Connect with us

Polhukam

Rakor Reformasi dan Birokrasi TNI Tahun 2021 di Buka

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Rapat Koordinasi (Rakor) Reformasi dan Birokrasi (RB) TNI Tahun 2021 dibuka oleh Wakil Inspektur Jenderal (Wairjen) TNI Marsda TNI Bowo Budiarto, CHRMP. Rakor tersebut diikuti oleh 25 peserta secara tatap muka dan 41 orang peserta secara virtual dari jajaran satuan Mabes TNI, Unit Organisasi (UO) Mabes TNI dan Angkatan, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021).

Wairjen TNI yang membacakan amanat Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. mengatakan setelah satu dasawarsa pelaksanaan RB di lingkungan TNI, ini merupakan Rakor perdana. “Berbagai keberhasilan di bidang RB telah mampu diraih, dimana capaian tersebut mengarah pada perbaikan dan pembaruan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengelolaan sumber daya manusia,” ujarnya.

Letjen TNI Ganip Warsito berharap forum ini dapat menjadi wadah silaturahmi, komunikasi dan koordinasi serta berbagi pengetahuan untuk mencari solusi terbaik dalam mempercepat pelaksanaan RB TNI, sehingga sasaran RB dalam Grand Design RB dapat tercapai.

“Diharapkan Rakor ini dapat menjadi forum pertukaran informasi tentang pelaksanaan RB di lingkungan Unit Organisasi Mabes TNI dan Angkatan, sehingga pada akhirnya berkontribusi kolektif dalam melakukan perbaikan dan pembaruan delapan area RB guna mewujudkan institusi TNI yang profesional, proporsional dan akuntabel,” jelas Kasum TNI.

Lebih lanjut Letjen TNI Ganip Warsito menyampaikan, dalam terselenggaranya Rakor RB para peserta dapat pengetahuan dan menggali informasi dari narasumber tentang berbagai rekomendasi strategi dan program yang menjadikan pelaksanaan RB di lingkungan TNI lebih baik di masa yang akan datang.

Pada Rakor RB TNI tahun 2021 mengusung tema “Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola di lingkungan TNI yang efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja guna mendukung pelaksanaan Tugas Pokok TNI”. “Tema tersebut saya nilai sangat tepat, karena reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam mewujudkan perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih maju,” kata Kasum TNI.

Kegiatan Rakor RB TNI tersebut menghadirkan narasumber yakni Asisten Deputi Perumusan Kebijakan RB Kunwas Kementerian PANRB Bapak Kamarudin Ak, M.Sc. dengan dua materi yakni pertama, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kedua, Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Pembangunan Zona Integritas. Bertindak sebagai moderator pada Rakor RB tersebut Kabidundang Babinkum TNI Kolonel Laut (KH) Effendy Maruapey, S.H., M.H.

Polhukam

Peringati Hari HAM, Massa GEBRAK Gelar Aksi Tertib dengan Pengawalan Humanis Polri

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com — Sekitar 200 massa dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (10/12).

Melalui keterangannya, Rabu (10/12), Koordinator Aksi Unras Ivan Ibrahim mengungkapkan bahwa, Aksi diikuti berbagai elemen buruh, mahasiswa, petani, serta organisasi masyarakat sipil. Kegiatan yang dimulai sejak pagi ini berlangsung tertib dan kondusif, dengan pengamanan terpadu dari personel Kepolisian Republik Indonesia.

“Penyekatan, pengaturan arus massa, serta pengawalan perjalanan dari Menara Thamrin menuju Monas berjalan lancar. Aparat Polri juga memastikan ruang penyampaian pendapat publik tetap aman dan humanis,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, para peserta aksi membawa sejumlah tuntutan di antaranya:

  1. Menghentikan represivitas dan kriminalisasi terhadap aktivis gerakan rakyat, serta membebaskan tahanan politik.
  2. Kenaikan upah buruh tahun 2026.
  3. Pengesahan regulasi ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh.
  4. Seruan pembebasan seluruh tahanan politik.

Ditambahkan Ivan Ibrahim, tercatat lebih dari 20 organisasi bergabung dalam aksi ini, termasuk KASBI dari berbagai wilayah, KPBI, API, FMN, SPK, KPA, Arus Pelangi, Greenpeace, hingga FSPBI.

“Aksi berlangsung damai hingga selesai,” imbuhnya.

Personel Polri memastikan keamanan dengan pendekatan humanis, melakukan pengawalan, pengaturan massa, serta menjaga situasi tetap kondusif dari awal hingga massa bubar. (Red).

Continue Reading

Polhukam

Aktivitas BERSATU Dorong Pelajar Tangerang Raya Jauhi Narkoba dan Tawuran

Published

on

By

Tangerang, Hariansentana.com –– Kegiatan bertajuk BERSATU yang digelar di wilayah Tangerang Raya menjadi wadah baru bagi para pelajar untuk menyalurkan energi sekaligus menghindarkan diri dari perilaku negatif seperti narkoba, tawuran, hingga tindakan anarkis lainnya.

Hal ini disampaikan oleh Nazario Delima Adventus melalui keterangannya, Rabu (10/12).

Nazario menjelaskan bahwa, agenda ini lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan ruang positif bagi kalangan pelajar.

“Kegiatan ini menjadi salah satu puncak kebutuhan kami terhadap para pelajar, khususnya di Tangerang Raya. Bagaimana agar para Hiswa dan Hiswi menjauhi narkoba, tawuran pelajar, dan tindakan anarkisme lainnya,” ujarnya.

Salah satu cara yang ditempuh panitia adalah dengan menggelar turnamen futsal sebagai media penyaluran bakat sekaligus energi para siswa. Menurut Nazario, olahraga dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengalihkan kecenderungan perilaku negatif.

“Dengan event ini, teman-teman yang tadinya mencari jati diri lewat tawuran atau narkoba bisa berlaga di lapangan futsal. Energi negatif itu kita alihkan menjadi sesuatu yang positif,” paparnya.

Dalam kegiatan BERSATU, panitia juga menyisipkan pesan sosial mengenai pentingnya menjaga kekompakan dan hubungan baik antar pelajar. Nazario menegaskan bahwa rivalitas hanya berlaku ketika pertandingan berlangsung.

“Di lapangan kita boleh berkompetisi, tapi di luar lapangan kita semua saudara. Tidak ada lagi yang namanya tawuran pelajar,” tegasnya.

Nazario juga menyampaikan harapannya, agar kegiatan positif seperti ini dapat terus berlanjut dan berdampak pada penurunan kasus kenakalan pelajar di Tangerang Raya.

“Saya berharap acara ini bisa berlanjut. Tawuran yang melibatkan siswa di Tangerang Raya bisa kita hentikan melalui kegiatan seperti ini,” imbunya.

Melalui kolaborasi dan aktivitas positif, kegiatan BERSATU diharapkan mampu memperkuat karakter pelajar serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat dan bebas dari kekerasan maupun penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini juga diikuti oleh 20 SMA/SMK se-Tangerang Raya. (Red).

Continue Reading

Polhukam

Kodam Jaya Blokir 66 Hektare Tanah di 7 RW Kel Sunter Jaya, BPN Pastikan Sertifikat Asli

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com.- Pemblokiran tanah seluas 66 hektare di Sunter Jaya, Jakarta Utara, dilakukan oleh Kodam Jaya pada tahun 2019.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara, Sontang Manurung, menegaskan bahwa pemblokiran ini berdasarkan dokumen aset militer kolonial Belanda yang dikenal sebagai Kaart Van De Militaire Terreinen Te Weltevreden Ryswyk en Tanah Abang.

Kodam Jaya melakukan pemblokiran ini, bukan Badan Pertanahan Nasional (BPN), seperti yang dijelaskan Manurung dalam pertemuan dengan warga pada Rabu (10/12). Meski demikian, BPN memastikan bahwa sertifikat atas 3.268 bidang tanah tersebut adalah asli

“Kami memastikan bidang tanah yang sudah bersertifikat BPN itu asli. Ada 3.268 bidang bersertifikat dan 1.102 bidang lainnya belum bersertifikat,” tambahnya.

Warga Sunter Jaya sebelumnya memprotes pemblokiran ini karena dianggap merugikan mereka. Pada pertemuan dengan warga, Kodam Jaya memperlihatkan surat permohonan penghapusan catatan blokir kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

“Kami akan terus mengecek status tanah kami secara berkala,” ujar Koordinator Aksi, Riyanto Ameng.Pertemuan tersebut dihadiri oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Suheri, Wali Kota administrasi Jakarta Utara Hendra Hidayat, dan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz. Sebelumnya, ribuan warga Sunter Jaya mendatangi Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Jakarta Utara untuk menuntut pencabutan blokir sertifikat tanah di tujuh RW pada Rabu (26/11).(Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending