Jakarta, Hariansentana.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan administrator, jabatan pengawas, dan penunjukan Ketua Subkelompok di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Gedung Grha Ali Sadikin, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/6).

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2036 Dukcapil Tahun 2026 dan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 465 Tahun 2026.

Membacakan sambutan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Uus Kuswanto mengingatkan agar amanah jabatan ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi dalam melayani masyarakat.

“Pelantikan ini juga merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan tata kelola pemerintahan melalui penerapan sistem merit yang profesional, objektif, dan akuntabel,” ujar Sekda Uus.

Penempatan aparatur ini, kata dia, menjadi pondasi penting untuk membangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Uus mengatakan, keberhasilan pembangunan Jakarta tidak hanya diukur dari capaian angka, melainkan juga dari manfaat berbagai kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat.

Di tengah dinamika global, kondisi ekonomi hingga persoalan sosial saat ini, Pemprov DKI juga terus dituntut untuk bergerak cepat menghadirkan solusi yang berdampak bagi masyarakat.

Karena itu, ia berpesan kepada para pejabat yang baru saja dilantik agar mampu menggerakkan organisasi, membangun budaya kerja yang profesional, serta memperkuat sinergi lintas sektoral.

“Pastikan setiap kebijakan yang Bapak, Ibu laksanakan dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak,” kata dia.

Selain itu, Sekda juga meminta seluruh jajaran Pemprov DKI untuk terus mendukung agenda prioritas pembangunan. Hal ini termasuk upaya memperkuat kualitas lingkungan melalui percepatan gerakan pilah sampah, serta menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota.(Sutarno)

JAKARTA, SENTANA – Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hj. Ansari meminta Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH meningkatkan kualitas pendampingan terhadap jemaah haji lanjut usia dan kelompok berisiko tinggi. Menurutnya, kelompok tersebut membutuhkan perhatian lebih intensif, terutama dalam menghadapi padatnya rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

“Jemaah lansia dan kelompok berisiko tinggi harus menjadi prioritas dalam pelayanan haji. Pendampingan yang optimal sangat penting agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk,” kata Hj Ansari, Rabu (3/6/2026).

Dorongan itu disampaikan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan layanan haji di lapangan. Hj. Ansari menilai, pendampingan bagi jemaah lansia tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh aspek keselamatan, kesehatan, mobilitas, hingga kesiapan petugas dalam merespons kondisi darurat.

Ia menekankan bahwa jemaah lansia dan berisiko tinggi merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kendala selama pelaksanaan ibadah. Faktor usia, kondisi fisik, penyakit bawaan, serta padatnya aktivitas ibadah menjadi alasan utama perlunya sistem pendampingan yang lebih terukur dan responsif.

“Pelayanan yang humanis dan responsif tentunya juga sangat dibutuhkan, jangan sampai ada jemaah yang justru kesulitan mendapatkan bantuan ketika menghadapi masalah kesehatan atau keterbatasan fisik,” tegas Hj Ansari.

PPIH diharapkan memperkuat koordinasi antarpetugas, mulai dari sektor kesehatan, pembimbing ibadah, hingga petugas kloter. Dengan koordinasi yang lebih baik, setiap jemaah yang membutuhkan bantuan dapat segera teridentifikasi dan mendapatkan penanganan yang tepat.

“Ini penting kami sampaikan, karena berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan, pendampingan bagi kelompok lansia dan jamaah berisiko tinggi terasa kurang, sehingga perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang,” jelasnya.

Selain itu, Hj. Ansari juga mendorong agar evaluasi layanan haji tidak hanya dilakukan setelah seluruh proses selesai, tetapi juga secara berkala selama penyelenggaraan berlangsung. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kendala di lapangan bisa segera diperbaiki dan tidak menunggu menjadi persoalan besar.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya diukur dari kelancaran teknis keberangkatan dan kepulangan jemaah, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memastikan jemaah yang rentan tetap memperoleh perlindungan dan pelayanan yang layak.

Dengan meningkatnya jumlah jemaah lansia dalam penyelenggaraan haji, penguatan sistem pendampingan dinilai menjadi kebutuhan mendesak. PPIH diminta tidak hanya mengandalkan prosedur umum, tetapi menyiapkan pendekatan khusus bagi jemaah yang memiliki keterbatasan fisik maupun risiko kesehatan tinggi.

“Dengan peningkatan layanan pendampingan, kami berharap seluruh jemaah, terutama lansia dan kelompok berisiko tinggi, dapat menunaikan ibadah haji dengan lebih tenang, aman, dan memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” pungkasnya.

Jakarta, Hariansentana.com.- Wali Kota administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, membuka kegiatan Studi Perspektif Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota setempat.

Kegiatan yang diikuti puluhan praja tersebut mengangkat tema “Penguatan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Tingkat Kelurahan”.

Hendra menyampaikan apresiasi atas kunjungan para Praja IPDN. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan antara pemerintah daerah dengan calon Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Satlinmas memiliki peran strategis dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di tingkat wilayah. Satlinmas di kelurahan menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah menjaga kondusivitas lingkungan,” ujarnya, Rabu (3/6).

Hendra berharap, melalui studi lapangan tersebut, para praja tidak hanya memahami teori yang diperoleh di bangku perkuliahan, tetapi juga memiliki gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan. Sehingga, mereka dapat menjadi aparatur yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

“Semoga kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Jakarta Utara dan IPDN dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang perlindungan masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Perlindungan Masyarakat IPDN, Heru Sulistyo menjelaskan, kegiatan tersebut diikuti 54 Madya Praja Angkatan XXXIV yang didampingi dosen dan pembimbing.

“Studi perspektif ini merupakan inisiatif dosen pengampu mata kuliah Pemberdayaan Linmas. Kegiatan ini sangat baik karena memberikan gambaran nyata yang dapat menjadi referensi bagi mata kuliah praktikum lainnya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Fakultas Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu dari tiga fakultas di IPDN yang berfokus pada urusan pelayanan dasar, khususnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).

Fakultas tersebut menaungi tiga program studi, yakni Program Studi Perlindungan Masyarakat, Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, serta Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Melalui kegiatan ini, para peserta memperoleh wawasan baru mengenai peran vital Satlinmas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar,” tandasnya.(Sutarno)