KEDIRI, SENTANA – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf, menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai salah satu tokoh yang memiliki peluang besar untuk menjadi Ketua Umum PBNU pada periode mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul usai mengikuti apel kesiapan di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, yang akan menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU tahun 2026, Selasa (16/6).

Menurut Gus Ipul, peluang Prof Nasaruddin Umar tidak lepas dari rekam jejaknya di struktur PBNU. Ia menilai, secara historis, sejumlah Ketua Umum PBNU dalam beberapa dekade terakhir memiliki pengalaman sebagai Katib Aam sebelum terpilih memimpin organisasi.

“Beliau salah satu yang berpotensi. Kalau kita lihat sejak zaman Gus Dur, paling tidak 40 tahun terakhir ini, tiga Ketua Umum PBNU sebelumnya pernah menjadi Katib Aam,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, Abdurrahman Wahid, Said Aqil Siroj, hingga Yahya Cholil Staquf pernah menduduki posisi Katib Aam sebelum dipercaya menjadi Ketua Umum PBNU.

“Gus Dur sebelum Ketua Umum pernah jadi Katib Aam. Kemudian Kiai Said sebelum Ketua Umum juga pernah jadi Katib Aam. Terakhir Gus Yahya juga pernah jadi Katib Aam. Nah Prof Nasaruddin Umar ini juga pernah jadi Katib Aam,” ujarnya.

Selain posisi Katib Aam, Gus Ipul menyebut sejumlah jalur kepemimpinan lain yang secara historis juga kerap melahirkan Ketua Umum PBNU. Ia mencontohkan Idham Chalid yang sebelumnya menjabat Sekjen PBNU, serta Hasyim Muzadi yang pernah memimpin PWNU Jawa Timur.

“Kalau kita lihat statistik, yang pernah jadi Sekjen itu ada potensi. Yang pernah jadi Ketua PWNU Jawa Timur juga berpotensi. Yang pernah jadi Katib Aam juga berpotensi,” katanya.

Meski demikian, Gus Ipul menegaskan dirinya tidak memiliki niat untuk maju dalam bursa Ketua Umum PBNU. Ia memastikan tidak akan mencalonkan diri maupun menerima pencalonan dari pihak lain.

“Saya Sekjen, tapi saya sudah menyatakan dengan jelas, saya tidak mencalonkan diri dan tidak mau dicalonkan. Dua-duanya, tidak mau mencalonkan diri dan tidak mau dicalonkan,” tegasnya.

Terkait dinamika menjelang Muktamar NU, Gus Ipul mengakui nama Prof Nasaruddin Umar mulai banyak dibicarakan oleh kalangan pengurus di daerah. Namun, ia menegaskan seluruh proses penentuan Ketua Umum PBNU tetap akan mengikuti mekanisme organisasi yang berlaku.

“Waktu saya keliling ke beberapa daerah, Prof Nasar memang disebut-sebut. Tapi selebihnya nanti tergantung Muktamar,” ujarnya.

Pernyataan tersebut semakin menguatkan posisi Prof Nasaruddin Umar sebagai salah satu figur yang mulai diperhitungkan dalam bursa calon Ketua Umum PBNU menjelang pelaksanaan Muktamar NU mendatang.

Jakarta, HarianSentana.com.- Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Utara terus menggencarkan operasi gabungan penertiban parkir liar di sejumlah wilayah. Selama periode 8 hingga 15 Juni 2026, petugas menindak ratusan kendaraan roda dua, mobil pribadi, bus, hingga truk trailer yang melanggar aturan parkir.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara, Rudy Saptari Sulesuryana mengatakan, penindakan dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan sekaligus mengurai titik-titik kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Penindakan dilakukan di lima wilayah kecamatan, yakni Kelapa Gading, Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan, dan Koja.

“Kami melakukan tindakan berupa penilangan atau berita acara pemeriksaan (BAP), Operasi Cabut Pentil (OCP), penderekan kendaraan, hingga angkut jaring bagi kendaraan roda dua yang parkir di bahu jalan maupun trotoar,” ujarnya, Selasa (16/6/2026) di kutip dari beritajakarta.

