Nasional
Kemensos Pastikan Program Bansos Tidak Terganggu OTT KPK
Jakarta, HarianSentana.com – Kementerian Sosial memastikan program bantuan sosial bagi rakyat tidak akan terganggu paska operasi tangkap tangan yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi (KPK).
Sekjen Kemensos RI Hartono Laras menjelaskan Kemensos akan terus berkerja keras untuk melaksanakan/menyelesaikan program bantuan sosial baik program reguler maupun program khusus dari sisa waktu anggaran 2020 yang akan segera berakhir. Disamping itu, Kemensos juga mempersiapkan pelaksanaan program 2021 yang sudah harus berjalan mulai bulan Januari.
“Saat ini total anggaran kemensos sebesar Rp 134,008 triliun dan realisasi sudah lebih dari 97,2% per-6 Desember 2020 atau tertinggi dari 85 Kementerian dan Lembaga. Ini yang kita kawal terus,” kata dia di Jakarta, Minggu.
Sementara jumlah anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun non reguler (khusus), mencapai Rp128,78 triliun, realisasi juga lebih dari 98%.
Mengenai OTT yang dilakukan KPK, Hartono mengaku sangat prihatin terhadap proses hukum yang saat ini tengah terjadi di KPK dan memastikan untuk bekerja sama penuh serta membuka akses informasi yang diperlukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menjelaskan upaya ini terkait dengan langkah KPK yang diawali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah orang termasuk salah satunya oknum pejabat di Kementerian Sosial dan juga telah menetapkan tersangka ke beberapa orang.
“Hal ini sebagai bentuk keseriusan dan dukungan kami dalam upaya Pemberantasan Korupsi,” jelas Hartono kepada wartawan di Kemensos, hari ini.
Hartono mengaku prihatin dan sangat terpukul di tengah upaya Kemensos untuk terus bekerja keras melaksanakan tugas dan amanah khususnya dalam menyalurkan bansos di tengah pandemi covid-19 yang kita hadapi.
“Hampir 9 bulan terakhir ini, kami beserta seluruh jajaran tanpa mengenal lelah untuk memastikan bansos disalurkan secara cepat, tepat sasaran serta mematuhi prinsip akuntabilitas,” tambah Hartono.
“Sejak awal kami telah meminta APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) baik Inspektorat Jenderal Kemensos maupun BPKP, dan aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan dan pengawalan serta pendampingan dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial ini yaitu dengan Polri, Kejaksaan Agung, termasuk dengan KPK. Hal ini karena kami mengelola anggaran yang besar,” tukasnya.
Pihaknya juga memastikan untuk bekerja sama penuh serta membuka akses informasi yang diperlukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Hartono Laras, upaya ini terkait dengan langkah KPK yang diawali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah orang termasuk salah satunya oknum pejabat di Kementerian Sosial dan juga telah menetapkan tersangka ke beberapa orang. “Hal ini sebagai bentuk keseriusan dan dukungan kami dalam upaya Pemberantasan Korupsi,” tutup Hartono.(sl)
Polhukam
Polri Perkuat Transformasi Pendidikan melalui LSSK dan Kelas Tematik
FOTO BERSAMA-Irjen Pol Dr. Susilo Teguh R, M.Si, bersama Kombes Pol Dr. Pranatal, S.I.K, M.Si, beserta tim, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi UKSW, Dr. Ir. Sri Suwartiningsih, M.Si dan Wakil Dekan Fiskom Sampoerno, S.Pd, M.Si, foto bersama usai acara. (Foto Ist).
SALATIGA, SENTANA – Polri terus memperkuat transformasi Pendidikan dan Pelatihan melalui pengembangan ekosistem pembelajaran yang berbasis teknologi, ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata tugas kepolisian.
Komitmen tersebut sejalan dengan arahan Wakapolri, Komjen Pol Prof. Dr. Dedy Prasetyo, S.H, M.H, M.Hum, M.Si, dalam mendorong pembenahan dan akselerasi Pendidikan dan Pelatihan Polri.
Salah satu langkah strategis dilakukan melalui penguatan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian (LSSK) dan Pusat Studi Kepolisian, serta pengembangan Kelas Tematik di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.
Kegiatan transfer teknologi informasi dan knowledge transfer mengenai pemanfaatan LSSK kepada para dosen dan operator Akpol, Rabu (26/8).
Kegiatan ini dirancang secara bertahap dan berkelanjutan untuk memastikan terjadinya alih kemampuan yang optimal.
Sehari berikutnya, Kamis (27 Agustus 2026), Irjen Pol Dr. Susilo Teguh R, M.Si, bersama Kapusdik Bimmas Lemdiklat Polri, Kombes Pol Dr. Pranatal, S.I.K, M.Si, beserta tim melakukan kunjungan ke Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.
Diungkapkan Irjen Pol Dr. Susilo Teguh, kunjungan tersebut menjadi bagian dari proses literasi dalam pengembangan Kelas Tematik. “Melalui diskusi akademik, tim Pendidikan Polri bertukar pengalaman dan perspektif UKSW untuk memperkaya konsep Kelas Tematik yang dikembangkan di Akpol,” ujar Irjen Pol Dr. Susilo Teguh R, yang juga Kepala Satuan Tugas Pusat Studi Kepolisian.
Rombongan diterima oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi UKSW, Dr. Ir. Sri Suwartiningsih, M.Si dan Wakil Dekan Fiskom Sampoerno, S.Pd, M.Si.
Menurutnya, penguatan LSSK dan Kelas Tematik merupakan bagian dari upaya membangun pendidikan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan analitis, pemecahan masalah, kolaborasi, kreativitas dan adaptasi terhadap dinamika masyarakat, imbuh Dosen Kepolisian Utama Kepolisian di STIK-PTIK Lemdiklat Polri. (Red).
Polhukam
Polres Bogor Gandeng Komunitas Ojol Jaga Kamtibmas
Bogor, Hariansentana.com – Polres Bogor memperkuat kemitraan dengan komunitas ojek online (ojol) sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Upaya itu diwujudkan melalui kegiatan Silaturahmi Mitra Ojol Kamtibmas di GOR Pakansari, Kabupaten Bogor, Kamis (27/8/2026). Ratusan pengemudi ojol dari berbagai komunitas, termasuk Gojek, hadir bersama jajaran Satlantas Polres Bogor.

Kegiatan diisi edukasi safety riding, pelayanan SIM keliling, pelatihan pertolongan pertama, serta diskusi santai antara polisi dan pengemudi.
Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto melalui pesannya menyebut ojol memiliki mobilitas tinggi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga posisinya strategis untuk deteksi dini gangguan kamtibmas.
“Keamanan tanggung jawab bersama. Jika menemukan tawuran, kecelakaan, atau tindak kriminal, segera laporkan ke polisi. Jangan bertindak sendiri,” pesannya.
Sementara Kasat Lantas Polres Bogor AKP Afif Widhi Ananto menegaskan, kemitraan ini penting untuk memperluas pendekatan preventif. Pengemudi ojol yang setiap hari di jalan dinilai potensial menjadi “mata dan telinga” kepolisian.
“Kami ingin membangun komunikasi dua arah. Polisi beri edukasi, masyarakat beri informasi. Safety riding juga harus jadi budaya, bukan karena takut ditilang,” ujar Afif.

Salah satu pengemudi, Saipul, mengaku kegiatan ini sangat bermanfaat. “Komunikasi dengan polisi jadi lebih mudah. Kalau ada kejadian di lapangan bisa langsung kami sampaikan,” terang nya.
Melalui kegiatan ini, Polres Bogor berharap terjalin kemitraan nyata antara polisi dan komunitas ojol demi menciptakan Kabupaten Bogor yang aman, tertib, dan nyaman,” papar nya……:Ron
Nasional
Gus Kikin: NU Harus Kedepankan Politik Kebangsaan dan Kemanusiaan
JOMBANG, Sentana — Calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, menegaskan bahwa NU harus tetap mengambil peran dalam kehidupan kebangsaan tanpa terjebak pada kepentingan politik praktis.
Menurut Gus Kikin, politik yang dijalankan NU harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan. Peran tersebut dinilai penting untuk menjaga persatuan sekaligus memperkuat posisi NU sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil.
“NU tidak bisa lepas dari politik, namun agendanya politik kebangsaan dan kemanusiaan. Hal itu harus melampaui segala kepentingan praktis,” tegas Gus Kikin yang juga Pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng.
Gus Kikin menyampaikan gagasan tersebut sebagai bagian dari arah yang ingin dibangun jika dipercaya memimpin PBNU. Ia menilai NU ke depan harus bertumpu pada adab, karakter, persaudaraan, dan profesionalisme.
Bagi Gus Kikin, jabatan di lingkungan NU merupakan amanah, bukan tujuan. Karena itu, kepemimpinan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan dalam mengabdi kepada organisasi dan masyarakat.
“Jabatan itu amanah. Tidak boleh terlalu ambisi terhadap jabatan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya NU tetap berpijak pada Qanun Asasi sebagai pedoman organisasi. Di saat yang sama, nilai kemanusiaan harus menjadi bagian penting dalam kehidupan NU agar organisasi mampu menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.
Menurut Gus Kikin, NU harus menjadi rumah bagi seluruh warganya. Rumah tersebut tidak hanya kuat secara kelembagaan dan intelektual, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial dan kemanusiaan.
Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam lima tahun ke depan, pembangunan manusia di lingkungan NU, kata dia, harus dilakukan secara menyeluruh. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik harus berjalan beriringan.
Kecerdasan intelektual, lanjut Gus Kikin, perlu dibarengi dengan pembentukan karakter, kepedulian sosial, serta kemampuan memahami berbagai persoalan kemanusiaan.
Di tengah perubahan global dan kompleksitas persoalan sosial, NU juga dituntut memiliki resiliensi. Penguatan hati dan karakter menjadi penting agar masyarakat tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga mampu menghadapi perubahan zaman.
“NU harus mempunyai hati. Kita harus memperkuat dan mengasah hati kita,” ujarnya.
Gus Kikin juga mendorong lahirnya generasi muta’allim, yakni generasi pembelajar yang memiliki kemampuan intelektual sekaligus kesiapan menghadapi tantangan global.
Namun, kecerdasan tersebut menurutnya harus selalu dibangun di atas fondasi adab.
“Kita harus mempunyai intelegensia, tetapi intelektual itu harus dibungkus dengan adab,” tegas Gus Kikin.
Gagasan tersebut menempatkan NU tidak hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang memiliki tanggung jawab dalam kehidupan kebangsaan.
Adab menjadi fondasi, ilmu menjadi kekuatan, persaudaraan menjadi perekat, profesionalisme menjadi cara kerja, sementara politik kebangsaan dan kemanusiaan menjadi ruang pengabdian NU bagi masyarakat dan Indonesia.
-
Ekonomi4 days agoLSM PRB Minta OJK Periksa BCA Finance Bintaro Serpong Damai Terkait Dugaan Kredit Bermasalah
-
Polhukam6 days agoLSM PRB Desak Bupati Bogor Nonaktifkan Pejabat Bappenda yang Diduga Terlibat Kasus Upah Pungut.
-
Ibukota7 days agoSenam Primadona di Kantor Wali Kota administrasi Jakarta Utara, Meriah Diwarnai Penghargaan dan Doorprize
-
Ibukota6 days agoMeriahkan HUT. RI ke 81 Camat Pademangan Buka Berbagai Lomba di RPTRA Budi Mulia.

