Opini
Negara Federal Menabuh Tifa, Politik Luar Negeri Indonesia Tinggal Menari
- Artikel ini adalah tulisan kedua dari penulis. Artikel pertama yang terbit pada tanggal 24 Oktober 2024 berjudul “Negara Federal Solusi: Kucing Lebih Diterima Istana Kerimbang Orang Kawasan Timur (Sebuah Renungan).”
- Keberhasilan Indonesia di panggung internasional membutuhkan diplomasi yang fokus, strategi jangka panjang, dan kepemimpinan yang visioner.
- Selama Indonesia tetap dalam posisi reaktif, diplomasi globalnya hanya akan menjadi hiburan bagi negara besar lainnya tanpa dampak strategis yang signifikan.
- Pertanyaan kunci: apakah Indonesia siap menjadi penabuh atau akan terus menjadi penari dalam geopolitik dunia?
PADA pekan terakhir Agustus 2023, Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa) ke-15 di Sandton Convention Center, Johannesburg. Saat itu, Joko Widodo menyatakan Indonesia akan mempertimbangkan keikutsertaannya sebagai anggota BRICS. Meski semua negara anggota menyetujui masuknya Indonesia dalam keanggota BRICS tetapi ditunda karena menanti terbentuknya pemerintahan baru di Indonesia melalui Pemilu 2024.
Hanya beberapa hari setelah Pemerintahan Prabowo-Gibran terbentuk Menlu Sugiono yang baru dilantik melakukan tugas perdana ke luar negeri sebagai utusan khusus Presiden Prabowo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus 2024 di Kazan, Rusia.
Kemudian, pada 6 Januari 2025, Brazil sebagai pemimpin BRICS 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 mengumumkan kalau Indonesia menjadi anggota penuh BRICS. Namun, keanggota Indonesia ini tidak serta merta karena melalui proses dalam KTT Johannesburg pada 2023.
Untuk itu, keanggotaan Indonesia dalam BRICS tidak terlalu mengejutkan karena indikasinya sangat jelas sejak Indonesia mengambil bagian dalam KTT BRICS. Namun, Indonesia akan dihadapkan dengan sejumlah implikasi baik positif maupun negatif sebagai konsekuensi logis dari keanggotaan dalam BRICS.
Patut digarisbawahi dalam konteks BRICS, Indonesia tidak perlu terlalu berbangga diri kalau dunia internasional memandang Indonesia sebagai negara penting. Hal semacam itu hal yang lumrah dalam diplomasi. Tapi, bagi Indonesia dipandang penting atau tidak, sejatinya memang penting. Negara mana yang tidak tergiur dengan sumber daya alam Indonesia? Negara mana yang tidak menelan liur dengan jumlah penduduk Indonesia yang merupakan pasar potensial? Kekuatan Indonesia ini hanya bisa dikelola dengan kepemimpinan yang terampil memainkan peran dalam tataran global.
Sayangnya, hal ini tidak terlihat dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain. Keberadaan Indonesia dalam BRICS tidak lebih sebagai penari yang menari di tifa yang ditabuh pihak lain. Status sebagai penari ini hanya sekadar menghibur dengan mengeksploitasi potensi diri untuk menghibur penonton dengan irama yang ditabuh Brazil, Rusia, India, China yang disusul Afrika Selatan.
Indonesia bukan pelopor, apalagi bermimpi menjadi pemain utama dalam tataran global maupun geopolitik. Dari sejumlah aliansi APEC, G20 dan sebagainya sangat jelas, Indonesia hanya sekadar ikut arus besar tanpa menjadikan diri sebagai pelopor dan penentu arah di kawasan maupun global. Bahkan, di kawasan ASEAN, kalau mau jujur, pengaruh Indonesia tidak sekuat pada masa orde baru. Lebih terkejut lagi, ketika Indonesia praktis tidak memainkan peran apapun di Kawasan Indonesia Pacifik, meskipun, secara geografis, separuh wilayah Indonesia berada dalam gugusan pasifik, demikian pula penduduknya memiliki ras yang sama dengan negara-negara Pasifik Selatan.
Justru negeri-negara besar memainkan peran yang sangat menentukan masa depan kawasan Indo Pasifik. Untuk itu, hanya dengan sikap fokus terhadap persoalan hubungan luar negeri yang memungkinkan potensi dan letak geografis Indonesia yang strategis dan kaya sumber daya alam dapat bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
Contoh lain, posisi Indonesia dalam menyikapi persoalan Israel-Palestina, praktis tidak bisa memainkan peran apapun, justru hanya sebatas “tukang kutuk”, seruan, imbauan dan mengirim bantuan kemanusiaan, tetapi tidak mampu berperan dalam menghasilkan solusi damai. Posisi penengah hanya mungkin dilakukan oleh pihak yang setidaknya dianggap netral, dimana omongan dan tindakan sejalan dengan politik bebas aktif.
Bahkan, secara sadar, Palestina hanya sekadar objek politik, dimana isu Palestina dikapitalisasi untuk meraih popularitas dan simpati politik dalam negeri. Di satu sisi, Indonesia begitu mencintai Palestina, sehingga tampak seolah lebih peduli ketimbang nasib sesama anak bangsa yang sangat menderita di berbagai pelosok negeri.
Hanya saja, sikap Indonesia mulai goyah, karena secara aktif berusaha untuk bergabung ke dalam The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dimana mau atau tidak, Indonesia membutuhkan tanda tangan Israel untuk bisa diterima sebagai anggota OECD. Di sini, jelas terlihat, siapa penari dan siapa penabuh tifa.
Terlepas dari sikap kritis peran Indonesia di pentas global. Tidak terlalu keliru untuk melakukan instropeksi dari semua ini. Hipotesis sederhana: jika Indonesia masih menganut sistem kesatuan, maka politik luar negeri Indonesia hanya sebatas penari!
Sebab, hanya dengan sistem berbagai kewenangan melalui system federasi yang memungkinkan pemerintah pusat secara otomatis akan berada pada posisi outward looking, yang berorientasi kepada kawasan dan global, untuk menjangkau negara-negara lain secara efektif dan intensif. Federalsime akan memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah pusat untuk fokus menabuh tifa di tingkat global.
Sebaliknya, dalam sistem kesatuan, pemerintah pusat akan terjebak dalam dilema antara fokus ke dalam atau ke luar negeri. Tentu, idealnya, urusan luar negeri dan dalam negeri berjalan bersamaan, tetapi itu hanya ada dalam teori. Praktek bernegara selama ini sudah membuktikan, dimana persoalan pendidikan, kesehatan, kesejahetaraan, kemiskinan dan sebagainya menjadi tantangan serius bagi Indonesia.
Sementara politik luar negeri, Indonesia memainkan peran sebagai penari yang ditabuh negara-negara besar yang memang menganut sistem federal, dimana politik luar negeri merupakan “dunianya” dan tuntutan konstitusinya. Dengan sendirinya, sikap outward looking ini akan menjadikan negara-negara lain sebagai sasaran untuk memastikan kelangsungan negaranya. Bila perlu dengan menciptakan para penari melalui berbagai elemen di sebuah negara.
Untuk itu, bergabungnya Indonesia dalam BRICS dan aliansi internasional apapun ibarat kambing berada dalam kandang serigala. Bermain dalam poros Amerika, juga tidak ada bedanya hanya sekadar penari. Begitu juga dalam pilihan bergabung dengan BRIC ini hanya perpindahan tabuhan irama tifa, tetapi tetap berada pada posisi penari.
Kekuatan politik luar negeri dari negara pelopor BRIC (sebelum Afrika Selatan bergabung) tidak perlu diragukan, karena memang pemerintah pusatnya memikul tanggung jawab sebagai penabuh tifa bagi negara lain. Brazil, Rusia dan India adalah federal, dimana tugas utama pemerintah pusat untuk mengurus persoalan luar negeri, sehingga tidak mengejutkan ketika negara-negara ini selalu memainkan peran dalam tataran global.
Sementara China, meski bukan federal, tetapi dengan pemerintahan sentralistis akan memudahkan fokus ke luar negeri karena pengelolaan dalam negeri terkonsolidasi melalui kekuatan terpusat.
Begitu juga, posisi Indonesia di ASEAN sangat dihormati, karena pemerintahan sentralistis orde baru lebih mudah untuk mengkonsolidasikan kestabilan di dalam negeri, sehingga memiliki energi untuk fokus pada persoalan kawasan. Namun, bisa saja, ada yang menyodorkan fakta bahwa Bung Karno pernah menjadi macan ketika menggelar Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung. Benar demikian adanya. Tetapi, juga tidak boleh melupakan fakta, beberapa tahun sebelum KAA, Indonesia adalah negara federal, dimana daerah mengurus rumah tangganya masing-masing, sehingga hanya mengenal istilah kepala daerah. Di kemudian hari, istilah kepala daerah dilekatkan dengan bupati/gubernur sebagai alat sentralistis pemerintah pusat.
Selain itu, di balik berkibarnya Bung Karno dalam pentas Asia Afrika Bandung, Indonesia harus menanggung konsekuensi ketika daerah tidak terurus dengan baik, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan gejolak di daerah, seperti Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Maluku, termasuk persoalan Papua yang tidak menemui titik temu dalam Konferensi Meja Bundar 1949.
Jadi, tuntutan zaman bukan lagi pada dikotomi sentralistis dan desentralisasi, tapi perlu menimbang sistem federasi untuk memeberikan peluang bagi pusat memainkan peran di tataran global untuk memastikan tidak kepentingan Indonesia yang dirugikan atau dieksploitasi dalam hubungan internasional. Apalagi, federal bagi Indonesia bukan hal yang tabu. Sebab, butir Pancasila mengamantkan Persatuan Indonesia, yang justru lebih federasi ketimbang kesatuan.
Untuk itu, ketika mematok NKRI dengan harga mati, bukan saja menutup peluang Indonesia bergerak maju dengan praktik yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman, tetapi menempatkan Indonesia dalam posisi dilematis, dimana pada tingkat internasional memainkan peran sebagai penari, sementara penanganan urusan dalam negeri tidak beres-beres dan bergerak lambat.
Situasi ini hanya bisa didekati dengan pembagian kewenangan dalam mengelola pemerintah melalui sistem federal, sehingga pemerintah pusat mengurus urusan yang strategis bagi negera, termasuk luar negeri. Sementara urusan dalam negeri bisa dipercayakan kepada daerah untuk mengurus daerah sesuai dengan potensi yang ada.
Begitu juga, ketika Presiden Prabowo mengumumkan kabinet pada Oktober 2024, ada banyak respon positif dan negatif dalam menyikapi jumlah kabinet yang dianggap terlalu “gemuk”. Sebab, kabinet gemuk akan melahirkan masalah baru dalam koordinasi, harmonisasi, soliditas serta memiliki konsekuensi langsung terhadap anggaran negara bagi lembaga dan kementerian. Tampaknya, Prabowo menyadari adanya respon negatif, sehingga jauh-jauh hari sebelum pengumuman kabinet, Prabowo merasionalisasi kalau jumlah kabinet yang banyak merupakan konsekuensi logis dari eksistensi Indonesia sebagai negara besar dari sisi jumlah penduduk dan luas wilayah. Bahkan, luas wilayah Indonesia hampir setara dengan luas Eropa Barat.
Di sisi lain, sikap kritis juga muncul di publik, yang membandingkan dengan Amerika, misalnya, yang juga memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, tetapi bisa efektif dalam menjalankan pemerintahan dengan dukungan kabinet yang relatif ramping kalau dibandingkan dengan keberadaanya sebagai negara besar.
Hanya saja, perbandingan dari para pakar dan intelektual di ruang publik, kelihatannya melupakan tata kelola negara, dimana Amerika menganut sistem federal, sehingga hanya menangani urusan yang memang strategis bagi negara. Dengan urusan yang spesifik itu menjadi logis ketika tidak membutuhkan kabinet yang gemuk.
Sebaliknya, Indonesia membutuhkan kabinet yang gemuk, karena pemerintah pusat memiliki urusan yang luas sampai ke daerah-daerah. Akibatnya, 100 menteri sekalipun akan tetap kurang, karena memang bukan kesalahan pemerintah semata, tetapi sistem bernegara yang berlaku memiliki konsekuensi seperti itu. Jadi, sedikit keliru ketika membandingkan jumlah menteri di negeri federal dengan jumlah menteri di Indonesia. Kabinet ramping hanya dimungkinkan dalam sistem federal, karena kewenangan sudah didistribusikan kepada daerah bagian.
Pemerintah daerah bisa mengurus daerahnya sendiri, tetapi tidak bisa mengurus persoalan luar negeri. Sementara pusat yang sebenarnya memainkan peran luar negeri, justru larut dalam cawe-cawe urusan yang semestinya bisa ditangani sendiri di daerah. Sekarang pilihannya ada pada semua pemangku kepentingan politik. Kalau pilihannya mau menjadi penabuh tifa pada tataran global, maka tiada pilihan lain kecuali menimbang sistem federal. Sebaliknya, kalau mau menjadi penari bagi kepentingan global, maka mainlah sebagai penari, kalau enggan disebut sebagai antek negara-negara besar, tidak peduli itu Amerika, Rusia, India, China dan sebagainya. Indonesia harus menjadi penabuh tifa dan menari bagi dirinya sendiri ataupun membiarkan negara lain menari atas irama tifa yang ditabuh Indonesia. Penabuh tifa luar negeri hanya mungkin dengan sistem federal, yang memposisikan pemerintah pusat sebagai pemain utamanya.()
Penulis, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina, Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Pendiri dan Ketua Umum Partai Pembaruan Bangsa
Opini
Pertemuan Dua Ketua Ikatan di Hari Pendidikan
SOLID-Ketua IKASPS UNNES, Irjend Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si (kaos putih pakai peci) & Ketua Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, Dr Susilo Kusdiwanggo, ST. MT (kemeja hitam). (Foto Ist).
MALANG, SENTANA – Pertemuan dua ketua Ikatan di hari Pendidikan di Malang 2 Mei 2026, berniat kolaborasi beri manfaat kepada negeri.
Pertemuan Ketua IKASPS UNNES masa bakti 2025-2030, Irjend Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si dengan Ketua Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, masa bakti 2024-2027, Dr Susilo Kusdiwanggo, ST. MT, adalah suatu kebetulan.
Setelah selesai mengikuti Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, sambil berjalan di lingkuan Kampus Universitas Brawijaya yang asri dan sejuk, berduanya berbincang hangat tentang perkembangan pendidikan.
Ditengah dinamika perkembangan pendidikan Indonesia, kedua akademisi ini mencoba sharing tentang kedua organisasi yang memberikan amanah kepadanya sebagai Ketua. Mencoba menyusun rencana tentang kolaborasi dua Ikatan yang di harapkan bermanfaat untuk negeri.
Irjend Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si, yang saat ini merupakan Dosen Kepolisian Utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan Dr Susilo Kussiwanggo, ST, MT yang merupakan Dosen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya sangat antusias sekali untuk membangun kolaborasi antara IKA SPS UNNES dengan IPLBI.
Namun demikian, wacana tersebut harus didiskusikan terlebih dahulu dengan seluruh anggota ataupun pengurus dari masing masing Ikatan yang menaunginya. ***
Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026.
Opini
Melawan “Senyapnya Narasi”: Jiwa Kirana dan Kebangkitan Tradisi Magelang di Panggung Digital Dunia
MAGELANG, SENTANA – Di era ketika algoritma menentukan apa yang kita lihat, dengar dan rasakan, ada satu hal yang perlahan tergerus tanpa kita sadari: narasi lokal. Cerita-cerita tentang akar budaya, kearifan tradisi, dan identitas daerah sering kali kalah gaung oleh arus konten global yang serba instan dan viral. Di tengah derasnya gelombang digitalisasi ini, muncul sebuah pertanyaan mendasar apakah tradisi masih punya tempat di masa depan?
Jawabannya datang dari dua sosok muda dengan visi besar. Dari lingkungan disiplin dan intelektual di SMA Taruna Nusantara Magelang, lahir sebuah gerakan kreatif bernama Jiwa Kirana by Akira sebuah startup yang tidak sekadar hadir sebagai platform, tetapi sebagai perlawanan terhadap “senyapnya narasi” budaya lokal.
Jiwa Kirana: Ketika Tradisi Bertemu Masa Depan
Jiwa Kirana bukan hanya sebuah startup biasa. Ia adalah ekosistem kreatif yang memosisikan dirinya sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan antara akar tradisi dan inovasi digital. Didirikan oleh Jesseinia Salmaa dan Shahira Nazifa Uzma, Jiwa Kirana hadir dengan gagasan berani: mengonversi warisan budaya lokal menjadi aset digital bernilai tinggi.

Dengan mengusung visi besar “Cahyaning Budaya Magelang ing Jagad Digital”, Jiwa Kirana membawa misi untuk memastikan bahwa tradisi tidak hanya bertahan, tetapi juga bersinar di panggung global. Ini bukan sekadar pelestarian, melainkan transformasi.
Melalui layanan unggulannya, Digital Rebranding, Jiwa Kirana mengangkat cerita-cerita lokal baik yang bersifat lisan maupun fisik menjadi konten sinematik berkualitas tinggi. Bentuknya beragam: film pendek, dokumenter, hingga visual storytelling yang dikemas dengan pendekatan modern dan emosional.
Magelang: Latar yang Kaya, Narasi yang Menunggu Dihidupkan
Berbasis di Kabupaten Magelang, Jiwa Kirana berdiri di atas tanah yang sarat sejarah dan makna. Kawasan ini dikenal luas sebagai rumah bagi mahakarya dunia seperti Candi Borobudur dan Candi Pawon dua simbol peradaban yang telah melampaui zaman.
Namun di balik kemegahan itu, terdapat banyak cerita kecil yang nyaris tak terdengar. Kisah para perajin lokal, tradisi turun-temurun, hingga ekspresi seni yang hidup di Desa-desa semuanya menyimpan potensi besar, tetapi minim eksposur. Jiwa Kirana melihat ini sebagai peluang, bukan keterbatasan.
Melawan Senyap: Dari Dokumentasi ke Transformasi
Fenomena “senyapnya narasi” bukan sekadar kehilangan cerita, tetapi juga kehilangan identitas. Generasi Z dan Milenial, yang tumbuh di era digital, semakin jauh dari akar budayanya sendiri. Di sinilah Jiwa Kirana mengambil peran penting.

Alih-alih hanya mendokumentasikan, mereka memilih untuk mengemas ulang makna. Tradisi tidak lagi disajikan dalam bentuk statis, tetapi dihidupkan kembali melalui pendekatan sinematografi modern dan storytelling berbasis rasa.
Setiap karya yang dihasilkan bukan sekadar tontonan, tetapi pengalaman. Penonton diajak untuk merasakan, memahami dan terhubung secara emosional dengan budaya yang ditampilkan. Ini adalah cara baru dalam bercerita lebih dekat, lebih relevan dan lebih kuat dampaknya.
Dari Layar ke Realita: Dampak Nyata untuk UMKM dan Pariwisata
Salah satu kekuatan Jiwa Kirana terletak pada kemampuannyamenghubungkan dunia digital dengan realitas ekonomi lokal. Konten yang mereka produksi tidak berhenti sebagai karya visual, tetapi menjadi pintu masuk bagi pertumbuhan sektor lain.
Melalui kolaborasi dengan UMKM dan komunitas perajin, Jiwa Kirana membantu meningkatkan nilai jual produk lokal. Visual yang profesional dan narasi yang kuat menjadikan produk-produk ini lebih menarik di mata pasar yang lebih luas.
Lebih dari itu, mereka juga menciptakan efek domino pada sektor pariwisata. Penonton yang awalnya hanya menikmati konten digital, perlahan terdorong untuk menjadi wisatawan nyata datang, melihat dan merasakan langsung pengalaman budaya tersebut.
Peran Ganda: Kurator dan Agen Perubahan
Jesseinia Salmaa dan Shahira Nazifa Uzma tidak hanya bertindak sebagai pendiri, tetapi juga sebagai kurator budaya dan agen perubahan. Mereka memilih cerita mana yang layak diangkat, bagaimana cara menyampaikannya dan kepada siapa pesan itu ditujukan.
Pendekatan ini menjadikan Jiwa Kirana lebih dari sekadar platform ia adalah gerakan kolektif yang mengajak berbagai elemen masyarakat untuk terlibat. Seniman tradisional, perajin, pelaku UMKM, hingga generasi muda, semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini.
Kolaborasi menjadi kunci. Karena di era sekarang, kekuatan terbesar bukan pada individu, melainkan pada jaringan yang saling terhubung.
Estetika Gen-Z: Mengemas Tradisi Tanpa Kehilangan Esensi
Salah satu tantangan terbesar dalam mengangkat budaya lokal adalah menjaga keseimbangan antara autentisitas dan modernitas. Jiwa Kirana berhasil menjawab tantangan ini dengan pendekatan visual yang estetik, dinamis dan sesuai dengan selera Gen-Z.
Mereka memahami bahwa generasi muda tidak hanya mencari informasi, tetapi juga pengalaman visual yang menarik. Oleh karena itu, setiap karya dirancang dengan detail mulai dari sinematografi, musik, hingga alur cerita.
Namun di balik semua itu, esensi tradisi tetap dijaga. Nilai-nilai budaya tidak dikorbankan demi estetika, melainkan diperkuat melalui penyajian yang lebih relevan.
Menciptakan Sejarah Baru
Dalam pernyataan resminya, tim Jiwa Kirana menyampaikan sebuah kalimat yang menggambarkan semangat mereka: “Kami tidak hanya melestarikan; kami sedang menciptakan sejarah baru di mana tradisi menjadi bahan baku utama bagi masa depan digital Indonesia.”
Pernyataan ini bukan sekadar slogan, tetapi refleksi dari visi yang mereka jalankan. Jiwa Kirana tidak ingin budaya hanya menjadi artefak masa lalu, tetapi menjadi fondasi bagi inovasi masa depan.
Penutup: Ketika Narasi Kembali Bersinar
Jiwa Kirana adalah bukti bahwa perubahan tidak selalu datang dari yang besar dan mapan. Terkadang, ia lahir dari keberanian dua anak muda yang melihat sesuatu yang terlewat oleh banyak orang. Ditengah dunia yang semakin cepat dan serba digital, mereka memilih untuk berhenti sejenak mendengar, merasakan dan menghidupkan kembali narasi yang hampir hilang.
Melawan “senyapnya narasi” bukanlah tugas yang mudah. Namun dengan kreativitas, teknologi dan semangat kolaborasi, Jiwa Kirana telah menunjukkan bahwa tradisi tidak hanya bisa bertahan tetapi juga bersinar, bahkan mendunia. Dan mungkin, inilah awal dari sebuah babak baru: ketika budaya lokal tidak lagi.
Dan mungkin, inilah awal dari sebuah babak baru: ketika budaya lokal tidak lagi menjadi cerita pinggiran, tetapi menjadi pusat perhatian dunia. (Red).
Opini
Suara Hati Seorang Perwira Tinggi Polri Asal Kota Wali Demak
JAKARTA , SENTANA – Menyongsong tahun 2026, sebuah fase dimana terbentang luas dinamika dengan berbagai kemungkinan, tantangan, yang bergerak penuh dengan ketidakpastian.
Dalam situasi demikian, negara dan institusi membutuhkan figur-figur bijaksana yang mampu menggunakan kewenangan, kuasa dan pengaruh dengan landasan moral yang kokoh serta kesadaran penuh akan tanggung jawabnya
Kekuatan, kekuasaan dan kewenangan di tangan orang bermoral akan melahirkan kesejahteraan. Sebaliknya, di tangan orang amoral, ia melahirkan kesengsaraan”.
Ada Seorang perwira tinggi Polri yang cukup lama bertugas di Lemdiklat Polri, mengabdi hampir 10 tahun di jajaran Lemdiklat menyandang pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Sebuah pesan yang sederhana dalam kata, namun sarat makna dalam substansi.
Dengan berbagai pengalaman penugasannya di berbagai daerah di Indonesia mempertemukannya dengan beragam masyarakat, baik dalam segi dinamika wilayah dan kompleksitas persoalan sosial yang berbeda-beda. Tidak hanya membentuk ketangguhan profesional, tetapi juga memperkaya perspektif kemanusiaannya.
Dia memahami bahwasanya penegakan hukum itu tidak pernah berdiri di ruang hampa.
Fase perjalanan menjadi proses pendewasaan yang menempa integritas, kebijaksanaan dan kepekaan moral seorang pemimpin.
Dengan pengalaman dari berbagai tugas di lapangan hingga jabatan strategis, setiap Kepercayaan yang kini diembannya di lingkungan Lemdiklat Polri merupakan titik penting dari perjalanan panjang tersebut, sebuah amanah strategis untuk turut menentukan arah, karakter.dan kualitas generasi Polri di masa depan melalui pendidikan.
Ia lahir di Kota Wali Demak, Jawa Tengah, sebuah wilayah yang dikenal Agamis dan lekat dengan nilai kesederhanaan, kerja keras dan keteguhan hidup.
Di samping pengabdian lapangan, ia juga menaruh perhatian besar pada dunia akademik. Pendidikan Strata Dua ditempuhnya di Universitas Indonesia dengan meraih gelar Magister Ilmu Kepolisian.
Komitmen terhadap pengembangan keilmuan itu berlanjut hingga jenjang Strata Tiga, dengan menyandang gelar Doktor Manajemen Kependidikan dari Universitas Negeri Semarang.
Disiplin ilmu manajemen kependidikan merupakan bidang yang relatif jarang dimiliki oleh perwira tinggi di jajaran Kepolisian.
Latar belakang akademik inilah yang menjadikan penempatannya pada lembaga pendidikan Polri sebagai pilihan yang tepat dan strategis.
Dalam konteks tersebut, pimpinan Polri dinilai tidak keliru menempatkannya pada institusi pendidikan, sejalan dengan kapasitas, pengalaman, dan keilmuan yang dimilikinya.
Pendekatan Humanis
Dengan mengedepankan pendekatan humanis. Dalam kepemimpinannya, Sejak awal kariernya, ia dikenal sebagai perwira tinggi yang ketegasan tidak pernah berseberangan dengan empati dan kewenangan selalu dilekatkan pada tanggung jawab moral.
Penugasannya di lingkungan pendidikan Kepolisian, mencerminkan keyakinannya bahwa kualitas sumber daya manusia adalah fondasi utama kekuatan institusi.
Pendidikan tidak dipandang semata sebagai proses transfer pengetahuan dan keterampilan, melainkan sebagai ruang pembentukan karakter, etika dan integritas.
Di sinilah prinsip lifelong learning—belajar sepanjang hayat—menjadi pijakan penting dalam membangun profesionalisme Polri yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Menariknya, dalam komunikasi sehari-hari, ia menunjukkan keluasan wawasan sekaligus kepekaan budaya.
Saat berdialog, ia kerap menyapa dengan hangat menggunakan panggilan yang tidak kaku, seperti “Gus, Mas, Bli.”
Sapaan sederhana, namun sarat makna, mencerminkan kemampuannya membangun kedekatan lintas latar belakang tanpa kehilangan wibawa.
Cara berbahasa tersebut menjadi cermin seorang pemimpin yang tidak hanya memahami struktur dan jabatan, tetapi juga memahami manusia dan dinamika zamannya.
Sikap yang luwes, membumi dan kontekstual ini menunjukkan kepemimpinan yang relevan di tengah perubahan sosial yang terus bergerak.
Bagi dirinya, pendidikan adalah ruang strategis untuk menanamkan nilai moral, kebijaksanaan dalam menggunakan kewenangan, serta kesadaran bahwa setiap jabatan adalah amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara institusional, tetapi juga secara etis.
Jabatan Sebagai Amanah
Kekuatan dan kewenangan, ketika dipandu oleh moral dan kebijaksanaan, akan melahirkan kesejahteraan.
Di situlah makna sejati kekuasaan diuji—bukan pada seberapa besar kewenangan yang melekat, melainkan pada bagaimana kewenangan itu digunakan dan dipertanggungjawabkan.
Ia menerangkan bahwa, setiap jabatan adalah amanah, bukan sekadar capaian, namun tanpa nilai etis sebagai penuntun, kekuasaan justru berpotensi menghadirkan kesengsaraan.
Di tengah masa depan yang sarat tantangan dan perubahan, refleksi ini hadir sebagai pesan yang jernih dan relevan, bukan hanya bagi institusi Polri, tetapi juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ungkapan tersebut bukan sekadar pengakuan personal, melainkan cerminan sikap batin seorang pemimpin yang tidak menjadikan pangkat sebagai tujuan, melainkan sebagai konsekuensi alami dari pengabdian yang dijalani dengan ketulusan dan konsistensi. (Red).
-
Polhukam5 days agoJadi Pengurus Parpol, Dekot Jakut Ngaku Gak Paham Aturan
-
Ibukota7 days agoPemkot Jakut Tindak Lanjuti Aduan Warga, Tertibkan Kemacetan di Danau Sunter Selatan.
-
Polhukam6 days agoKetua LSM PRB Dukung KDM Berantas Rentenir: Jangan Hanya Orasi, Siapkan Hukum dan Kredit Murah untuk Rakyat
-
Polhukam6 days agoApartemen di Jakut Jadi Home Industry Vape Etomidate, Terungkap dari Kasus Pengembangan Tersangka WNA China.

