Connect with us

Daerah

Sekda Paparkan Strategi Jabar Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Published

on

BANDUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (23/9/2021).

Dalam agenda tersebut, Setiawan menjelaskan kinerja dan strategi Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal itu terkait dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) atas Laporan Keuangan Pemda Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2020.

“Tentu saja bahwa kita pun melakukan strategi dan kinerja terkait dengan pengawasan Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Setiawan dalam paparannya dalam RDP tersebut.

Setiawan pun menjelaskan, kinerja dan strategi pertama yang dilakukan Pemda Provinsi Jabar adalah pemeriksaan. Pemeriksaan dalam hal ini dilakukan terhadap program dan kinerja kegiatan perangkat daerah dengan cara menilai efektivitas dan efisiensi, serta keekonomisan.

“Yang kedua adalah pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Kemudian, review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum ditandatangani oleh kepala daerah. Dan berikutnya adalah melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap perangkat daerah,” ucapnya.

Kelima adalah konsultasi, yaitu dengan memberikan layanan konsultasi bagi perangkat daerah maupun stakeholder lainnya. Melalui kelima tahapan kinerja dan strategi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar.

“Jadi, ini hal-hal yang kami pandang perlu kami kemukakan dalam rangka untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dan kami selalu mereviu dan memperbaiki tahap demi tahap untuk ini,” katanya.

Setiawan juga mengucapkan terima kasih kepada BAP DPD RI yang telah mendorong Pemda Provinsi Jabar dan Pemda Kabupaten/Kota di Jabar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dari setiap TLHP menurut aturan yang ada pemda diberi waktu 60 hari untuk merespons dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

“Dan kami sudah membuat perencanaan kira-kira penyelesaian kita seperti apa. Dan saya sudah jelaskan dan diterima DPD bahwa Jawa Barat dan kabupaten/kotanya sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan diharapkan bisa diselesaikan tepat waktu,” tuturnya.

“Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan temuan sebetulnya tidak terkait dengan WTP atau tidak WTP-nya. Jadi, Jawa Barat bisa mempertahankan WTP-nya, barangkali dengan implementasinya, sehingga yang harus kita perbaiki,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pemda Provinsi Jabar berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut dari BPK RI untuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar sejak 2011 lalu.

Wakil Ketua II BAP DPD RI Edwin Pratama pun memberikan apresiasi kepada Pemda Provinsi Jabar.

“Yang jelas kami dari DPD RI memberi apresiasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun kabupaten/kota yang sudah opininya bagus. Dengan catatan ada dua kabupaten kita yang hari ini tidak lagi WTP. Dua kabupaten itu adalah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran,” kata Edwin.

“Yang kedua, Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Pemda Provinsi Jawa Barat masih ada beberapa catatan. Mudah-mudahan Pak Gubernur melalui Pak Sekda bisa memberi solusi secepatnya. Karena hal ini adalah tanggung jawab Bersama,” imbuhnya.

Menurut Edwin, secara umum pengelolaan keuangan Pemda di Jabar sudah baik. Namun, masih ada beberapa catatan yang sudah diberikan oleh BPK RI yang tidak mempengaruhi opini yang sudah diberikan.

“Tinggal ini harus ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang sudah di sepakati, sesuai dengan aturan yang ada yaitu sekitar 60 hari. Dan InsyaAllah kami mendengar penjelasan dari Pemda Provinsi (Jabar) optimis, itu untuk bisa diselesaikan,” kata Edwin.

“Saya berharap, kami DPD RI berharap predikat out of opini yang selama ini diraih oleh pemerintah kabupaten/kota ataupun provinsi di Jawa Barat yang sudah sepuluh kali ini bisa dipertahankan. Dan mudah-mudahan bisa kembali lagi 100 persen untuk tiap kabupaten/kotanya,” tambahnya. (Red)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Brigjen TNI (Purn) I Made Riawan, S.Psi, M.I.P Kembali Tepilih Sebagai Ketua PHDI Jawa Barat Masa Bhakti 2024-2029

Published

on

BANDUNG , HARIANSENTANA.COM — Brigjen TNI (Purn) I Made Riawan, S.Psi, M.I.P kembali terpilih secara aklamasi untuk memimpin PHDI Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2024-2029, pada acara Lokasabha IX Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, bertempat di Sari Ater Hotel dan Resort No.7, Bandung, Jawa Barat, Minggu (09/6/2024).

Pada Awal kegiatan acara ini di tampilkan dengan sebuah pertunjukan tari Penyambutan yaitu Tari Rebong, Ketua Panitia Penyelenggara, Bapak AKBP Pol Purn I Nengah Merta, S.H, M.H, M.Si.

Dalam sambutannya menyampaikan Pertama, kami secara pribadi mengucapkan rasa terima kasih atas kehadirannya Bapak/ibu dalam memenuhi undangan pada acara ini. Kedua, hari ini akan menjadi salah satu momen yang berkesan karena akan acara Lokasabha PHDI Provinsi Jawabarat Tahun 2024.

Lokasabha merupakan pengambilan Keputusan Tertinggi untuk Memilih pimpinan umat di Provinsi, Menyusun Program Kerja Strategis, mengeluarkan keputusan lainnya, sehingga dapat dijabarkan dalam bentuk Pelayanan kepada umat Hindu di Seluruh Jawa Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan AD/ART Organisasi, memilih pimpinan dalam organisasi PHDI Provinsi harus melalui penyelenggaraan Lokasabha dan di hadiri oleh pemberi suara sah yaitu PHDI Kota dan Kabupaten, Pada hari ini perwakilan dari 14 PHDI Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat berkenan hadir semua dengan penuh semangat.

Nengah, Juga berharap, agar peserta dapat mengikuti acara ini dengan aktif, Jangan ragu ataupun segan untuk menyampaikan pendapatnya serta aspirasinya kata Nengah.

Perwakilan PHDI Kota dan Kabupaten yang hadir mengikuti acara Lokasabha yang berlangsung pada hari minggu, tanggal 09 Juni 2024 di Sari Ater Hotel dan Resort No.7, Bandung, Jawa Barat adalah:

  1. Kota Bandung
  2. Kabupaten Bandung
  3. Kabupaten Bandung Barat
  4. Kota Cimahi
  5. Kota Depok
  6. Kota Bekasi
  7. Kabupaten Bekasi
  8. Kota Bogor
  9. Kabupaten Bogor
  10. Kabupaten Cianjur
  11. Kabupaten Cirebon
  12. Kabupaten Purwakarta
  13. Kabupaten Sukabumi dan
  14. Kabupaten Kerawang.

Dalam kesempatan yang sama, AKBP Pol M. Amin Taufan yang mewakili Kapolda Jawa Barat, memberikan apresiasi kepada PHDI Provinsi Jawa Barat, dibawah kepemimpinan Brigjen TNI. Purn. I Made Riawan, telah memberikan kontribusi dan kolaborasi yang luar biasa mewujudkan keamanan, keharmonisan dan kedamaian di Jawa Barat.

Ketua Umum PHDI Pusat Mayjen TNI Purn Wisnu Bawa Tenaya hadir dan memberi sambutan serta sekaligus membuka secara resmi acara Loka Sabha IX Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ditandai dengan Pemukulan Gong.

Selesai acara pembukaan, dilanjutkan dengan Sidang-sidang Lokhasabha dimulai Sidang Paripurna I sampai dengan Sidang Paripurna VI berjalan maraton namun di sana-sini muncul suasana keakraban, teduh dan penuh dengan rasa keguyuban.

Kebahagiaan setiap peserta semakin menghujam tatkala pada Sidang Paripurna dan Pandangan serta Laporan perwakilan dari 14 PHDI Kota dan Kabupaten dimunculkannya calon ketua, Brigjen TNI (Purn) I Made Riawan, S.Psi, M.I.P yang akhirnya terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Pengurus Harian PHDI Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2024-2029.

Dengan lancarnya pelaksanaan Lokasabha IX PHDI Provinsi Jawa Barat, sudah sepatutnya Panitia penyelenggara dan kami umat Hindu Jawa Barat menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Umum PHDI Pusat, Para Sesepuh sebagai peninjau, Tamu Undangan dan semua pihak yang telah mendukung acara ini berupa saran, pendapat, pikiran semoga semangat kebersamaan yang penuh harmoni ini membawa umat hindu di Jawa Barat hidup rukun, guyub, damai untuk intern dan antar umat beragama. (Red).

Continue Reading

Daerah

Pengguna Narkoba Meningkat, Agus Rohmat Ajak Bupati Perangi Narkoba di Kota Wali

Published

on

SEMARANG, HARIANSENTANA.COM — Dalam rangka mewujudkan Demak Bersinar, BNN Provinsi Jawa Tengah bersama forkopimda Kabupaten Demak menyelenggarakan Deklarasi Kabupaten Demak Bersinar (Bersih Narkoba) dalam kegiatan Kunjungan Kerja Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah dan Rapat Koordinasi Evaluasi Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemkab Demak Tahun 2024, pada Rabu (5 Juni 2024), bertempat di Grhadika Bina Praja Setda Demak.

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Demak, dr. Hj. Eisti’anah, S.E, yang turut mengundang Kapolres Demak, AKBP Muhammad Purbaja, S.H, S.I.K, M.T yang diwakili oleh Wakapolres Demak, Komandan Kodim 0716/Demak, Letkol Kav Maryoto, S.E, M.Si, M.M, Ketua DPRD Demak, H.S Fahrudin Bisri Slamet, S.E dan Kepala BNN Kabupaten Kendal, Anna Setiyawati, S.Sos, M.M, dengan harapan akan ada kebijakan politik terkait Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Demak.

“Tentunya kita sebagai warga Demak yang kental dengan religinya, kami sebagai generasi penerus akan terus mempertahankan citra Kabupaten Demak sebagai wilayah yang agamis. Salah satunya dengan mengeluarkan Perda No.1 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika.

Selain itu, secara berkelanjutan kami juga melaksanakan sosialisasi kemudian edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan bahaya narkotika,” ujar Bupati Demak dikutip Pers Rilis Humas BNNP Jateng, Rabu (5/6).

Bupati juga menyampaikan bahwa, kerjasama lintas sektoral terus dilaksanakan sebagai komitmen umtuk memutus rantai peredaran gelap narkoba. Bukan suatu perkara yang mudah karena narkoba semakin hari semakin meresahkan kita semua. “Pihaknya menghimbau agar orang tua lebih aware kepada generasi penerus dan meyakini bahwa dari keluarga yang bahagia, dari orang tua yang peduli tentunya akan lahir generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing,” imbuhnya.

Acara dilanjutkan dengan Deklarasi Kabupaten Demak Bersinar yang dipimpin oleh Komandan Kodim 0718/Demak, Letkol Kav Maryoto, S.E, M.Si, M.M, diikuti oleh seluruh peserta dan dilanjutkan dengan penandatanganan Deklarasi.

Selanjutnya, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Brigjen. Pol. Dr. H. Agus Rohmat, S.I.K, S.H, M.Hum berkesempatan untuk menyampaikan sambutan sekaligus materi yang berjudul “Bergerak Bersama Melawan Narkoba”.

“Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 1,3% atau sekitar 195.000 penduduknya telah terpapar narkoba. Saya berpesan kepada para bandar dan para pengedar narkoba jangan coba-coba mengedarkan di Kabupaten Demak karena akan berhadapan dengan hukum yang sangat berat,” ujar Jenderal bintang satu tersebut kelahiran Demak ini.

Dari paparan yang disampaikan oleh Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, peringkat pengungkapan Kasus Narkoba di Kabupaten Demak pada tahun 2022 sebanyak 1866 kasus dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 1948 kasus, yang artinya meningkat 4,1% yang berarti masih banyak narkotika yang beredar di masyarakat. Ini merupakan tantangan bagi kita semua, bagaimana cara pemerintah Kabupaten Demak dan BNN bersinergi menekan hal tersebut.

Acara diakhiri dengan penyerahan plakat dan berfoto bersama forkopimda dan seluruh peserta. (Red).

Continue Reading

Daerah

Wujudkan Demak Bermartabat Tanpa Narkoba, Kepala BNNP Jawa Tengah Gandeng PGSI dan FKPP Gelar Futsal Santri

Published

on

Teks foto: TANPA NARKOBA – Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Brigjend Pol. Dr. H. Agus Rohmat, S.I.K, S.H, M.Hum diskusi tentang Narkoba dengan Ketua PGSI Demak, Kasat Narkoba Polres Demak, AKP. Tri Cipto Adi Nugroho, Kabiro Hukum Setda Demak, Niken Kendarsih, SH, MH, Camat Demak, H.M Syahri, SH, MM. (Foto Humas).

DEMAK, HARIANSENTANA.COM — “Siap !! 86 Jendral, Salam sehat tanpa Narkoba, Say No To Drugs”.
Demikian sepenggal pernyataan ketua PGSI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia), saat pertemuan dengan Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Brigjend Pol.Dr. H. Agus Rohmat, S.I.K, S.H, M.Hum, yang didampingi sejumlah pejabat tim terpadu penanggulangan narkoba Kabupaten Demak, diantaranya Kasat Narkoba Polres Demak, AKP Tri Cipto Adi Nugroho, Kabiro Hukum Setda Demak, Niken Kendarsih, SH,MH, Camat Demak H.M. Syahri, SH,MM, serta jajaran pejabat lainnya, berlangsung di ruang transit Pendopo Kabupaten Demak, Rabu (5/6/2024).

Pada kesempatan tersebut, Agus Rahmat menyampaikan bahwa, Kabupaten Demak sebagai Kota Wali, harus kita lindungi dari bahaya Narkoba, dengan cara terus kita gencarkan pencegahan peredarannya, terlebih dilingkungan pesantren, kata Jendral kelahiran Demak.

Lanjutnya, maka guna pencegahan penggunaan narkoba sekaligus pembiasaan gaya hidup sehat di wilayah Demak, saya menggandeng PGSI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia) dan FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren), untuk pelaksanaan Turnamen Futsal antar Pesantren Demak (TFPD), ujarnya.

Turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional (HANI) 2024.

“Terimakasih Mas Noor, Ketua PGSI dan Yai Suyitno, ketua FKPP, juga Pak Camat, Bu Niken, Mas Kasat Narkoba, atas komitmen luar biasa dalam rencana gerakan penanganan masalah narkoba, semoga rencana segera terlaksana,” kata Jendral yang juga santri tersebut.

PGSI DAN FKPP SIAP GELAR TFPD

Sementara itu, Noor Salim, Ketua PGSI Demak, menyatakan siap 86 atas ajakan kolaborasi dari Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah.

“Insya Allah setelah ini segera di tindaklanjuti dengan komunikasi bersama antara PGSI dengan FKPP,” jelas guru pengurus Pesantren Tahfidz Taqwiyatul Wathon Sumberejo.

Lebih lanjut, pria yang juga pengurus Majelis Daerah KAHMI, penerima Award tingkat ASEAN tersebut menjelaskan, PGSI dan FKPP juga berkomitmen penuh atas upaya pencegahan peredaran Narkoba, apalagi kolaborasi dengan Kepala BNN Jawa Tengah ini didukung oleh pejabat di Demak, ada Pak Sahri, Camat Demak, Bu Niken, Kabid Hukum dan Plt. Kesbangpol, serta Pak Tri Cipto, Kasat Narkoba Polres Demak, terang Salim.

Sesuai arahan Pak Jendral, TFPD digelar secara Gratis bagi semua pesantren di wilayah Kabupaten Demak.

“Semua peserta akan mendapatkan piagam dan bagi tim yang juara 1, 2, 3 mendapatkan Tropi, Piagam, serta uang pembinaan. Begitupun harapan 1, 2 dan 3 mendapat tropy dan piagam,” pungkas Salim. (Red).

Continue Reading
Advertisement

Trending