Jakarta, Hariansentana.com.- Wali Kota administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengajak jemaah untuk senantiasa meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membentengi keluarga dari dampak negatif perkembangan teknologi digital.

Ajakan tersebut disampaikan Hendra saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah/2026 di Masjid Al-Amanah, Jalan Sunter Karya Selatan, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta UHendratara.

Hendra mengatakan, peringatan Maulid Nabi bukan sekadar kegiatan seremonial untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW, melainkan momentum untuk menghidupkan kembali keteladanan Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari.

“Keluarga adalah tempat pertama bagi seorang anak belajar tentang kejujuran, kasih sayang, kesabaran, tanggung jawab, dan akhlak. Kekuatan sebuah masyarakat berawal dari keluarga yang baik,” ujarnya Selasa (1/9/2026).

Hendra menjelaskan, perkembangan teknologi informasi membawa tantangan tersendiri bagi keluarga, terutama dengan banyaknya konten yang beredar di media sosial. Karena itu, orang tua diminta tidak hanya memberikan fasilitas teknologi kepada anak, tetapi juga hadir memberikan keteladanan, membangun komunikasi, dan mencurahkan kasih sayang.

“Jangan sampai anak-anak kita lebih banyak mendapatkan pendidikan nilai dari media sosial dibandingkan dari keluarganya sendiri. Di tengah perubahan zaman, orang tua harus hadir untuk melakukan filter terhadap konten digital yang diakses anak,” terangnya.

Hendra mengapresiasi peran aktif pengurus Masjid Al-Amanah dalam memakmurkan tempat ibadah. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara atau pemerintah, dan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam pembangunan kota.

“Hari ini kita berkumpul dalam satu majelis, tidak melihat siapa yang pernah menjadi pejabat atau yang sedang menjabat. Semuanya hadir sebagai hamba Allah,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Amanah, Bambang Sugiyono.(Mantan walikota Jakut.tahun. 2012) mengapresiasi kehadiran Wali Kota Jakarta Utara yang dinilai menjadi penyemangat bagi warga dan jemaah.

Ia menuturkan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini mengusung tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW untuk Keluarga Masa Kini”. Kegiatan tersebut juga diisi dengan tausiyah yang disampaikan KH Ridho Abdul Fattah.

“Sesuai tema hari ini, kami ingin menekankan pentingnya membangun keluarga yang kuat di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi,” ucapnya.

Bambang menambahkan, Masjid Al-Amanah berdiri sejak 1984 di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Masjid tersebut terus mengalami pengembangan fisik melalui renovasi yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sejak 1986.

“Kami berharap Masjid Al-Amanah tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat bagi warga Sunter Agung,” tandasnya.(Sutarno)

JAKARTA, SENTANA – Bangunan yang belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan dan terancam sanksi administratif hingga penyegelan.

Dinas CKTRP DKI Jakarta melakukan penanganan secara bertahap dalam pelaksanaan penindakan terhadap bangunan gedung yang belum memiliki atau belum memperpanjang SLF.

Proses diawali dengan undangan rapat klarifikasi kepada pemilik atau pengelola bangunan, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Surat Peringatan Pertama (SP1), Surat Peringatan Kedua (SP2), dan Surat Peringatan Ketiga (SP3). Pada setiap tahapan Surat Peringatan, pemilik atau pengelola diberikan jangka waktu tujuh hari untuk menindaklanjuti kewajibannya.

Apabila setelah tahapan SP3 kewajiban belum ditindaklanjuti, pemilik atau pengelola diberikan jangka waktu 14 hari sebelum dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Kegiatan Sementara (SPPKS) atau Surat Perintah Penghentian Kegiatan Tetap (SPPKT), sesuai dengan perkembangan tindak lanjut pada masing-masing bangunan.

SPPKT dikenakan terhadap bangunan gedung yang dimanfaatkan tanpa memiliki SLF.

Sementara itu, SPPKS dikenakan terhadap bangunan gedung yang sebelumnya telah memiliki SLF, namun masa berlaku SLF tersebut telah berakhir dan belum dilakukan perpanjangan.(Sutarno)

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB) menilai proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bappenda Kabupaten Bogor hanya “gertak sambal”.

Hal ini di sampaikan Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan melalui telephon seluler nya (2/9/2026).

Menurutnya, hingga saat ini sudah ada 4 pejabat yang diperiksa dan barang bukti senilai Rp1,5 miliar disita. Namun KPK belum juga menetapkan tersangka dan belum merilis perkembangan penyidikan secara jelas,” terang nya.

“Kalau sudah masuk penyidikan dan barang bukti ada, seharusnya sudah bisa ditentukan siapa tersangkanya dan ada rilis resmi. Ini kebalik. Yang ada hanya pemeriksaan umum,” ujarnya.

Ia menduga ada intervensi politik dalam penanganan perkara ini. “Ini berbahaya. Jangan sampai KPK digunakan untuk kepentingan menjatuhkan citra kepala daerah yang sedang semangat membangun. Jangan sampai jadi alat politik untuk menaikkan rating calon tertentu,” katanya.

LSM PRB berencana membuat laporan ke Dewan Pengawas KPK terkait proses perkara yang dinilai tidak jelas rundingannya. Jika KPK tidak mampu menuntaskan, pihaknya juga akan menguji SOP kerja KPK dalam penanganan korupsi ke Mahkamah Konstitusi.

“Publikasi kasus korupsi harus ada batasnya. Jangan belum ada penetapan tersangka, tapi opini sudah kemana-mana. Ini merusak citra Bupati Bogor yang sedang membangun Bogor Istimewa,” tegasnya.

Ia meminta KPK tidak mempublikasikan suatu perkara sebelum benar-benar masuk tahap penyidikan dan ada alat bukti yang cukup. “Biar jelas dulu baru dipublikasikan,” ucapnya.

Ia juga mengimbau ASN yang masih diperiksa agar tidak takut. Menurutnya kesalahan sering datang dari kebijakan, bukan dari pelaksana. “ASN hanya menjalankan fungsi dan tugas sesuai Perbub. Kalau Perbub-nya bermasalah, dampak hukumnya ke ASN. Karena itu DPRD harus menjalankan fungsi kontrol, jangan hanya menonton,” ujarnya.

Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan juga diketahui merupakan mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta. (Ro