Connect with us

Ibukota

Minimarket Tutup Jam 7 Akibat PPKM, Aktivitas Warga Semakin Dipersulit

Published

on

Jakarta, Sentana – Minimarket Indomaret di kawasan Jalan Otista, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur yang dipimpin Area Rahmat Lukmaidi S Kom., telah memberlakukan jam operasional minimarket baru yang diterapkan pemerintah. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang sudah berjalan sejak 11 Januari 2021, yaitu tutup pada pukul 19.00 WIB.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PKUKM) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI meminta operasional minimarket hingga pukul 19.00 WIB karena sering digunakan menjadi tempat kongko – kongko pada malam hari.

“Biasanya Indomaret, Alfamart, atau swalayan yang lain kalau malam itu (sering dijadikan) tempat kongko-kongko,” ujar Andri saat ditemui di Ciputra World Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/1/2021).

Andri juga menekankan, salah satu rantai penularan Covid-19 berasal dari kerumunan yang mungkin bisa terjadi di minimarket pada malam hari.

Karena itu, Dinas PKUKM beserta Satpol PP dan para pengawas protokol kesehatan di wilayah setempat memutuskan untuk membatasi jam operasional minimarket.

“Salah satu mata rantai yang kita putus adalah kerumunan. Supaya tidak ada kerumunan, kita batasi jam operasionalnya ,” ujar Andri Yansyah.

Andri juga menyadari dan memahami akan adanya warga yang akan mengalami kesulitan, terutama saat membeli bahan pokok pada malam hari. Karena itu, ia meminta masyarakat mengatur waktu untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

“Jadi pola hidupnya sudah bisa menyesuaikan. Yakinlah apa yang diatur pemerintah untuk kebaikan bersama untuk masyarakat itu sendiri,” lanjutnya.

Pada kenyataannya , masyarakat di DKI juga mengaku tetap kesulitan sehingga mengeluhkan jam operasional minimarket tersebut.

Faisal misalnya. Salah satu karyawan agen distributor rokok yang berdomisili di Jln Panti Asuhan Pedati Jakarta Timur itu mengaku bisa ke minimarket 2-3 kali dalam sehari. Biasanya, malam hari setelah pulang bekerja adalah waktu ia paling sering berbelanja dan memesan stok rokok juga

“Biasanya saya ke minimarket sepulang kerja dan itu malam hari,” ujar Faisal kepada Harian Sentana. Karena itu, Faisal mengaku cukup terganggu atas pembatasan jam operasional minimarket tersebut.

“Jelas terganggu dengan adanya pembatasan jam operasional minimarket. Yang biasanya mau beli kebutuhan harian sepulang kerja, sekarang jadi enggak bisa. Terlebih kan tidak semua orang sempat ke minimarket pada jam kerja,” tutur Faisal .
Hal serupa juga diutarakan Heri, warga Jakarta Timur, yang merasa terusik dan terganggu atas kebijakan pembatasan waktu operasional minimarket itu.

“Terganggu karena barang di minimarket lebih lengkap. Selain itu, juga ada fasilitas pendukung seperti ATM saat kita butuh mengambil uang tunai,” imbuh Heri saat Sentana mewawancarainya.

Diakui Heri, kebutuhan sehari-hari yang ia cari biasanya minuman, makanan ringan,serta penarikan uang tunai hingga masker. Menurutnya, sebagai alternatif saat ini, ia harus mencari kebutuhannya di warung kelontong setempat atau ATM Cabang Pembantu (Capem) terdekat untuk penarikan uangnya.

“Biasanya ia beli di warung kelontong, tapi tentu enggak semuanya ada. Karena tidak lengkap terpaksa beli yang ada saja. Kalau kebutuhan yang lain dibeli pas sempat di siang hari,” ucap Heri.

Faisal juga memilih warung tradisional ketika harus membeli keperluan keluarganya di malam hari.

“Mau enggak mau ke warung, tapi enggak semua warung punya barang yang kita ingin beli. Jadi, terpaksa harus menunggu keesokan hari untuk beli lagi di minimarket,” jelas Faisal seraya mengharap agar kebijakan itu jangan terus berubah- ubah.

Setelah berjalan hampir dua minggu, PPKM Jawa-Bali resmi diperpanjang pada Kamis (21/1/2021), yakni hingga 8 Februari 2021. Ada sedikit aturan yang berubah, yakni terkait jam operasional pusat perbelanjaan, mall, dan restoran atau rumah makan.

Nantinya, pada PPKM Jawa-Bali jilid kedua, waktu operasional pusat perbelanjaan (termasuk minimarket), mal, dan restoran serta rumah makan diperpanjang atau dilonggarkan satu jam ditambah menjadi hingga 20.00 waktu setempat.

Kendati telah diperpanjang satu jam, hal tersebut masih kurang efektif dan kurang berkenan bagi Faisal.

Menurut Faisal , minimarket yang seharusnya sebagai tempat tersedianya kebutuhan sehari-hari perlu lebih dilonggarkan lagi jam operasionalnya.

“Minimarket kan salah satu tempat buat cari kebutuhan esensial yang seharusnya ada pengecualian. Apalagi, minimarket mudah dijumpai di mana-mana di seluruh pelosok nusantara dan terbilang lengkap. Sarannya agar bisa dilonggarkan untuk minimarket, bisa buka sampai 22.00 seperti biasanya ” kata Faisal

Di sisi lain, Heri meminta pemerintah agar tidak terus mengubah jam operasional, terutama minimarket.

“Jam operasionalnya jangan diubah-ubah melulu. Mungkin di dalam satu wilayah bisa diberlakukan jam yang berbeda, misalnya minimarket dapat dibuka selama 24 jam,” tutup Heri yang juga merupakan pengusaha pangkas rambut alias barber shop.

Penulis : Tubagus Agus Salim

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ibukota

Sekda DKI Jakarta Joko, Apresiasi Total Nilai Transaksi Jakarta Fair Kemayoran 2024 Capai Rp 7,5 Triliun.

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com –– Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono si dampingi Asisten pemerintahan Sekda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko (plt Kadis Kominfo) menutup penyelenggaraan event tahunan Jakarta Fair Kemayoran 2024 yang menjadi bagian dari perayaan HUT ke-497 Kota Jakarta, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (14/7).

Sekda Joko mengapresiasi total nilai transaksi yang terjadi selama 33 hari penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2024 sebesar Rp 7,5 triliun dan total jumlah pengunjung mencapai 6,3 juta orang.

“Hari ini Jakarta Fair Kemayoran 2024 telah sampai di penghujung rangkaian acara. Saya turut senang dengan antusiasme masyarakat, sehingga acara ini berhasil mencapai transaksi lebih dari Rp 7,5 triliun. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun lalu dengan transaksi sebesar Rp 7,3 triliun,” kata Sekda Joko.

Menurutnya, pencapaian acara ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak. Mulai dari PT Jakarta Internasional Expo, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat Jakarta yang telah menyambut baik penyelenggaraan acara ini.

“Selamat kepada seluruh tim JIExpo atas keberhasilan penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2024 yang berlangsung sejak 12 Juni hingga 14 Juli 2024. Acara ini tidak hanya menyemarakkan perayaan usia Kota Jakarta ke-497 tahun, tapi juga memacu kegiatan perekonomian Indonesia, serta mendorong pertumbuhan yang merata di semua sektor industri. Semoga di tahun-tahun berikutnya, Jakarta Fair Kemayoran terus menjadi acara yang menarik, selalu dinantikan, serta jadi ajang menunjukkan sejuta pesona Kota Jakarta,” ujar Sekda Joko.

Lebih lanjut, Sekda Joko mengatakan, sebagai pusat aktivitas ekonomi, bisnis, dan pemerintahan, Kota Jakarta memiliki peranan penting dengan berkontribusi sebesar 17 persen terhadap perekonomian nasional. Jakarta tetap tumbuh kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi yang terjaga di tengah dinamika ekonomi global.

“Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Kota Jakarta kini bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Selama hampir 500 tahun, Jakarta telah melewati berbagai perubahan. Sinergi antara pemerintah, badan usaha dan elemen masyarakat lainnya membuat Jakarta terus berkembang menjadi kota megapolitan yang progresif,” terang Sekda Joko.

Karena itu, sambungnya, pembangunan Kota Jakarta ke depan akan diarahkan sebagai kota global yang kompetitif dengan keunikan dan keragaman budayanya. Selain itu, tetap menjadi pusat berbagai pergerakan yang penting dan rumah yang nyaman bagi masyarakat Jakarta.

Dalam acara yang sama, General Manager PT JIExpo Oki Setiawan mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan oleh Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bermitra dengan PT JIExpo dalam upaya mendorong promosi perdagangan dan membantu roda perekonomian DKI Jakarta dan nasional melalui event Jakarta Fair Kemayoran 2024.

“Jakarta Fair Kemayoran 2024 telah sukses menjadi salah satu event terbesar di Asia Tenggara, sekaligus pemantik perekonomian Jakarta dan Indonesia, serta menjadi salah satu perkembangan industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition). Sekali lagi, kami berterima kasih kepada Pemprov DKI, termasuk para peserta pameran, sponsor, pendukung event, aparat keamanan, TNI dan Polri, serta para pengunjung Jakarta Fair Kemayoran yang bersemangat dalam event akbar ini. Sehingga, membawa dampak positif bagi para pelaku usaha untuk memamerkan produk-produk unggulannya dan menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Oki.

Oki memaparkan, selama 33 hari pelaksanaan, Jakarta Fair Kemayoran 2024 diikuti oleh 2.550 tenant dan 1.550 stan, menyerap puluhan ribu tenaga kerja, dengan jumlah total nilai transaksi mencapai lebih dari Rp 7,5 triliun. “Namun, target kami bukan hanya mencari nilai transaksi, tapi juga kami sebagai pihak penyelenggara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas demi kenyamanan peserta dan para pengunjung Jakarta Fair Kemayoran pada masa mendatang,” tegasnya.(Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Satpol PP DKI Jakarta, Bakal Terapkan Sanksi Tipiring Jukir Liar

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com — Satpol PP DKI Jakarta berencana menerapkan sanksi tindak pidana ringan (Tipiring) kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan juru parkir (Jukir) liar, serta warga yang memberi uang kepada mereka, mulai Agustus nanti.

Menurut Arifin, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Penindakan ini sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

“Selama ini petugas kami rutin melakukan penjangkauan dan menitipkan mereka untuk dibina di panti sosial. Namun kenyataannya banyak dari pelaku yang mengulangi dan tidak jera,” katanya, Kamis (11/7) kemarin.

Menurut Arifin, selama Januari hingga 5 Juli, pihaknya telah melakukan penjangkauan terhadap 163 Jukir liar atau pak ogah, 479 PPKS dan pengemis, 209 pengamen, serta 70 manusia silver atau badut.

Meski telah rutin melakukan pengawasan dan penjangkauan, Arifin mengaku, laporan dari masyarakat melalui aplikasi Jaki dan CRM masih cukup tinggi, pselama periode Juni hingga 5 Juli tercatat 2.853 aduan terkait ketertiban umum.

“Pengaduan masyarakat terkait ketertiban umum rata-rata setiap bulan berkisar 2.500 hingga 3.000 kasus,” ungkapnya.

Atas dasar inilah, kata Arifin, pihaknya mulai Agustus nanti akan menerapkan pasal pasal 61 Perda nomor 8 tahun 2007 kepada Jukir liar dan PPKS serta warga yang memberi mereka uang. Sanksi dalam pasal ini berupa ancaman kurungan selama-lamanya hingga 90 hari atau denda maksimal hingga Rp 30 juta.

Namun, lanjut Arifin, sanksi tindak pidana ringan ini berbeda dengan pidana umum lain. Terhadap pelaku PPKS dan Jukir liar yang telah divonis, mereka akan dibina di panti binaan Dinas Sosial DKI Jakarta.

“Penerapan sanksi Tipiring ini dalam rangka melindungi para PPKS dan Jukir liar dari kerawanan bahaya kecelakaan di jalan raya,” kilah Arifin.

Sementara, penegakan aturan terhadap warga yang memberi uang kepada Jukir atau PPKS dikenakan jika sudah dilakukan berulang kali.

Bagi warga yang kedapatan pertama kali melanggar, menurut Arifin, hanya akan didata dan diberi sanksi teguran agar tidak mengulangi.

Diharapkan Arifin, masyarakat mendukung rencana penerapan sanksi Tipiring ini demi terciptanya kota Jakarta yang aman, nyaman serta tertib.

Ditegaskan Arifin, pihaknya bukan melarang masyarakat untuk berdonasi, namun diharapkannya warga menyalurkan bantuan melalui lembaga dan saluran resmi yang sudah ada.

“Sampai akhir Juli ini kami jadikan masa sosialisasi sebelum penerapan sanksi Tipiring. Tapi tetap petugas akan rutin lakukan pengawasan dan penjangkauan,” tandasnya. (Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Pemprov DKI Jakarta Menerima Penghargaan dari Pemerintah Pusat Pada Kegiatan One Map Policy Summit 2024.

Published

on

By

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima penghargaan dari pemerintah pusat pada kegiatan One Map Policy Summit 2024 di St Regis Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Penghargaan diserahkan kepada Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta.

Pemprov DKI Jakarta memenangkan kompetisi One Map Policy for Better Governance atau Kebijakan Satu Peta untuk Tata Kelola yang Lebih Baik pada tingkat pemerintah daerah. Hal itu diwujudkan melalui geoportal Jakarta Satu yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui sistem berbasis elektronik yang sistematis.

Pj. Gubernur Heru menyampaikan, Jakarta Satu merupakan penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial di Provinsi DKI Jakarta yang telah mengintegrasikan 29 badan atau SKPD di wilayah DKI Jakarta. Dalam pengintegrasian informasi dan data geospasial tersebut, dilakukan melaui pendampingan dan bimbingan secara simultan antara produsen dan walidata.

“Kami sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat ini. Semoga Pemprov DKI Jakarta bisa terus meningkatkan kualitas data dan informasi geospasial di Jakarta sesuai dengan prinsip kebijakan satu peta yakni satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal” ujar Pj. Gubernur Heru.

Lebih lanjut, Pj. Gubernur Heru menjelaskan, terdapat lebih dari 100 peta tematik yang ada di Jakarta Satu, baik yang ditampilkan untuk publik maupun yang digunakan sebagai peta kerja. Selain itu, katalog dari data Jakarta Satu mulai dikembangkan untuk mengikuti standar Satu Data Indonesia dalam rangka penyebarluasan informasi geospasial.

“Data dan informasi geospasial yang diintegrasikan dalam Jakarta Satu diharapkan dapat digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan. Sehingga, menghadirkan kebijakan yang semakin berkualitas,” imbuh Pj. Gubernur Heru

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto menjelaskan, One Map Policy (OMP) telah menjadi forum lintas pemangku kepentingan dalam mendiskusikan keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan mendorong solusi atas isu-isu pemanfaatan data spasial untuk kemajuan pembangunan Indonesia. Adapun cakupan kegiatan utama pada Kebijakan Satu Peta yakni kompilasi, integrasi, sinkronisasi, serta berbagai pakai data dan informasi geospasial.

“Hingga saat ini, Kebijakan Satu Peta telah berhasil mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 Kementerian/Lembaga di 38 Provinsi. Semoga kegiatan ini dapat memunculkan ide, gagasan, dan terobosan untuk menjawab tantangan dan keberlanjutan Kebijakan Satu Peta di Indonesia,” pungkas Airlangga.(Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending