Connect with us

Daerah

Sekda Paparkan Strategi Jabar Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Published

on

BANDUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (23/9/2021).

Dalam agenda tersebut, Setiawan menjelaskan kinerja dan strategi Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal itu terkait dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) atas Laporan Keuangan Pemda Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2020.

“Tentu saja bahwa kita pun melakukan strategi dan kinerja terkait dengan pengawasan Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Setiawan dalam paparannya dalam RDP tersebut.

Setiawan pun menjelaskan, kinerja dan strategi pertama yang dilakukan Pemda Provinsi Jabar adalah pemeriksaan. Pemeriksaan dalam hal ini dilakukan terhadap program dan kinerja kegiatan perangkat daerah dengan cara menilai efektivitas dan efisiensi, serta keekonomisan.

“Yang kedua adalah pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Kemudian, review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum ditandatangani oleh kepala daerah. Dan berikutnya adalah melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap perangkat daerah,” ucapnya.

Kelima adalah konsultasi, yaitu dengan memberikan layanan konsultasi bagi perangkat daerah maupun stakeholder lainnya. Melalui kelima tahapan kinerja dan strategi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar.

“Jadi, ini hal-hal yang kami pandang perlu kami kemukakan dalam rangka untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dan kami selalu mereviu dan memperbaiki tahap demi tahap untuk ini,” katanya.

Setiawan juga mengucapkan terima kasih kepada BAP DPD RI yang telah mendorong Pemda Provinsi Jabar dan Pemda Kabupaten/Kota di Jabar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dari setiap TLHP menurut aturan yang ada pemda diberi waktu 60 hari untuk merespons dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

“Dan kami sudah membuat perencanaan kira-kira penyelesaian kita seperti apa. Dan saya sudah jelaskan dan diterima DPD bahwa Jawa Barat dan kabupaten/kotanya sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan diharapkan bisa diselesaikan tepat waktu,” tuturnya.

“Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan temuan sebetulnya tidak terkait dengan WTP atau tidak WTP-nya. Jadi, Jawa Barat bisa mempertahankan WTP-nya, barangkali dengan implementasinya, sehingga yang harus kita perbaiki,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pemda Provinsi Jabar berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut dari BPK RI untuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar sejak 2011 lalu.

Wakil Ketua II BAP DPD RI Edwin Pratama pun memberikan apresiasi kepada Pemda Provinsi Jabar.

“Yang jelas kami dari DPD RI memberi apresiasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun kabupaten/kota yang sudah opininya bagus. Dengan catatan ada dua kabupaten kita yang hari ini tidak lagi WTP. Dua kabupaten itu adalah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran,” kata Edwin.

“Yang kedua, Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Pemda Provinsi Jawa Barat masih ada beberapa catatan. Mudah-mudahan Pak Gubernur melalui Pak Sekda bisa memberi solusi secepatnya. Karena hal ini adalah tanggung jawab Bersama,” imbuhnya.

Menurut Edwin, secara umum pengelolaan keuangan Pemda di Jabar sudah baik. Namun, masih ada beberapa catatan yang sudah diberikan oleh BPK RI yang tidak mempengaruhi opini yang sudah diberikan.

“Tinggal ini harus ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang sudah di sepakati, sesuai dengan aturan yang ada yaitu sekitar 60 hari. Dan InsyaAllah kami mendengar penjelasan dari Pemda Provinsi (Jabar) optimis, itu untuk bisa diselesaikan,” kata Edwin.

“Saya berharap, kami DPD RI berharap predikat out of opini yang selama ini diraih oleh pemerintah kabupaten/kota ataupun provinsi di Jawa Barat yang sudah sepuluh kali ini bisa dipertahankan. Dan mudah-mudahan bisa kembali lagi 100 persen untuk tiap kabupaten/kotanya,” tambahnya. (Red)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

PLH Kajati Sumut Herlina Setyorini, Hadiri Peringatan May Day 2026

Published

on

By

PERINGATAN MAY DAY 2026-PLH Kajati Sumut, Herlina Setyorini, SH, MH, Gubernur Sumut, Bobby Nasution, Wakil Gubernur H. Surya, Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Wakapolda, Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K, M.H, Wakil Ketua DPRD Sumut & Staf Ahli Pangdam 1/BB saat Peringatan May Day 2026. (Foto Ist).

MEDAN, SENTANA – Kejaksaan Tinggi Sumut berkomitmen mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan dengan para pemangku kepentingan.

Hal tersebut diungkapkan Pelaksana Harian Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Herlina Setyorini, SH, MH melalui keterangannya saat Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Gedung Serba Guna Pemprovsu, Deli Serdang, Kamis (1 Mei 2026).

KETERANGAN PERS-PLH Kajati Sumut, Herlina Setyorini, SH, MH, Gubernur Sumut, Bobby Nasution, Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto saat keterangan pers usai Peringatan May Day 2026. (Foto Ist).

“Buruh adalah penggerak roda perekonomian. Negara hadir untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Kejaksaan melalui fungsi penegakan hukum siap mengawal agar tidak ada pelanggaran di bidang ketenagakerjaan,” tegas Herlina Setyorini.

Peringatan May Day tahun ini mengangkat tema “Kerja Layak, Upah Adil, Indonesia Sejahtera”, dihadiri Pelaksana Harian Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Herlina Setyorini, SH, MH, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, Wakil Gubernur H. Surya, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Wakapolda, Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K, M.H, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Staf Ahli Pangdam 1/BB, mewakili Dankosek Hanudnas, mewakili Dankodaeral I Belawan, perwakilan Danlanud Soewondo hingga pejabat terkait, serta ratusan perwakilan dan utusan dari seluruh organisasi buruh di Sumatera Utara.

Tegaskan Komitmen Kawal Hak Pekerja

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat dialog sosial antara pekerja, pengusaha dan pemerintah guna mencegah perselisihan serta meningkatkan kesejahteraan buruh.

“Momentum Hari Buruh Internasional ini, menjadi penguat sinergi semua pihak dalam mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif di Sumatera Utara,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Daerah

Ubah Rob Jadi Peluang Ekonomi, Abdullah Taqwim: Demak Tidak Tenggelam, Tapi Sedang Bangkit

Published

on

By

JAKARTA, SENTANA – Wakil Ketua Umum Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN), H. Abdullah Taqwim, mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap fenomena rob yang selama ini kerap dianggap sebagai bencana semata.

Menurutnya, rob bukan hanya persoalan banjir atau genangan, melainkan sinyal penting bagi masa depan pembangunan wilayah pesisir, khususnya di Kabupaten Demak.

“Hari ini kita tidak sedang berbicara tentang banjir atau kesulitan semata. Kita sedang berbicara tentang masa depan. Tentang bagaimana sebuah daerah pesisir mampu bangkit ketika berani mengubah cara berpikirnya,” ujar Taqwim melalui keterangannya, Kamis (23/4).

Pria yang juga dikenal sebagai pengusaha buah di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur itu, mencontohkan keberhasilan negara-negara maju seperti Belanda yang mampu menjadikan air sebagai bagian dari kekuatan pembangunan, bukan sebagai ancaman.

“Selama ini rob dianggap musibah. Padahal sejarah dunia menunjukkan, wilayah yang mampu mengelola air justru menjadi pusat kemajuan. Air bukan musuh, melainkan sahabat pembangunan,” katanya.

Ia menilai, Demak memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat ekonomi pesisir, mengingat letaknya yang strategis di jalur ekonomi nasional, serta didukung oleh masyarakat pesisir yang tangguh dan sumber daya laut yang melimpah.

“Rob adalah pesan alam bahwa masa depan Demak ada pada ekonomi laut dan ekonomi pesisir modern,” tegasnya.

Taqwim juga mendorong agar pembangunan tidak lagi berfokus pada upaya meninggikan daratan semata, tetapi lebih kepada peningkatan visi dan strategi pengelolaan wilayah berbasis air.

Ia menggambarkan sejumlah potensi yang bisa dikembangkan di Demak, mulai dari tambak modern berorientasi ekspor, pelabuhan nelayan yang produktif, kawasan wisata pesisir, hingga penguatan sabuk mangrove yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga memiliki nilai ekonomi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap kondisi pesisir dinilai menjadi kunci dalam mendukung transformasi tersebut.

“Kita tidak menolak rob. Kita mengelola rob. Kita menjadikan rob sebagai kekuatan ekonomi masyarakat,” ujarnya optimistis.

Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha untuk mewujudkan perubahan tersebut.

“Jika semua pihak berjalan bersama, maka Demak akan berubah dari daerah terdampak menjadi pusat ekonomi pesisir Indonesia,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Taqwim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersyukur atas potensi alam yang dimiliki dan bekerja secara bersama-sama demi masa depan yang lebih baik.

“Demak tidak tenggelam. Demak sedang bangkit,” pungkasnya.

Hal yang sama diungkapkan Politisi PDIP Demak, Fahrudin Slamet Bisri, Warga Demak dari segala elemen perlu menyatukan persepsi. Apa yang dikatakan H. Taqwim, sebuah pemikiran yang luar biasa. Jika warga Demak bergerak serempak, Insya Allah tidak mustahil kedepan Demak menjadi Kabupaten yang maju. “Pandangan/pemikiran yang luar biasa, mari bersatu untuk kemajuan Demak,” tandas Wakil Ketua DPRD Demak ini. (Red).

Continue Reading

Daerah

Ulama dan Umaro Dalam Satu Majelis Pengajian Haul dan Milad Mama Bakry Sadeng

Published

on

By

BOGOR , SENTANA – Pondok pesantren Mama Bakery Sadeng Leuwisadeng Leuwiliang, Kabupaten Bogor, mengadakan acara pengajian akbar Haul dan Milad serta peresmian Klinik MBS, Gedung asrama putri dan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Mama Bakry Sadeng, pada Selasa malam (21/4/2026).

Kegiatan keagamaan tersebut, berlangsung khidmad dan dihadiri ribuan jamaah dari berbagai daerah.

Acara Milad dan Haol akbar tersebut sejumlah pejabat dan tokoh agama turut hadir dalam acara tersebut, diantaranya Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani, Sekjed MUI, Buya Dr. H. Amirsyah Tambunan MA, Sekda Jawa Barat, Dr Drs Herman Suryatman, M.Si, Kepala Kemenag Prov Jabar, Bupati Bogor, Wakil Bupati Bogor, Walikota Bogor, serta jajaran Forkompimda.

Hadir pula Imam Besar Masjidil Aqso Sayyid Syekh Ammar Azmi, Habib Mahdi Assegaf, para Camat, Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta ribuan santri, wali santri dan jamaah.

Pengajian dan Haul Akbar tersebut dipimpin langsung oleh Pengasuh PonPes Mama Bakry Sadeng, KH Abah Roudl Bahar Bakry, serta diisi dengan tausiyah dari sejumlah ulama ternama.

Dalam sambutannya, Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani menyampaikan kesan mendalam atas suasana kebersamaan dalam kegiatan tersebut.

“Saya merasa terharu pengajian di sini karena banyaknya jamaah. Haul ini mengingatkan perjuangan mama bakry memberikan andil di kehidupan masyarakatnya dan mengingat pada jasa-jasa Mama Bakry. Mama bakry mewakafkan hidupnya untuk orang banyak, untuk kepentingan agamanya, negaranya caranya dengan menghafal al qur’an dengan belajar tekun. Harapannya, anaknya menjadi anak baik berguna bagi negara dan bangsanya,” ujar H. Ahmad Muzani.

Ia menegaskan bahwa, esensi dari kegiatan haul dan milad adalah sebagai mengajarkan kerukunan dan persatuan, maka persatuan dan kerukunan menjadi prioritas dalam kehidupan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, H. Herman Suryatman, M.Si, mengungkapkan permohonan maaf untuk keluarga besar Ponpes Mama Bakry dan masyarakat yang hadir, Bapak Gubernur terjebak macet, serta rasa bangga dan harunya dapat kembali hadir di tengah masyarakat, serta menyaksikan perkembangan Pondok Pesantren Mama Bakry Sadeng.

“Kehadiran saya di sini mewakili Bapak Gubernur dan permohonan maaf ke keluarga besar pesantren Mama Bakry, serta masyarakat. Jadi posisina Bapak Aing Gubernur tos meluncur kearah Bogor, posisina macet di perkerkirakan perjalanan 3-4 jam. Tapi sejatina Pondok pesantren iyeu berdiri beirisan pisan dengan visi misi Jawa Barat. Pemda Provinsi Jawa Barat kadedeuh, ngarojong, ngadukung, ngadekeng pondok Pesantren Mama Bakry Iyeu, visi Pemda Jawa Barat Istimewa melahirkan generasi berakhlakul karimah. Saya juga ingin melepas rindu kepada masyarakat kabupaten Bogor,” kata Herman Suryatman.

Dalam kesempatan tersebut, Neng Ais sebagai Wakil Ketua Panitia Haul dan Milad Pondok Pesantren Mama Bakry Sadeng, sangat kaget dengan kehadiran jamaah yang melebihi target dan berterima kasih atas kehadiran masyarakat.

“Alhamdulillah jumlah pengunjung melebihi ekspetasi dan target dari panitia, prediksi jamaah yang hadir saat ini lebih dari 6000 orang,” ucap Neng Ais.

Neng Ais bersyukur, acara berjalan lancar walau sempat menimbulkan kekecewaan dari para jamaah, karena ketidakhadiran Bapak Gubernur Jawa Barat.

“Banyak jamaah yang kecewa, Bapak Aing tidak bisa hadir karena macet. Harapan saya, kedepan ada acara spesial pak gubernur bersama warga Leuwisadeng dan sekitarnya yang bertempat di Pesantren Mama Bakry Sadeng,” tambah Neng Ais.

Acara berlangsung dengan penuh kekhusyukan, diiringi do’a bersama untuk para pengasuh pesantren, para ulama, serta keselamatan dan kemajuan umat Islam.

“Kegiatan Milad dan Haul Akbar ini diharapkan dapat terus mempererat ukhuwah islamiyah, menumbuhkan semangat keagamaan,” imbuhnya. (Red).

Continue Reading
Advertisement

Trending