Ibukota
Warga Eks Kampung Bayam Tandatangani Kontrak Unit HPPO JIS
Jakarta, Hariansentana.com.- Sebanyak 41 perwakilan warga eks Kampung Bayam, RW 08 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota administrasi Jakarta Utara, sepakat untuk menandatangani kontrak dan bersedia pindah ke unit Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS).
Kesepakatan ini dilakukan setelah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menggelar sosialisasi kontrak sewa hunian, penandatanganan kontrak dan serah terima kunci HPPO JIS di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (29/7).

Direktur Bisnis dan Operasional PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro), I Gede Adnyana T menjelaskan, kegiatan hari ini merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung kepada warga eks Kampung Bayam. Diakuinya, tahapan proses ini memang lebih lama dari perkiraan sebelumnya pada Mei 2025 lalu.
“Kemarin prosesnya turun naik segala macam, karena kita ingin semua aman memenuhi aspek good coorporate goverment (GCG). Karena rasa sayang, jangan sampai semua diburu-buru tapi akhirnya, endingnya jelek,” kata Adi.
Ditegaskan Adi, setelah tahapan kajian aspek GCG ini rampung pihaknya bisa memberikan tujuh jaminan kepada warga. Pertama mereka dapat menghuni HPPO JIS mulai hari ini setelah menandatangani kontrak dan melalui proses pengundian unit.
Kedua, pihaknya akan menerima warga eks Kampung Bayam tinggal di HPPO JIS yang ingin bekerja sebagai pegawai JIS selama sesuai ketentuan berlaku dan kebutuhan lapangan kerja. Dicontoh Adi, bidang pekerjaan yang bisa diberikan di antaranya gardener dan cleaning service.
Ketiga, selama enam bulan ke depan hingga 31 Desember mendatang ditetapkan menjadi masa grass periode. Selama masa grass periode itu mereka bisa tinggal di HPPO JIS tanpa ditagih bayaran.
Keempat, selama mereka tinggal dalam masa grass periode itu dipastikan bukan sebagai hutang. Kemudian kelima, Adi menegaskan pihaknya akan menjadikan komitmen bersama ini lebih baik.
Keenam, Adi mengatakan hasil yang bisa didapat oleh warga eks Kampung Bayam seperti urban farming dan beternak diperuntukkan bagi mereka.
Lalu yang ketujuh, Jakpro akan membantu distribusi berbagai produk hasil warga eks Kampung Bayam ke BUMD lainnya.
Dilanjutkan Adi, sebelum masa grass periode berakhir pihaknya bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta untuk membahas kelanjutan regulasi HPPO JIS.
Sebab, setelah masa grass periode berakhir pengelolaan HPPO JIS akan diserahkan PT Jakpro ke Dinas PRKP DKI Jakarta.
Menurut Adi, berdasar SK Wali Kota Jakarta Utara tahun 2022 tentang verifikasi warga eks Kampung Bayam keseluruhan terdapat 126 KK.
Meski belum semua warga menandatangani, Adi mengaku akan terus melakukan pendekatan dan mencari titik temu sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
“Semua, nggak ada yang ditinggalin. Tidak ada satupun warga eks Kampung Bayam yang akan ditinggal, siapa pun itu dengan pemikiran apapun, kita akan rangkul,” imbuhnya.
Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat menegaskan, akan memastikan seluruh proses berjalan baik dan tidak sampai ada yang merasa dirugikan.
Selain menerima tujuh hak yang disebutkan pihak Jakpro, Hendra menyatakan akan membantu proses pemindahan sekolah anak warga eks Kampung Bayam dan mengupayakan layanan kesehatan bagi warga.
“Sebagai wali kota, saya akan memastikan warga eks Kampung Bayam sebagai warga saya mendapat haknya sesuai yang dijanjikan,” tegasnya.
Salah seorang warga eks Kampung Bayam, Shirley Aplonia mengaku mau menandatangani kontrak lantaran merasa aspirasinya sudah diakomodir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proses penetapan yang telah dijalani pun sudah melalui dialog bersama warga.
Kemudian, ada sejumlah warga eks Kampung Bayam yang sudah diterima bekerja di JIS sebagai cleaning service.
Karena itu, Ia bersama warga eks Kampung Bayam yang total berjumlah 41 Kepala Keluarga (KK) bersedia menandatangani kontrak dan mengambil undian unit HPPO JIS.
“Di Rusun Nagrak ada 35 KK dan di Rusun Rorotan ada enam KK. Iya semua sudah jelas menerima,” tandasnya.(Sutarno)
Ibukota
Dewan Kota Jakut Hadiri Silahturahmi Forum RT RW Kelurahan Pademangan Barat
Jakarta, Hariansentana.com.- Forum RT/RW Kelurahan Pademangan Barat menggelar kegiatan silaturahmi di Halaman Kantor Seketaris RW 08.Kelurahan Pademangan Barat Jumat (17/04/2026)
Dengan mengusung tema “Efisien Dalam Pelayanan Kuat dalam Kebersamaan.” kegiatan ini diharapkan mampu mempererat kebersamaan antar pengurus wilayah serta memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pademangan Barat.
Acara dihadiri oleh Andi Noviandri Dewan Kota Jakarta Utara perwakilan Kecamatan Pademangan, Ginanjar Sekretaris kecamatan Pademangan, AKP. Damun, Waka Polsek Pademangan, Iptu Rasman Kanit Intel, Hari Firmansyah, Lurah Pademangan Barat,Teguh Suprihatin, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan ,Yusuf Barok Kasatgas Pol PP Kelurahan Pademangan Barat, Brigadir Iron Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Pademangan Barat, Andri Thakur Ketua Forum RT/RW. Ketua RW 01 hingga RW 16, LMK, FKDM, PPSU Ketua RT , kader Jumantik , serta PKK RW 08.pengurus Forum RT-RW.Ketua Andri Thakur, (Ketua RW.011).Solahudin seketaris.(Ketua RW.05) dan Tri Krisna Mukti RW.Gen Zet (ketua RW 02).
Dalam sambutannya, Ginanjar Seketaris kecamatan Pademangan menekankan pentingnya soliditas antar pengurus RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat wilayah.
Menurutnya, sinergi yang kuat akan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
Forum silaturahmi ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Dengan sinergitas yang baik, soliditas di wilayah akan semakin kokoh.
Sementara, Hari Firmansyah Lurah Pademangan Barat turut mengapresiasi inisiatif Forum RT/RW RW 08 dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia berharap komunikasi yang terjalin dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, pelayanan administrasi, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT dan RW.
Sementara itu, Andi Noviandri Dewan Kota Jakarta Utara menyampaikan bahwa peran RT dan RW sangat vital dalam menjembatani aspirasi warga kepada pemerintah.
Melalui forum seperti ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan komitmen dalam mendukung program pemerintah daerah.
Kegiatan silaturahmi juga menjadi ajang diskusi interaktif terkait isu-isu kewilayahan, mulai dari ketertiban umum, kebersihan lingkungan, pencegahan penyakit melalui peran Jumantik, hingga penguatan peran PKK dalam pemberdayaan keluarga. (Sutarno)
Ibukota
Panen Tangkap Ikan Sapu-Sapu, Gubernur Jakarta, Pramono: Pulihkan Ekosistem Perairan Jakarta.
Jakarta, Hariansentana.com.- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di dampingi Hendra Hidayat Walikota administrasi Jakarta Utara mengungkapkan bahwa lebih dari 60 persen populasi ikan sapu-sapu di Indonesia saat ini berada di wilayah Jakarta. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil telaah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Pernyataan itu disampaikan Pramono usai mengikuti operasi penangkapan ikan sapu-sapu di Saluran RW 06, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, (17/4/2026).dengan Hasil tangkapan 200 kg.di luar dugaan.
“Diketahui ikan sapu-sapu ini sekarang mendominasi perairan yang ada di Jakarta. Dari hasil telaah dari KKP diperkirakan di atas 60 persen lebih ikan sapu-sapu itu sekarang ada di Jakarta,” kata Pramono.
Menurut dia, ikan sapu-sapu merupakan spesies invasif yang sangat merugikan ekosistem perairan. Kemampuan adaptasi yang tinggi membuat ikan tersebut mudah berkembang biak dan menguasai habitat air tawar di Jakarta.
Pramono menjelaskan, keberadaan ikan sapu-sapu mengancam populasi ikan lokal karena memiliki daya saing yang kuat serta memangsa telur ikan lain. Kondisi itu menyebabkan banyak spesies endemik kesulitan bertahan hidup.
“Ikan ini sangat-sangat invasif, kemudian juga membuat ikan-ikan lain yang ada di tempat itu, terutama yang endemik lokal itu hampir semuanya kemudian tidak bisa survive karena memang telurnya dimakan,” ujarnya.

Selain berdampak pada ekosistem, Pramono juga menyoroti kandungan residu berbahaya dalam tubuh ikan sapu-sapu yang hidup di perairan Jakarta.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, kadar residu pada ikan tersebut rata-rata sudah melebihi ambang aman.
“Yang paling berbahaya adalah kemarin dalam rapat saya dilaporin oleh Kepala KKP bahwa di ikan ini rata-rata sudah di atas 0,3 kadar residunya. Dan itu berbahaya sekali,” kata Pramono.
Ia mengingatkan, ikan sapu-sapu tidak layak dikonsumsi masyarakat karena berpotensi membahayakan kesehatan.
Selain itu, kebiasaan ikan tersebut membuat liang atau sarang dengan menggerogoti dinding saluran air juga dinilai dapat merusak infrastruktur perairan.
“Kalau itu kemudian dikonsumsi akan berbahaya dan kalau dibiarkan maka dia akan merusak karena selalu dalam membuat rumahnya itu dia menggerogoti dinding dan sebagainya,” tandasnya.
Ikan sapu-sapu dikenal sebagai salah satu jenis ikan yang memiliki daya tahan hidup tinggi. Dalam kondisi lingkungan yang buruk sekalipun, ikan ini tetap mampu bertahan dibandingkan jenis ikan lainnya.
Secara ilmiah, ikan sapu-sapu merujuk pada kelompok ikan pleco seperti Hypostomus plecostomus dan Pterygoplichthys. Habitat aslinya berasal dari Amerika Selatan, namun kini telah menyebar ke berbagai negara dan menjadi spesies invasif, termasuk di Indonesia.
Kemampuan adaptasi menjadi faktor utama yang membuat ikan ini sulit mati. Ikan sapu-sapu mampu hidup di air keruh, tercemar, hingga perairan dengan kadar oksigen rendah. Bahkan, saat debit air menyusut drastis, ikan ini masih dapat bertahan hidup.
Beberapa jenis ikan sapu-sapu juga mampu mengambil oksigen langsung dari udara dan menyimpannya dalam tubuh. Hal ini membuat mereka tidak sepenuhnya bergantung pada oksigen terlarut di air.
Dari sisi makanan, ikan sapu-sapu tergolong omnivora oportunistik. Mereka dapat memakan alga, lumut, sisa organik, hingga organisme kecil. Kemampuan memanfaatkan berbagai sumber makanan inilah yang membuat populasinya terus berkembang pesat.
Tak heran jika ikan sapu-sapu kerap dijuluki sebagai ikan pembersih, meski dalam jumlah besar justru menjadi ancaman serius bagi keseimbangan ekosistem perairan.(Sutarno)
Ibukota
Pramono Lantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno Wakil Gubernur resmi melantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertempat, di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Pelantikan dilakukan sebagai bagian dari strategi penguatan birokrasi dalam rangka menghadapi tantangan Jakarta sebagai kota global serta pusat perekonomian nasional.
Pelantikan 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ini berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 385 sampai dengan 388 Tahun 2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Keputusan Gubernur ini ditetapkan pada 14 April tahun 2026.
“Secara khusus saya selamat kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik dan ini merupakan tanggung jawab yang besar,” ujar Pramono.
Pramono menekankan, penunjukan para pejabat baru tersebut telah melalui proses pertimbangan matang selama tiga pekan, dengan mengedepankan sistem manajemen talenta.
“Kami bertiga berkomunikasi, berdiskusi untuk menentukan nama-nama tadi dan kemudian menggunakan manajemen talenta karena ini kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta,” ungkapnya.

Gubernur berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara sungguh-sungguh, menjunjung tinggi integritas, dedikasi, loyalitas, transparansi, dan mengabdi kepada Pemprov DKI Jakarta.
Meski pelantikan dilakukan serentak, namun masa waktu mulai jabatan tersebut berlaku tidak seragam. Masa jabatan dari tiga orang pejabat yang telah dilantik mulai berlaku hari ini. Sedangkan masa jabatan empat pejabat berlaku mulai 1 Juni 2026, tiga pejabat berlaku 1 Agustus 2026, dan satu pejabat menunggu terbitnya SK dalam pengangkatan sebagai Pejabat Fungsional Utama.
Melalui pelantikan ini, Pramono memastikan tidak ada lagi jabatan penting yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Gubernur berharap para pejabat tersebut memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Pelantikan dilakukan pada hari ini, sedangkan nantinya sudah tidak ada pelantikan lagi. Mereka akan menjabat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam surat keputusan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Pramono juga menyinggung tantangan Pemprov DKI ke depan dalam menghadapi dampak geopolitik dan fenomena El Nino yang menyebabkan musim panas dan kering yang panjang.
“Untuk itu, kerja kolektif, kerja bersama, orkestrasi yang akan dipimpin oleh saya dan Pak Wagub yang akan mengarahkan kepada saudara-saudara sekalian,” tandas Pramono.
Adapun kesebelas pejabat yang dilantik tersebut yakni:
- Syafrin Liputo sebagai Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Budi Awaludin sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Marulina Dewi Mutiara sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Dudi Gardesi Asikin sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Marulitua sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Tona Hutauruk sebagai Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Purwanti Suryandari sebagai Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Asep Kuswanto sebagai Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang
- Ali Murthadho sebagai Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
- Firmanudin sebagai Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan
- Imron sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.(Sutarno)
-
Polhukam6 days agoGAMKI Bersama Sejumlah Elemen dan Ormas Kecam Pernyataan JK Soal Doktrin Kristen
-
Ibukota7 days agoFreddy Setiawan Resmikan WC Komunal di Kelurahan Kalibaru.
-
Polhukam4 days agoDiduga adanya Penyalahgunaan Wewenang pada Satpol PP Kota Bogor, Johan : Minta Penegak Hukum Usut Tuntas.
-
Ibukota5 days agoSatpol PP Jakut Sosialisasi Mitigasi Peran Masyarakat Peduli Tramtibum ke RT/RW, LMK, FKDM.

