JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, memberikan nilai 99,9 terhadap Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Iwan menilai pidato Prabowo tidak sekadar mengedepankan retorika, tetapi juga menyajikan sejumlah capaian pemerintahan selama 21 bulan yang disertai angka, target, serta arah kebijakan yang dapat diukur.

“Saya memberikan nilai 99,9. Ini bukan karena pidatonya bagus secara retorika saja, tetapi karena Presiden mampu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mulai menghasilkan angka-angka yang terukur. Ada output, ada outcome, dan ada arah yang jelas,” ujar Iwan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut Iwan, pidato tersebut juga dapat dipandang sebagai bentuk penyampaian capaian politik pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah dinilai berupaya menunjukkan hasil dari berbagai program yang telah berjalan sekaligus target yang ingin dicapai.

Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan sejumlah capaian selama 21 bulan pemerintahannya. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pendidikan melalui pengembangan program Sekolah Rakyat.

Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat 93 Sekolah Rakyat permanen, 81 Sekolah Rakyat rintisan tetap, dan delapan rintisan baru. Program tersebut telah menjangkau sekitar 43.344 siswa serta melibatkan sekitar 5.398 tenaga pendidik.

Pemerintah juga melakukan revitalisasi sekolah. Sekitar 16.167 sekolah telah direvitalisasi dan 288.865 papan interaktif telah didistribusikan untuk mendukung transformasi pembelajaran. Pemerintah menargetkan sekitar 71.590 sekolah direvitalisasi sepanjang 2026.

MBG Jangkau 56,9 Juta Penerima

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi salah satu capaian utama yang disampaikan Prabowo.

Data pemerintah mencatat sekitar 56,9 juta penerima manfaat, dengan dukungan 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi serta sekitar 1,3 juta tenaga kerja.

Di sektor ketahanan pangan, pemerintah menyampaikan proyeksi surplus beras sekitar 3.665.324 ton dan jagung sekitar 1.562.695 ton. Daging ayam dan telur juga diproyeksikan mengalami surplus.

Pemerintah juga menetapkan kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen untuk mendukung sektor pertanian.

KDMP, B50 hingga Penataan BUMN

Penguatan ekonomi masyarakat desa dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Sekitar 3.300 gerai disebut telah beroperasi optimal dan 20.654 gerai telah selesai dibangun. Pemerintah menargetkan sekitar 30 ribu gerai beroperasi optimal pada 2026, menuju target nasional 80 ribu KDMP.

Di sektor energi, pemerintah mendorong implementasi B50 yang diproyeksikan menghasilkan nilai tambah industri sawit sekitar Rp23,49 triliun.

Program tersebut juga berkaitan dengan sekitar 2,1 juta tenaga kerja, berpotensi menghemat devisa hingga Rp170 triliun, serta menurunkan emisi sekitar 44,46 juta ton CO₂.

Sementara di sektor BUMN, pemerintah mendorong penyederhanaan jumlah perusahaan negara dari lebih dari 1.000 entitas menjadi sekitar 200-300 BUMN. Kebijakan tersebut diproyeksikan menghasilkan efisiensi sekitar Rp50 triliun.

Investasi Tembus Rp1.010 Triliun

Dari sisi investasi, realisasi investasi sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp1.931 triliun.

Pada Januari hingga Juni 2026, realisasi investasi kembali mencapai sekitar Rp1.010 triliun dan disebut turut menciptakan jutaan lapangan kerja.

Prabowo menegaskan berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan, kerja keras, serta orientasi kebijakan kepada kepentingan rakyat.

“Dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras, dengan hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan gotong royong seluruh unsur bangsa,” kata Prabowo.

Lampung, Sentana – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung resmi memperkenalkan Program PINTAR (Pembimbingan Integratif, Transformatif, Adaptif, dan Responsif) sebagai inovasi pembimbingan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kemandirian Klien Pemasyarakatan.

Program PINTAR diperkenalkan pada Kamis, 13 Agustus 2026, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, bersamaan dengan rangkaian kegiatan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui penandatanganan MoU dan PKS dengan sejumlah mitra.

PINTAR merupakan gagasan Mujiarto, Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Lampung, yang dikembangkan untuk mentransformasi pola pembimbingan agar tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga membantu Klien Pemasyarakatan memperoleh keterampilan, akses pekerjaan atau usaha, serta kemandirian setelah kembali ke masyarakat.

“Kita ingin memberikan kesempatan kedua kepada Klien Pemasyarakatan. Kesempatan untuk belajar, meningkatkan keterampilan, mendapatkan pekerjaan, membangun usaha, dan menjadi pribadi yang produktif serta mandiri,” ujar Mujiarto.

Implementasi PINTAR dilakukan melalui tahapan identifikasi dan seleksi, asesmen dan perencanaan, pembimbingan serta pelatihan, penempatan kerja atau usaha, monitoring dan pendampingan, hingga evaluasi.

Dalam pelaksanaannya, PINTAR juga mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dunia usaha dan dunia industri, serta stakeholder lainnya.

Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan PKS antara Bapas se-Wilayah Lampung dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung pada 11 Agustus 2026, yang diarahkan untuk memperluas akses pelatihan, peningkatan kompetensi, serta peluang kerja dan usaha bagi Klien Pemasyarakatan.

Program PINTAR akan diterapkan pada Bapas Kelas I Bandar Lampung, Bapas Kelas II Metro, Bapas Kelas II Pringsewu, dan Bapas Kelas II Kotabumi.

Melalui PINTAR, Kanwil Ditjenpas Lampung mendorong agar pembimbingan mampu menghasilkan perubahan nyata, sehingga Klien Pemasyarakatan tidak hanya kembali ke masyarakat, tetapi juga mampu mandiri, produktif, dan berkontribusi secara positif.

Semangat tersebut dirangkum dalam tagline:

“Membimbing dengan Hati, Mengubah Masa Depan, Mewujudkan Kemandirian untuk Reintegrasi yang Bermakna.”

PINTAR untuk Klien Produktif.

Jakarta, Hariansentana.com.- Gubernur DKI Jakarta, Dr.H. Pramono Anung didampingi Hendra Hidayat Walikota administrasi Jakarta Utara dan anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi D meninjau progres pengerjaan normalisasi Kali Cakung Lama di Jl. Gading Griya Lestari, kelurahan Sukapura, kecamatan Cilincing, kota administrasi Jakarta Utara, Kamis (13/8). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penanganan banjir di kawasan Jakarta Utara berjalan sesuai target.

Pramono pun menargetkan penetapan lokasi untuk pembebasan lahan di kawasan Kampung Begog, yang menjadi persoalan utama aliran air, bisa segera ditandatangani pada bulan depan.

“Untuk Cakung Lama yang ada ini, mudah-mudahan bulan depan di ujung namanya Kampung Begog yang menjadi bottleneck utama sebelum ke muara, itu penloknya (penetapan lokasi) bisa segera saya tanda tangani,” ujar Pramono.

Seluruh pengerjaan proyek normalisasi di Kali Cakung Lama ini ditargetkan rampung pada 2028, sehingga diperkirakan bisa mengurangi 20 persen risiko luapan dan genangan air secara signifikan, terutama di Kecamatan Kelapa Gading dan Kecamatan Cilincing.

“Diharapkan bisa mengurangi 20 persen dari banjir yang ada di area ini,” kata dia.

Proyek normalisasi yang dikerjakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak hanya dilakukan di Kali Cakung Lama, namun juga di Kali Ciliwung dan Kali Krukut. Gubernur pun berpesan agar pengerjaan berbagai proyek normalisasi ini tidak melibatkan perantara atau middleman.

Untuk mempermudah proses pembebasan lahan, Dinas Sumber Daya Air juga akan membuka posko untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat.

“Alhamdulillah dengan cara itu, terutama di Ciliwung, betul-betul tidak ada dampak yang kemudian sampai naik ke permukaan yang seperti dulu-dulu,” ucapnya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum menjelaskan, total panjang Kali Cakung Lama diketahui mencapai sekitar 12 kilometer. Sementara pengerjaan normalisasi hingga Maret 2027 dilakukan di sepanjang 2,6 kilometer.

“Untuk kegiatan sampai dengan Maret 2027 panjangnya kurang lebih 2,6 kilo satu sisi, jadi kalau dua sisi menjadi 5,2 kilo. Saat ini baru terselesaikan kurang lebih satu kilo, jadi kami targetkan di Maret 2027, 2,6 kilo sudah diselesaikan,” jelasnya.

Sementara hingga 2028, total panjang konstruksi yang akan dibangun oleh Dinas SDA yakni sekitar 5 kilometer yang terdiri dari 2,6 km dari zona satu hingga zona tiga dan 3 km di kawasan Kampung Begog.

“Perencanaan dari total Kali Cakung Lama ini adalah seperti yang kita tahu untuk mengatasi banjir di kawasan Kelapa Gading,” kata Ika.

Perlu diketahui, kondisi Kali Cakung Lama sebelumnya mengalami pendangkalan, penyempitan, serta permasalahan pada bantaran, sehingga menyebabkan tersumbatnya aliran air. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan luapan dan genangan pada kawasan sekitar, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi.

Penanganan Kali Cakung Lama bertujuan meningkatkan kapasitas dan kelancaran pengaliran air, mengurangi risiko luapan dan genangan, serta mempercepat waktu surut genangan pada catchment area yang meliputi kawasan Cilincing dan Kelapa Gading.

Sedangkan pembangunan tanggul pada segmen Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Sukapura merupakan bagian dari penataan dan peningkatan kapasitas Kali Cakung Lama untuk mendukung pengendalian genangan di kawasan sekitarnya. (Sutarno)