Polhukam
Forum LSM Aceh dan Yayasan HAKA Layangkan Petisi Menuntut Eksekusi Putusan PT Kallista Alam Diambil Alih Mahkamah Agung
Banda Aceh, Hariansentana.com — Forum LSM Aceh dan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) menyampaikan petisi melalui laman change.org yang menuntut agar eksekusi terhadap perusahaan kelapa sawit PT Kallista Alam (PT KA) segera diambil alih oleh Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, Pengadilan Negeri (PN) Suka Makmue sebagai lembaga yang berwenang menangani eksekusi itu terkesan lamban menjalankan kewenangannya.
Sengketa yang melanda PT Kallista Alam bermula ketika perusahan itu melakukan aksi pembakaran di atas lahan sekitar 1.000 hektar di area lahan gambut Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya pada periode 2009-2012. Padahal, area itu merupakan kawasan hutan lindung yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. PT Kallista Alam membakar lahan itu karena ingin menjadikannya sebagai area perkebunan kelapa sawit.

Kasus pun bergulir ke pengadilan. Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh akhirnya memvonis PT Kallista Alam bersalah dan wajib membayar ganti rugi sebesar Rp 366 miliar, dengan rincian Rp114,3 miliar ke kas negara dan membayar dana pemulihan lahan Rp251,7 miliar.
Namun, PT Kallista Alam rupanya tak tinggal diam. Berbagai upaya terus dilakukan untuk membatalkan putusan itu, bahkan sampai di tingkat Peninjauan Kembali (PK), meskipun akhirnya kandas juga. Mahkamah Agung (MA) tetap memenangkan Kementerian LHK selaku penggugat. Putusan bersifat inkracht dan harus dieksekusi.
Putusan terhadap PT Kallista Alam itu sempat menuai sorotan dan pujian pegiat lingkungan internasional karena diaanggap merupakan sikap tegas sistem peradilan di Indonesia dalam menindak perusahaan besar perusak lingkungan. Sayangnya, sampai saat ini, eksekusi itu hanya di atas kertas, tidak juga bisa dilaksanakan.
Forum LSM Aceh sebagai salah satu penggagas petisi menyebutkan, saat ini sama sekali tidak ada ganjalan hukum apapun yang dapat menghalangi eksekusi itu. Proses eksekusi seharusnya sudah bisa dilakukan sejak empat tahun lalu, tetapi selalu gagal di proses penilaian aset.
“Padahal Ketua PN Suka Makmue sudah mengambil sumpah tim appraisal yang bertugas menghitung nilai aset perusahaan yang akan dieksekusi. Ketua PN Suka Makmue enggan menugaskan juru sita mendampingi tim appraisal di lapangan, sehingga proses appraisal selalu gagal. Kegagalan itu yang membuat eksekusi tidak berjalan sampai saat ini,” kata Sekjen Forum LSM Aceh Sudirman Hasan saat Konferensi Pers pada Selasa, 12 Oktober 2021 di Leuser Conservation Training Centre (LCTC).
Sehubungan dengan sikap PN Suka Makmue itu, Forum LSM Aceh dan Yayasan HAkA lantas menggagas petisi yang menuntut agar MA mengambil alih kewenangan eksekusi itu. Pengambil alihan itu, menurut Sudirman Hasan, sah menurut hukum. Hal ini sudah dianalisis melalui expert meeting yang berlangsung di Hotel Kyriad, Banda Aceh 16 September lalu.
Pakar hukum yang hadir, antara lain, akademisi dari Universitas Syiah Kuala, seperti Dekan Fakultas Hukum Dr. M. Gaussyah SH. MH., dosen senior Dr. Yanis Rinaldi, SH, MHum, dan Rismawati SH, MHum. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Sugeng Riyono SH,M.Hum, juga turut hadir. Sugeng Riyono juga adalah salah satu hakim yang menjadi anggota Pokja Lingkungan di MA. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tampak hadir Direktur Penanganan Sengketa Jasmin Ragil Utomo.
Semua pakar sepakat kalau eksekusi putusan terhadap PT Kallista Alam harus dilaksanakan. Untuk proses eksekusi, PN Meulaboh telah mendelegasikan kewenangan kepada PN Suka Makmue. Sayangnya, PN Suka Makmue sebagai pihak yang berwenang, enggan menjalankan tugasnya dengan alasan belum ada tata hukum atau standar operating procedure (SoP) yang mengatur eksekusi putusan untuk kasus lingkungan seperti yang terjadi di Nagan Raya itu. Hal ini yang membuat ketua PN Suka Makmue gamang dalam menjalankan tugasnya.
Sangat disayangkan, PN Suka Makmue memiliki penafsiran berbeda soal kewenangan atas eksekusi lelang aset PT Kallista Alam. Mereka merasa kewenangan yang diberikan tidak lengkap, sebab tidak ada putusan yang menegaskan PN Suka Makmue berhak masuk ke lokasi PT Kallista Alam dan berhak menilai aset yang akan dilelang. Mereka menuntut adanya amar putusan baru yang menegaskan hak tersebut. Selagi amar putusan belum ada, PN Suka Makmue tidak mau masuk ke lokasi sengketa.
Anehnya, pada Februari 2019 Ketua PN Suka Makmue telah mengukuhkan dan mengambil sumpah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung’s Zulkarnain selaku pihak yang melakukan appraisal terhadap aset yang akan disita. Hanya saja, saat KJPP hendak melakukan penghitungan nilai aset di lokasi yang akan disita, mereka diusir oleh petugas PT Kallista Alam karena tidak ada pendampingan dari juru sita PN Suka Makmue. Dua kali KJPP Pung’s Zulkarnain dan Tim Kementerian LHK masuk ke lahan PT Kallista Alam, dua kali pula mereka dihadang. Padahal tim itu didampingi petugas dari Polda Aceh dan Polres Nagan Raya.
Hakim Sugeng Riyono selaku anggota Pokja Lingkungan MA mengakui kalau eksekusi terhadap PT Kallista Alam itu tidak semudah eksekusi kasus lainnya. “Memang benar ada kekosongan hukum di sana sehingga ini yang membuat Ketua PN Suka Makmue tidak mau berspekulasi memerintahkan juru sita melakukan eksekusi di lapangan. Tapi kekosongan hukum ini seharusnya bisa diatasi melalui proses judicial activism, yakni semacam terobosan hukum untuk mengisi kekosongan yang ada. Judicial activism ini sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan,” kata Sugeng Riyono.
Masalahnya, Ketua PN Suka Makmue tidak berani melakukan langkah terobosan hukum tersebut. Hal ini yang membuat Forum LSM Aceh dan kelompok pecinta lingkungan di Aceh berharap agar MA mengambilalih kewenangan itu dan segara melakukan eksekusi agar kasus yang membelit PT Kallista Alam cepat selesai.
Jasmin Ragil Utomo dari Kementerian LHK menuding PN Suka Makmue sebagai penyebab gagalnya eksekusi ini, karena enggan mendampingi tim appraisal ke lapangan. “Mereka sudah menetapkan KJPP, tapi kerja KJPP di lapangan tidak didampingi,” tegasnya. Oleh sebab itu, Kementerian LHK sepakat kalau kasus ini segera diambil alih oleh MA agar proses eksekusi dapat dilakukan secepat mungkin.
Hal ini yang mendorong Forum LSM Aceh dan pegiat lingkungan di Aceh menyampaikan petisi agar MA bertindak tegas mengambilalih kewenangan eksekusi itu dari PN Suka Makmue. Forum LSM Aceh berharap bisa mendapatkan dukungan luas dari masyarakat terkait petisi yang disampaikan. (Red)
Polhukam
Fathan Subchi, Pengabdian yang Berpulang, Kebaikan yang Tetap Dikenang
Oleh: Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono
JAKARTA , SENTANA – Ada kepergian yang meninggalkan kesedihan begitu dalam, hingga kata-kata terasa tidak cukup untuk mengungkapkannya. Terlebih ketika seseorang masih menjalankan amanah, menunaikan tanggung jawab dan memiliki begitu banyak rencana pengabdian. Namun, kehidupan selalu menyimpan batas yang tidak pernah dapat dipastikan oleh siapa pun.
Kabar berpulangnya Bapak H. Fathan Subchi, Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, pada Ahad (25 Oktober 2026) di Moskow, Rusia, menjadi duka mendalam bagi keluarga besar BPK RI. Beliau wafat dalam usia 56 tahun ketika sedang menjalankan tugas pemeriksaan, meninggalkan keluarga, sahabat, rekan kerja dan begitu banyak orang yang pernah mengenal, serta merasakan kebaikan hatinya.
Kepergian beliau terasa begitu dekat, meskipun terjadi jauh dari tanah air. Ada percakapan yang belum sempat dilanjutkan, senyum yang akan dirindukan dan kebersamaan yang kini tinggal menjadi kenangan. Namun, kami percaya bahwa kebaikan seseorang tidak ikut berakhir bersama kepergiannya. Kebaikan itu tetap hidup melalui keteladanan, manfaat yang pernah diberikan dan ingatan orang-orang yang ditinggalkan.
Sosok yang Mengutamakan Manusia
Lahir di Demak, Jawa Tengah, pada 11 Februari 1970, Fathan Subchi tumbuh dan menempuh pendidikan dalam lingkungan yang dekat dengan nilai-nilai keagamaan. Pendidikan dasarnya dimulai di MI Miftahul Falah, Betahwalang, kemudian berlanjut ke MTs Sunan Kalijaga, Bonang dan Pendidikan Guru Agama di Salatiga. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Agama Islam Al-Aqidah, Jakarta, pada 2001, sebelum meraih gelar Magister Administrasi Publik dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) pada 2022.
Perjalanan pendidikan tersebut menjadi awal dari pengabdian yang membawanya melintasi berbagai lingkungan. Sejak muda, beliau aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan kegiatan sosial. Langkahnya kemudian berlanjut ke lingkungan Nahdlatul Ulama, pemberdayaan ekonomi umat, pemerintahan, parlemen, hingga akhirnya dipercaya mengemban amanah sebagai Anggota BPK RI.
Fathan Subchi dikenal sebagai pribadi yang mudah bergaul, terbuka dan bersedia membantu siapa pun yang membutuhkan. Sahabat-sahabatnya bahkan mengenal beliau dengan julukan Mr. No Problem . Sebutan sederhana itu menggambarkan kebiasaannya menghadapi persoalan dengan sikap terbuka dan berusaha mencari jalan keluar.
Perjalanan Panjang Pengabdian
Pengabdian Fathan Subchi tumbuh melalui pengalaman yang melintasi berbagai bidang. Pernah menjadi Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), hingga beliau dipercaya menjadi Ketua Umum PB IKA PMII periode 2025–2030.
Di lingkungan Nahdlatul Ulama, beliau juga mengambil peran dalam pengembangan ekonomi umat. Di bidang politik dan Legislasi, Fathan Subchi memperoleh kepercayaan masyarakat untuk menjadi Anggota DPR RI selama dua periode, yakni 2014–2019 dan 2019–2024. Beliau mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Demak, Kudus dan Jepara.
Selama menjalankan tugas di parlemen, beliau pernah menjadi anggota dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, serta mengemban tanggung jawab sebagai Sekretaris Fraksi PKB. Tentu, seluruh perjalanan tersebut dapat dicatat sebagai rangkaian pencapaian. Namun, bagi kami, makna pengabdian beliau tidak hanya terletak pada jabatan yang pernah diemban. Yang juga patut dikenang adalah bagaimana setiap kesempatan digunakan untuk bekerja, berbagi pengalaman, membangun hubungan dan berupaya memberikan manfaat kepada orang lain.
Menunaikan Amanah di BPK RI
Pada 17 Oktober 2024, Fathan Subchi mengucapkan sumpah jabatan sebagai Anggota BPK RI periode 2024–2029. Beliau kemudian menjalankan tugas sebagai Anggota VI BPK, dengan lingkup pemeriksaan yang mencakup sektor Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, BPJS Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta sejumlah pemeriksaan keuangan daerah sesuai pembagian tugas kelembagaan.
Bidang-bidang tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Di balik anggaran kesehatan, ada harapan pasien untuk memperoleh pelayanan yang layak. Di balik belanja pendidikan, tersimpan cita-cita anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sementara di balik penyelenggaraan jaminan kesehatan, terdapat kebutuhan keluarga untuk memperoleh perlindungan ketika menghadapi kesulitan.
Fathan Subchi menjalankan amanah itu dengan membawa pengalaman dari berbagai lingkungan pengabdiannya. Bekal sebagai aktivis mahasiswa, penggerak ekonomi umat, pendidik dan anggota parlemen menjadi bagian dari perjalanan panjang yang mengantarkannya ke BPK.
Namun, perjalanan pengabdian tersebut harus berakhir lebih cepat daripada yang kami bayangkan. Beliau berpulang ketika sedang menjalankan tugas pemeriksaan di Moskow. Kenyataan itu membuat kehilangan terasa semakin berat. Seorang rekan berangkat untuk menunaikan tanggung jawab kelembagaan, tetapi tidak lagi kembali untuk melanjutkan kebersamaan seperti sediakala.
Ada kesedihan yang sulit dijelaskan ketika seseorang yang selama ini hadir dalam pekerjaan dan perbincangan sehari-hari tiba-tiba tidak lagi berada di tengah kita. Kami kehilangan seorang kolega, tetapi juga seorang sahabat yang kehadirannya telah menjadi bagian dari perjalanan keluarga besar BPK RI.
Melanjutkan Nilai-Nilai Pengabdian
Bagi keluarga besar BPK RI, kepergian Fathan Subchi bukan sekadar kehilangan seorang pejabat negara. Kami kehilangan seorang rekan seperjalanan, seorang sahabat dan pribadi yang telah memberikan warna dalam kebersamaan.
Menghormati pengabdian Fathan Subchi berarti pula berusaha menjaga nilai-nilai baik yang pernah beliau tunjukkan. Penghormatan itu diwujudkan dengan melanjutkan amanah kelembagaan, menjaga integritas dan memastikan pemeriksaan keuangan negara tetap dilaksanakan secara profesional, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kepada istri, anak-anak dan seluruh keluarga besar almarhum Bapak H. Fathan Subchi, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, ketabahan, dan ketenangan kepada keluarga dalam melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Semoga kenangan tentang kasih sayang, perhatian dan kebaikan beliau menjadi sumber penghiburan, serta kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Kepada sahabat dan rekan kami, Bapak Fathan Subchi, terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin. Terima kasih atas pengetahuan yang dibagikan, tanggung jawab yang dijalankan, serta kebaikan yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dirasakan oleh banyak orang.
Kami tidak dapat menahan kepergian ini. Namun, kami dapat menjaga agar nilai-nilai baik yang Bapak tinggalkan tetap hidup dalam pekerjaan, dalam hubungan antarsesama dan dalam cara kami menunaikan amanah.
Kini, tugas duniawi Bapak telah selesai. Kami yang masih melanjutkan perjalanan ini akan belajar menerima perpisahan dengan hati yang lapang, sembari berusaha menjaga tanggung jawab yang masih dipercayakan kepada kami.
Semoga setiap kebaikan yang pernah Bapak lakukan, menjadi amal yang terus mengalir. Semoga pengabdian yang telah Bapak berikan, menjadi kenangan yang menenteramkan dan keteladanan bagi mereka yang melanjutkan perjalanan.
Kami memohon kepada Allah SWT agar mengampuni segala khilaf almarhum, menerima amal ibadahnya, melapangkan kuburnya, menerangi tempat peristirahatannya, serta menempatkannya dalam rahmat dan kemuliaan-Nya. (***)
Polhukam
Kapolres Wonogiri Rangkul Ojol, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas.
ARAHAN-Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.Ik, MH didampingi PJU saat memberikan arahan ke komunitas ojek online dan wartawan. (Foto Ist).
WONOGIRI, SENTANA – Membangun kedekatan dengan masyarakat tak harus selalu melalui forum formal. Hal itu terlihat dalam suasana silaturahmi Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K, M.H, bersama komunitas ojek online dan wartawan di Lobby Polres Wonogiri, Sabtu (31/10/2026) pagi.
Sekitar 30 peserta dari komunitas Gojek, Grab dan insan pers hadir untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, sekaligus mempererat hubungan kemitraan dengan kepolisian.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres mengajak para pengemudi ojol dan wartawan untuk ikut menjaga keamanan lingkungan dengan segera menyampaikan informasi apabila menemukan kejadian atau gangguan kamtibmas. Ia bahkan membuka komunikasi langsung melalui nomor pribadinya sebagai bentuk keterbukaan terhadap masukan masyarakat.
“Saya berharap kita bisa saling berkomunikasi dan bekerja sama. Kalau ada kejadian di lapangan, silakan informasikan kepada saya. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi kami,” ujar Deni.
Kapolres juga mengingatkan pentingnya tertib berlalu lintas selama Operasi Patuh Candi 2026, serta mengajak masyarakat bijak bermedia sosial, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Terlebih, sebanyak 50 Desa di Wonogiri akan melaksanakan pemilihan kepala desa sehingga situasi kondusif perlu dijaga bersama.

Sementara itu, perwakilan Gojek dan Grab berharap, komunikasi dengan kepolisian dan Forkopimda dapat semakin intensif dan berkelanjutan, bukan hanya ketika ada kepentingan tertentu. Perwakilan wartawan juga menyatakan komitmennya untuk terus menjaga kemitraan dan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kegiatan yang turut dihadiri Wakapolres Kompol Sriyadi, S.Kom, M.M, PJU Polres Wonogiri dan pengurus Bhayangkari Cabang Wonogiri tersebut, ditutup dengan pelayanan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Melalui silaturahmi ini, Polres Wonogiri berharap, sinergi antara Polri, komunitas ojek online, insan pers dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Wonogiri yang aman dan kondusif. (Red).
Polhukam
Ketua LSM PRB Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Upah Pungut Bappenda Kabupaten Bogor
Bogor, Hariansentana.com –
Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB), M. Johan Pakpahan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus upah pungut Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (28/10/2026), Johan mengatakan proses penyidikan kasus tersebut sudah berlangsung terlalu lama dan hingga kini belum ada kepastian hukum.
Menurutnya, penyidik KPK sudah memeriksa banyak pihak sesuai dengan perannya masing-masing, mulai dari bendahara, Kepala Dinas Bappenda, Inspektorat, hingga Sekda Kabupaten Bogor. Terakhir, Wakil Bupati Bogor yang dijadwalkan diperiksa sebagai saksi berhalangan hadir, dan ajudan Bupati juga sudah diperiksa.
“Melihat barang bukti uang Rp 1,5 miliar dan saksi-saksi yang sudah banyak diperiksa sesuai perannya, harusnya penyidik KPK yang memeriksa kasus ini sudah bisa menetapkan tersangka. Pendalaman model apa lagi dalam penyidikannya,” ujar Johan.
Johan menegaskan, berlarut-larutnya penanganan kasus ini akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Kabupaten Bogor. Ketidakjelasan kasus tersebut dinilai bisa menjadi blunder bagi seluruh dinas di Kabupaten Bogor dan mengganggu kegiatan APBD Kabupaten Bogor ke depan.
“Ini bisa jadi masalah baru ketika ada persoalan hukum tidak tuntas dan ini bisa bola liar. Bukan tidak mungkin muncul KPK bayangan dan berujung pemerasan terhadap APBD, karena persoalan Bappenda tidak tuntas hukumnya dan tidak ada kepastian hukum yang menggantung dengan alasan pendalaman,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan korupsi di Kabupaten Bogor sudah dalam, sehingga tidak perlu lagi berlama-lama dengan alasan pendalaman.
Ketua LSM PRB meminta KPK memberikan kepastian hukum atas kasus yang sedang ditangani di Bappenda Kabupaten Bogor. Jika memang dihentikan, KPK diminta menjelaskan SP3. Jika dilanjutkan ke persidangan, KPK diminta mengumumkan siapa tersangkanya.
“Jangan alasan pendalaman kasus jadi panjang dan banyak makan waktu, dan Kabupaten Bogor dalam keresahan oleh KPK yang tidak kunjung ada kejelasan hukum. Jangan sampai hukum di Kabupaten Bogor sekarang ini tumpul dan mati,” tegas Johan yang saat itu sedang mendampingi kliennya, Dr. Redikson Sidabalok, di Polda Metro Jaya terkait perkara debitur nakal……Ron
-
Ibukota15 hours agoPramono Minta 10 Finalis Benyamin Sueb Award Belajar ke Luar Negeri
-
Polhukam6 days agoIPW : Dugaan Rekayasa Menghabisi Karier Prof. Dasaad Mulijono Berujung Pidana.
-
Daerah3 days agoSelly Gantina Kecam Pembunuhan Anak dan Ibu di Madiun, Minta Pelaku Dihukum Berat
-
Nasional6 days agoBuka OKK Angkatan 25 Tahun 2026, Ketua PWI Jaya Kesit B Handoyo: Wartawan Harus Bisa Menulis.