Rudy menjelaskan, penertiban akan terus dilakukan secara berkala dan konsisten untuk menciptakan ketertiban lalu lintas serta meningkatkan kenyamanan pengguna jalan.

Ia meminta masyarakat untuk tidak memanfaatkan bahu jalan maupun fasilitas umum sebagai lokasi parkir dan pangkalan liar. Pengendara yang tetap melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Gunakan fasilitas trmpat parkir resmi yang telah disediakan demi kenyamanan berkendara di Jakarta Utara,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Sudinhub Jakarta Utara, Yulza Romadhoni Putra merinci hasil operasi yang dilaksanakan selama sepekan terakhir.

Pada 8 Juni di Kecamatan Kelapa Gading, petugas menindak 11 sepeda motor, melakukan OCP terhadap 19 kendaraan, serta menderek lima mobil. Kemudian pada 9 Juni di Kecamatan Tanjung Priok, sebanyak 16 sepeda motor diangkut, lima mobil diderek, tiga truk trailer ditilang, tiga truk trailer dikenakan OCP, serta dua juru parkir liar diamankan.

Selanjutnya, pada 10 Juni di Kecamatan Pademangan, petugas mengangkut 15 sepeda motor, melakukan OCP terhadap dua kendaraan, menilang empat kendaraan, dan menderek empat mobil.

“Pada 11 Juni di Kecamatan Penjaringan, kami mengangkut 16 sepeda motor, menderek empat mobil, melakukan OCP terhadap 71 kendaraan, menilang dua kendaraan, serta mengamankan empat juru parkir liar,” bebernya.

Ia menambahkan, dalam penindakan pada 15 Juni difokuskan di wilayah Koja dan Tanjung Priok. Petugas berhasil mengangkut tujuh kendaraan, menderek satu mobil, melakukan OCP terhadap 18 kendaraan, serta menjatuhkan sanksi BAP atau tilang kepada tiga armada bus dan enam truk trailer.

“Seluruh kendaraan roda empat atau lebih yang terjaring penderekan dibawa ke lokasi penampungan resmi milik Sudinhub Jakarta Utara untuk menjalani proses administrasi lebih lanjut,” ucapnya.

Ia memaparkan, penyebab utama maraknya parkir liar masih didominasi oleh keterbatasan lahan parkir pribadi dan rendahnya kesadaran pengguna kendaraan untuk memanfaatkan fasilitas parkir resmi yang tersedia.

“Kondisi tersebut menyebabkan penyempitan ruas jalan atau bottle neck yang berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas dan merugikan pengguna jalan lainnya,” tandasnya.(Sutarno)

JAKARTA, SENTANA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, angkat bicara mengenai demonstrasi mahasiswa pada hari jumat, 12 Juni 2026 kemarin

Dalam keterangannya pada wartawan, ia mengatakan jika demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 (ps. 28E ayat 3)”bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

“Demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari ini merupakan bentuk ekspresi kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” ujarnya dalam keterangan tertulis pada wartawan 14 Juni 2026

Ia juga menyebut, berbagai kalangan yang ikut serta mulai dari mahasiswa hingga pengemudi gojek merupakan aspirasi yang “genuine” dari masyarakat

“Demonstrasi Jumat, 12/6 merupakan bentuk kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang “genuine”, diwakili oleh mahasiswa dan pengemudi ojek.” tuturnya

“Tuntutannya sederhana; turunkan harga BBM, Revisi program2 unggulan pemerintah; MBG dan Koperasi Merah Putih, yang menyedot porsi besar APBN dan tolak militerisasi yang mengancam kelangsungan demokratisasi yang merupakan buah perjuangan reformasi 1998.” lanjutnya

Menurutnya, selanjutnya yang perlu dipertanyakan adalah respon dari pemerintah dan aspirasi masyarakat ini merupakan alarm bagi pemerintah saat ini

“Persoalannya, apakah pemerintah mau mendengarkan atau tidak? Ini adalah alarm serius untuk pemerintah.” tegasnya

“Ditengah tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang cenderung menurun, kalau alarm ini tidak direspon dengan kebijakan2 yang mengarah pada perbaikan, bukan tidak mungkin ini akan berkembang lebih jauh.” pungkasnya