota Fortuner nopol B 1054 PJO yang datanya tidak terdaftar dalam sistem online.

Akibatnya, kendaraan tersebut ditilang oleh polisi. Padahal kredit sudah berjalan hampir 3 tahun dan angsuran lancar.

“Peristiwa ini sudah disampaikan ke BCA Finance dan langsung ke kantor Serpong Damai, tapi tidak ada respon. Karena itu Rikson Dablok memberi kuasa kepada kami dan kami datang ke kantor BCA di Cibinong. Sudah bertemu staf bernama Yeni dan menyerahkan dokumen untuk dipelajari. Sampai hari ini tidak ada titik temu,” ujar Ketua LSM PRB.

Saat di hubungi tlp seluler nya Senin 24 / Agustus 2026 Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan mengatakan ,permasalahan muncul karena dokumen kendaraan yang dibiayai tidak akurat. Hal itu membuat debitur enggan melanjutkan pembayaran kredit,”terang nya.

“Nasabah akhirnya masuk kredit macet dan kena BI Checking kol 2 , Padahal sebelumnya lancar. Setelah dicek di Samsat, keluar surat bahwa mobil tidak masuk dalam sistem. Ada “dugaan indikasi “ mobil yang dikreditkan adalah mobil bekas dengan dokumen ganda,” jelasnya.

LSM PRB menilai OJK sebagai lembaga pengawas harus menelusuri perbuatan yang diduga dilakukan kreditur nakal.

“Kami minta OJK yang mengawasi BCA Finance untuk periksa hal ini. Bisa jadi kasus ini merugikan masyarakat yang kredit mobil bekas. Sesuai aturan, jangan ada perusahaan yang kebal hukum,” tegasnya.

Johan juga meminta OJK mempertimbangkan status debitur macet. Menurutnya, macet dalam kasus ini bukan karena sengaja tidak bayar, melainkan karena kendaraan ditangkap polisi akibat dokumen tidak terdaftar online.

“Jangan ketika urusan rakyat OJK langsung tindak, pasang BI Checking. Tapi kreditur nakal harus juga ditindak. Nasabah macet karena ada persoalan saat ditangkap polisi dan dokumen mobil bermasalah,” ujarnya.

LSM PRB menegaskan akan terus mengawal kasus ini agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan akibat pembiayaan kendaraan dengan dokumen tidak jelas,”papar nya………Ron

Continue Reading

Ekonomi

PT RBM Logistik Indonesia Perkuat Manajemen dan Siapkan Ekspansi Pasar Jelang RUPS

Published

on

By

JAKARTA, Sentana – PT RBM Logistik Indonesia menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat bisnis dan memperluas pasar menjelang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik dan solusi rantai pasok terintegrasi itu tidak hanya mempersiapkan agenda korporasi, tetapi juga melakukan penguatan struktur kepemimpinan dengan melibatkan sejumlah eksekutif senior dan pengusaha berpengalaman.

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi PT RBM Logistik Indonesia untuk meningkatkan tata kelola perusahaan sekaligus memperkuat daya saing di tengah perkembangan industri logistik nasional yang semakin kompetitif.

Di bawah kepemimpinan Direktur Utama PT RBM Logistik Indonesia, Agus A. Mile, perusahaan memproyeksikan sejumlah nama dengan pengalaman di sektor korporasi dan dunia usaha untuk menempati posisi strategis.

Beberapa nama yang diproyeksikan masuk dalam jajaran strategis perusahaan di antaranya Haryo Silalahi dan Anita Rahmi. Keduanya disebut memiliki pengalaman serta jaringan bisnis yang diharapkan dapat mendukung ekspansi pasar dan pengembangan arah bisnis perusahaan.

Selain itu, Subhan, yang pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis Semen Indonesia, juga diproyeksikan memperkuat jajaran manajemen. Pengalaman dalam mengelola operasional korporasi berskala besar dinilai relevan dengan kebutuhan PT RBM Logistik Indonesia dalam mengembangkan layanan rantai pasok.

Direktur Utama PT RBM Logistik Indonesia, Agus A. Mile, mengatakan persiapan RUPS menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk memperkuat fondasi bisnis dan mengambil langkah strategis menuju pertumbuhan yang lebih besar.

“Persiapan RUPS ini merupakan momentum krusial bagi perusahaan untuk melakukan lompatan strategis yang lebih besar. Dengan mengintegrasikan keahlian profesional eksekutif senior serta kekuatan jaringan pengusaha papan atas seperti Bapak Haryo Silalahi dan Ibu Anita Rahmi, kami optimis PT RBM Logistik Indonesia mampu menghadirkan solusi rantai pasok yang jauh lebih inovatif, efisien, dan siap bersaing di kancah nasional maupun internasional,” ujar Agus.

Fokus Transformasi Digital dan Ekspansi Bisnis

Selain penguatan jajaran manajemen, agenda strategis perusahaan juga diarahkan pada pengembangan layanan berbasis teknologi.

PT RBM Logistik Indonesia menyiapkan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan logistik, termasuk optimalisasi armada dan pengelolaan rantai pasok.

Perusahaan juga membuka peluang kemitraan strategis baru, termasuk dengan mitra bisnis di tingkat internasional. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jaringan usaha sekaligus meningkatkan posisi PT RBM Logistik Indonesia dalam industri logistik nasional.

Dengan penguatan tata kelola, pengalaman jajaran eksekutif, serta pengembangan teknologi, perusahaan menargetkan mampu memberikan layanan logistik yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.

PT RBM Logistik Indonesia selama ini menyediakan layanan solusi rantai pasok, pergudangan, dan distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia. Perusahaan menempatkan ketepatan, efisiensi, dan inovasi teknologi sebagai bagian dari strategi untuk mendukung konektivitas logistik dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Continue Reading

Ekonomi

HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur Dorong Pesantren Naik Kelas, dari Kemandirian Ekonomi hingga Jejaring Global

Published

on

By

JAKARTA, SENTANA – Pesantren kini tidak hanya dituntut berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga semakin didorong untuk memiliki kemandirian ekonomi dan kemampuan membangun jejaring yang lebih luas.

Semangat tersebut menjadi salah satu perhatian Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) Jakarta Timur bersama Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Jakarta Timur dalam memperkuat ekosistem pesantren.

Melalui keterangannya, Rabu (12/8), Ketua HEBITREN Jakarta Timur, K.H. Zaenul Muttaqin, SE, M.Pd, Doctor Candidat, mengatakan, penguatan ekonomi pesantren merupakan bagian penting dari upaya membangun pesantren yang mandiri dan berdaya saing.

Menurutnya, potensi ekonomi yang dimiliki pesantren cukup besar. Selain memiliki sumber daya manusia berupa santri dan para pengelola pesantren, lembaga pendidikan tersebut juga memiliki jaringan alumni serta basis masyarakat yang dapat menjadi kekuatan dalam mengembangkan berbagai unit usaha.

“Pesantren memiliki potensi yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan nilai tambah dan memperkuat kemandirian pesantren,” ujar K.H. Zaenul Muttaqin.

Ia menilai, HEBITREN dapat menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai potensi tersebut, terutama dalam hal pengembangan usaha, peningkatan kapasitas pengelola, berbagi pengalaman dan membangun jaringan antarpesantren.

Namun, menurutnya, kemandirian ekonomi tidak semata-mata diukur dari banyaknya unit usaha yang dimiliki pesantren.

“Yang paling penting adalah membangun ekosistem. Ada peningkatan kapasitas SDM, tata kelola yang baik, jaringan usaha dan keberlanjutan. Jadi bukan sekadar memiliki usaha, tetapi bagaimana usaha itu benar-benar tumbuh dan memberikan manfaat bagi pesantren,” katanya.

Di sisi lain, FKPP Jakarta Timur memiliki posisi strategis dalam memperkuat komunikasi dan sinergi antarpondok pesantren.

Dewan Penasehat HEBITREN Jakarta Timur sekaligus Ketua FKPP Jakarta Timur, K.H. Mahmud Efendy, Lc., MA, mengatakan, pesantren perlu terus memperkuat komunikasi dan kerja sama agar berbagai potensi yang dimiliki tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Pesantren memiliki karakter dan potensi masing-masing. Dengan komunikasi dan kolaborasi, potensi itu bisa saling menguatkan,” ujar K.H. Mahmud.

Ia menambahkan, perkembangan zaman membuat pesantren harus mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai yang menjadi fondasinya.

Karena itu, penguatan kelembagaan, pendidikan, ekonomi dan jejaring menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan pesantren ke depan.

Sementara itu, Pengurus DPW HEBITREN DKI Jakarta, Gus Adnan Hafizh, S.Pd., M.Pd, menilai, pengembangan ekonomi pesantren juga harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi generasi santri.

Menurutnya, santri tidak cukup hanya dibekali kemampuan akademik dan keagamaan, tetapi juga perlu memiliki keterampilan kewirausahaan, kemampuan berkomunikasi serta wawasan yang lebih luas.

“Santri harus dipersiapkan menghadapi dunia yang terus berubah. Karena itu, pendidikan, kewirausahaan dan jejaring harus berjalan beriringan,” katanya.

Membuka Jejaring ke Dunia Internasional

Upaya memperluas jejaring tersebut, salah satunya diwujudkan melalui kolaborasi HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur dengan Lembaga Santri Mendunia.

Kolaborasi tersebut dideklarasikan di Kota Songkhla, Thailand, dengan tujuan membuka ruang kerja sama yang lebih luas bagi pesantren dan santri Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi HEBITREN Jakarta Timur dipimpin K.H. Zaenul Muttaqin, didampingi K.H. Mahmud Efendy dan Gus Adnan Hafizh. Kolaborasi tersebut juga berlangsung atas arahan Ketua Umum DPW HEBITREN DKI Jakarta, Dr. KH. Sofwan Yahya, Lc., MA.

Dari pihak Santri Mendunia, kerja sama tersebut diinisiasi oleh Gus Muhammad Aziz Baedhowi, S.Pd., M.Pd., PhD, yang dalam kesempatan tersebut diwakili Gus Nizom.

K.H. Zaenul Muttaqin mengatakan, jejaring internasional bukan tujuan akhir, melainkan salah satu sarana untuk membuka akses pengetahuan, pengalaman, kerja sama dan peluang baru bagi pesantren serta santri.

“Ketika pesantren mampu membangun jejaring yang lebih luas, peluang untuk belajar dan berkembang juga semakin terbuka. Tetapi yang harus tetap menjadi pijakan adalah nilai-nilai pesantren dan kepentingan untuk memberikan manfaat,” ujarnya.

Kolaborasi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pesantren memiliki ruang yang semakin luas untuk mengambil bagian dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama lintas negara.

Bagi HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur, penguatan pesantren tidak cukup dilakukan melalui satu bidang saja. Kemandirian ekonomi, kualitas pendidikan, kapasitas sumber daya manusia dan jejaring harus dibangun secara beriringan.

“Dari sinilah pesantren diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan zaman, tetapi juga berkembang menjadi lembaga yang mandiri, produktif dan mampu memberikan kontribusi lebih luas bagi masyarakat. Dari pesantren membangun kemandirian, dari santri menebar manfaat dan dari Indonesia membuka jalan menuju dunia,” pungkas pria Kelahiran Kota Wali Demak ini. (Red).

Continue Reading
Advertisement

Trending