Connect with us

Ekonomi

Sinergi PGN dan Kebijakan Pemerintah Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) komitmen melaksanakan optimalisasi utilisasi gas bumi guna membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional di masa pandemic COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui realisasi harga gas bumi USD 6 per MMBTU untuk mendukung daya saing industri sesuai dengan Kepmen ESDM 89K/2020.

Menurut Direktur Komersial PGN, Faris Aziz, implementasi harga gas bumi USD 6 per MMBTU pada tujuh sektor industri tertentu telah memasuki tahap akhir dan telah memperlihatkan dampak positif secara nyata. Hal ini ditunjukan dari peningkatan penyerapan gas bumi pada setiap sektor dan pertumbuhan produksi industri. Penyerapan gas bumi PGN di tujuh sektor indutri tertentu menunjukkan tren naik dari bulan Agustus 2020 sebesar 219 BBTUD meningkat menjadi 230 BBTUD pada bulan September 2020.

“Dengan peningkatan produktivitas industri, maka sinergi PGN dengan kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat. Mulai Semester II, pelanggan semua sektor industri Kepmen ESDM 89K mulai menggeliat kembali. Ini sejalan dengan pernyataan dari pemerintah, di mana ekonomi Indonesia mulai kembali bangkit pada September lalu yang ditunjukkan melalui berbagai indikator ekonomi dan keuangan,” kata Faris seperti dikutip dari pesan tertulisnya yang diterima HarianSentana.com di Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Lebih jauh Faris menjelaskan, pada perhitungan Industry Outlook 2020 menunjukkan peningkatan pada semua sektor. Sebagai contoh, realisasi harga gas USD 6 Dollar pada industri keramik telah memberikan dampak nyata dan posiftif dalam membantu pemulihan industri keramik nasional.

“Terhitung hingga September 2020, utilisasi kapasitas produksi nasional industri keramik sudah meningkat kembali di angka 60%,” ucapnya.

Sebelumnya, kata dia, Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) memproyeksikan produksi kembali meningkat sejak Juli 2020 dan dapat kembali ke level normal sebelum pandemi yakni di angka 65% pada Q1 2021. Selain itu, sektor industri keramik tengah menargetkan untuk mendongkrak daya saing ekspor. Ditambah lagi dengan pemberlakuan safeguard dari pemerintah untuk menekan laju impor.

“Sedangkan industri yang memiliki permintaan tinggi yang bisa memperkuat neraca perdagangan antara lain industri farmasi dan fitofarmaka, serta industri alat perlindungan diri (APD), alat kesehatan, masker, sarung tangan karet, dan ethanol,” kata Faris.

“Industri sarung tangan karet bisa produksi lebih, karena permintaan sarung tangan karet yang tinggi di tengah pendemi. Selain itu industri petrokimia. Semoga sektor industri tertentu dapat menyerap volume gas bumi lebih optimal sesuai jatah volume di Kepmen ESDM 89.k/2020,” imbuh Faris.

Sementara Direktur Utama PGN, Suko Hartono menambahkan, kebijakan harga gas USD 6 per MMBTU pada tujuh sektor industri tertentu juga menjadi bentuk dukungan terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengambil risiko untuk menurunkan harga gas bumi demi meningkatkan daya saing global tujuh kelompok industri. Penurunan harga gas dengan mengurangi jatah pemerintah.

Gas bumi memiliki porsi yang cukup besar dibeberapa sektor industri pada struktur biaya produksinya, sehingga diharapkan keputusan penurunan harga gas bumi sebagai insentif pemerintah bisa langsung berpengaruh pada daya saing industri dalam negeri di pasar dunia.

“Selain penerapan protokol Covid-19 yang ketat, pemulihan ekonomi nasional dapat diupayakan melalui berbagai kebijakan. Oleh karena itu, PGN berharap implementasi Kepmen ESDM 89K/2020 dapat berkontribusi optimal dalam pemulihan ekonomi nasional,” ujar Suko.

Tak hanya itu, kebijakan harga gas USD 6 per MMBTU untuk sektor industri tertentu termasuk bagian dari upaya mewujudkan mimpi energi yang berkeadilan di Indonesia. Gas bumi tidak lagi sekedar komoditi, tetapi menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional.

Dengan komitmen melaksanakan kebijakan Kepmen ESDM 89.K/2020, PGN akan melakukan aspek-aspek ketersediaan gas bumi, pemerataan akses pemanfaatan gas bumi, dan harga yang kompetitif agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.

“Secara berkelanjutan, PGN akan menjalankan kegiatan operasional dan investasi agar dapat menciptakan benefit yang semakin luas bagi perekonomian nasional,” tutup Suko.(sl)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

PLN EPI Dukung Pemerintah dan KKKS Dalam Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) merupakan salah satu offtaker produksi gas alam nasional. PLN EPI mendukung penuh Langkah Pemerintah serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Gas untuk bisa meningkatkan produksi gas, mengingat pertumbuhan kebutuhan gas oleh pembangkit untuk mendukung konsumsi listrik di masa transisi energi.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI Rakhmad Dewanto menjelaskan total kebutuhan gas untuk pembangkit listrik saat ini hingga 2040 mendatang akan terus tumbuh. Hal ini dikarenakan pembangkit gas merupakan energi transisi yang lebih rendah emisi untuk menyongsong target NZE.

“PLN saat ini mempunyai skema Accelerated Renewable Development dimana kebutuhan gas untuk pembangkit menjadi salah satu backbone kelistrikan di masa transisi ini. Kami PLN EPI, sangat mendukung dan siap menjadi offtaker untuk pengembangan lapangan migas Indonesia,” ujar Rakhmad dalam acara The 48th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition (IPA Convex 2024).

Rakhmad merinci pada tahun ini saja misalnya, kebutuhan gas pembangkit mencapai 1.213 MMBTU. Sedangkan tahun depan bisa mencapai 1.706 MMBTU jika adanya pertumbuhan konsumsi listrik yang signifikan.

Tahun ini, setidaknya PLN EPI telah memetakan potensi sumber gas seperti 532 MMSCFD dari gas pipa terkontrak, 488 MMSCFD gas pipa yang potensial untuk diserap. Sedangkan untuk LNG, 115 BBTUD yang berasal dari Bontang.

Menurut dia meningkatnya kebutuhan gas untuk LNG memang hampir dipastikan akan terjadi. Selain karena ada penurunan dari sisi hulu, ke depan pembangkit listrik yang membutuhkan gas juga bertambah dengan adanya program gasifikasi pembangkit listrik.

Agresifitas PLN mencari alokasi gas memang wajar lantaran dalam proyeksi yang disusun PLN ada peningkatan kebutuhan LNG di tahun mendatang. Tahun ini saja porsi penggunaan LNG dari keseluruhan penyerapan gas PLN mencapai 53% dan akan terus meningkat hingga 68% pada tahun 2030.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Siap Jadi Offtaker Besar Produksi Gas Alam Dalam Negeri, PLN EPI Dukung Pemerintah dan KKKS Genjot Produksi Gas

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) merupakan salah satu offtaker produksi gas alam nasional. PLN EPI mendukung penuh Langkah Pemerintah serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Gas untuk bisa meningkatkan produksi gas, mengingat pertumbuhan kebutuhan gas oleh pembangkit untuk mendukung konsumsi listrik di masa transisi energi.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI Rakhmad Dewanto menjelaskan total kebutuhan gas untuk pembangkit listrik saat ini hingga 2040 mendatang akan terus tumbuh. Hal ini dikarenakan pembangkit gas merupakan energi transisi yang lebih rendah emisi untuk menyongsong target NZE.

“PLN saat ini mempunyai skema Accelerated Renewable Development dimana kebutuhan gas untuk pembangkit menjadi salah satu backbone kelistrikan di masa transisi ini. Kami PLN EPI, sangat mendukung dan siap menjadi offtaker untuk pengembangan lapangan migas Indonesia,” ujar Rakhmad dalam acara The 48th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition (IPA Convex 2024).

Rakhmad merinci pada tahun ini saja misalnya, kebutuhan gas pembangkit mencapai 1.213 MMBTU. Sedangkan tahun depan bisa mencapai 1.706 MMBTU jika adanya pertumbuhan konsumsi listrik yang signifikan.

Tahun ini, setidaknya PLN EPI telah memetakan potensi sumber gas seperti 532 MMSCFD dari gas pipa terkontrak, 488 MMSCFD gas pipa yang potensial untuk diserap. Sedangkan untuk LNG, 115 BBTUD yang berasal dari Bontang.

Saat ini, kata Rakhmad PLN juga mendukung penuh pengembangan Blok Andaman. Sebab Blok Andaman merupakan lapangan dengan potensial gas yang besar dan bisa memenuhi kebutuhan gas untuk pembangkit PLN.

“Untuk memanfaatkan potensi gas Lapangan Andaman, PLN siap untuk berkolaborasi dalam penyediaan infrastruktur pipa gas untuk memastikan bahwa produksi dari lapangan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Rakhmad.

Rakhmad merinci, kebutuhan gas dalam negeri pada 2031 mencapai 300 BBTUD. Dengan peta sebaran pembangkit gas yang berada di Jawa dan Sumatera, PLN siap berkolaborasi dalam pembangunan ruas ruas pipa.

“PLN EPI tertarik bekerjasama untuk melakukan investasi bersama pada pembangunan pipa transmisi gas dari Lapangan Andaman hingga Pulau Jawa,” kata Rakhmad.

Dengan pemanfaatan ruas pipa yang ada, perlu ada tambahan investasi sebesar 1,26 Miliar USD untuk menghubungkan dan memperluas kapasitas Sumatera dan Jawa dengan panjang ruas pipa sepanjang 513 kilometer.

Menurut dia meningkatnya kebutuhan gas untuk LNG memang hampir dipastikan akan terjadi. Selain karena ada penurunan dari sisi hulu, ke depan pembangkit listrik yang membutuhkan gas juga bertambah dengan adanya program gasifikasi pembangkit listrik.

Agresifitas PLN mencari alokasi gas memang wajar lantaran dalam proyeksi yang disusun PLN ada peningkatan kebutuhan LNG di tahun mendatang. Tahun ini saja porsi penggunaan LNG dari keseluruhan penyerapan gas PLN mencapai 53% dan akan terus meningkat hingga 68% pada tahun 2030.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Program Cofiring Biomassa PLTU Menggerakan Ekonomi Masyarakat

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Program co-firing atau substitusi batubara dengan biomassa pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dinilai potensial dilakukan di wilayah Indonesia dan berdampak positif pada perekonomian masyarakat.

Menurut Kepala Pusat Penelitian dan Bioenergi (SBRC) IPB University Dr Meika Syahbana Rusli, program cofiring biomassa pada PLTU memiliki dampak positif pada upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Pemanfaatan biomassa sebagai substitusi batubara di PLTU dinilai berdampak positif pada pengurangan emisi yang dihasilkan dari pembakaran batubara. Selain itu, pelaksanaan program cofiring biomassa dinilai cocok dilakukan di Indonesia dimana potensi lahan kering terhitung cukup besar.

“Lahan kering ini cocok ditanami untuk tanaman energi. Lahan kering ini masih banyak yang tidak produktif, yang hanya ditumbuhi alang-alang, rumput-rumputan atau pepohonan yang tidak termanfaatkan. Di Pulau Jawa, ada 1 juta hektar lahan kering yang potensial dimanfaatkan untuk tanaman energi,” paparnya.

Lebih jauh Meika mengungkapkan, Ƙini pemanfaatan biomassa hanya bersumber dari limbah seperti dahan-dahan kering pepohonan yang tidak termanfaatkan ataupun dengan serbuk gergaji. Program hutan energi dinilai dapat menjadi solusi yang tepat untuk mendorong pemanfaatan biomassa dalam rangka mengejar target pengurangan emisi lewat program cofiring PLTU.

Salah satu program hutan tanaman energi sebelumnya telah digagas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di beberapa wilayah seperti Cilacap Jawa Tengah, Tasikmalaya Jawa Barat dan Gunung Kidul Yogyakarta.

Meika menilai, program ini perlu diperbanyak dengan terus melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat setempat. Apalagi, implementasi hutan energi memiliki manfaat yang berkelanjutan dimana pohonnya dapat tetap tumbuh untuk jangka panjang sebab hanya dahan atau rantingnya yang akan digunakan.

“Jadi ini juga ramah lingkungan, sustainable bahan baku dari tanaman energi ini atau kayu yang besar dipanen kemudian ditanam lagi kayu disana. Artinya budidayanya berlanjut. Ini akan memelihara lingkungan juga menjadi teduh, tidak banyak lahan terbuka, tidak ada erosi,” jelas Meika.

Meika menambahkan, pemanfaatan lahan yang terbuka sebagai hutan tanaman energi dapat mengatasi permasalahan lahan kritis.

Selain itu, program ini juga berpotensi mendorong pertambahan nilai ekonomi untuk masyarakat. Pemanfaatan biomassa dari pohon yang ditanami oleh masyarakat dapat berdampak positif untuk perekonomian masyarakat.

“Jadi bisa juga menimbulkan sirkular ekonomi di masyarakat. Ada manfaat ekonomi langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini benar-benar ekonomi kerakyatan,” terang Meika.

Meika menjelaskan, ada beberapa jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan seperti Kaliandra, Gamal dan Lamtoro.

“Nanti, dahan-dahannya bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar biomassa sementara daunnya dapat digunakan untuk pakan ternak,” pungkas Meika.

Implementasi program hutan energi dengan melibatkan masyarakat pun diharapkan dapat ikut mendorong terbentuknya organisasi kelompok tani di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran program.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending