Connect with us

Ekonomi

AII Gandeng BPDP Tingkatkan Daya Saing Industri Teknologi Kelapa Sawit

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa (BPDP) kembali melakukan kerjasama dengan Asosiasi Inventor Indonesia(AII) untuk melakukan valuasi dan komersialisasi teknologi hasil riset, terhadap 88 Invensi hasil riset GRS 2021-2023.

Hasil seleksi akhir terhadap 88 invensi oleh Tim Ahli Internal dan Eksternal AII, diperoleh 16 Invensi yang siap dikomersialisasi kemudian dari 16 Invensi telah diperoleh 9 (sembilan) Letter of Intent (LOI)/Surat Pernyataan
dan 4 (empat) diantaranya telah mendapatkan Disclosure Agreement (NDA)/Perjanjian Kerahasiaan.

AII tidak berhenti mendorong invensi tahun sebelumnya (GRS 2019-2021) dengan mendapatkan 2 LOI dan 1 NDA. Kemudian, telah ada 2 (dua) invensi yang siap Komersil SLL (Dr. Erwinsyah-PPKS Unit Bogor yang sdh komersial dan Inventor Prof. Lienda – Invensi lemak calsium yang telah uji coba pada lingkungan sebenarnya (Pilot Project) dengan KPBS pengalengan.

Menurut Ketua Umum AII, Prof. (Ris). Ir. Didiek Hadjar Goenadi, M.Sc., Ph. D.,IPU., INV, jalinan kerjasama antara pihak BPDP dan pihak AII ini sejalan dengan salah satu Misi AII, yaitu membantu inventor untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam komersialisasi invensinya, memperkuat kemampuan inventor dalam berinvensi, dan membekali inventor dengan kemampuan memasarkan invensinya. Terkait hal itu, dalam sosialisasinya, AII menyelenggarakan Seminar 2 dengan Topik Teknologi Kelapa Sawit untuk Peningkatan daya Saing Industri, hari ini Jumat, 28/2/25 di Jakarta.

Pada seminar 2 yang dihadiri oleh para inventor, akademisi, regulator, asosiasi dan investor atau pengusaha, termasuk 2 (investor asal China) dan tamu undangan lainnya ini, menampilkan para pemateri yaitu Lila Harsyah Bakhtiar-Direktur Industri dan Hasil Pertanian Kementerian Perindustrian yang kehadirannya mewakili Ir. Putu Juli Ardika, MA – Dirjen Industri Agro Kemenperin; Muhammad Alfansyah, SH., MH – Direktur Penyaluran Dana BPDP; Petrus Tjandra, MBA- CEO Agro Investama Group dan dimoderatori oleh Ir. Muhammad IBnu Fajar, MSi – Ketua Bidang Kerjasama AII.

Dalam paparannya, yang berjudul “Program Grant Riset Sawit (GRS) untuk Kemajuan Riset dan Inovasi”, Muhammad Alfansyah menyampaikan ucapan terimakasih kepada AII sebagai mitra dari BPDP yang hingga saat ini selalu berkomitmen untuk berpartisipasi dalam perkembangan industri sawit di Indonesia, dengan melakukan penilaian terhadap invensi yang punya potensi untuk di komersialisasikan dan menjadi jembatan antara inventor dengan industri.

“Setiap tahun ada sekitar 800 invensi dan tahun ini diperkirakan mencapai 1.000 invensi yang diberikan pendanaan oleh BPDP dalam program GRS. Sehingga diharapkan hasil invensi yang bisa dikembangkan lebih lanjut akan memberikan dampak yang baik bagi industri sawit Indonesia yang hingga saat ini masih menghadapi tantangan. Kami mengucapkan terimakasih kepada AII yang telah bekerja sama dan menyelenggarakan seminar ini sebagai sarana sosialis,”kata Muhammad Alfansyah.

Muhammad Alfansyah juga menyampaikan bahwa ke depan industri sawit sebenarnya punya berbagai macam tantangan yang harus dihadapi karena ke depan sawit akan menjadi tulang punggung pendapatan negara kita, baik itu secara APBN-nya maupun secara langsung ke masyarakatnya petani dan masyarakat industri.

“Posisi sawit kita di pasar minyak nabati dunia saat ini mungkin harga sudah bukan merupakan faktor penentu mengenai keterserapan palm oil karena beberapa kali memang harga-harga komoditas yang lain yang setara mungkin bisa lebih murah dari harga CPO kita, ini sesuatu yang harus kita analisa. Hal ini mungkin juga menjadi riset ke depan, apakah nilai tambah dari CPO kita ini kalau memang dari sisi harga walau tidak menjadi yang paling murah apakah masih kompetitif, “papar Muhammad Alfansyah.

Di tahun 2025 ini bila memungkinkan program GRS juga akan dibuka untuk program kelapa dan coklat tetapi kalau tidak akan dilakukan di tahun 2026 di GRS 2026 sudah mulai dibuka penelitian mengenai kelapa dan kakao.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Alfansyah juga mengatakan dana yang dikumpulkan dari pungutan ekspor CPO yang digunakan sebagai program penelitian dan pengembangan masih sangat kecil, secara persentase nilai rupiahnya mungkin hanya 1-2% saja, jadi diharapkan selain kualitas tetapi kuantitasnya bisa lebih didorong untuk terlibat tetapi tantangannya sebagai contoh dari sekitar 400 penelitian yang pernah kita biayai baru 26 yang memungkinkan untuk bisa dikomersialisasi, 16 sudah komersialisasi dan 10 menuju komersialisasi dan 4 sudah NDA.

“Mudah-mudahan ke depan di GRS berikutnya, di 2025 dan seterusnya lebih banyak lagi hasil-hasil penelitian yang bisa benar-benar langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga ketika ada pertemuan dengan para pengusaha dan pertanyaan pemakaian anggaran BPDP berdasarkan pungutan ekspor yang di bayarkan oleh perusahaan sawit yang melakukan ekspor penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan,”jelas Muhammad Alfansyah.

Sejak BPDP berdiri sampai dengan saat ini persentase penggunaan dana pengelolaan terbesar masih identik untuk biodiesel mungkin untuk tahun-tahun ke depan kita berharap sektor-sektor lain yang kita biayai itu lebih imbang. Seperti peremajaan sawit kemudian pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan SDM pengembangan SDM itu back to back lah yang sebenarnya dengan riset ya Pengumuman SDM, program promosi dan kemitraan.

Namun demikian dana yang paling banyak digunakan adalah untuk biodiesel yang memang presiden kita memerintahkan untuk dalam konteks ketahanan energi lebih didorong untuk kemandirian energinya salah satu yang paling cepat untuk bisa kita dapatkan adalah dengan cara pemanfaatan biodiesel yang pada saat ini tahun ini 40%.

“Ke depan kita bisa kerjasama lagi dengan AII untuk membantu agar penelitian itu ketemu dengan dunia industrinya, jangan sampai penelitian hanya disimpan di rak buku dan jadi bahan bacaan saja,” ujarnya.

Sedangkan materi yang berjudul “Penguatan Industri Kelapa Sawit Nasional Berbasis Teknologi Dalam Negeri” yang disampaikan Ir. Lila Harsyah Bakhtiar, ST, MT, IPM menyatakan bahwa Pemerintah melalui Kemenperin telah mendorong hilirisasi berbasis minyak sawit demi perkembangan industri sawit Indonesia.

“Tak dapat dipungkiri sawit menyumbangkan pendapatan bagi negara yang tidak sedikit, namun demikian tantangan di industri ini juga tidak mudah. Karenanya pemerintah berupaya untuk terus melakukan inovasi hilirisasi dengan menentukan jalur dan arah pengembangan sawit seperti pangan dan pakan berbasis sawit, biomaterial dan oleochemical berbasis sawit,”ungkap Lila Harsyah.

Lila juga menyampaikan industri kelapa sawit ini masih menghadapi tantangan terkait dengan teknologi, tantangan utamanya adalah bagaimana meningkatkan rendemen ekstraksi minyak sawit khususnya yang dari kebun yang berdasarkan perhitungan kami ini sekarang ini kalau buahnya dari kebun rakyat itu rata-rata sekitar 16,3% kalau ini bisa ditingkatkan menjadi 22-23% bahkan 24% melalui injeksi teknologi maka ini akan menjaga keberlanjutan dari industri sawit.

Selain itu ada tantangan yang lain berupa komersialisasi teknologi yang tidak hanya dari minyaknya saja tetapi dari biomassa dan dari produk-produk selain minyak yang berbasis kelapa sawit tentunya ada tantangan riset inovasi dan konsistensi kebijakan dalam hal fasilitasi investasi baru atau perluasan di industri kelapa sawit.

“Kementerian perindustrian telah menyusun dua jalur hilirisasi kalau yang selama ini kita mendorong sendirilisasi berbasis minyak sawit untuk kemudian kita akan masuk ke hilirisasi berbasis biomassa sawit, di sini produknya adalah pangan dan pakan berbasis sawit kemudian ada bio material dan oleochemical. Kami mendorong injeksi teknologi untuk pengolahan buah sawit ini supaya pertumbuhan sektor industri itu bisa disupport dengan pertumbuhan pasokan minyak sawit mentah melalui peningkatan ekstraksi atau ekstraksi minyak sawit melalui teknologi pengenalan dan yang kedua kita memasukan konsep komersialisasi melalui model industri. Kami sedang membentuk suatu model yang generik untuk membuat riset. Selain itu kami juga merumuskan kebijakan jangka panjang khusus untuk pengolahan biomassa sawit, kami menyediakan pilot plan. Kami berterima kasih pada pihak BPDP yang telah memfasilitasinya,”jelas Lila.

Pemerintah memberikan insentif untuk mendukung kegiatan riset dan juga komersialisasi hasil riset ke skala industri, contohnya insentif text holiday untuk industri pioneer.

Sementara itu, Petrus Tjandra, MBA dalam paparannya yang berjudul “Invensi Kelapa Sawit untuk Peningkatan Data Saing Industri” menyampaikan bahwa riset itu bukan hanya untuk ilmu tapi untuk kemandirian dan kedaulatan bangsa sehingga invensi yang bisa dikomersialisasikan sangat diperlukan. AII punya peranan dalam hal ini.

“Invensi itu akan menghasilkan hal yang baru yang turut mengembangkan industri sawit di Indonesia namun inventor tidak hanya memerlukan dukungan moril tetapi juga materi atau pendanaan karenanya persentase hasil penelitian yang kita sudah buat yang bisa jadi di aplikasikan, masih sedikit,” kata Petrus Tjandra.

Petrus mengatakan dirinya pernah mengalami kesulitan berhadapan dengan peneliti, ada peneliti yang hanya meneliti berdasarkan ilmunya saja, hasilnya yang penting ada, yang mungkin tidak bisa diaplikasikan secara komersial.

“Padahal bahwa riset itu bukan hanya untuk ilmu tapi untuk kemajuan dan kemandirian serta kedaulatan bangsa. Kita lihat kalau kondisi kita masih seperti ini, contohnya sandang hampir 97% sandang kita dari kapas yang 100% impor, dan ini tidak ada yang pernah ribut, udah merdeka hampir 80 tahun, sandangnya masih import. Padahal bila ada hasil komersialisasi dari biomassa turunan dari sawit ini bisa diminimalisir, “jelas Petrus.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Kemenangan Demokrat dalam Pemilu Sela AS 2026 Berpotensi Redam Eskalasi Konflik Timur Tengah.

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan umum sela Amerika Serikat (AS) pada awal November 2026 berpotensi menurunkan risiko eskalasi konflik di Timur Tengah. Perubahan peta politik tersebut memberikan sentimen positif bagi pasar energi global, yang tercermin dari penurunan harga minyak Brent hingga berada di kisaran US$95 per barel atau di bawah US$100 per barel.

Meski demikian, perubahan komposisi Kongres AS diperkirakan belum akan secara langsung mengubah arah kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump. Mayoritas baru Partai Demokrat baru akan menjalankan kewenangan formalnya pada Januari 2027. Sementara itu, Presiden Trump masih memiliki ruang untuk mengambil tindakan militer tertentu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kongres.

Pieter Pandie, Peneliti Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menilai kemenangan Demokrat dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap keterlibatan militer AS di Timur Tengah.

“Perubahan komposisi Kongres memberikan peluang bagi Partai Demokrat untuk kembali menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam membatasi keterlibatan operasi militer yang tidak memperoleh persetujuan Kongres. Selain itu, Kongres juga dapat mempertanyakan tujuan strategis perang dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pertahanan,” ujar Pieter. Kamis (5/11/2026).

Namun, kemampuan Kongres untuk membatasi kebijakan luar negeri Presiden Trump tetap memiliki sejumlah tantangan. Presiden masih memiliki kewenangan veto terhadap legislasi yang membatasi kebijakan pemerintah. Tanpa dukungan mayoritas dua pertiga di kedua kamar Kongres untuk mengesampingkan veto tersebut, upaya Partai Demokrat melalui jalur legislasi akan menghadapi hambatan.

Di sisi lain, perubahan komposisi Kongres juga berpotensi memengaruhi dukungan militer AS terhadap Israel. Meski demikian, perbedaan pandangan di internal Partai Demokrat mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, serta strategi menghadapi ancaman nuklir Iran membuat perubahan kebijakan tidak dapat dipastikan dalam waktu dekat.

“Dinamika internal Partai Demokrat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Perbedaan pandangan mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, dan strategi menghadapi Iran membuat perubahan kebijakan AS di kawasan ini tidak dapat berlangsung secara otomatis,” tambah Pieter.

Selat Hormuz Menjadi Titik Kritis Stabilitas Energi Global

Dinamika konflik Timur Tengah sepanjang 2026 telah memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas keamanan dan perdagangan energi global. Serangan militer AS dan Israel terhadap Iran turut memicu gangguan di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia.

Bagi AS dan Israel, operasi militer tersebut bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran. Sebaliknya, Iran memandang Selat Hormuz sebagai instrumen strategis untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional kedua negara tersebut.

Pieter menjelaskan bahwa posisi Selat Hormuz tidak hanya penting bagi Iran dalam menghadapi tekanan militer AS dan Israel, tetapi juga memiliki konsekuensi luas terhadap perdagangan energi internasional.

“Bagi Iran, Selat Hormuz merupakan instrumen strategis terpenting untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional Amerika Serikat dan Israel. Gangguan terhadap jalur ini tidak hanya mempertajam persaingan geopolitik regional, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas pasokan energi global,” jelas Pieter.

Dampak ekonomi konflik paling signifikan terlihat dari terganggunya aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan ekspor, penghentian sementara fasilitas produksi, hingga peningkatan harga energi.

Ancaman terhadap perdagangan energi juga tidak harus berupa penutupan total selat. Serangan sporadis terhadap kapal, ancaman ranjau laut, serta ketidakpastian keselamatan pelayaran sudah cukup untuk mendorong perusahaan pelayaran dan penyedia asuransi membatasi aktivitas mereka.

Selain Selat Hormuz, Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden juga menjadi titik kerentanan penting dalam rantai pasok energi global.

Sejumlah negara di kawasan Teluk, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman, memiliki kepentingan besar untuk menjaga stabilitas regional dan kelancaran perdagangan energi. Sebagian negara tersebut berupaya mempertahankan hubungan diplomatik dengan Iran sekaligus melanjutkan kerja sama pertahanan dengan AS.

Jalur Alternatif Belum Mampu Menggantikan Selat Hormuz

Di tengah meningkatnya risiko keamanan, sejumlah negara produsen energi telah mengembangkan jalur alternatif untuk menjaga kelancaran ekspor minyak. Arab Saudi memiliki jaringan pipa East-West yang memungkinkan pengiriman minyak melalui Laut Merah, sedangkan Uni Emirat Arab memiliki jaringan pipa menuju Fujairah di Teluk Oman.

Namun, kapasitas tambahan kedua jalur tersebut masih terbatas. International Energy Agency (IEA) mencatat kapasitas gabungan jalur alternatif tersebut hanya sekitar 3,5–5,5 juta barel per hari, jauh di bawah volume perdagangan normal yang melewati Selat Hormuz.

Selain memanfaatkan jaringan pipa, produsen dan perusahaan perdagangan energi juga mencoba mengoptimalkan pengalihan rute pelayaran, fasilitas penyimpanan, serta mekanisme transfer muatan antarkapal. Akan tetapi, langkah-langkah tersebut membutuhkan infrastruktur, ketersediaan kapal, dan koordinasi logistik yang tidak dapat dibangun dalam waktu singkat.

Menurut Pieter, keberadaan jalur alternatif memang dapat membantu mengurangi tekanan terhadap distribusi energi, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi risiko keamanan di kawasan.

“Jalur alternatif belum mampu mengeliminasi risiko keamanan kawasan secara menyeluruh, apalagi menjamin kelancaran pasokan energi global secara optimal. Karena itu, stabilitas Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb tetap menjadi faktor penting bagi keberlanjutan perdagangan energi internasional,” ungkap Pieter.

Pada akhirnya, kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela AS 2026 memberikan peluang bagi peningkatan pengawasan terhadap kebijakan militer pemerintahan Trump. Namun, ketidakpastian arah kebijakan luar negeri AS, dinamika hubungan dengan Israel, serta posisi strategis Iran di Selat Hormuz akan tetap menjadi faktor penentu perkembangan konflik Timur Tengah dan stabilitas ekonomi global.(***)

Continue Reading

Ekonomi

34 Tahun Bangun Industri Pangan, Direktur PT SPS: Visi Kami Memaksimalkan Potensi Petani Lokal

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Direktur PT Sumber Pangan Sukses (SPS), Siti Saidah yang akrab disapa Ida, membagikan perjalanan panjangnya membangun industri pangan terpadu. Berawal dari peternakan ayam hingga kini merambah beras dan kelapa sawit, Ida mengaku visi utamanya tetap sama: memaksimalkan potensi dan memberdayakan petani lokal.

Ida menyebut, dirinya telah menghabiskan 34 tahun di industri peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa yang 99 persen untuk ekspor. Dalam 8 tahun terakhir, ia fokus di komoditi beras dan 6 tahun terakhir mengembangkan industri kelapa sawit.

“Kita konsentrasi di industri olahan pangan terpadu. Pengalaman saya 34 tahun di peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa, dan 8 tahun terakhir kita di beras,” ujar Ida Saidah, Direktur PT Sumber Pangan Sukses.

Untuk komoditi beras, Ida menjelaskan SPS tidak hanya mengandalkan impor. Pada 2022-2024 perusahaan sempat 99 persen impor karena kebijakan pemerintah, namun SPS juga tetap membina petani dan penggilingan padi kecil (rice mill) di Karawang, Cikarang, Bekasi hingga Indramayu.

Ia mengungkapkan, SPS membantu rice mill berkapasitas kecil 5 ton, 10 ton hingga 20 ton per hari yang umumnya kekurangan modal. Bantuan itu berupa pengiriman gabah, modal kerja di depan, hingga pendampingan staf untuk meningkatkan kualitas.

“Kita datangkan gabah, lalu kita modal kerja di depan dan semua produksi kita bantu, kita ajari ada staf-staf kita ngajari mereka,” kata Ida.

Tidak hanya beras, untuk kelapa sawit SPS juga bermitra dengan banyak daerah. CPO didatangkan dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bangka, Dumai, Medan, Aceh hingga Lampung. Sementara gabah berasal dari Madura, Bojonegoro, Kudus, Karawang, Cikarang dan Indramayu.

Ida menegaskan, pembinaan petani dilakukan secara intensif melalui pelatihan. Ia mencontohkan, SPS mengumpulkan kelompok petani dan penggilingan padi untuk pelatihan di hotel di Karawang agar kapasitas dan kualitas mereka naik kelas.

“Visi kita bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi para petani lokal, yang kedua bagaimana bisa memberdayakan para petani,” tegasnya…..Ron

Continue Reading

Ekonomi

Kesan dan Pesan John N Palinggi Kepada Menkeu Suahasil Pengganti Purbaya

Published

on

Jakarta, hariansentana.com – PENGAMAT Ekonomi Dr, John N Palinggi, M.M, M.BA mengatakan, perggantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara adalah hak prerogatif Presiden sesuai dengan UUD ‘45 Pasal 17 dan UU No.13 Tahun 2008.

“Jadi tidak perlu ada spekulasi yang bikin resah masyarakat, tentang alasan Presiden Prabowo melakukan pergantian Menteri, karena Menteri adalah pembantu Presiden yang sudah barangtentu harus loyal kepada Presiden bukan kepada yang lain,” ujar Pengusaha, Ketum DPP Assosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) ini di Jakarta, kemarin.

Mengenai Mekeu baru Suahasil, John menilai Suahasil adalah sosok yang tepat menggantikan Purbaya melihat rekam jejak pengalamannya di Kemenkeu.

“Beliau adalah Wakil Menteri Keuangan selama 7 tahun. 5 Tahun di Kabinet Indonesia Maju dan 2 Tahun di Kabinet Merah Putih sejak November 2024 hingga September 2026,” terang Ketua Assosiasi Mediator Indonesia (ARDIN) ini.

Menurut John, Suahasil adalah sosok yang kalem yang tidak mencari popularitas. “Orangnya masih muda, rendah hati, tidak pernah terpublikasi dan tidak gampang buat statement. padahal dia (Suahasil) Guru Besar UI peraih Bintang Jasa Utama,“ ungkapnya.

Kedepan, John Palinggi berharap Menkeu Suahasil lebih ketat dalam menggelontorkan uang kepada Kementerian dan Lembaga Negara serta menggendalikan hutang negara, khususnya hutang swasta yang ditanggungjawabi negara.

“Banyak Kementerian dan Lembaga/Instansi minta-minta tambah anggaran tanpa jelas tujuan dan peruntukannya, apakah berdampak pada kesejahteraan rakyat. Jangan biarkan swasta ngutang luar negeri yang pada akhirnya menjadi beban negara,” jelasnya.

Selain itu, John Palinggi berharap Menkeu Suhasil loyal kepada Presiden bukan orang lain di balik layar, tidak takut ancaman dari orang yang mengandalkan partai politik sebagai tameng.

“Bersyukur Suhasil adalah sosok Profesional murni, praktisi, independen yang tidak tetkait dengan partai politik manapun,” tutup John.

Continue Reading
Advertisement

Trending