Connect with us

Ekonomi

Kembangkan Energi Baru Terbarukan di Asset KAI, Pertamina NRE – KAI Teken MoU

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pertamina NRE tentang Rencana Kerja Sama Pengembangan Energi Baru & Terbarukan di Aset KAI. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dan Chief Executive Officer Pertamina NRE Dannif Danusaputro di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (09/3/2022).

MoU ini dimaksudkan sebagai landasan untuk melakukan pembahasan ataupun persiapan rencana kerja sama penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan EBT seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) maupun pemanfaatan EBT lainnya di aset milik KAI.

“Komitmen KAI dalam implementasi Environmental, Social & Governance (ESG) Management semakin terlihat nyata, dengan mendukung program pemerintah serta turut andil dalam mengurangi emisi gas rumah kaca 29% pada 2030 maupun Net Zero Emission di tahun 2060,” ujar Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo.

Melalui sinergi ini, KAI dan Pertamina NRE mendukung program pemerintah menyambut Presidensi G20 Indonesia yang berhubungan erat dengan program transisi energi berkelanjutan.

Sebelumnya, telah dilakukan pemetaan terhadap potensi energi PLTS di 70 stasiun KAI yaitu sebesar 229.705 kWh/bulan atau 2,75 MWh/tahun, sehingga berpotensi mengurangi karbon dioksida sebanyak 179.459.810,6 kg CO2/tahun.

Dalam implementasi Environmental, Social & Governance di perusahaan, KAI menggunakan sirkulasi udara alami stasiun, menggunakan penerangan hemat energi, mengutamakan tenaga kerja lokal, serta menyiapkan berbagai perizinan dan rekomendasi terkait bangunan perusahaan.

Didiek mengatakan, KAI akan terus melakukan upaya pelestarian lingkungan, di mana dengan saat ini, hampir 56.000 pohon yang telah kita tanam di berbagai wilayah operasi KAI.

“Dengan pengimplementasian ESG di KAI maka akan tercipta bisnis yang sifatnya sustain. Dengan demikian, keberlangsungan industri perkeretaapian juga bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya,” kata Didiek.

Pada tahap awal, terdapat 9 stasiun rencana di wilayah Daop 1 Jakarta dengan estimasi kapasitas terpasang 0,5 MWp dan 3 Balai Yasa yakni Balai Yasa Manggarai, Balai Yasa Yogyakarta, dan Balai Yasa Surabaya dengan estimasi kapasitas terpasang 0,5 MWp.

Ke depannya, KAI juga akan melakukan implementasi rooftop solar panel di stasiun-stasiun dan bangunan aset KAI lain yang memiliki potensi. Penggunaan PLTS di aset KAI sebagai bentuk implementasi konservasi energi, efisiensi energi, serta peningkatan pemanfaatan energi surya yang ramah lingkungan.

Sebelumnya, pemasangan PLTS juga telah dilakukan di Stasiun Batang dengan kapasitas sebesar 6 kWp dan di Stasiun Garut dengan kapasitas total sebesar 60 kWp. KAI akan terus menambah jumlah bangunan yang dipasang PLTS dalam mendukung penggunaan green energy.

Di samping pengimplementasian PLTS, KAI sebelumnya juga telah menerapkan berbagai kebijakan ramah lingkungan lainnya dalam pengelolaan stasiun. Misalnya, penggunaan sirkulasi udara alami stasiun, menggunakan penerangan hemat energi, serta pengelolaan sampah dengan membagi sampah berdasarkan jenisnya.

Sementara Pertamina NRE siap berkolaborasi optimal dengan KAI dengan menyediakan energi ramah lingkungan di area operasi KAI. Karena ini merupakan langkah strategis untuk melakukan dekarbonisasi melalui sinergi BUMN.

“Untuk saat ini potensi paling besar adalah penyediaan PLTS. Ke depan potensi lain yang bisa dikerja samakan antara Pertamina NRE dan KAI adalah pemanfaatan hidrogen, yang saat ini sedang kami kembangkan,” ujar Dannif dalam sambutannya.

Pertamina NRE juga telah memasang PLTS di berbagai lokasi baik eksternal maupun internal Pertamina. Tahun lalu Pertamina NRE memasang PLTS di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dengan kapasitas terpasang 2 MWp, PLTS RU IV Cilacap berkapasitas 1,34 MWp, dan PLTS RU II Dumai berkapasitas 2 MWp.

“Selain itu Pertamina NRE juga telah menyediakan PLTS Atap di 129 titik SPBU Pertamina, sehingga total yang telah menggunakan PLTS Atap saat ini mencapai 141 SPBU,” ucapnya.

“Pertamina NRE berkomitmen penuh untuk mendukung pencapaian target net zero emission tahun 2060. Langkah ini juga merupakan bagian dari implementasi aspek environment, social, and governance (ESG) yang terintegrasi dalam pengelolaan bisnis Pertamina NRE,” tutup Dannif.(s)

Kembangkan Energi Baru Terbarukan di Asset KAI, Pertamina NRE – KAI Teken MoU

Jakarta, HarianSentana.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pertamina NRE tentang Rencana Kerja Sama Pengembangan Energi Baru & Terbarukan di Aset KAI. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dan Chief Executive Officer Pertamina NRE Dannif Danusaputro di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (9/3).

MoU ini dimaksudkan sebagai landasan untuk melakukan pembahasan ataupun persiapan rencana kerja sama penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan EBT seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) maupun pemanfaatan EBT lainnya di aset milik KAI.

“Komitmen KAI dalam implementasi Environmental, Social & Governance (ESG) Management semakin terlihat nyata, dengan mendukung program pemerintah serta turut andil dalam mengurangi emisi gas rumah kaca 29% pada 2030 maupun Net Zero Emission di tahun 2060,” ujar Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo.

Melalui sinergi ini, KAI dan Pertamina NRE mendukung program pemerintah menyambut Presidensi G20 Indonesia yang berhubungan erat dengan program transisi energi berkelanjutan.

Sebelumnya, telah dilakukan pemetaan terhadap potensi energi PLTS di 70 stasiun KAI yaitu sebesar 229.705 kWh/bulan atau 2,75 MWh/tahun, sehingga berpotensi mengurangi karbon dioksida sebanyak 179.459.810,6 kg CO2/tahun.

Dalam implementasi Environmental, Social & Governance di perusahaan, KAI menggunakan sirkulasi udara alami stasiun, menggunakan penerangan hemat energi, mengutamakan tenaga kerja lokal, serta menyiapkan berbagai perizinan dan rekomendasi terkait bangunan perusahaan.

Didiek mengatakan, KAI akan terus melakukan upaya pelestarian lingkungan, di mana dengan saat ini, hampir 56.000 pohon yang telah kita tanam di berbagai wilayah operasi KAI.

“Dengan pengimplementasian ESG di KAI maka akan tercipta bisnis yang sifatnya sustain. Dengan demikian, keberlangsungan industri perkeretaapian juga bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya,” kata Didiek.

Pada tahap awal, terdapat 9 stasiun rencana di wilayah Daop 1 Jakarta dengan estimasi kapasitas terpasang 0,5 MWp dan 3 Balai Yasa yakni Balai Yasa Manggarai, Balai Yasa Yogyakarta, dan Balai Yasa Surabaya dengan estimasi kapasitas terpasang 0,5 MWp.

Ke depannya, KAI juga akan melakukan implementasi rooftop solar panel di stasiun-stasiun dan bangunan aset KAI lain yang memiliki potensi. Penggunaan PLTS di aset KAI sebagai bentuk implementasi konservasi energi, efisiensi energi, serta peningkatan pemanfaatan energi surya yang ramah lingkungan.

Sebelumnya, pemasangan PLTS juga telah dilakukan di Stasiun Batang dengan kapasitas sebesar 6 kWp dan di Stasiun Garut dengan kapasitas total sebesar 60 kWp. KAI akan terus menambah jumlah bangunan yang dipasang PLTS dalam mendukung penggunaan green energy.

Di samping pengimplementasian PLTS, KAI sebelumnya juga telah menerapkan berbagai kebijakan ramah lingkungan lainnya dalam pengelolaan stasiun. Misalnya, penggunaan sirkulasi udara alami stasiun, menggunakan penerangan hemat energi, serta pengelolaan sampah dengan membagi sampah berdasarkan jenisnya.

Sementara Pertamina NRE siap berkolaborasi optimal dengan KAI dengan menyediakan energi ramah lingkungan di area operasi KAI. Karena ini merupakan langkah strategis untuk melakukan dekarbonisasi melalui sinergi BUMN.

“Untuk saat ini potensi paling besar adalah penyediaan PLTS. Ke depan potensi lain yang bisa dikerja samakan antara Pertamina NRE dan KAI adalah pemanfaatan hidrogen, yang saat ini sedang kami kembangkan,” ujar Dannif dalam sambutannya.

Pertamina NRE juga telah memasang PLTS di berbagai lokasi baik eksternal maupun internal Pertamina. Tahun lalu Pertamina NRE memasang PLTS di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dengan kapasitas terpasang 2 MWp, PLTS RU IV Cilacap berkapasitas 1,34 MWp, dan PLTS RU II Dumai berkapasitas 2 MWp.

“Selain itu Pertamina NRE juga telah menyediakan PLTS Atap di 129 titik SPBU Pertamina, sehingga total yang telah menggunakan PLTS Atap saat ini mencapai 141 SPBU,” ucapnya.

“Pertamina NRE berkomitmen penuh untuk mendukung pencapaian target net zero emission tahun 2060. Langkah ini juga merupakan bagian dari implementasi aspek environment, social, and governance (ESG) yang terintegrasi dalam pengelolaan bisnis Pertamina NRE,” tutup Dannif.(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Swasembada Pangan, Komitmen Pemerintah Menuju Kemandirian Pangan Nasional

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Pangan merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Ketersediaan pangan yang cukup, beragam dan bergizi seimbang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan pentingnya kemandirian dan kedaulatan pangan.

Dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pangan menempati posisi strategis sebagai program prioritas nasional. Sejumlah langkah konkret pun telah dilakukan untuk memperkuat fondasi swasembada pangan, mulai dari peningkatan produksi hingga modernisasi sistem pertanian.

Melalui keterangannya, Kamis (23/10), Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyampaikan bahwa, pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat ketahanan pangan melalui dukungan anggaran dan kebijakan yang berpihak kepada petani. “Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pangan, memperbaiki kualitas pupuk bersubsidi dan memastikan ketersediaannya bagi petani. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi dan penyediaan air pertanian juga terus dibangun,” ujar Herman.

Menurutnya, faktor penentu swasembada pangan tidak hanya terletak pada ketersediaan lahan dan pupuk, tetapi juga pada pengelolaan sistem pangan yang terintegrasi, dari hulu hingga hilir. “Ketersediaan air, benih unggul, pupuk berkualitas, serta sistem pertanian yang efisien menjadi kunci peningkatan produktivitas,” tambahnya.

Modernisasi dan Intensifikasi Pertanian

Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan intensifikasi dan modernisasi pertanian, termasuk penyediaan alat-alat pertanian modern bagi petani serta peningkatan kapasitas para penyuluh pertanian.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terus membangun jaringan irigasi sekunder dan sistem tata air mikro, serta memperkuat fungsi bendungan sebagai penyedia air bagi lahan pertanian. “Pembangunan pertanian dilakukan secara besar-besaran, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Pembukaan lahan baru dan optimalisasi lahan tidur menjadi bagian penting dalam upaya mencapai target swasembada pangan,” jelas Herman.

