Connect with us

Bodetabek

ATR / BPN Kab Bogor Canangkan Zona Integritas WBK dan WBBM

Published

on

Bogor,Hariansentana.com –  Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, melakukan pencanangan pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada kantor Pertanahan tersebut, pada Rabu (16/2/22).

Dalam sambutannya, Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan, terkait pencanganan ZI yang dilakukan jajaran Kantah Kabupaten Bogor yang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menyatakan bahwa untuk mempercepat dalam tata kelola pemerintahan yang baik dengan diperlukannya reformasi dan birokrasi diseluruh kementerian dan lembaga hingga ke tingkat pemerintah daerah.

Selain itu, perlu dilakukan juga penataan dan penguatan registrasi, penguatan tata laksana, penguatan manajemen serta aparatur, penguatan wawasan dan akuntabilitas pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Bogor khususnya.

“Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sangat mendukung dalam pencanangan pembangunan Zona Integritas di kantor pertanahan Kabupaten Bogor pada saat ini,” kata Bupati Ade Yasin dalam sambutannya di aula kantor tersebut.

Ia menambahkan, program pencanangan pembangunan ZI itu merupakan wujud pelayanan yang sehat dan kesiapan untuk menuju pemerintah atau kantor pelayanan publik yang di wilayah bebas korupsi dan WBBM.

Ia juga memaparkan, selain Kantah yang pada hari ini telah mencanangkan WBK dan WBBM, dimana untuk setiap kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Dinas-dinas yang berada dilingkup Pemkab Bogor juga telah melaksanakan WBK dan WBBM ini.

“Sebagaimana kita ketahui juga, untuk jajaran pemerintah tingkat Kecamatan se-Kabupaten Bogor pun tenga bekerja keras untuk melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) demi mendukung secara penuh program nawacita Presiden RI, Joko Widodo dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan atas hak tanah bagi masyarakat serta meningkatkan standar kompetensi serta menuju birokrasi pertanahan yang baik.

“Tetapi, dalam kesempatan ini juga Pemda Kabupaten Bogor mengucapkan banyak terima kasih kepada Kantah Kabupaten Bogor da kantor pertanahan perwakilan Bogor Timur di Kecamatan Cileungsi yang sudah banyak membantu target-target dan mengamankan aset-aset milik Pemkab Bogor ini,” tuturnya.

Selain itu, kata Bupati, untuk wilayah Kabupaten Bogor yang menjadi wilayah terbesar dengan jumlah populasi penduduknya hampir sama rata dengan jumlah penduduk di satu negara yakni Singapore, dimana dari total jumlah 2 juta bidang tanah yang telah didaftarkan oleh Pemkab Bogor melalui program nawacita Presiden Jokowi itu, dan telah terdaftarkan sekitar kurang lebih diangka 1,398 juta bidang. Dan kini, terhitung sejak tahun 2017-2021 lalu telah terealisasi mencapai 369 ribu lebih bidang untuk sertipikat atas hak tanah, yang mana sisanya masih sekitar 605 ribu lebih bidang tanah yang belum terdaftarkan

“Jadi mudah-mudahan program PTSL ini harapan saya terus diperpanjang oleh presiden Joko Widodo untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah bagi masyarakat Kabupaten Bogor khususnya,” terangnya.

Terpisah dengan secara virtual, Kepala Kantor Pertanahan Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan menambahkan, bila dalam program pencanangan pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh Kantah Kabupaten Bogor ini, merupakan bagian dari perjalanan kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan reformasi dan birokrasi yang baik serta terbebas dari korupsi dan WBBM tersebut.

“Dan kami khususnya di jajaran kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Barat akan terus berkomitmen untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan baik serta sehat kepada masyarakat yang tentunya terbebas dari korupsi,” tegasnya.

Sementara itu, Kantah Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto menyampaikan, jika reformasi dan birokrasi sebagai langkah awal dalam menjalankan pemerintahan yang baik, efektif, efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat dan profesional. Sehingga, sambungnya, dapat terwujud Good Government. Serta, demi mendukung perihal itu pemerintah telah menerbitkan beberapa produk peraturan tentang pedoman pelaksanaan program reformasi dan birokrasi nasional salah satunya WBK dan WBBM tersebut.

“Dari regulasi tersebut juga, menargetkan tercapainya pelaksanaan pelayanan baik dan bebas dari korupsi, dan pemerintah yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” terangnya.

Sepyo juga menjelaskan secara rinci, kaitan pencanangan pembangunan zona integritas merupakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang dilanjutkan hingga tingkat provinsi dan daerah di masing-masing kantor instansi bersangkutan.

“Dan khusus untuk Kanwil ATR/BPN provinsi Jawa Barat yang alhamdulillah dalam rangka untuk mendukung program WBK dan WBBM ini yang diintruksikan oleh kepala kantor wilayah pertanahan provinsi Jabar, yang mana untuk seluruh kantor pertanahan se-Provinsi ini diwajibkan mencanangkan pembangunan zona Integritas menuju kantor yang WBK dan WBBM,” bebernya.

Lebih lanjut ia memaparkan, dalam penerapan program ini memiliki 2 tahapan, yang pertama menerapkan WBK lalu diikuti WBBM tersebut.

“Program ini harus kita terapkan karena merupakan intruksi langsung dari Pemerintah Pusat melalui Kemenpan RB, jadi harus semuanya ini kita laksanakan. Dalam artian, seluruh birokrasi dan reformasi ini harus sesuai yang diharapkan melalui program zona integritas menuju kantor yang WBK dan WBBM,” ucapnya.

“Artinya, untuk output yang dituju dalam program pencanangan ini sudah sangat jelas yaitu pelayanan kepada masyarakatnya harus baik. Begitu pun ada program pasti aturan dan sanksi yang berlaku, jika kita menemukan ada staf yang kedapatan melanggar aturan dari program ini akan ada sanksi yang berlaku akan kami berikan kepada versangkutan, dan sanksi ini sangat tegas,” pungkasnya.

Diketahui, dari acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM yang digelar oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dihadiri oleh Bupati Bogor, Ade Yasin, ketua DPRD, Rudi Susanto beserta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor, yang dilanjutkan melakukan penandatangan bersama….(Ded/Subur/Tabrani )

Bodetabek

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Turut Ambil Bagian Dalam Helaran KaBogor Fest 2026

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – KaBogor Fest 2026 merupakan salah satu festival terbesar di Kabupaten Bogor yang menggabungkan unsur hiburan, UMKM, kuliner, komunitas hingga pelayanan publik. Tentunya kegiatan tersebut menjadi momentum strategis bagi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk berinteraksi langsung baik dengan pelanggan maupun masyarakat Kabupaten Bogor.

Senin 8 Juni 2026 Perumda Air Minum Tirta Kahuripan turut ambil bagian dalam helaran KaBogor Fest 2026 yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong hingga tanggal 14 Juni 2026.

Keikutsertaan ini sebagai wujud komitmen perusahaan menghadirkan pelayanan publik sekaligus mendukung rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Abdul Somad, mengatakan bahwa kehadiran Tirta Kahuripan di KaBogor Fest tidak hanya untuk memberikan pelayanan administrasi, tetapi juga sebagai sosialisasi program perusahaan yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Bogor terhadap layanan air bersih perpipaan yang aman dan berkualitas,”terang nya.

“KaBogor Fest menjadi sarana kolaboratif yang sangat baik bagi Tirta Kahuripan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat berkonsultasi langsung mengenai info layanan air bersih hingga pendaftaran sambungan baru” ujar Abdul Somad.

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk mengunjungi booth pelayanan selama event KaBogor Fest 2026 dan memanfaatkan berbagai layanan serta program yang tersedia.

“Petugas kami siap memberikan pelayanan prima dan memberikan penjelasan tuntas apabila ada aduan pelanggan, selain itu booth Tirta Kahuripan menyediakan berbagai doorprize dan pojok melukis anak bertemakan konservasi air. Untuk posisi booth Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berada di area pelayanan publik tepatnya di selasar gate 2 stadion Pakansari.” tutupnya.

Untuk diketahui, moment HJB ke-544 kali ini, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menghadirkan program Harga Spesial Sambungan Baru bagi kelompok tarif rumah tinggal (R3C–R4F). Program ini berlaku mulai 10 Mei hingga 30 Juni 2026 dengan biaya pemasangan hanya Rp 544.000,- dari harga normal Rp 1.600.000,- (syarat dan ketentuan berlaku)……..Ron

Continue Reading

Bodetabek

PT PMC Dorong Pengembangan Hortikultura dan Agrowisata, Penggarap Lahan Diajak Bermitra

Published

on

By

BOGOR, SENTANA – Upaya penyelesaian persoalan penggarapan lahan milik PT Prima Mustika Candra (PMC) di Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, terus ditempuh melalui pendekatan dialog dan musyawarah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Langkah tersebut diwujudkan dalam forum mediasi yang digelar di Kantor Kecamatan Tamansari, Kamis (4/6/2026), dengan menghadirkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Pemerintah Desa Sukajaya, pihak perusahaan, tokoh masyarakat, serta perwakilan penggarap lahan.

Pertemuan itu menjadi momentum penting dalam mencari solusi yang adil, berkelanjutan, dan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, terutama masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencahariannya dari aktivitas pertanian di area lahan milik perusahaan.

Staf Pembebasan Lahan PT PMC, Toni Setiawan, memaparkan hasil pendataan dan verifikasi lapangan yang telah dilakukan perusahaan terhadap para penggarap.

“Hingga saat ini perusahaan mencatat sekitar 20 penggarap dengan total luasan lahan sekitar 9,9 hektare yang telah melalui proses verifikasi lapangan,” ujar Toni.

Menurutnya, pendataan dilakukan secara cermat untuk memastikan identitas serta aktivitas para penggarap sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan skema penyelesaian yang dapat diterima seluruh pihak.

Sementara itu, General Manager Perencanaan PT PMC, Yongki, menegaskan komitmen perusahaan untuk mencari solusi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar.

“Kami ingin memikirkan bersama kegiatan yang dapat menunjang aktivitas masyarakat yang selama ini sudah berjalan. Mayoritas warga menanam tanaman palawija dan hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menyusun rencana ke depan,” katanya.

Yongki menjelaskan, PT PMC saat ini tengah menyiapkan konsep pengembangan kawasan berbasis hortikultura dan agrowisata yang disesuaikan dengan perizinan perusahaan. Melalui konsep tersebut, aktivitas pertanian masyarakat diharapkan tetap dapat menjadi bagian dari pengembangan kawasan secara terpadu.

Selain itu, perusahaan juga berencana menyusun perjanjian kerja sama dengan para penggarap yang telah terdata dan terverifikasi. Dokumen tersebut nantinya akan diketahui oleh pemerintah desa sebagai bentuk kepastian administrasi sekaligus perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Camat Tamansari, Yudi, menilai komunikasi yang terbuka dan konstruktif menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas sosial serta menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat.

“Saya menilai komunikasi yang terbuka menjadi langkah penting dalam menciptakan kepastian dan menjaga kondusivitas wilayah,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar proses pendataan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh penggarap lahan, baik yang telah mengikuti mediasi maupun yang belum berpartisipasi, sehingga tidak ada pihak yang merasa terabaikan.

“Yang terpenting adalah semua pihak memiliki kepastian. Pendataan harus dilakukan secara menyeluruh agar proses penyelesaian berjalan adil dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” tambahnya.

Dalam forum yang sama, Ketua Gerakan Nasional Pajajaran (Genpar), Sambas Alamsyah, menyampaikan dukungannya terhadap langkah penyelesaian yang ditempuh melalui jalur dialog dan musyawarah.

Menurut Sambas, kesepakatan yang dicapai akan memiliki kekuatan yang lebih baik apabila dituangkan dalam dokumen tertulis yang diketahui pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan.

“Kesepakatan tertulis akan menjadi pegangan bersama bagi masyarakat maupun perusahaan dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, sekaligus mencegah munculnya sengketa baru di kemudian hari,” katanya.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam forum tersebut serta berharap hasil pertemuan dapat disosialisasikan secara luas kepada seluruh warga.

Sejumlah penggarap yang hadir turut menyampaikan harapan agar aktivitas pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka tetap dapat berjalan sembari menunggu penyelesaian yang disepakati bersama.

Melalui musyawarah yang terus dibangun antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, diharapkan tercipta solusi yang mampu memberikan kepastian hukum, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sukajaya di masa mendatang.

Continue Reading

Bodetabek

DPC Gerindra Kabupaten Bogor Sembelih 14 Ekor Sapi Kurban Serentak di 6 Dapil

Published

on

By

BOGOR, SENTANA – Memperingati Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor menggelar penyembelihan hewan kurban serentak di enam daerah pemilihan se-Kabupaten Bogor, Jumat 29 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Sebanyak 14 ekor sapi disembelih dan didistribusikan ke berbagai wilayah di Kabupaten Bogor.

Dari jumlah tersebut, 12 ekor sapi disalurkan ke enam dapil dengan masing-masing dapil menerima dua ekor. Dua ekor lainnya disembelih di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor dan daging nya dibagikan kepada warga sekitar kantor partai,”terang nya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan, mengatakan separuh dari total 14 ekor sapi merupakan bantuan Bupati Bogor Rudy Susmanto,”terang nya .

“Alhamdulillah, tahun ini DPC Gerindra Kabupaten Bogor dapat menyalurkan 14 ekor sapi kurban. Dari jumlah tersebut, separuhnya merupakan kontribusi dan bantuan dari Bapak Bupati Bogor Rudy Susmanto sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat,” ujar Iwan Setiawan.

Menurutnya, Idul Adha bukan hanya momentum ibadah kurban, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Ia menegaskan kegiatan serentak di seluruh dapil merupakan komitmen Gerindra untuk hadir di tengah masyarakat, terutama saat hari besar keagamaan.

“Iduladha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Melalui kegiatan kurban ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat Kabupaten Bogor, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara partai dan warga,” tambahnya.

Daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tokoh masyarakat, pengurus lingkungan, serta warga di sekitar lokasi penyembelihan.

“Kami berharap kegiatan ini membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Semangat gotong royong dan kebersamaan harus terus dijaga, terlebih di momen Idul Adha yang penuh makna ini,” kata Iwan.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan Idul Adha menjadi momentum memperkuat rasa kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat.

“Semoga hewan kurban yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi sarana mempererat ukhuwah dan kebersamaan di Kabupaten Bogor,” jelas Rudy Susmanto singkat.

Pelaksanaan penyembelihan di tiap dapil melibatkan kader partai, relawan, dan tokoh masyarakat setempat. Antusiasme warga terlihat sejak proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban.

DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor berharap kegiatan sosial dan keagamaan seperti ini dapat dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial…..Ron

Continue Reading
Advertisement

Trending