Daerah
Gelar Halal Bihalal Lintas Tokoh, Fathan Subchi Ajak Diaspora Terus Berkontribusi Bagi Daerahnya.
SAMBUTAN-Ketua Umum Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN), yang juga Anggota VI BPK RI, Drs. HM. Fathan Subchi, S Ag, M. Ap, saat memberikan sambutan di HBH PDBN 2025. (Foto Humas).
JAKARTA, HARIANSENTANA.COM –– Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN) menggelar Halal Bihalal 1446 H / 2025 Masehi dengan mengusung Tema “Dalam Kebahagiaan Halal Bihalal 1446 H / 2025 M, Kita Kuatkan Keguyuban Demak Demi Nusa”, bertempat di Resto Gudang Udang Cibubur, Depok, Minggu (20/4/25).
Acara dibuka dengan Do’a oleh Ustad Akhmad Sugiarto, dilanjut sambutan Ketua Umum dan para tokoh.
Acara di hadiri Sesepuh & Senior Pengurus DPP PDBN, Pengurus PDBN Jabodetabek, Perwakilan Kalimantan, Kepulauan Riau, Jateng, Jabar, Banten, Noor Salim, Wakil Ketua PGSI Jateng dan para tamu Undangan.
Dalam sambutannya, Ketua Umum PDBN, Fathan Subchi menuturkan, Paguyuban Demak Bintoro Nusantara bagian dari salah satu forum silaturahmi atau forum kerja sama yang kita harapkan menjadi penguat dengan Pemkab Demak.
“Bekerja saling kolaborasi menghasilkan satu rumusan dan kerja konkret bisa kita lihat. Tidak usah menghiraukan yang tidak penting,” jelasnya.
Pria yang juga Anggota VI BPK RI mengatakan, mari berkomitmen dan berkontribusi memajukan Kota Demak yang maju. Kami akan wakafkan diri dengan segala waktu tenaga energi dan semua yang ada untuk bagaimana Demak yang maju. “Dengan separuh waktu yang masih kita miliki, selesai aktifitas kerja, mari terus kita lakukan Khidmah & Kontribusikan bagi Kabupaten Demak, baik secara pribadi atau kolektif/berjama’ah, dengan kapasitas kekuatan energi kita masing-masing untuk kebaikan BAGI MASYARAKAT DEMAK, atas dasar KECINTA’AN BAGI SESAMA WARGA,” tandasnya.
Lanjutnya, terimakasih saya sampaikan kepada semua pihak, yang telah menyampaikan ucapan dan do’a, serta dukungan materi berupa sponsor door prize bagi ratusan peserta Halal Bihalal PDBN 2025.
“Atas nama pribadi dan Pengurus PDBN, saya mohon maaf lahir dan batin. Mari jadikan grup PDBN sebagai ajang silaturahmi bagi putra/putri kelahiran Demak. Bahwa terkadang ada silang pendapat adalah wajar, selama untuk kebaikan tanpa menimbulkan perpecahan,” pungkas Fathan, mantan anggota DPR RI Fraksi PKB 2 Periode ini.

FOTO BERSAMA-Ketua Umum Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN), yang juga Anggota VI BPK RI, Drs. HM. Fathan Subchi, S Ag, M. Ap, foto bersama Para Pengurus & tamu undangan usai acara HBH PDBN 2025. (Foto Humas).
Selanjutnya diisi Tauziah oleh Dr. KH. Ali Abdillah, mengutip landasan Al-Qur’an terkait dengan Diaspora, yaitu surat At’taubah 122, menjelaskan sebaiknya dalam satu komunitas ada kelompok orang-orang yang keluar dari kampung halamannya untuk belajar ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum dan sains di luar kota seperti di daerah kita seperti kuliah di pesantren, di berbagai pesantren bisa di Kajen, Lirboyo, Koso Magelang, Kuliah di Semarang, Jogja, Bandung, Surabaya, Jakarta dan lain-lainya.
Setelah mereka kuliah dan bekerja terus memiliki posisi, disitulah ada tugas bagi masyarakat yang sudah berdiaspora harus berkontribusi yang pertama untuk kampungnya, terus yang kedua untuk daerahnya yaitu Demak, kemudian yang ketiga yang untuk bangsa dan negaranya.
“Saya contohkan, beberapa waktu saya punya jadwal rutin pulang kampung untuk selapan sekali karena ini komitmen saya untuk meneruskan perjuangan orang tua dan bisa membantu tempat kelahiran saya. Sedangkan untuk kepentingan strategis Demak kedepan, bahwa Demak itu dulu menjadi pusat peradaban islam, sebagai Kesultanan islam pertama. Tentu ini perlu digali khasanah yang ada di dalamnya, seperti terkait dengan peninggalan peninggalan masa lalu, baik yang berupa manuskrip, maupun bukti bukti peninggalan arkeologi perlu diangkat kembali untuk mengingatkan memori kolektif bahwa dulu Demak itu menjadi pusat Kerajaan Islam menjadi pusat peradaban islam di nusantara,” tandas Ali yang juga Sekjen JATMAN.
Dicontohkannya bahwa, pada tahun 2017 saya pernah mengadakan seminar Internasional di Hotel Borobudur mengundang berbagai tokoh luar negeri dari Amerika, Rusia, China, Timur Tengah & bahkan dari Iran.
Setelah selesai acara, sebagai warga Demak, Saya langsung membuat program Citytour untuk melihat langsung jejak sejarah masalah lalu, di Perambahan, kemudian ke Demak langsung Sholat di Masjid Agung Demak, yang menjadi Imam dari Maroko.
“Ikhtiar kecil seperti ini, salah satu untuk memperkenalkan Demak sebagai pusat peradaban Islam masa lalu tentu harus dibarengi dengan langkah-langkah strategis, maka melalui Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN) ini bisa mendorong kepada Bupati, bagaimana membuat program-program yang strategis untuk mengenalkan Demak, baik secara Nasional maupun Internasional,” imbuhnya.
Nanti akan ada diskusi-diskusi maupun FGD terkait posisi Demak sebagai Manuskrip Arkeologis, yang bisa dibuat acara tahunan Demak agar kembali semakin dikenal oleh publik. Sebagai cucunya Mbah Sunan kalijaga, agak meri ketika teman-teman Kudus bisa melakukan kegiatan-kegiatan di Sunan Kudus, mereka hidup melakukan kajian-kajian itu, maka tidak kalah pentingnya kalau itu bisa menghidupkan kembali Demak itu sebagai pusat peradaban Islam. “Insya Allah kalau ada program-program terkait ini, saya siap untuk hikmah,” pungkasnya.
Acara ditutup dengan Do’a oleh KH. M. Solihin Jaelani, lanjut salam-salaman dan foto bersama. (Red).
Daerah
Kapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
WONOGIRI, SENTANA – Kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu kunci menjaga Wonogiri tetap aman dan damai. Di tengah beragam persoalan sosial dan derasnya arus informasi di media sosial, komunikasi antara kepolisian, tokoh agama dan masyarakat menjadi semakin penting.
Hal inilah yang dibangun Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H, saat bertemu dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Wonogiri di Lobby Polres Wonogiri, Kamis (19/11/2026).
Suasana pertemuan berlangsung dalam semangat kebersamaan. Kapolres mempersilakan para tokoh agama menyampaikan berbagai aspirasi, termasuk keresahan dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Deni menegaskan, kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga keamanan. Dukungan dan keterlibatan tokoh agama diperlukan untuk membangun suasana yang sejuk sekaligus mencegah persoalan kecil berkembang menjadi konflik.
“Saya ingin menampung aspirasi rekan-rekan agar bisa dicarikan solusi. Apa yang dibutuhkan FKUB ketika melaksanakan kegiatan, tentu akan kami bantu,” kata Deni.
Bahkan, sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas FKUB, Kapolres menawarkan ruangan di samping penjagaan Polres Wonogiri untuk digunakan sebagai kantor sementara. Dengan begitu, FKUB memiliki tempat untuk berkoordinasi dan menjalankan kegiatan bersama.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Kapolres adalah penggunaan media sosial. Menurutnya, informasi yang begitu cepat menyebar sering kali tidak diimbangi dengan kebiasaan memeriksa kebenarannya.
“Media sosial ini cukup berbahaya, terutama bagi kalangan anak muda. Informasi begitu cepat tersebar tanpa terlebih dahulu dipastikan benar atau tidaknya. Ini bisa memicu persoalan di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Selain persoalan media sosial, Kapolres juga menyinggung gangguan kamtibmas yang melibatkan kelompok perguruan silat. Selama menjabat di Wonogiri, tercatat sudah dua kali terjadi peristiwa terkait persoalan tersebut dan keduanya telah berhasil diungkap oleh kepolisian.
Di sisi lain, FKUB menyampaikan bahwa, kerukunan di Wonogiri harus terus dirawat melalui kebersamaan lintas agama. Meski masyarakat mayoritas beragama Islam, hubungan baik dengan umat agama lain menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan.

FKUB juga menyatakan komitmennya untuk membantu kepolisian menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat. Termasuk mengampanyekan penolakan terhadap minuman keras, perjudian, serta berbagai tindakan yang dapat mengganggu ketenteraman lingkungan.
FKUB bahkan menyatakan, kesiapan untuk ikut membantu apabila Polres Wonogiri membutuhkan dukungan dalam kegiatan pemeliharaan kamtibmas, khususnya melalui tokoh agama dan jaringan masyarakat di wilayah.
Perhatian terhadap provokasi di media sosial juga menjadi keprihatinan bersama. FKUB menilai, persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui komunikasi dapat berkembang menjadi konflik apabila masyarakat mudah terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya.
Pertemuan ini menjadi pengingat bahwa menjaga Wonogiri tetap damai membutuhkan kepedulian semua pihak. Kepolisian hadir menjaga keamanan, sementara tokoh agama turut merawat toleransi, menyampaikan pesan perdamaian dan mengajak masyarakat tidak mudah terpecah oleh perbedaan.
Sebab, kerukunan tidak cukup hanya dibicarakan, tetapi harus dijaga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. (Red).
Daerah
Kapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi
APEL-AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H, pimpin langsung Latihan Pemeliharaan Kemampuan Sispamkota dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan personel menghadapi potensi gangguan Kamtibmas. (Foto Hms Polres).
WONOGIRI, SENTANA – Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H, pimpin langsung Latihan Pemeliharaan Kemampuan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan personel menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya dalam pengamanan kegiatan unjuk rasa yang berpotensi berkembang menjadi tindakan anarkis.
Kegiatan dilaksanakan pada Rabu (18 November 2026), pukul 08.00 hingga 10.30 WIB, bertempat di halaman Mapolres Wonogiri, diikuti Wakapolres, para pejabat utama, perwira, serta seluruh personel yang terlibat dalam surat perintah latihan.
Latihan ini melibatkan berbagai unsur pengamanan, mulai dari tim negosiator, Dalmas awal, Dalmas lanjut, Raimas, hingga unsur pendukung lainnya. Kegiatan juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergitas TNI-Polri bersama pemerintah daerah serta instansi terkait.
Dalam arahannya, Kapolres Wonogiri AKBP Deni Septiawan menegaskan bahwa, latihan Sispamkota bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian penting dari upaya memastikan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi di lapangan.
“Setiap personel harus memahami tugas dan tanggung jawabnya, mampu bertindak cepat, tepat, profesional dan proporsional. Namun demikian, dalam setiap tindakan kepolisian, kita tetap harus mengedepankan pendekatan humanis, menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Kapolres.

Dalam simulasi tersebut diperagakan skenario pengamanan unjuk rasa terkait pro dan kontra rencana pendirian perkebunan kelapa sawit di Desa Wediombo oleh PT. Klopo Jowo. Skenario menggambarkan tahapan pengamanan mulai dari penggalangan dan deteksi dini, pengamanan titik kumpul massa, pengawalan perjalanan massa, hingga pengamanan lokasi penyampaian aspirasi.
Simulasi dilaksanakan melalui tiga tahapan eskalasi situasi, yaitu:
- Situasi Hijau: Personel mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis melalui komunikasi serta negosiasi dengan koordinator lapangan guna menampung dan memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat.
- Situasi Kuning: Ketika eskalasi meningkat, dilakukan penguatan formasi Dalmas dan penyampaian imbauan agar massa tetap tertib, tidak mudah terprovokasi, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
- Situasi Merah: Dalam skenario peningkatan gangguan keamanan, diperagakan langkah pengendalian massa secara bertahap dan terukur sesuai prosedur, termasuk penanganan pelaku provokasi, pemadaman api, penggunaan sarana pengendalian massa, serta pemberian pertolongan medis kepada korban yang mengalami luka.
Kapolres juga menekankan bahwa, penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai kebutuhan, proporsional dan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
Setelah seluruh rangkaian simulasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan apel konsolidasi untuk melakukan pengecekan personel, perlengkapan, kendaraan dinas, serta administrasi penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
Melalui latihan ini, Polres Wonogiri berharap seluruh personel semakin siap, solid, dan memiliki kesamaan pola tindak dalam menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas.
“Kami ingin memastikan bahwa Polri selalu siap hadir di tengah masyarakat, menjaga keamanan, memberikan perlindungan, serta mengawal setiap penyampaian aspirasi agar berlangsung aman, tertib dan damai. Karena keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Polisi Bersama Masyarakat,” tutup Kapolres.
Selama pelaksanaan kegiatan, seluruh rangkaian latihan berlangsung aman, tertib dan kondusif. (Red).
Daerah
Gebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
SULAWESI TENGGARA – Program Semua Mudah Dapat Kerja (Samudra) yang digagas Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), mulai menunjukkan perkembangan. Sejak diluncurkan pada 23 Oktober 2026, program tersebut telah menjaring 527 pencari kerja dan melibatkan 20 perusahaan hingga 9 November 2026.
Program ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperluas akses lapangan kerja dengan mempertemukan pencari kerja, perusahaan, dan lembaga pelatihan dalam satu ekosistem ketenagakerjaan. Sebagian besar perusahaan yang bergabung berasal dari sektor pertambangan dan industri pendukungnya.
Gubernur Andi Sumangerukka mengatakan, Samudra dirancang untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dan akses kesempatan kerja. Tidak hanya menyediakan informasi lowongan, program ini juga diarahkan untuk membantu pencari kerja meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha.
“Program Samudra menjadi jembatan antara pencari kerja, perusahaan dan lembaga pelatihan,” ujar ASR melalui Dinas Kominfo Sultra, Senin (16/11/2026).
Lulusan S1 Mendominasi Pendaftar
Data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Sultra menunjukkan, dari 527 pendaftar, sebanyak 266 orang atau 50,47 persen merupakan lulusan sarjana (S1). Berikutnya, lulusan SMA/MA sebanyak 174 orang atau 33,02 persen dan lulusan SMK sebanyak 45 orang atau 8,54 persen.
Berdasarkan kelompok usia, pendaftar didominasi masyarakat berusia 21–25 tahun sebanyak 231 orang atau 43,83 persen. Sementara kelompok usia 26–30 tahun mencapai 144 orang atau 27,32 persen.
Komposisi tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan akses pekerjaan bagi generasi muda dan kelompok usia produktif di Sulawesi Tenggara. Dominasi lulusan perguruan tinggi juga menjadi gambaran bahwa kebutuhan lapangan kerja tidak hanya menyasar lulusan sekolah menengah, tetapi juga tenaga kerja dengan pendidikan tinggi.
Kondisi ini menuntut adanya kesesuaian antara kualifikasi pencari kerja dan kebutuhan industri. Karena itu, Samudra tidak hanya diarahkan sebagai kanal informasi lowongan, tetapi juga menjadi penghubung antara kebutuhan perusahaan dan kompetensi tenaga kerja lokal.
Lowongan Kerja Diverifikasi
Untuk menjaga keakuratan informasi, Disnakertrans Sultra menerapkan proses pemeriksaan dan validasi terhadap setiap lowongan yang masuk sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.
Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Sultra, Nawira, mengatakan pihaknya juga melakukan konfirmasi ulang kepada perusahaan apabila masa berlaku informasi lowongan telah berakhir.
“Kalau ada informasi lowongan kerja yang sudah habis masa waktunya, kami hubungi kembali perusahaan. Apakah masih diperbarui atau tidak. Kalau tidak, kami keluarkan dari daftar,” jelas Nawira.
Langkah tersebut dilakukan agar pencari kerja tidak mendapatkan informasi yang sudah kedaluwarsa atau lowongan yang tidak lagi tersedia.
Selain informasi pekerjaan, Samudra juga dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi pelatihan keterampilan dari berbagai instansi. Sejumlah informasi pelatihan di Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka turut difasilitasi melalui program tersebut.
Dengan demikian, masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan tetap memiliki akses untuk meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di dunia kerja.
Ke depan, cakupan informasi Samudra juga berpeluang diperluas hingga kesempatan kerja di luar negeri melalui pengembangan jaringan perusahaan dan lembaga terkait.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap Samudra dapat berkembang menjadi instrumen yang mempertemukan kebutuhan industri dengan potensi tenaga kerja lokal. Tantangannya bukan sekadar meningkatkan jumlah pendaftar dan perusahaan yang bergabung, melainkan memastikan program tersebut mampu menghasilkan penempatan kerja nyata dan berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran di Sulawesi Tenggara.
-
Daerah5 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Daerah3 days agoKapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
-
Daerah5 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi
-
Ibukota6 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.