Diversifikasi dan Keberagaman Pangan Lokal

Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Indonesia memiliki potensi besar melalui
sumber pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung dan sagu, yang telah lama menjadi
makanan pokok di berbagai daerah. “Keberagaman konsumsi pangan di Indonesia adalah kekuatan. Masyarakat Papua mengonsumsi sagu, warga Madura dan Sulawesi banyak mengonsumsi jagung, sedangkan di Jawa Barat sebagian masyarakat masih mengandalkan singkong. Inilah bukti bahwa swasembada dapat disesuaikan dengan karakter konsumsi lokal,” kata Herman.

Diversifikasi pangan diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan nilai ekonomi hasil pertanian.

Menuju Surplus Pangan Nasional

Herman optimistis bahwa, melalui program prioritas pangan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tidak hanya mampu mencapai swasembada, tetapi juga menuju surplus pangan yang dapat menjadi sumber ekspor bagi negara lain. “Kami memberikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo dalam menjadikan pangan sebagai prioritas utama. Negara besar selalu menempatkan pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional,” tegasnya.

Herman menambahkan, ketersediaan benih unggul menjadi faktor penting dalam meningkatkan produksi pertanian. Pemerintah diharapkan terus memastikan ketersediaannya secara merata agar petani dapat meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan mereka. “Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperkuat program pangan nasional, termasuk pembentukan kawasan pangan baru sebagai bagian dari upaya mencapai kemandirian dan swasembada pangan,” tutup Herman Khaeron yang juga Sekjen DPP Partai Demokrat. (Red).

Continue Reading

Ekonomi

Amankan Program Prioritas: BGN Perkuat Sinergi Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menegaskan komitmen kerja sama strategis mereka untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan efektif, aman, dan akuntabel. Penegasan ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergi Penguatan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis, yang bertujuan memitigasi berbagai tantangan implementasi di lapangan.

Program MBG merupakan inisiatif strategis yang menempati posisi sentral dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 dan mendukung pencapaian empat poin penting Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, kompleksitas program—mulai dari tata kelola, distribusi, kasus keracunan makanan, hingga potensi pelanggaran hukum—menuntut adanya pengawasan dan intelijen yang terpadu.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola (Sistakol) BGN, Tigor Pangaribuan, menekankan bahwa kerja sama ini adalah jaminan Pemerintah terhadap integritas program.

“MBG adalah program multi-sektor yang membutuhkan dukungan keamanan dan intelijen. Dengan kerja sama ini, BGN kini berpasangan dengan BIN untuk membentuk barisan pertahanan yang solid,” ujar Deputi BGN yang akrab disapa Bang Tigor.

BGN memiliki peran utama dalam realisasi MBG sebagai salah satu Program Utama milik Pemerintah. Namun peran tersebut perlu mendapat dukungan dari berbagai elemen, termasuk dari BIN sebagai pengawal kebijakan pemerintah.

“BGN sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk menyelesaikan berbagai masalah MBG. Namun berbagai masalah masih tetap muncul, sehingga BGN membutuhkan peran BIN sebagai garda terdepan mengawal kelancaran Program MBG,” terangnya.

Sebagai langkah konkret, BGN dan BIN sepakat membentuk kerja sama berbentuk Integrasi Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, untuk mengoptimalkan koordinasi intelijen dan pengawasan. Sinergi ini mencerminkan wajah baru kolaborasi intelijen di era pembangunan, menjamin program MBG terlaksana secara aman dan berkelanjutan.

Continue Reading

Ekonomi

Raih Mandaya Award 2025 Bukti Nyata Komitmen Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program “ Setetes Harapan Dari Tirta Kahuripan”

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Selasa 21 Oktober 2025 Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor kembali menorehkan prestasi gemilang tingkat nasional dengan meraih penghargaan Mandaya Award 2025 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sebanyak 798 peserta memperebutkan 5 posisi juara dengan 10 kategori dan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berhasil mendapatkan Juara Harapan 1 di kategori CSR BUMD/Swasta.

Penghargaan prestisius ini diberikan secara langsung oleh Dr. (HC). Drs A. Muhaimin Iskandar, M.Si., selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada Tedi Kurniawan selaku Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan atas dedikasi dan kontribusi luar biasa dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mandaya Award sendiri merupakan apresiasi tertinggi dari Pemerintah Indonesia bagi stakeholder yang aktif menciptakan perubahan nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kemandirian masyarakat.

Program CSR “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan” berhasil meraih penghargaan atas inisiatif menghadirkan akses air bersih dan memberdayakan masyarakat Kabupaten Bogor. Program ini dilatarbelakangi oleh kondisi ironis di mana di balik limpahan air sebagai Kota Hujan masih banyak wilayah yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari karena keterbatasan infrastruktur dan ekonomi.

Melalui program “Setetes Harapan”, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan bergerak untuk mengalirkan kehidupan dan harapan baru bagi masyarakat di pelosok Kabupaten Bogor. Program ini memiliki tujuan utama yakni memastikan masyarakat memiliki akses air bersih yang layak dan berkelanjutan serta membangun dan memperbaiki sarana publik khususnya di wilayah pascabencana.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Tedi Kurniawan, menyatakan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini.

“Alhamdulillah, Penghargaan Mandaya Award 2025 ini adalah bukti pengakuan dari Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, atas konsistensi dan integritas kami dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi validasi bahwa program CSR kami, “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan”, telah berdampak nyata dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Bogor. Kami hadir bukan hanya untuk menyalurkan air, tetapi juga untuk mengalirkan kehidupan dan harapan baru. Penghargaan ini memicu semangat kami untuk terus berinovasi, memperluas cakupan pelayanan dan memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder demi mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri dan sejahtera, sejalan dengan visi Mandaya Award dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Karena kami percaya, keberlanjutan bukan hanya tentang menjaga air tetap mengalir, tetapi juga menjaga harapan tetap hidup.” Papar Tedi Kurniawan.

Lebih lanjut, Program “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan” ini berfokus pada lima inovasi utama:

• Program berkelanjutan dalam menghadirkan akses air bersih dan pemberdayaan masyarakat
• Penerapan infrastruktur adaptif dengan pemanfaatan pipa air bersih jenis HDPE dan teknologi ramah lingkungan untuk menjamin ketahanan fasilitas.
• Upaya penyediaan air bersih dalam mendukung kesehatan masyarakat.
• Pelibatan aktif masyarakat sebagai tenaga kerja lokal, membuka peluang usaha, dan menumbuhkan kemandirian ekonomi.
• Kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, komunitas lingkungan, serta warga setempat demi keberlanjutan ekosistem air bersih di Kabupaten Bogor.
Dan dampak nyata dari program “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan” sangat signifikan. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 98 ribu jiwa penerima manfaat langsung dan hampir 600 ribu penerima tidak langsung yang merasakan manfaat dari program ini. Selain itu, program ini juga telah menyerap kurang lebih 1.000 tenaga kerja lokal, menciptakan peluang usaha baru, dan menghasilkan lebih dari 40 tenaga kerja berkelanjutan.

Program ini telah berhasil direplikasi di beberapa wilayah pelosok Kabupaten Bogor seperti Desa Cisarua Kecamatan Nanggung, Kampung Cikuda Parung Panjang, Desa Sukaluyu Tamansari dan Desa Malasari Kecamatan Nanggung bahkan menginspirasi daerah lain di Indonesia, seperti Payakumbuh di Sumatera Barat, Karo di Sumatera Utara dan beberapa wilayah di Provinsi Banten…..Ron

Continue Reading
Advertisement

Trending