Jakarta, Hariansentana.com.- Lebaran Betawi 2026 yang diadakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4), bukan sekadar seremoni akhir Idulfitri 1447.H, setiap tahun, tapi juga pengingat bagi warga untuk menjaga dan melestarikan budaya betawi sebagai bagian dari identitas kota Jakarta.

Hal ini ditegaskan Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi sekaligus Gubernur DKI Jakarta (periode 2007–2012),Dr.ing.H. Fauzi Bowo.Msi saat memberikan sambutan dalam acara ini.

Menurut pria yang akrab disapa Bang Foke ini, Lebaran Betawi sebagai bagian pelestarian tradisi budaya dan Identitas kota Jakarta.

“Di tengah perkembangan kota yang kian modern dan dinamis, nilai silaturahmi, kebersamaan, penghormatan kepada orang tua serta gotong royong harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Karena itu, kami secara khusus melibatkan generasi muda dalam penyelenggaraan kegiatan ini,” ujar Foke.

Simbol penghormatan kepada yang lebih tua, jelas Foke, dalam Lebaran Betawi dipertunjukan dalam tradisi antaran. Ini juga selaras dengan tema “Lebaran Betawi untuk Jakarta: Memperkokoh Persatuan dalam Merawat Tradisi Menuju Kota Global”.

“Tradisi antaran merupakan unsur elemen khas tidak boleh dilupakan sebagai bentuk ekspresi dari takzim dan hormat anak kepada orang tua, yang muda kepada lebih tua, murid kepada guru-guru, lurah kepada camat, camat kepada walikota dan bupati, dan walikota beserta bupati kepada gubernur. Saya garisbawahi ini bukan gratifikasi, tapi budayanya orang Betawi,” ungkapnya.

Foke mengajak warga Jakarta memanfaatkan momentum Lebaran Betawi untuk saling memaafkan dan mempererat hubungan antar sesama, sekaligus memperkuat persatuan dan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Jakarta.

Ia juga berharap melalui perayaan Lebaran Betawi ini, seluruh warga dapat lebih berkontribusi dalam menjaga keharmonisan, memperkuat rasa turut memiliki, kemudian bersama dengan Pemprov DKI membangun, menumbuhkembangkan dan merawat Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada nilai-nilai lokal.

“Betawi bersatu, Jakarta maju, Insya Allah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tandasnya.

Dari pengamatan Hariansentana.com.di lokasi para walikota dan Bupati Kepulauan seribu membangun STAN Rumah adat dan ciri khas makanan

Sekadar informasi, Lebaran Betawi merupakan kegiatan rutin yang digagas Majelis Kaum Betawi dan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi sejak 2008. Dalam kegiatan ini ditampilkan berbagai tradisi khas Betawi dari mulai kuliner, kesenian dan pentas seni budaya.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Kota administrasi Jakarta Utara bersiap menertibkan keberadaan pool truk trailer atau kontainer yang masih beroperasi di kawasan permukiman. Langkah ini diambil untuk meningkatkan keselamatan warga sekaligus mengembalikan fungsi ruang kota sesuai peruntukannya.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Fredy Setiawan mengatakan, aktivitas pool truk trailer di zona perumahan pada dasarnya tidak diperbolehkan, terlebih jika tidak sesuai aturan zonasi dan tidak mengantongi izin usaha.

“Selain melanggar aturan, aktivitas ini juga mengganggu masyarakat, mulai dari kebisingan hingga cepatnya kerusakan infrastruktur jalan,” ujarnya, Rabu (8/4).

Fredy menjelaskan, penataan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Sebab, Pemkot Jakarta Utara terlebih dahulu perlu memperkuat data dan dasar hukum dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP), Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Satpol PP, serta unsur perekonomian dan hukum.

“Semua bergerak sesuai kewenangan, tapi tidak berjalan sendiri-sendiri. Penanganannya terpadu agar kuat dari sisi aturan,” terangnya.

