Connect with us

Ekonomi

Yusril: Gugatan Hukum Terkait Pembentukan Subholding Pertamina Prematur

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menilai, gugatan hukum yang dilayangkan Pusat Analisa Anggaran atau Center for Budget Analysis kepada Menteri BUMN Erick Thohir serta jajaran Komisaris dan Direksi Pertamina adalah prematur. Apalagi, pembentukan holding dan subholding Pertamina tersebut idak menyalahi aturan mana pun.

Menurut Yusril, dalam gugatan itu pelapor sudah melewati sejumlah proses yang diatur dalam hukum, meski begitu, proses itu tidak sampai pada tahap akhir.

“Memang sudah ada tahapan-tahapan dilalui tapi belum sampai akhir. Sehingga di pengadilan ada gugatan terhadap hal ini ya gugatan itu terlalu prematur. Karena belum sampai ke tahap yang bisa digugat, karena ini masih proses yang berjalan,” kata Yusril dalam Webinar yang digelar Energy Watch di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Yusril menilai, pembentukan holding dan subholding BUMN Migas ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 33 dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah diamandemen.

Dia juga mengutip dua pasal ihwal posisi BUMN, pertama, pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pasal ini menjelaskan perlu adanya upaya restrukturisasi sebagai bagian dari penyegaran dan penyehatan perseroan pelat merah.

“Kemudian, Pasal 72 Ayat 1, di mana restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional,” katanya.

Sementara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat, upaya pembentukan subholding PT Pertamina (Persero) didasari atas kebutuhan bisnis dan tuntutan penyesuaian dinamika. “Sebab bahan energi fosil dinilai mulai mengalami kelangkaan. Karenanya, pendirian anak usaha Pertamina dianggap tidak menyalahi Undang-undang (UU),” kata Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga pada acara yang sama.

Ia mengatakan, adanya transformasi yang terjadi saat ini menuntut adanya penyusunan baru (revisi) terhadap UU. “Dengan kata lain, regulasi harus mampu membaca perubahan yang terjadi di lapangan,” ucapnya.

Arya juga menegaskan, bahwa khususnya di sektor bisnis, dinamika saat ini harus diiringi dengan perubahan cara pandang terhadap UU. Dengan begitu, bisnis tetap berjalan.

“Perubahan seperti ini membuat perubahan cara pandang terhadap UU juga. Jadi pandangan inilah yang menjadi tantangan kita bahwa bisnis itu akan terus bergerak,” ujar Arya,(sl)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

PLN EPI Dukung Pemerintah dan KKKS Dalam Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) merupakan salah satu offtaker produksi gas alam nasional. PLN EPI mendukung penuh Langkah Pemerintah serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Gas untuk bisa meningkatkan produksi gas, mengingat pertumbuhan kebutuhan gas oleh pembangkit untuk mendukung konsumsi listrik di masa transisi energi.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI Rakhmad Dewanto menjelaskan total kebutuhan gas untuk pembangkit listrik saat ini hingga 2040 mendatang akan terus tumbuh. Hal ini dikarenakan pembangkit gas merupakan energi transisi yang lebih rendah emisi untuk menyongsong target NZE.

“PLN saat ini mempunyai skema Accelerated Renewable Development dimana kebutuhan gas untuk pembangkit menjadi salah satu backbone kelistrikan di masa transisi ini. Kami PLN EPI, sangat mendukung dan siap menjadi offtaker untuk pengembangan lapangan migas Indonesia,” ujar Rakhmad dalam acara The 48th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition (IPA Convex 2024).

Rakhmad merinci pada tahun ini saja misalnya, kebutuhan gas pembangkit mencapai 1.213 MMBTU. Sedangkan tahun depan bisa mencapai 1.706 MMBTU jika adanya pertumbuhan konsumsi listrik yang signifikan.

Tahun ini, setidaknya PLN EPI telah memetakan potensi sumber gas seperti 532 MMSCFD dari gas pipa terkontrak, 488 MMSCFD gas pipa yang potensial untuk diserap. Sedangkan untuk LNG, 115 BBTUD yang berasal dari Bontang.

Menurut dia meningkatnya kebutuhan gas untuk LNG memang hampir dipastikan akan terjadi. Selain karena ada penurunan dari sisi hulu, ke depan pembangkit listrik yang membutuhkan gas juga bertambah dengan adanya program gasifikasi pembangkit listrik.

Agresifitas PLN mencari alokasi gas memang wajar lantaran dalam proyeksi yang disusun PLN ada peningkatan kebutuhan LNG di tahun mendatang. Tahun ini saja porsi penggunaan LNG dari keseluruhan penyerapan gas PLN mencapai 53% dan akan terus meningkat hingga 68% pada tahun 2030.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Siap Jadi Offtaker Besar Produksi Gas Alam Dalam Negeri, PLN EPI Dukung Pemerintah dan KKKS Genjot Produksi Gas

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) merupakan salah satu offtaker produksi gas alam nasional. PLN EPI mendukung penuh Langkah Pemerintah serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Gas untuk bisa meningkatkan produksi gas, mengingat pertumbuhan kebutuhan gas oleh pembangkit untuk mendukung konsumsi listrik di masa transisi energi.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI Rakhmad Dewanto menjelaskan total kebutuhan gas untuk pembangkit listrik saat ini hingga 2040 mendatang akan terus tumbuh. Hal ini dikarenakan pembangkit gas merupakan energi transisi yang lebih rendah emisi untuk menyongsong target NZE.

“PLN saat ini mempunyai skema Accelerated Renewable Development dimana kebutuhan gas untuk pembangkit menjadi salah satu backbone kelistrikan di masa transisi ini. Kami PLN EPI, sangat mendukung dan siap menjadi offtaker untuk pengembangan lapangan migas Indonesia,” ujar Rakhmad dalam acara The 48th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition (IPA Convex 2024).

Rakhmad merinci pada tahun ini saja misalnya, kebutuhan gas pembangkit mencapai 1.213 MMBTU. Sedangkan tahun depan bisa mencapai 1.706 MMBTU jika adanya pertumbuhan konsumsi listrik yang signifikan.

Tahun ini, setidaknya PLN EPI telah memetakan potensi sumber gas seperti 532 MMSCFD dari gas pipa terkontrak, 488 MMSCFD gas pipa yang potensial untuk diserap. Sedangkan untuk LNG, 115 BBTUD yang berasal dari Bontang.

Saat ini, kata Rakhmad PLN juga mendukung penuh pengembangan Blok Andaman. Sebab Blok Andaman merupakan lapangan dengan potensial gas yang besar dan bisa memenuhi kebutuhan gas untuk pembangkit PLN.

“Untuk memanfaatkan potensi gas Lapangan Andaman, PLN siap untuk berkolaborasi dalam penyediaan infrastruktur pipa gas untuk memastikan bahwa produksi dari lapangan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Rakhmad.

Rakhmad merinci, kebutuhan gas dalam negeri pada 2031 mencapai 300 BBTUD. Dengan peta sebaran pembangkit gas yang berada di Jawa dan Sumatera, PLN siap berkolaborasi dalam pembangunan ruas ruas pipa.

“PLN EPI tertarik bekerjasama untuk melakukan investasi bersama pada pembangunan pipa transmisi gas dari Lapangan Andaman hingga Pulau Jawa,” kata Rakhmad.

Dengan pemanfaatan ruas pipa yang ada, perlu ada tambahan investasi sebesar 1,26 Miliar USD untuk menghubungkan dan memperluas kapasitas Sumatera dan Jawa dengan panjang ruas pipa sepanjang 513 kilometer.

Menurut dia meningkatnya kebutuhan gas untuk LNG memang hampir dipastikan akan terjadi. Selain karena ada penurunan dari sisi hulu, ke depan pembangkit listrik yang membutuhkan gas juga bertambah dengan adanya program gasifikasi pembangkit listrik.

Agresifitas PLN mencari alokasi gas memang wajar lantaran dalam proyeksi yang disusun PLN ada peningkatan kebutuhan LNG di tahun mendatang. Tahun ini saja porsi penggunaan LNG dari keseluruhan penyerapan gas PLN mencapai 53% dan akan terus meningkat hingga 68% pada tahun 2030.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Program Cofiring Biomassa PLTU Menggerakan Ekonomi Masyarakat

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Program co-firing atau substitusi batubara dengan biomassa pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dinilai potensial dilakukan di wilayah Indonesia dan berdampak positif pada perekonomian masyarakat.

Menurut Kepala Pusat Penelitian dan Bioenergi (SBRC) IPB University Dr Meika Syahbana Rusli, program cofiring biomassa pada PLTU memiliki dampak positif pada upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Pemanfaatan biomassa sebagai substitusi batubara di PLTU dinilai berdampak positif pada pengurangan emisi yang dihasilkan dari pembakaran batubara. Selain itu, pelaksanaan program cofiring biomassa dinilai cocok dilakukan di Indonesia dimana potensi lahan kering terhitung cukup besar.

“Lahan kering ini cocok ditanami untuk tanaman energi. Lahan kering ini masih banyak yang tidak produktif, yang hanya ditumbuhi alang-alang, rumput-rumputan atau pepohonan yang tidak termanfaatkan. Di Pulau Jawa, ada 1 juta hektar lahan kering yang potensial dimanfaatkan untuk tanaman energi,” paparnya.

Lebih jauh Meika mengungkapkan, Ƙini pemanfaatan biomassa hanya bersumber dari limbah seperti dahan-dahan kering pepohonan yang tidak termanfaatkan ataupun dengan serbuk gergaji. Program hutan energi dinilai dapat menjadi solusi yang tepat untuk mendorong pemanfaatan biomassa dalam rangka mengejar target pengurangan emisi lewat program cofiring PLTU.

Salah satu program hutan tanaman energi sebelumnya telah digagas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di beberapa wilayah seperti Cilacap Jawa Tengah, Tasikmalaya Jawa Barat dan Gunung Kidul Yogyakarta.

Meika menilai, program ini perlu diperbanyak dengan terus melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat setempat. Apalagi, implementasi hutan energi memiliki manfaat yang berkelanjutan dimana pohonnya dapat tetap tumbuh untuk jangka panjang sebab hanya dahan atau rantingnya yang akan digunakan.

“Jadi ini juga ramah lingkungan, sustainable bahan baku dari tanaman energi ini atau kayu yang besar dipanen kemudian ditanam lagi kayu disana. Artinya budidayanya berlanjut. Ini akan memelihara lingkungan juga menjadi teduh, tidak banyak lahan terbuka, tidak ada erosi,” jelas Meika.

Meika menambahkan, pemanfaatan lahan yang terbuka sebagai hutan tanaman energi dapat mengatasi permasalahan lahan kritis.

Selain itu, program ini juga berpotensi mendorong pertambahan nilai ekonomi untuk masyarakat. Pemanfaatan biomassa dari pohon yang ditanami oleh masyarakat dapat berdampak positif untuk perekonomian masyarakat.

“Jadi bisa juga menimbulkan sirkular ekonomi di masyarakat. Ada manfaat ekonomi langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini benar-benar ekonomi kerakyatan,” terang Meika.

Meika menjelaskan, ada beberapa jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan seperti Kaliandra, Gamal dan Lamtoro.

“Nanti, dahan-dahannya bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar biomassa sementara daunnya dapat digunakan untuk pakan ternak,” pungkas Meika.

Implementasi program hutan energi dengan melibatkan masyarakat pun diharapkan dapat ikut mendorong terbentuknya organisasi kelompok tani di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran program.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending