Ekonomi
PLN Sebut Kompor Induksi Lebih Aman, Praktis, Efisien dan Nyaman
Jakarta, HarianSentana.com – PT PLN (Persero) berkomitmen mendukung transisi energi impor ke domestik melalui penggunaan kompor listrik induksi demi menciptakan kemandirian energi nasional.
Pemanfaatan kompor induksi memiliki beragam keunggulan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dan negara.
“PLN sangat merekomendasikan penggunaan kompor induksi di dapur rumah tangga karena lebih aman, mudah, dan efisien,” kata Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (05/4/2022).
Agung pun menyebutkan sejumlah keunggulan menggunakan kompor induksi, yang pertama adalah lebih praktis sebab pengguna kompor listrik tidak perlu menukar tabung LPG ketika habis.
“Kompor ini bekerja ketika alat masak diletakkan di atas kompor, lalu arus listrik bolak-balik dilewatkan dari dalam badan kompor melalui gulungan kawat. Panas yang dihasilkan langsung dialirkan ke alat masak, sehingga ketika bersentuhan dengan anggota tubuh tidak terasa panas dan relatif aman dan sisi waktu memasak juga lebih cepat karena kompor induksi memungkinkan penyebaran panas yang lebih merata ketimbang kompor gas sehingga hemat waktu,” paparnya.
Disebutkan, keunggulan kompor induksi berikutnya adalah lebih aman, kompor tersebut tidak menimbulkan api dan asap sehingga risiko menimbulkan kebakaran jauh lebih kecil, selain itu juga tidak ada potensi ledakan akibat bahan bakar.
“Kompor induksi yang tanpa api dan asap juga lebih sehat bagi penggunanya sebab tidak menghasilkan emisi, selain itu juga ramah terhadap anak-anak karena lebih aman,” jelas Agung.
Dari sisi penggunaan, lanjut dia, kompor induksi juga lebih murah dibandingkan dengan kompor LPG.
“Hasil uji coba menunjukkan, rumah tangga kecil rata-rata mengkonsumsi 11,4 kg LPG subsidi dengan biaya Rp 79.400 per bulan setelah disubsidi pemerintah sebesar Rp 125.400, sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk memasak menggunakan LPG mencapai Rp 204.800 per bulan,” papar Agung.
Sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk memasak menggunakan kompor induksi sebagai berikut, harga listrik tanpa subsidi 1 kWh Rp 1.444,7 sedangkan kebutuhan listrik per bulan sebesar 82 kWh, dengan begitu biaya yang dibutuhkan untuk masak per bulan menggunakan kompor induksi tanpa subsidi sebesar Rp 118.465 sehingga terdapat penghematan sekitar Rp 86.335 setiap bulan.
“Waktu masak yang lebih cepat akan membuat kompor listrik lebih hemat penggunaan energi daripada gas,” ujar Agung.
Tak hanya pengguna yang mendapat manfaat, lanjut dia, negara juga memperoleh penghematan subsidi dan impor jika masyarakat beralih menggunakan kompor induksi.
“Dalam kajian PLN, untuk konversi sejumlah 300 ribu pengguna per tahunnya, akan dapat memberikan penghematan subsidi LPG sekitar Rp 450 miliar dan menekan biaya impor LPG sebesar Rp 220 miliar,” tukasnya
Lebih jauh ia mengatakanika beralih menggunakan kompor induksi Indonesia juga akan mandiri energi sebab tanpa harus bergantung ke impor. Sebab selama ini kompor LPG sebagian besar penyediaan energinya masih impor,” tambah dia.
“PLN pun telah melakukan sejumlah upaya untuk menumbuhkan minat masyarakat beralih ke kompor induksi, yaitu memberikan harga khusus tambah daya hanya sebesar Rp 150 ribu melalui program Nyaman Kompor Induksi untuk pelanggan yang membeli kompor induksi melalui partner yang memiliki kerja sama dengan PLN,” paparnya.
PLN juga memiliki produk layanan Ekstra Daya, yaitu paket tambahan kapasitas daya bagi rumah baru. Pelanggan cukup membayar biaya penyambungan daya 900 VA dan mendapat kapasitas daya 2.200 VA jika sudah dilengkapi kompor Induksi lengkap peralatan masak. Program ini dilakukan dengan menggandeng BUMN Karya serta perusahaan properti.
“Produk-produk layanan PLN untuk paket kompor induksi ini merupakan bagian dari rencana program konversi energi berbasis impor menjadi domestik. Langkah ini akan berkontribusi terhadap penguatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” imbuh Agung.

Nikmati Manfaat Kompor Induksi
Kompor induksi pun telah digunakan segala sektor baik rumah tangga hingga komersial, Kafe Kalukulolo, di Toli- Toli Sulawesi Tengah misalnya. Imran sang pemilik kafe mengatakan, tempat usahanya telah meninggalkan kompor berbahan bakar LPG dan beralih menggunakan kompor induksi untuk mendukung kebutuhan operasionalnya.
Imran mengisahkan, awalnya ia beralih menggunakan kompor induksi untuk disesuaikan dengan desain konsep kafe kekinian. Namun setelah berjalannya waktu, Imran pun juga merasakan keunggulan lainnya.
“Bentuk kompor induksi itu kekinian, sesuai dengan konsep kafe kami. Ternyata juga lebih bersih dibanding kompor gas,” kata Imran.
Dia mengaku lebih menghemat pengeluaran dalam biaya operasional energi ketika menggunakan kompor induksi. Selain itu waktu memasak juga menjadi lebih cepat karena panas yang dihasilkan pun optimal.
Menurut Imran, setelah menggunakan kompor induksi tidak ada lagi kekhawatiran kehabisan bahan bakar ketika sedang memasak, sebab PLN selalu menyediakan energi listrik yang andal secara optimal.
Dia melanjutkan, menggunakan kompor induksi pun jauh lebih aman sebab tidak ada risiko kebocoran gas yang dapat menjadi pemicu kebakaran, sehingga lebih nyaman dalam menjalankan kegiatan usaha.
“Kompor induksi juga lebih simpel, karena kami sering ikut event di luar kafe enggak perlu repot lagi mengangkat-angkat tabung gas,” tuturnya.(SL)
Ekonomi
Pengamat Berharap Ada Transparansi Terkait Hutang LN Indonesia
Jakarta, hariansentana.com – PENGAMAT Ekonomi yang juga pengusaha Nasional, Dr, John N Palinggi, M.M, M.BA menyoroti adanya Hutang Luar Negeri (LN) yang diduga “Fiktif”. Oleh karenanya ia meminta adsnya transparansi tentang, berapa Hutang LN Indonesia yang sesungguhnya.
“Terutama Hutang dari Tiongkok. Perjanjian Hutang hanya di atas kertas, tidak ada uang yang masuk. jika benar ada kemana uang hutang itu disalurkan,” kata Ketua Umum ARDIN (Assosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) ini saat ditemui di kantornya, Grha Mandiri, Menteng, Jakarta, kemarin.
Bukan hanya hutang LN “Fiktif”, John Palinggi juga berharap adanya transparansi berapa hutang LN Pemerintah yang berasal dari Kementerian dan Lembaga, terutama dari pihak swasta.
“Kementerian dan Lembaga juga BUMN mana yang bertransaksi hutang LN. Begitu pun pengusaha swasta yang berhutang di LN dijamin negara namun jadi beban (ditanggungjawabi) negara,” seru John.
Menurut Ketua Assosiasi Mediator Indonesia (AMINDO) yang pernah menjadi pengajar ahli di LEMHANAS ini, semua Hutang-hutang tersebut harus dibuka secara transparan dan dimintai pertanggungjawabannya kepada publik.
“Karena nanti kita rakyat yang menanggungnya dari pajak. jadi beban anak-cucu kita, padahal dinikmati segelintir ‘elite’. kalau dibiarkan terus nanti negaa bisa bangkrut, aset disita, diambil alih negara asing,” keluh John.
John Palinggi juga meminta transparansi soal sudah berapa jumlah hutang dari Tiongkok untuk pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) di Kalimantan hingga saat ini.
“Jangan sampai IKN dikuasai orang asing (China) karena hutang pembiayaan pembangunan IKN,” jelasnya.
John mengaku prihatin dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Selain nilai tukar Rupiah yang anjlok terhadap Dolar AS, juga adanya korupsi yang Gila-gilaan.
“Kasihan Presiden Prabowo, saya percaya dia ingin membangun Indonesia dengan sepenuh hati tetapi dikhianati orang dekat sekelilingnya,” kata sosok yang sudah mengabdi pada 9 periode Presiden RI, dan 45 tahun jadi pengusaha tanpa cacat (hutang) ini.
Ekonomi
Worldpanel : Produk Barang Konsumsi Yang Bergerak Cepat (FMCG ) Menghadapi Persaingan Ketat, Dibutuhkan Inovasi Untuk Dapat Bersaing
Jakarta, – Worldpanel by Numerator menyatakan bahwa produk-produk yang masuk kategori barang konsumsi yang bergerak cepat/Fast Moving Consumer Goods (FMCG ) dari berbagai perusahaan menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Kondisi daya beli masyarakat yang fluktuatif di tengah tantangan ekonomi kompleks membuat produsen harus lebih aktif melakukan penetrasi pasar melalui inovasi demi mempertahankan pangsa pasarnya.
Berdasarkan laporan Worldpanel Brand Footprint 2026 dengan mengacu pada penilaian consumer reach points (CRP), sepuluh besar produk FMCG dari sejumlah perusahaan besar tetap berada di benak konsumen. Peringkat tersebut menandakan strategi branding tiap perusahaan sangat kompetitif.
“Jumlah produk yang masuk laporan tahun ini meningkat dari 436 menjadi 451, yang berarti tingkat persaingan semakin ketat. Ada 44 persen produk yang mencatatkan pertumbuhan pada tahun lalu dibandingkan 62 persen pada tahun sebelumnya,” kata Managing Director Worldpanel Indonesia Venu Mandhev dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).

Venu menambahkan bahwa peluang inovasi produk baru dari perusahaan FMCG masih terbuka untuk merebut pasar, dengan catatan strategi pemasaran harus lebih spesifik dan tepat sasaran, terutama menyasar kebutuhan dasar rumah tangga.
Sementara itu, Corina Fajriyani, Marketing Lead Worldpanel Indonesia Corina Fajriyani mengatakan, bahwa tantangan ekonomi domestik hingga tensi geopolitik global cukup memengaruhi minat dan daya beli masyarakat.
Menurut Corina, dampak penetrasi produk FMCG terhadap daya beli konsumen bergantung pada segmen pendapatan.
“Biasanya yang paling cepat terpengaruh adalah konsumen kelas menengah ke bawah. Karena uangnya terbatas, perubahan perilaku mereka lebih cepat terlihat dibandingkan kelas atas,” ujarnya.
Sebagai langkah memenangkan persaingan, Corina menegaskan bahwa produsen FMCG perlu bergerak cepat melakukan inovasi produk sekaligus memperkuat brand awareness.
“Penetrasi diperlukan untuk merekrut lebih banyak pembeli. Jika penetrasi tumbuh, maka frekuensi pembelian juga akan meningkat. Inovasi produk baru akan mampu menarik lebih banyak konsumen,” katanya.

Berikut daftar 10 merek FMCG yang paling banyak dipilih tahun ini dipimpin oleh Indomie, diikuti oleh So Klin, Mie Sedaap, Roma, Indofood, Royco, Kapal Api, NABATI, Masako, dan Frisian Flag. Daftar teratas ini tidak banyak berubah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan Indofood dan Royco saling bertukar posisi, serta Frisian Flag kembali masuk ke dalam 10 besar menggantikan Daia yang berada dalam daftar tahun lalu.
Meskipun rumah tangga Indonesia masih membeli sekitar 95 merek kebutuhan sehari-hari setiap tahun dan melakukan rata-rata 293 perjalanan belanja, tingkat persaingan semakin meningkat. (Yud)
Ekonomi
Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar Kunjungan Kerja ke IKN Jajaki Peluang Usaha Kuliner Khususnya UMKM
KALTIM, SENTANA – Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA), Nofalia Heikal Safar didampingi Ketua Dewan Pembina Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA) Haikal Safar pada hari Sabtu (20/6/2026) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Provinsi Kalimantan Timur ( Kaltim) dalam rangka menjajaki peluang usaha dibidang kuliner khususnya UMKM.
“Lantaran saya selaku Ketum Garuda bersama Ketua Dewan Pembina Garuda Heikal Safar berkunjung langsung melihat situasi dan kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sekarang ini sedang berkembang pesat dan semakin maju pembangunannya, sehingga kedepannya IKN memiliki potensi maupun prospek yang sangat besar dan cerah untuk kesejahteraan dan kemajuan para pelaku usaha kuliner khususnya UMKM,”
“Demikian ujar Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA), Nofalia Heikal Safar kepada sejumlah awak media saat menghampiri di salah satu toko kuliner yang berada di Ibukota Nusantara (IKN) Propinsi Kalimantan Timur, Sabtu (20/6/2026).
Lebih lanjut Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia Nofalia Heikal Safar mengungkapkan bahwa di Ibu Kota Nusantara (IKN) selain usaha dibidang kuliner, kesempatan dan peluang usaha apapun sangat terbuka lebar, sehingga Lapangan pekerjaan akan bertambah,
“Guna ikut aktif membantu dan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dalam bidang ketahanan pangan nasional untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.” ungkap Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar.
Menurut Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar bahwa Kegiatan dan agenda kunjungan kerja organisasi Garuda ke Ibukota Nusantara (IKN) ini, dilakukannya untuk memberikan contoh dan mengajak para pelaku usaha yang tergabung dalam wadah organisasi GARUDA guna membuka berbagai bentuk peluang usaha di Ibukota Nusantara (IKN) sehingga tidak hanya berpusat pada peninjauan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dibeberapa titik yang dimilikinya maupun konsolidasi di wilayah saja.
Lanjut Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar karena infrastruktur Bandara Internasional di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang panjang landasan pacunya hingga 3 Kilometer tersebut letaknya sangat strategis lantaran akses jalan jaraknya menuju ke ibukota Nusantara (IKN) sangat dekat, yang kedepannya sudah bisa dioperasikan untuk seluruh rakyat Indonesia maupun masyarakat dunia yang berkunjung untuk berwisata dan berbisnis di Ibukota Nusantara (IKN).
“Begitu pula Fasilitas yang sangat terpenting di Ibukota Nusantara (IKN) seperti Masjid Raya, Rumah Sakit, Perkantoran, Tempat Kuliner, Hotel, Fasilitas Olah raga dan lain – lain sudah beroperasi dengan baik.”ucap Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar.
Menurut Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar perlu diketahui bahwa keseriusan pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di Propinsi Kalimantan Timur, yang sangat masif sebelumnya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ke 7 Bapak Ir. H. Joko Widodo dan kemudian secara nyata dilanjutkan oleh Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto hingga saat ini sudah bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan hingga masyarakat dunia turut menikmati keberadaan Ibukota Nusantara (IKN) yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.
“Sehingga Saya selaku Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia beserta seluruh Pelaku Usaha lainnya di Indonesia, tentunya sangat menyambut baik keinginan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026 akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur.”pungkasnya
(Haholongan)
-
Ekonomi5 days agoPengamat Berharap Ada Transparansi Terkait Hutang LN Indonesia
-
Ibukota5 days agoBPN Jakut Serahkan 60 Sertifikat PTSL Gratis
-
Ibukota4 days agoPenertiban Bangunan Liar dan PKL di Sepanjang Jalan Pademangan V Raya Berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2007
-
Ekonomi5 days agoWorldpanel : Produk Barang Konsumsi Yang Bergerak Cepat (FMCG ) Menghadapi Persaingan Ketat, Dibutuhkan Inovasi Untuk Dapat Bersaing