Menurutnya, sejumlah titik sudah masuk dalam perhatian, di antaranya kawasan Jalan Bisma, Tanjung Priok, serta beberapa lokasi di Kecamatan Koja yang masih ditemukan aktivitas kendaraan kontainer di tengah lingkungan hunian.

Setelah tahap pendataan dan verifikasi rampung, Pemkot Jakarta Utara akan melanjutkan dengan sosialisasi kepada para pemilik atau operator pool truk trailer. Selain penertiban, pemerintah juga menyiapkan solusi berupa relokasi ke kawasan yang sesuai peruntukan.

“Relokasi menjadi jalan keluar. Mungkin ada kendala jarak atau biaya, tapi kepatuhan terhadap aturan tetap jadi prioritas,” ungkapnya.

Ia memastikan kebijakan ini bukan untuk menghambat aktivitas usaha, melainkan agar kegiatan ekonomi berjalan tertib dan tidak merugikan masyarakat.

“Target penataan ditetapkan dapat mulai berjalan dalam waktu satu hingga dua bulan, menyesuaikan kesiapan di lapangan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara, Rudy Saptari menambahkan, daftar ruas jalan yang akan dibatasi bagi kendaraan berat sedang disusun.

“Dalam satu pekan ke depan, kami siapkan daftar jalan yang tidak boleh dilalui kendaraan berat sesuai kelas jalan. Setelah itu, rambu larangan akan dipasang di titik-titik permukiman,” bebernya.

Ia menyampaikan, langkah ini juga menjadi bagian dari mitigasi hukum agar kebijakan yang diambil memiliki dasar kuat jika menghadapi potensi gugatan dari pihak terdampak.

“Tujuannya bukan sekadar penindakan, tapi memastikan warga merasa aman dan lingkungan kembali sesuai fungsinya,” tandasnya. (Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung akan mengumpulkan seluruh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan seluruh pegawai yang berkaitan dengan layanan aduan JAKI, dalam acara town hall yang akan digelar pekan depan. Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti temuan kasus manipulasi laporan masyarakat pada aplikasi JAKI.

Dalam acara tersebut, Gubernur akan memberikan peringatan kepada semua pihak untuk tidak memanipulasi pekerjaan, terutama terkait tindak lanjut keluhan warga. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan mentoleransi aksi tersebut jika kembali dilakukan di kemudian hari.

“Saya akan menyampaikan dan memberikan, memperingatkan kepada siapa pun yang akan melakukan itu sekali lagi, kami tidak akan memberikan maaf. Jadi langsung kami berhentikan,” tegas Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/4).

Ia menyampaikan bahwa kasus manipulasi tindak lanjut laporan warga di Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur beberapa waktu lalu, bukan yang pertama kalinya. Hal ini, kata dia, menunjukan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan setempat.

“Kasus di Kalisari itu ternyata bukan kasus yang pertama kali dan yang melakukan adalah orang yang sama. Artinya kontrol yang tidak baik, baik itu apakah dari Lurah yang bertanggung jawab, Kasi Pemerintahan dan Kasi Ekonomi dan Pembangunan, menyerahkan sepenuhnya kepada PPSU,” jelas Pramono.

Menindaklanjuti kasus tersebut, Pemprov DKI Jakarta pun telah menonaktifkan Lurah Kalisari serta jajaran terkait lainnya yang terlibat berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat.

Pramono menegaskan, tindakan penyimpangan penanganan pengaduan tersebut mencoreng wajah Jakarta dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemprov DKI.

“Kami memberikan hukuman yang akan dikeluarkan oleh Inspektorat karena ini adalah wajah Jakarta, ini adalah kepercayaan tentang Jakarta. Kami mengambil tindakan tegas dan untuk itu tidak boleh terulang kembali,” ucapnya.

Meski demikian, Pramono menyebut bahwa kasus ini tidak berdampak pada penurunan laporan masyarakat melalui aplikasi JAKI. Ia memastikan, Pemprov DKI terus melakukan pemantauan layanan aduan setiap harinya.

“Laporan warga ke JAKI tidak turun, karena JAKI itu kita pantau per setiap hari,” tandas Pramono.(Sutarno)