Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Prestasi ini merupakan penghargaan WTP yang kesembilan kalinya secara berturut-turut bagi Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, H.Pramono Anung bersama H.Rano Karno menyampaikan, capaian ini menunjukan konsistensi administrasi laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta yang terjaga baik.

“Ini menunjukkan bahwa konsistensi administrasi laporan keuangan yang ada di Pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu terjaga dengan baik,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/6).

Ia menyampaikan, berbagai rekomendasi yang dikeluarkan BPK RI selalu ditindaklanjuti dan dilaporkan oleh Pemprov DKI melebihi target laporan nasional. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta.

“Seperti saat sekarang ini kita di atas 87 persen, target nasionalnya di atas 77 atau 78 persen,” katanya.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemprov DKI memulai tradisi baru dengan melaporkan kondisi keuangan daerah kepada publik sebelum adanya laporan dari BPK. Pramono pun berkomitmen untuk menyelesaikan rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari.

“Karena WTP bagi Pemerintah DKI Jakarta bukan hanya persoalan yang bersifat administratif, tetapi ini mencerminkan, menggambarkan bagaimana sistem keuangan yang ada di Pemerintah DKI Jakarta itu dipersiapkan, dilaporkan, dan sebagainya,” jelasnya.

Pramono pun menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam menyelesaikan persoalan-persoalan riil di lapangan. Ia mencontohkan terkait lamanya operasional JPO Senen setelah rampung diperbaiki.

“Saya lebih melihat ada persoalan-persoalan lapangan, misalnya tentang JPO yang ada di Senen. Kenapa kemudian setelah selesai begitu lama tidak segera difungsikan. Memang selalu problem di pemerintahan itu komunikasi,” tandas Pram.(Sutarno).

Jakarta, Hariansentana.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan administrator, jabatan pengawas, dan penunjukan Ketua Subkelompok di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Gedung Grha Ali Sadikin, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/6).

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2036 Dukcapil Tahun 2026 dan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 465 Tahun 2026.

Membacakan sambutan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Uus Kuswanto mengingatkan agar amanah jabatan ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi dalam melayani masyarakat.

“Pelantikan ini juga merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan tata kelola pemerintahan melalui penerapan sistem merit yang profesional, objektif, dan akuntabel,” ujar Sekda Uus.

Penempatan aparatur ini, kata dia, menjadi pondasi penting untuk membangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Uus mengatakan, keberhasilan pembangunan Jakarta tidak hanya diukur dari capaian angka, melainkan juga dari manfaat berbagai kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat.

Di tengah dinamika global, kondisi ekonomi hingga persoalan sosial saat ini, Pemprov DKI juga terus dituntut untuk bergerak cepat menghadirkan solusi yang berdampak bagi masyarakat.

Karena itu, ia berpesan kepada para pejabat yang baru saja dilantik agar mampu menggerakkan organisasi, membangun budaya kerja yang profesional, serta memperkuat sinergi lintas sektoral.

“Pastikan setiap kebijakan yang Bapak, Ibu laksanakan dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak,” kata dia.

Selain itu, Sekda juga meminta seluruh jajaran Pemprov DKI untuk terus mendukung agenda prioritas pembangunan. Hal ini termasuk upaya memperkuat kualitas lingkungan melalui percepatan gerakan pilah sampah, serta menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.- Wali Kota administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, membuka kegiatan Studi Perspektif Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota setempat.

Kegiatan yang diikuti puluhan praja tersebut mengangkat tema “Penguatan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Tingkat Kelurahan”.

Hendra menyampaikan apresiasi atas kunjungan para Praja IPDN. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan antara pemerintah daerah dengan calon Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Satlinmas memiliki peran strategis dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di tingkat wilayah. Satlinmas di kelurahan menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah menjaga kondusivitas lingkungan,” ujarnya, Rabu (3/6).

Hendra berharap, melalui studi lapangan tersebut, para praja tidak hanya memahami teori yang diperoleh di bangku perkuliahan, tetapi juga memiliki gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan. Sehingga, mereka dapat menjadi aparatur yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

“Semoga kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Jakarta Utara dan IPDN dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang perlindungan masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Perlindungan Masyarakat IPDN, Heru Sulistyo menjelaskan, kegiatan tersebut diikuti 54 Madya Praja Angkatan XXXIV yang didampingi dosen dan pembimbing.

“Studi perspektif ini merupakan inisiatif dosen pengampu mata kuliah Pemberdayaan Linmas. Kegiatan ini sangat baik karena memberikan gambaran nyata yang dapat menjadi referensi bagi mata kuliah praktikum lainnya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Fakultas Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu dari tiga fakultas di IPDN yang berfokus pada urusan pelayanan dasar, khususnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).

Fakultas tersebut menaungi tiga program studi, yakni Program Studi Perlindungan Masyarakat, Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, serta Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Melalui kegiatan ini, para peserta memperoleh wawasan baru mengenai peran vital Satlinmas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar,” tandasnya.(Sutarno)