JAKARTA, SENTANA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Matindas J. Rumambi, menyampaikan keprihatinannya atas gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Palu dan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah.

Meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memastikan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, Matindas mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Masyarakat Sulawesi Tengah saya minta tetap waspada terhadap gempa susulan dan mengikuti seluruh arahan resmi yang disampaikan oleh BMKG, BPBD, pemerintah daerah, maupun aparat terkait. Jangan mudah percaya pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ujar Matindas J. Rumambi.

Sebagai daerah yang memiliki sejarah kebencanaan yang besar, menurutnya, setiap kejadian gempa harus direspons secara cepat, terukur, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Matindas meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat, khususnya melakukan pendataan dan penelusuran secara menyeluruh terhadap dampak yang ditimbulkan.

“Saya meminta BPBD bersama Pemda segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi warga, mengidentifikasi potensi korban, memetakan kerusakan rumah, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, sekolah, serta infrastruktur vital lainnya.” tegasnya.

Matindas juga meminta agar proses evakuasi segera dilakukan apabila ditemukan masyarakat yang terdampak, terutama kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tinggal di bangunan yang mengalami kerusakan struktural.

Lebih lanjut, Matindas menekankan pentingnya kesiapan bantuan logistik agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi apabila situasi berkembang.

“Kami meminta pemerintah melakukan asesmen cepat untuk menentukan skala kebutuhan dan memastikan intervensi bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.” Ujar anggota fraksi DPR RI Dapil Sulteng itu.

Menurutnya, momentum ini juga harus menjadi pengingat penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk terus memperkuat kesiapsiagaan prabencana di Sulawesi Tengah yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan seismik tinggi.

Matindas meminta Penguatan sistem peringatan dini, kesiapan jalur evakuasi, simulasi kebencanaan yang rutin, edukasi masyarakat, dan ketersediaan logistik kebencanaan harus menjadi prioritas berkelanjutan, bukan hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah harus hadir dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi agar masyarakat merasa terlindungi dan dapat segera kembali beraktivitas dengan aman.” Tegasnya.

Jakarta, Hariansentana.com.– Seorang pedagang kaki lima yang berjualan nasi Campur yang untungnya Hanya 200 ribu kotor di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, bernama Subawi menjadi tergugat dalam perkara perdata yang kini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Berdasarkan dokumen relaas panggilan sidang yang diterima, perkara tersebut terdaftar dengan nomor 247/Pdt.G/2026/PN Jkt.Utr.

Dalam perkara itu, penggugat tercatat atas nama Dr. C.M. Firdaus Oiwobo, S.H., S.HI., M.H. Sementara pihak tergugat yakni Subawi dan istrinya Nasiyem.

Gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan wanprestasi atas Surat Perjanjian Jasa Hukum (SPJH) Nomor 636/PJH-MFO/X/2024.

Subawi yang sehari-hari diketahui sebagai pedagang kaki lima di pinggir jalan dengan jual nasi Campur mengaku terkejut saat menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Berdasarkan data perkara yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Utara, penggugat meminta majelis hakim mengabulkan gugatan serta menghukum para tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp50 miliar.

Di tengah proses gugatan perdata tersebut, Saudara Subawi kemudian melaporkan dugaan pemalsuan dokumen SPJH ke Polda Metro Jaya. Laporan itu tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STTLP/B/3650/V/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Subawi didampingi Erwin SH.Pengacara LBH mengaku pada Hariansentana.com merasa tidak pernah menandatangani dokumen SPJH yang dijadikan dasar gugatan tersebut.

“Saya dan istri merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, sehingga memilih menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian,” ujar Subawi.Rabu(17/6/2026) Siang di PN.Jakarta Utara.

Saat ini perkara perdata masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sementara laporan pidana terkait dugaan pemalsuan masih dalam tahap penyelidikan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya.(Sutarno)

KEDIRI, SENTANA – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf, menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai salah satu tokoh yang memiliki peluang besar untuk menjadi Ketua Umum PBNU pada periode mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul usai mengikuti apel kesiapan di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, yang akan menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU tahun 2026, Selasa (16/6).

Menurut Gus Ipul, peluang Prof Nasaruddin Umar tidak lepas dari rekam jejaknya di struktur PBNU. Ia menilai, secara historis, sejumlah Ketua Umum PBNU dalam beberapa dekade terakhir memiliki pengalaman sebagai Katib Aam sebelum terpilih memimpin organisasi.

“Beliau salah satu yang berpotensi. Kalau kita lihat sejak zaman Gus Dur, paling tidak 40 tahun terakhir ini, tiga Ketua Umum PBNU sebelumnya pernah menjadi Katib Aam,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, Abdurrahman Wahid, Said Aqil Siroj, hingga Yahya Cholil Staquf pernah menduduki posisi Katib Aam sebelum dipercaya menjadi Ketua Umum PBNU.

“Gus Dur sebelum Ketua Umum pernah jadi Katib Aam. Kemudian Kiai Said sebelum Ketua Umum juga pernah jadi Katib Aam. Terakhir Gus Yahya juga pernah jadi Katib Aam. Nah Prof Nasaruddin Umar ini juga pernah jadi Katib Aam,” ujarnya.

Selain posisi Katib Aam, Gus Ipul menyebut sejumlah jalur kepemimpinan lain yang secara historis juga kerap melahirkan Ketua Umum PBNU. Ia mencontohkan Idham Chalid yang sebelumnya menjabat Sekjen PBNU, serta Hasyim Muzadi yang pernah memimpin PWNU Jawa Timur.

“Kalau kita lihat statistik, yang pernah jadi Sekjen itu ada potensi. Yang pernah jadi Ketua PWNU Jawa Timur juga berpotensi. Yang pernah jadi Katib Aam juga berpotensi,” katanya.

Meski demikian, Gus Ipul menegaskan dirinya tidak memiliki niat untuk maju dalam bursa Ketua Umum PBNU. Ia memastikan tidak akan mencalonkan diri maupun menerima pencalonan dari pihak lain.

“Saya Sekjen, tapi saya sudah menyatakan dengan jelas, saya tidak mencalonkan diri dan tidak mau dicalonkan. Dua-duanya, tidak mau mencalonkan diri dan tidak mau dicalonkan,” tegasnya.

Terkait dinamika menjelang Muktamar NU, Gus Ipul mengakui nama Prof Nasaruddin Umar mulai banyak dibicarakan oleh kalangan pengurus di daerah. Namun, ia menegaskan seluruh proses penentuan Ketua Umum PBNU tetap akan mengikuti mekanisme organisasi yang berlaku.

“Waktu saya keliling ke beberapa daerah, Prof Nasar memang disebut-sebut. Tapi selebihnya nanti tergantung Muktamar,” ujarnya.

Pernyataan tersebut semakin menguatkan posisi Prof Nasaruddin Umar sebagai salah satu figur yang mulai diperhitungkan dalam bursa calon Ketua Umum PBNU menjelang pelaksanaan Muktamar NU mendatang.