Connect with us

Ekonomi

Hari Pelaut Sedunia 2022, Momentum Tepat Lahirnya UU Pelaut

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Peringatan Hari Pelaut Sedunia atau ‘Day of the Seafarer’ yang jatuh pada tanggal 25 Juni 2022 dapat dijadikan sebagai momentum kebangkitan dunia kepelautan di Indonesia. Terutama setelah dua tahun para pelaut harus berjuang agar tetap survive dari cengkeraman pandemi Covid 19.

Demikian dikatakan Pengamat Maritim dan Pendiri Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI)  Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa saat menjadi pembicara dalam kegiataan yang dilaksanakan Komunitas Pelaut Senior Indonesia di Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Menurutnya, pandemi tidak menyurutkan semangat para pelaut untuk menjadi ujung tombak dalam memastikan distribusi logistik dapat menjangkau seluruh pelosok kepulauan Indonesia bahkan seluruh dunia.

“Indonesia  sebagai salah satu anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori C, dan juga sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah pelaut terbesar di dunia. Maka sudah seharusnya kita sebagai bangsa menghargai dan menghormati jasa para pelaut khususnya para pelaut Indonesia,” katanya.

Disebutkan, dalam mendukung perekonomian Indonesia khususnya, tak dapat dipungkiri pelaut adalah pekerja kunci (key workers) yang memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian Bangsa Indonesia. Tanpa Adanya Kapal dan Pelaut, maka sulit bagi Bangsa Indonesia berdaulat secara utuh.

“Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia terdiri dari 17.499 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote,” ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi (km2), dengan 5.80 km2 adalah lautan atau 67 persen wilayah Indonesia adalah perairan. Hal tersebut membuktikan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, yang memiliki potensi akan kekayaan hasil lautnya.

Secara keseluruhan, lanjut dia, Indonesia memiliki Potensi sebesar Rp 1.700 triliun hanya dari sumberdaya maritimnya saja jika bisa dikelola secara maksimal. Namun patut disayangkan, bahkan sampai tahun 2020 (sebelum covid) pun, kita hanya mampu mengelola 10%nya saja dimana itupun Sebagian besar masih dalam bentuk barang mentah.

“Karena itu tidak mengherankan bila banyak kapal penangkap ikan asing yang membuat kacau wilayah maritim Indonesia, mencoba mengambil ikan tanpa izin. Bahkan ada juga penjaga pantai dan kapal militer dari negara lain terutama yang menjadi sorotan adalah negara China yang ikut masuk ke perairan ZEE Indonesia,” jelas Capt. Hakeng.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sepanjang tahun 2021, KKP telah menangkap 140 kapal, terdiri dari 92 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 48 kapal ikan asing yang mencuri ikan. Kapal ikan asing yang ditangkap terdiri dari 17 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina dan 25 kapal berbendera Vietnam.

 

Ganggu Stabilitas Negara

Dari gambaran tersebut kehadiran kapal asing jelas dapat mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara. Karena itu pihak pemerintah Indonesia harus mampu menjaga wilayah maritimnya. Misalnya dengan memaksimalkan peran dan kehadiran para pelaut dan nelayan Indonesia,

“Dengan melibatkan para pelaut dan nelayan Indonesia maka secara tidak langsung mereka akan menjadi penjaga kedaulatan negara Indonesia di area operasional kapal-kapalnya. Di sini sebetulnya esensi Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen kedua, yaitu sistem hankamrata yang dapat diterapkan pula di dunia Maritim,” papar Capt. Hakeng.

Pelaut memainkan peranan vital dalam dunia pelayaran sejak dahulu, saat kini hingga masa depan. Mengutip data dari Kementerian Perhubungan per tanggal 8 Februari 2021, saat ini terdapat hampir 1,2 juta pelaut Indonesia. Jika gaji para pelaut Indonesia di luar negeri berkisar antara 10.5 juta maka Indonesia memiliki potensi devisa sebesar 151 Triliun rupiah hanya dari para Pelaut saja.

“Perang Rusia – Ukraina yang masih terjadi sampai saat ini membuka mata dunia tentang betapa pentingnya melakukan pencampuran kru atau awak kapal (mix crew),” ujarnya.

“Sebab banyak anak buah kapal (ABK) berkebangsaan Rusia dan Ukraina yang diturunkan dari kapal-kapal berbendera Eropa, sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan tenaga kerja pelaut dan operasional kapal menjadi terganggu,” sambungnya.

Kondisi tersebut, kata dia, mengakibatkan saat ini pelaut-pelaut indonesia dicari untuk dapat mengisi posisi-posisi yang ditinggalkan. Tentunya hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Para Pelaut Indonesia jika dapat dimanfaatkan.

“Melihat peran strategis pelaut seperti yang telah dijabarkan,  maka di momen Hari Pelaut Dunia tahun 2022, Saya memandang sudah saatnya Pemerintah dapat meningkatkan perlindungan bagi Profesi Pelaut Indonesia dimanapun mereka bekerja,” tukasnya.

Pasalnya, kata dia, hingga saat ini profesi pelaut masih membutuhkan instrumen peraturan pendukung lain guna melindungi profesi yang dijalankan. Memang kehadiran UU. N0. 18 tahun 2017, dan diikuti PP No. 22 tahun 2022 terkait ‘Pekerja Migran’ dapat dilihat sebagai bentuk perhatian dari Pemerintah terkait problematik yang dialami oleh Pelaut sebagai Pekerja Migran saat berada di luar negeri yang patut mendapat apresiasi.

“Tapi jika kita melihat bahwa sebelumnya sudah ada : UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, UU No. 15 tahun 2016 tentang Pengesahan Marine Labour Convention, PP No. 7 tahun 2000 tentang kepelautan dan PM KKP No. 42 tahun 2016 tentang perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan,” jelasnya.

“Jadi sebetulnya yang lebih dibutuhkan oleh Pelaut Indonesia adalah sebuah undang-undang yang mampu merajut semua peraturan tersebut, karenanya saya mendorong Pemerintah guna merangkumnya menjadi satu undang-undang saja yaitu UU Pelaut,” pungkas Capt. Hakeng yang juga menjabat Sekretaris Jenderal di Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Maritim Indonesia (FORKAMI).(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Jelang Idul Fitri 2024, PLN Tambah SPKLU di Jalur Mudik

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Sambut mudik Idul Fitri 2024, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya tambah 2 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Rest Area Tol Ulujami-Serpong Kilometer 7. Kehadiran SPKLU menjadi sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan energi listrik para pemudik yang menggunakan mobil listrik.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran lakukan inspeksi langsung ke Rest Area Tol Ulujami-Serpong Km.7 untuk memastikan SPKLU telah siap digunakan oleh masyarakat. Kedua SPKLU ini menambah jumlah SPKLU dan titik lokasi pengisian di wilayah kerja PLN UID Jakarta Raya.

“Sebelumnya ada 82 charger di 51 lokasi. Dengan adanya penambahan ini, sekarang ada 84 charger di 52 lokasi,” jelas Lasiran.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran mengatakan PLN menambah jumlah SPKLU ini untuk memudahkan masyarakat yang tengah gencar menggunakan mobil listrik. Adanya SPKLU dapat menambah keyakinan masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar BBM menjadi listrik.

Jelang arus mudik lebaran ini, Lasiran juga menghimbau para pemudik untuk berhati-hati dalam perjalanan. Pastikan kondisi fisik dalam keadaan yang sehat untuk berkendara. Khusus untuk pemudik dengan kendaraan listrik, perlu diperhatikan juga kapasitas baterai kendaraan listrik.

“Pastikan sudah terisi penuh sebelum berangkat. Jika baterai mulai menipis, mau mengisi daya baterai, bisa cek lokasi-lokasi SPKLU terdekat melalui aplikasi PLN Mobile,” tambah Lasiran.

