Connect with us

Polhukam

Yusril Ajukan Gugat Ke MK Terkait Dugaan Kecurangan Pilkada Labuan Batu

Published

on

JAKARTA Hariansentana.com –Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Pasion Andi Suhaimi Dalimunthe, dan Faizal Amri Siregar, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang dikeluarkan KPU Labuhan Batu. “Kami telah mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu  Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 29 April 2021 pada pukul: 12.02 WIB,” ungkap Yusril dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (3/5).

Alasan diajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tersebut,  adalah terkait dugaan praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon lain. “Untuk saat ini telah terkumpul bukti-bukti kecurangan di 7 TPS dari 9 TPS yang telah diperintahkan sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU),” tambah Yusril.

Terkait perkembangan di lapangan didapati, KPU Labuhanbatu pada 2 Mei 2021 melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020.  Terkait permasalahan ini  pihaknya pada  30 April 2021 telah bersurat kepada KPU Labuhanbatu yang meminta menunda rapat untuk memutuskan Pasion pemenang mengingat permohonan perselisihan sudah didaftarkan di Mahkamah Konstitusi.

“Penundaan ini menurut hemat kami sangat beralasan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum dalam AUPB, agar tidak terjadi pertentangan antara Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nantinya,” pinta Yusril.

Kalau  disimak Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil Pilkada Labuhanbatu, amar utamanya adalah memerintahkan PSU di beberapa TPS. Hasilnya langsung diumumkan dengan cara menggabungkannya dengan hasil suara yang tidak dibatalkan Mahkamah Konstitusi tanpa harus melaporkan hasil penggabungan tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Polhukam

Pangkoopsud I Hadiri Paparan Satgas Pengadaan TNI AU.

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Panglima Komando Operasi Udara I Marsekal Muda TNI Mohammad Nurdin menghadiri rapat penyampaian perkembangan Satuan Tugas Pengadaan TNI AU yang dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, S.E., M.M., berlangsung di Ruang Rapat Kasau, Basement Gd. Pimpinan Rd. Suryadi Suryadarma, Cilangkap, Jakarta Timur. (Senin, 20-5-2024).

Pada rapat tersebut menghadirkan beberapa pejabat yang menyampaikan paparan sesuai bidangnya yaitu Kapus Alpalhan Baranahan Kemhan RI Marsma TNI Yusran Lubis, S.E., M.M., beserta pejabat terkait lainnya.

Rapat yang akan berlangsung sampai tanggal 22 Mei 2024 ini membahas tentang pengadaan alutsista beberapa jenis pesawat beserta infrastukturnya untuk menambah kekuatan TNI Angkatan Udara, dan rapat hari pertama ini dihadiri oleh Wakasau, Pangkoopsudnas, Dankodiklatau, Koorsahli Kasau, Irjenau, Para Asisten Kasau, serta para pejabat utama di lingkungan Mabesau dan para pejabat jajaran TNI AU di wilayah Jakarta.

Continue Reading

Polhukam

Pangkoopsud I Pimpin Upacara Peringatan Harkitnas ke-116 di Makoopsud I.

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM –Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin pimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 yang digelar di Lapangan Upacara Makoopsud I. Hadir dalam upacara tersebut, Kaskoopsud I, Irkoopsud I beserta Para Asisten, Kepala Satuan Kerja, serta Para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Koopsud I. (Senin, 20-5-2024).

Dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi yang dibacakan oleh Pangkoopsud I menjelaskan bahwa diperlukan refleksi ke belakang untuk mengingatkan kembali tujuan dibentuknya sebuah bangsa. Lebih lanjut beliau menyampaikan, “Lahirnya Boedi Oetomo di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia”.

Menkominfo juga mengingatkan bahwa terdapat tiga tujuan yang menjadi cita-cita utama kebangkitan nasional saat didirikannnya organisasi Boedi Oetomo, yaitu memerdekakan cita-cita kemanusiaan, memajukan nusa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia.

Selanjutnya Menkominfo berpesan agar kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. “Mari kita rayakan kebangkitan nasional kedua menuju Indonesia Emas!” tegas Menkominfo dalam sambutannya.

Upacara ditutup dengan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri” dan “Satu Nusa Satu Bangsa” oleh seluruh peserta upacara.

Continue Reading

Polhukam

Kepengurusan HIPKABI 2023-2028 digugat di Pengadilan Negeri Jaktim

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Perintis pembentukan Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia (HIPKABI) Sukendar, menggugat kepengurusan HIPKABI periode 2023-2028 di Pengadilan Negeri, Jakarta Timur.

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Cakung, Rabu (15/5/2024)lalu.

Usai sidang, Sukendar mengatakan, pihaknya mengajukan gugatan kepengurusan Hipkabi 2023-2028 karena ada kejanggalan dan ketidaksesuaian dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Hipkabi.

“Proses Kongres Nasional (Konas) Hipkabi yang digelar di Jawa Timur pada awal Juni 2023 mengesampingkan AD/ART yang ada. Bahkan, menggunakan aturan organisasi profesi lain. Hipkabi sudah memiliki badan hukum yang jelas. Ini kan aneh,” kata Sukendar yang merupakan anggota Hipkabi itu.

Dia pun kecewa dengan penyelenggaraan Konas dalam pemilihan kepengurusan baru Hipkabi periode 2023-2028. Dalam kongres itu, Suatmaji kembali terpilih sebagai Ketua Hipkabi.

Sukendar berharap Hipkabi kembali ke jalan yang lurus dan benar yang berpatokan kepada AD/ART yang telah dibentuk.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat (Sukendar), Eli Bungriyando mengatakan pelaksanaan Kongres Nasional Hipkabi yang telah digelar Juni 2023 itu mengacu pada organisasi profesi lain.

Padahal, lanjut dia, seharusnya pelaksanaan kongres Hipkabi itu mengacu pada AD/ART yang ada karena Hipkabi telah memiliki akte pendirian.

Oleh karena itu, melalui persidangan di Pengadilan Negeri ini pihaknya meminta agar dilakukan Kongres Nasional Luar Biasa Hipkabi untuk menentukan kepengurusan baru yang berdasarkan pada AD/ART Hipkabi.

“Kami juga minta agar SK yang telah dikeluarkan dalam kepengurusan Hipkabi periode 2023-2028 dibatalkan,” kata pria yang disapa Manik itu. Sidang itu pun akan dilanjutkan pada Rabu (29/5).

Continue Reading
Advertisement

Trending