Connect with us

Ekonomi

PUSKEPI: Sejumlah Persoalan Jadi Pemicu Antrian Solar Subsidi di SPBU, Apa Saja?

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria menilai, antrian kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU di berbagai daerah disebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah akibat berkurangnya kuota BBM Solar subsidi tahun 2022 dibanding kuota tahun sebelumnya.

“Kuota Solar Subsidi untuk tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya hanya 14,9 juta KL atau turun dari kuota tahun sebelumnya yang mencapai 15,4 juta KL. Padahal menurut pemerintah tahun 2022 ada peningkatan ekonomi sekitar 5 persen” kata Sofyano dalam keterangan resminya yang diterima HarianSentana.com di Jakarta, Rabu (06/4/2022) pagi.

Menurut Sofyano, selain berkurangnya kuota, penyebab lainnya adalah disparitas harga antara Solar Subisidi yang sebesar Rp 5.150 per liter terlalu lebar dibanding harga solar industri (non subsidi) yang sekitar Rp 13.000-an per liter.

“Dan ini sangat bisa menjadi salah satu penyebab masalah terjadinya antrian Solar Subsidi karena jenis BBM tersebut sangat mungkin lari ke pengguna yang tak berhak, akibat harga jual solar subsidi terlalu murah dibanding harga jual atau harga keekonnomian solar industri,” tukasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, penetapan kuota penyaluran Solar Subsidi yang ditetapkan menjadi kuota per lembaga penyalur, atau bukan lagi kuota per kabupaten/kota juga ditenggarai menjadi salah satu penyebab antrian Solar Subsidi di SPBU.

“Karena ketika satu SPBU “diserbu” pembeli dan kuotanya telah habis terserap, maka badan usaha tidak bisa segera menambah pasokan solar ke SPBU tersebut,” tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, tidak jelasnya peraturan terkait siapa yang berhak atau tidak atas solar subsidi juga perlu menjadi perhatian pihak-pihak terkait.

“Karena aturan yang ada sekarang ini sangat abu-abu, sehingga para pengemudi kendaraan jenis dan angkutan apapun merasa berhak atas solar subsidi dan ini menjadi masalah di lapangan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan, berita-berita terkait kelangkaan BBM jenis Solar subsidi terjadi di sejumlah SPBU. Bahkan beberapa supir truk terpaksa harus menginap di pom bensin hingga berhasil mendapatkan solar subsidi.

Persoalan kelangkaan solar itu sendiri sebetulnya sudah teridentifikasi sejak beberapa waktu lalu. Bahkan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pertamina dengan Komisi VI DPR belum lama ini, sudah disampaikan kondisi terkait penyaluran solar subsidi tersebut.(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Analisa

Kualitas Pengelolaan Keuangan Tahun 2023 Dinilai Baik, Pengamat Sebut Pemprov DKI Layak Raih WTP.

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com — Pengamat Kebijakan Publik GMT Institute, Agustinus Tamtama Putra mengatakan, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tahun 2023 tercatat meningkat dan lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya.

Hal tersebut, kata Tamtam, diperkuat dengan berbagai penghargaan yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta institusi lainnya kepada Pemprov DKI pada akhir tahun 2023 lalu.

“Di tahun 2023, berbagai prestasi yang menggambarkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dari KPK maupun BPKP diraih Pemprov DKI Jakarta sebagai peringkat pertama. Ini hakikatnya menunjukkan terjadi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di Pemprov DKI Jakarta,” ujar Tamtam dalam keterangannya, Senin (10/6/2024).

Tamtam menilai, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemprov DKI tahun 2023 itu harusnya cukup menjadi dasar bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sehingga pada tahun ini DKI kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana diberikan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Jika skema audit nya mengacu pada periode surut sebelumnya, atau satu tahun sebelumnya, lalu dikuatkan dengan capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atau TLHP yang diatas rata-rata nasional itu, maka selayaknya tahun ini Pemprov DKI dapat WTP lagi. Logikanya kan harusnya demikian,” katanya.

Lebih lanjut Tamtam membeberkan sejumlah catatan dan alasan yang membuat dirinya yakin Pemprov DKI akan kembali meraih opini WTP sebagaimana pada enam tahun terakhir secara berturut-turut. Diantaranya, kata Tamtam, terlihat dari perolehan nilai tertinggi di tingkat nasional terhadap kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

“Pengendalian intern ini kan mengindikasikan tidak adanya praktik korupsi di tubuh Pemda. Ini juga dikonfirmasi dengan perolehan predikat tertinggi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK dari BPKP, predikat tertinggi MCP dari KPK, dan nilai hasil Survey Penilaian Integritas KPK sebesar 79,96, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 70,97,” jelasnya.

Dari aspek transaksi nya pun, lanjutnya, seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemprov DKI dilakukan secara non tunai, sehingga setiap aliran dana dapat ditelusuri secara transparan dan akuntabel. Disamping itu, seluruh aset DKI telah dicatat dan di-administrasi kan secara memadai.

“Jadi sebenarnya dasar apalagi yang bisa meragukan BPK? faktanya DKI dalam enam tahun berturut-turut dapat opini WTP, kemudian sekarang di tambah dengan prestasi dari peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset. Demikian kiranya nalar kami kenapa tahun ini DKI memang layak WTP lagi,” tegasnya.

Menanggapi isu terkait adanya jual-beli opini WTP oleh oknum pegawai BPK, Tamtam menganggap hal itu tidak seharusnya terjadi lantaran BPK merupakan garda terdepan untuk mengawasi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

“Kita positif thinking saja bahwa BPK adalah lembaga yang memiliki integritas tinggi, sehingga penilaian itu dilakukan secara profesional, berdasarkan pada kinerja keuangan, dan BPK bisa membuktikan dirinya adalah lembaga yang bersih dari praktik transaksional,” pungkasnya.(Sutarno)

Continue Reading

Ekonomi

Perkuat Kepatuhan Hukum, PLN EPI Raih Penghargaan IRCA 2024

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Sub Holding PT PLN Energi Indonesia (PLN EPI) berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2024 yang diadakan oleh Hukumonline. Ini merupakan bukti Perusahaan dalam menjalankan kepatuhan hukum dan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Penghargaan diberikan langsung oleh Partner dari Soemadipradja & Taher (S&T) Law Firm, Verry Iskandar kepada Vice President Legal, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan PLN EPI, Syamsul Arifin.

Dalam acara yang diadakan di Hotel Mulia, Jakarta (31/5) tersebut PLN EPI meraih peringkat Sapphire dengan predikat Best Enterprise in Regulatory Compliance kategori Trade (Wholesale & Retail). Sapphire merupakan peringkat tertinggi dimana para pemenang dinilai secara konsisten menunjukkan keunggulan dalam mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang berlaku. Perusahaan dinilai tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga menetapkan standar tinggi dalam menjalankan usahanya serta menjadi panutan bagi Perusahaan lain dalam kepatuhan regulasi.

Hal ini semakin mendorong PLN EPI menjadi Perusahaan yang secara konsisten menunjukkan keunggulan dalam mematuhi semua peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di Indonesia sehingga PLN EPI menjadi Perusahaan terbaik dalam penyediaan energi primer untuk pembangkit listrik di Asia Tenggara.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengungkapkan keberhasilan ini menjadi bukti komitmen untuk integritas Perusahaan sebagai Perusahaan yang memiliki kinerja unggul dan berkelanjutan dalam pemenuhan kepatuhan hukum.

“PLN EPI akan terus meningkatkan value sebagai Perusahaan yang mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) sebagai upaya pemenuhan peraturan (compliance) dan menjadi bentuk komitmen PLN EPI dalam menerapkan transparansi informasi publik melalui informasi Perusahaan yang transparan dan akurat kepada stakeholder”, ungkap Iwan.

Vice President Legal, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan, Syamsul Arifin menjelaskan penghargaan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata para insan Legal yang telah menunjukkan pencapaian dan komitmen dalam mendukung terwujudnya inovasi dalam kepatuhan hukum dimana mampu me-maintenance kontribusi dan komitmen berinovasi untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan kepatuhan hukum melalui karya nyata.

“Pemberian penghargaan ini menjadi salah satu bentuk inspirasi dalam ajang bergengsi yang didedikasikan untuk mengapresiasi Perusahaan dalam hal pencapaian, inovasi, dan kontribusi dalam mendorong kepatuhan hukum terhadap peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, jelas Syamsul.

Chief Executive Office (CEO) Hukumonline Arkka Dhiratara mengatakan kegiatan ini merupakan kesempatan untuk merayakan dan mengapresiasi dedikasi, kinerja, dan upaya praktisi kepatuhan hukum di lebih 60 Perusahaan di Indonesia. “Kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu landasan utama dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan,” kata Arkka.

“Melalui penghargaan ini, kami berharap dapat memacu semangat para praktisi kepatuhan hukum untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme mereka dalam menjaga integritas dan kelangsungan bisnis yang legal dan bertanggung jawab,” tutupnya.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Bumi Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Transisi Energi Mendesak Dilakukan

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Saat ini bumi sedang tidak baik-baik saja. Perubahan cuaca makin ekstrim dan tak dapat diprediksi. Banyak fenomena alam terasa aneh dalam hari-hari terakhir ini, mulai dari suhu udara super panas, banjir, hingga angin topan.

“Karena itu, akselerasi hijau menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan mendesak untuk dilakukan,” kata Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Wiluyo Kusdwiharto dalam EITS DISCUSSION SERIES 2024 bertajuk: “Transformasi Hijau Menuju Masa Depan Energi yang Lebih Bersih dan Berkelanjutan” yang digelar Energy Institute for Transition (EITS) di Ballroom Thamrin Nine, Jakarta, Rabu (5/6).

Wiluyo menyebut, fenomena perubahan cuaca ekstim tersebut disinyalir menjadi salah satu penyebab turbulensi parah yang dialami pesawat Boeing 777-300ER saat terbang dari London, Inggris menuju Singapura, pada Senin, 20 Mei 2024. Akibatnya, pesawat milik Singapore Airline tersebut terpaksa mendarat darurat di Bangkok, Thailand, Selasa, 21 Mei 2024.

“Fenomena perubahan cuaca eksrim seperti itu akan semakin sering terjadi. Kenaikan temperatur bumi akibat lepasnya karbon yang signifikan dari tahun ke tahun adalah salah satu penyebabnya, dan kita bakal kesulitan memprediksi. Kejadian ini harus diwaspadai dan diantisipasi,” ungkapnya.

Wiluyo mengingatkan, transisi energi tidak harus meningalkan “Trilema Energi” yang mencakup aspek penting dalam infrastruktur energi, yakni energy security (keamanan), environmental sustainability (kelestarian lingkungan), dan affordability (harga terjangkau).

Jika ketiga aspek ini ditinggalkan maka Indonesia akan mengalami krisis energi. “Ujung-ujungnya pembangunan tidak dapat dilaksanakan dan ekonomi masyarakat akan menurun. Karena itu, kita tetap menuju clean energy tanpa melupakan Trilema Energi,” jelasnya.

Menurut Wiluyo, membangun renewable energy secara bertahap guna menggantikan energi fosil adalah salah satu strategi jitu dalam mengakselerasi transisi energi. Kemudian, dalam mengakselerasi transisi energi dengan optimalisasi pemanfaatan EBT sebagai pengganti fosil, sebaiknya pemerintah mendahulukan air (hydro energy) dan panas bumi (geothermal energy) untuk pembangunan pembakit Listrik.

Alasanya, potensi sumber daya kedua jenis energi tersbut terbilang melimpah di sejumlah wilayah Indonesia. Sebut Sumatera, terdapat tiga potensi hydro energy untuk pembangkit listrik, masing-masing sebesar 6 gigawatt (GW), 14 GW, dan 6 GW. Kemudian, Sulawesi (25 GW) dan Papua (25 GW).

Pun energi panas bumi, Indonesia merupakan negara kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat yang memiliki potensi geothermal energy, dengan kapasitas sebesar 25 hingga 30 GW. “Ini harus kita kembangkan dari sekarang karena proses pembangunan EBT butuh waktu lama,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna. Menurutnya, perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi yang saat ini menyumbang 80% dari total bencana di Indonesia.

“Dampak perubahan iklim lain diantaranya, kelangkaan air, kerusakan ekosistem daratan maupun laut, penurunan kualitas kesehatan, dan kelangkaan pangan,” jelasnya.

Indonesia, sambungnya, merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Data BMKG 2020 menyebutkan, sejak tahun 1981-2018, Indonesia mengalami tren peningkatan suhu sekitar 0,03°C per tahun. Selain itu, data Bappenas menyebutkan, Indonesia mengalami kenaikan permukaan air laut sebesar 0,8-1,2 cm per tahun, sementara sekitar 65% penduduknya tinggal di wilayah pesisir.

”Komitment sektor energi adalah mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 358 – 446 juta ton CO2 pada tahun 2030, melalui pengembangan energi terbarukan, penerapan efisiensi energi dan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih,” papar Feby.

Andriah Feby Misna juga menyoroti potensi dan pemanfataan EBT di Indonesia. Dia mengatakan, Indonesia memiliki potensi EBT besar, tersebar, dan beragam, untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pencapaian target bauran EBT.

“Saat ini telah dimanfaatkan 0,3% dari total potensi sehingga peluang pengembangan EBT sangat terbuka, terlebih didukung isu lingkungan, perubahan Iklim, dan peningkatan konsumsi listrik per kapita,” ujarnya.

Sebagai catatan penting, Feby mengingatkan bahwa penyediaan energi di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh energi fosil yang mencapai 86,83% dari bauran energi primer nasional pada tahun 2023.

Sementara Dewan Pakar METI Zainal Arifin mengungkapkan, penggunaan geothermal tidak seperti energi surya atau angin. Menurutnya, geothermal energy memang handal karena bisa digunakan 24 jam tanpa hambatan namun jika malam masih memerlukan pembangkit lain yang bisa mengikuti beban.

Selain itu, data PLN menyebutkan affordability (keterjangkauan harga) geothermal energy terbilang masih mahal.

“Pemicunya kepastian hasil saat ekplorasi. Meski kita sudah mengucurkan dana hingga puluhan miliar untuk drilling (ngebor) belum tentu menghasilkan geothermal. Untuk sektor migas, terdapat cost recovery sebagai antisipasi kegagalan eksplorasi, tapi di geothermal nggak ada. Pertanyaannya, siapa yang mau gambling eksplorasi geothermal energy,” ungkapnya.

Sementara Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rayendra Sidik memastikan, pihaknya  terus berupaya agar operasional pengeboran oleh para kontraktor mampu mengurangi carbon (carbon reduction).

Saat ini telah banyak inisiatif pengurangan karbon yang dilakukan kontraktor SKK Migas di lapangan migas. Beberapa kontraktor terutama asing, seperti Pertamina sangat aktif melakukan reduction carbon, zero flaring, dan pengurangan flare.

“Kemudian, carbon capture yang jadi salah satu pilot project sekarang ini. Kita capture dari operasional mereka, lalu masukan ke storage dan reservoir-reservoir yang sudah kosong,” kata Rayendra Sidik.

Rayendra bilang, memang kalau dari nature yang dilakukan SKK Migas adalah persiapan transisi energi dari migas ke energi terbarukan. Secara kebetulan, pihaknya menemukan banyak cadangan gas baru. “Di situlah porsi kita mendukung transisi sampai siap seratus persen menggunakan energi terbarukan,” pungkas Rayendra. (s)

Continue Reading
Advertisement

Trending