PLN UID Jakarta Raya juga telah meningkatkan kapasitas charger SPKLU di Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 6 dari sebelumnya kapasitas pengisian daya 25 kilowatt (kw) menjadi Ultra Fast Charging (UFC) dengan kapasitas pengisian daya 200 kilowatt (kw). Dengan charger jenis UFC ini pemilik mobil listrik dapat melakukan pengisian daya lebih cepat sehingga tidak khawatir adanya penumpukan di lokasi SPKLU.

“Penambahan SPKLU di wilayah Jakarta Raya juga dilakukan PLN untuk mendorong percepatan infrastruktur kendaraan listrik menuju transisi energi, sehingga kita bersama-sama bisa mewujudkan Indonesia net zero emission 2060,” tutup Lasiran.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Jaga Pasokan Energi, Pertamina Siagakan Satgas RAFI 2024

Published

on

By

Jakarta. Hariansentana.com – PT Pertamina (Persero) kembali mengaktifkan Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI) 2024. Satgas RAFI 2024 bertugas mulai hari ini, 25 Maret hingga 21 April 2024.

Kick off Satgas RAFI 2024 dilakukan secara daring oleh Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina Alfian Nasution, bersama jajaran Direksi Subholding Pertamina, Senin 25 Maret 2024.

Dalam arahannya, Alfian mengimbau seluruh jajaran di Pertamina agar memastikan kesiapan pelaksanaan dari mulai kehandalan personel  hingga sarana dan fasilitas Pertamina.

“Saya yakin dengan pengalaman Pertamina,  kesiapan dan keseriusan, kita bisa menjalankan Satgas RAFI 2024 lebih baik dari sebelumnya,” ungkap Alfian.

Ia menambahkan, Satgas RAFI bertugas untuk mengendalikan dan memantau penyaluran BBM, LPG, serta energi lainnya. Sehingga, Pertamina memastikan pasokan dan distribusi energi untuk masyarakat selama masa Ramadan dan Idulfitri berjalan aman dan lancar.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Satgas RAFI berjalan di semua lini bisnis Pertamina Group, mulai dari hulu, pengolahan, hingga transportasi dan distribusi ke masyarakat. 

“Kami berkomitmen menjaga kenyamanan masyarakat, terutama yang memanfaatkan masa Ramadan dan Idulfitri sebagai momen berkumpul keluarga dan sahabat, perjalanan mudik, hingga berlibur,” pungkasnya.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Jelang Idulfitri 2024, Nicke: Pertamina Siap Pasok BBM dan LPG

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan kesiapan Pertamina khususnya dalam penyediaan pasokan BBM dan LPG jelang Idulfitri 1445 H.

Hal tersebut disampaikan saat pernyataan pers bersama usai menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral operasi ketupat 2024 yang diselenggarakan oleh Mabes Polri di Jakarta, 25 Maret 2024.

“Pertamina menyiapkan stok dan pasokan BBM dan LPG lebih dari cukup, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan pasokan BBM dan LPG. Pertamina melakukan penambahan stok untuk setiap jenis produknya,” kata Nicke.

Pertamina juga terus mengoptimalkan penggunaan digitalisasi dengan memonitor secara realtime dan online melalui Pertamina Integrated Enterprise Digital Command Center (PIEDCC) untuk memantau distribusi dan pasokan BBM dan LPG.

“Kami manfaatkan digitalisasi, kami monitor secara realtime sehingga kami bisa memantau distribusi pasokan dan ketika ada hal yang urgent kami bisa tindaklanjuti dengan cepat,” kata Nicke.

Dalam kesempatan tersebut, Nicke juga mengimbau masyarakat dapat menggunakan transaksi nontunai atau cashless dalam membeli BBM untuk menghindari antrian.

“Masyarakat juga bisa menghubungi call center 135 untuk informasi mengenai BBM dan LPG,” tambah Nicke.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta sejumlah kepala lembaga negara lainnya.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending