Connect with us

Bodetabek

Transformasi Penanggulangan Lahan Kritis

Published

on

Kompleksitas permasalahan yang berkaitan dengan lahan kritis timbul karena terlalu banyak melibatkan kepentingan. Disamping melibatkan banyak kepentingan, permasalahan yang ada juga sudah sangat kronis.

Sudah bertahun-tahun lamanya terjadi penyimpangan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan daya dukungnya. Permasalahan menjadi semakin berat karena lahan kritis juga tersebar di luar lahan/kawasan yang dikuasai oleh negara alias lahan milik.

Kompleksitas serta kronisnya permasalahan yang ada menyebabkan penanganan lahan kritis menjadi sangat tidak mudah. Namun bukan berarti bahwa permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan tuntas dan bermartabat.

Tantangan terbesar adalah pada masalah kesejahteraan, persepsi, kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan melalui alih profesi, alih komoditas, sosialisasi, edukasi dan penegakan hukum diharapkan dapat membangun kesadaran yang permanen untuk itu.

Pendekatan penanganan lahan kritis yang harus dikedepankan adalah pendekatan inklusif inovatif. Bahwa penanggulangan lahan kritis adalah giat lintas sektor dan lintas keilmuan. Penanggulangan lahan kritis yang selama ini dilakukan, terkesan menjadi dominasi sektor kehutanan, pertanian serta pekerjaan umum dan perumahan saja. Padahal kenyataannya di lapangan banyak permasalahan yang membutuhkan intervensi sektor lain.

Sudah banyak sektor yang bekerja di lapangan, tetapi dengan program sendiri-sendiri. Pengembangan kolaborasi yang ditopang oleh dinamika inovasi dan eksekusinya harus dimaknai sebagai program bersama untuk tujuan bersama. Inovasi dan kolaborasi harus diorganisir seperti layaknya sebuah orkestra yang dipandu oleh dirigen dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang mumpuni serta relasi komunikasi yang luas.

Transformasi Penanggulangan

Diperlukan lompatan inovasi dalam konteks transformasi penanggulangan lahan kritis. Rekayasa teknis harus berjalan paralel dengan rekayasa sosial budaya dan rekayasa ekonomi.

Sebelum melakukan pemulihan lahan kritis melalui kegiatan penanaman pohon dan program penutupan lahan lainnya di dalam kawasan hutan (reforestasi/regreening) serta penanaman di luar kawasan hutan (penghijauan), perlu dilakukan analisis kesesuaian tempat tumbuh, kesesuaian sosial, kesesuaian ekonomi dan analisis kesesuaian budaya, serta kesesuaian keamanan dari berbagai potensi gangguan di lapangan.

Kelima analisis ini mutlak diperlukan. Keputusan pemilihan jenis tanaman dan program penutupan lahan lainnya ditentukan dari hasil irisan matriks dari kelima analisis tersebut.

Ritual kegiatan penanaman dan pekerjaan penutupan lahan lainnya juga harus bertransformasi dengan mengedepankan ritual budaya ketimbang ritual prosedural birokrasi. Ritual budaya diperlukan untuk menggugah tenggang rasa saling menjaga dan memelihara.

Budaya merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur masyarakat di suatu daerah dan diyakini mampu menjadi perekat yang dapat meluruhkan berbagai kepentingan golongan maupun individu. Ritual budaya juga diyakini dapat menjadi penghela utama untuk proses transformasi sosial, teknis dan ekonomi. Melalui transformasi tersebut diharapkan terjadi pengembangan persepsi dan perluasan serta peningkatan partisipasi publik.

Satuan wilayah penanggulangan lahan kritis juga harus berbasis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Dengan demikian maka kegiatan ini dapat menjadi bagian dari pengelolaan DAS terpadu. Penanggulangan lahan kritis untuk memperoleh efek penutupan yang lebih cepat juga bisa dilakukan dengan kombinasi tanaman multi tajuk, perbaikan kontur, termasuk dengan pemasangan gebalan rumput.

Sementara itu, paradigma pemeliharaan tanaman yang selama ini hanya diukur keberhasilannya melalui persentasi tumbuh tanaman, harus juga ikut bertransformasi. Keberhasilan penanaman yang diukur melalui persentasi tumbuh tanaman harus bertransformasi menjadi selain tumbuh, juga terjadi pembesaran tanaman.

Jadi keberhasilan penanaman pohon harus diukur dengan selain tumbuh, juga harus produktif. Kalau tolok ukur yang dipakai saat ini hanya berkutat pada tanaman dapat tumbuh saja, walaupun kerdil, terserang hama dan penyakit maupun tidak produktif. Tolok ukur investasi yang dialokasikan untuk regreening yaitu per batang tanaman.

Dengan demikian jika keberhasilan penanaman hanya diukur berdasarkan persentasi tumbuh saja (katakanlah 80%), maka dengan sengaja telah menghamburkan investasi untuk kegiatan rehabilitasi dan semua tahapan penanaman sebesar 20%.

Transformasi tolok ukur keberhasilan penanaman seperti yang dikemukakan di atas akan berkonsekuensi terhadap pola penganggarannya. Penganggaran untuk kegiatan penanaman dan penutupan lahan lainnya harus bertransformasi dari pola kalender year menjadi pola multi years (tahun jamak), minimal untuk tiga tahun penganggaran.

Ini artinya penganggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan lahan kritis harus dapat dipastikan tersedia dalam kurun waktu selama tiga tahun berturut-turut. Secara teknis dibutuhkan paling tidak tiga tahun untuk tanaman berkayu dapat tumbuh sampai melampaui masa kritisnya.

Transformasi pola penganggaran ini harus diikuti dengan penyiapan dokumen administrasi teknis dan instrumen administrasi pengawasan yang cermat dan efektif untuk mencegah potensi penyimpangan yang mungkin terjadi.

Oleh: Dr. Ir. Ishak Tan, M.SiD

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Winaya Mukti; Pegiat Lingkungan

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bodetabek

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Turut Ambil Bagian Dalam Helaran KaBogor Fest 2026

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – KaBogor Fest 2026 merupakan salah satu festival terbesar di Kabupaten Bogor yang menggabungkan unsur hiburan, UMKM, kuliner, komunitas hingga pelayanan publik. Tentunya kegiatan tersebut menjadi momentum strategis bagi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk berinteraksi langsung baik dengan pelanggan maupun masyarakat Kabupaten Bogor.

Senin 8 Juni 2026 Perumda Air Minum Tirta Kahuripan turut ambil bagian dalam helaran KaBogor Fest 2026 yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong hingga tanggal 14 Juni 2026.

Keikutsertaan ini sebagai wujud komitmen perusahaan menghadirkan pelayanan publik sekaligus mendukung rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Abdul Somad, mengatakan bahwa kehadiran Tirta Kahuripan di KaBogor Fest tidak hanya untuk memberikan pelayanan administrasi, tetapi juga sebagai sosialisasi program perusahaan yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Bogor terhadap layanan air bersih perpipaan yang aman dan berkualitas,”terang nya.

“KaBogor Fest menjadi sarana kolaboratif yang sangat baik bagi Tirta Kahuripan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat berkonsultasi langsung mengenai info layanan air bersih hingga pendaftaran sambungan baru” ujar Abdul Somad.

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk mengunjungi booth pelayanan selama event KaBogor Fest 2026 dan memanfaatkan berbagai layanan serta program yang tersedia.

“Petugas kami siap memberikan pelayanan prima dan memberikan penjelasan tuntas apabila ada aduan pelanggan, selain itu booth Tirta Kahuripan menyediakan berbagai doorprize dan pojok melukis anak bertemakan konservasi air. Untuk posisi booth Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berada di area pelayanan publik tepatnya di selasar gate 2 stadion Pakansari.” tutupnya.

Untuk diketahui, moment HJB ke-544 kali ini, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menghadirkan program Harga Spesial Sambungan Baru bagi kelompok tarif rumah tinggal (R3C–R4F). Program ini berlaku mulai 10 Mei hingga 30 Juni 2026 dengan biaya pemasangan hanya Rp 544.000,- dari harga normal Rp 1.600.000,- (syarat dan ketentuan berlaku)……..Ron

Continue Reading

Bodetabek

PT PMC Dorong Pengembangan Hortikultura dan Agrowisata, Penggarap Lahan Diajak Bermitra

Published

on

By

BOGOR, SENTANA – Upaya penyelesaian persoalan penggarapan lahan milik PT Prima Mustika Candra (PMC) di Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, terus ditempuh melalui pendekatan dialog dan musyawarah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Langkah tersebut diwujudkan dalam forum mediasi yang digelar di Kantor Kecamatan Tamansari, Kamis (4/6/2026), dengan menghadirkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Pemerintah Desa Sukajaya, pihak perusahaan, tokoh masyarakat, serta perwakilan penggarap lahan.

Pertemuan itu menjadi momentum penting dalam mencari solusi yang adil, berkelanjutan, dan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, terutama masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencahariannya dari aktivitas pertanian di area lahan milik perusahaan.

Staf Pembebasan Lahan PT PMC, Toni Setiawan, memaparkan hasil pendataan dan verifikasi lapangan yang telah dilakukan perusahaan terhadap para penggarap.

“Hingga saat ini perusahaan mencatat sekitar 20 penggarap dengan total luasan lahan sekitar 9,9 hektare yang telah melalui proses verifikasi lapangan,” ujar Toni.

Menurutnya, pendataan dilakukan secara cermat untuk memastikan identitas serta aktivitas para penggarap sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan skema penyelesaian yang dapat diterima seluruh pihak.

Sementara itu, General Manager Perencanaan PT PMC, Yongki, menegaskan komitmen perusahaan untuk mencari solusi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar.

“Kami ingin memikirkan bersama kegiatan yang dapat menunjang aktivitas masyarakat yang selama ini sudah berjalan. Mayoritas warga menanam tanaman palawija dan hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menyusun rencana ke depan,” katanya.

Yongki menjelaskan, PT PMC saat ini tengah menyiapkan konsep pengembangan kawasan berbasis hortikultura dan agrowisata yang disesuaikan dengan perizinan perusahaan. Melalui konsep tersebut, aktivitas pertanian masyarakat diharapkan tetap dapat menjadi bagian dari pengembangan kawasan secara terpadu.

Selain itu, perusahaan juga berencana menyusun perjanjian kerja sama dengan para penggarap yang telah terdata dan terverifikasi. Dokumen tersebut nantinya akan diketahui oleh pemerintah desa sebagai bentuk kepastian administrasi sekaligus perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Camat Tamansari, Yudi, menilai komunikasi yang terbuka dan konstruktif menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas sosial serta menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat.

“Saya menilai komunikasi yang terbuka menjadi langkah penting dalam menciptakan kepastian dan menjaga kondusivitas wilayah,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar proses pendataan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh penggarap lahan, baik yang telah mengikuti mediasi maupun yang belum berpartisipasi, sehingga tidak ada pihak yang merasa terabaikan.

“Yang terpenting adalah semua pihak memiliki kepastian. Pendataan harus dilakukan secara menyeluruh agar proses penyelesaian berjalan adil dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” tambahnya.

Dalam forum yang sama, Ketua Gerakan Nasional Pajajaran (Genpar), Sambas Alamsyah, menyampaikan dukungannya terhadap langkah penyelesaian yang ditempuh melalui jalur dialog dan musyawarah.

Menurut Sambas, kesepakatan yang dicapai akan memiliki kekuatan yang lebih baik apabila dituangkan dalam dokumen tertulis yang diketahui pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan.

“Kesepakatan tertulis akan menjadi pegangan bersama bagi masyarakat maupun perusahaan dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, sekaligus mencegah munculnya sengketa baru di kemudian hari,” katanya.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam forum tersebut serta berharap hasil pertemuan dapat disosialisasikan secara luas kepada seluruh warga.

Sejumlah penggarap yang hadir turut menyampaikan harapan agar aktivitas pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka tetap dapat berjalan sembari menunggu penyelesaian yang disepakati bersama.

Melalui musyawarah yang terus dibangun antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, diharapkan tercipta solusi yang mampu memberikan kepastian hukum, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sukajaya di masa mendatang.

Continue Reading

Bodetabek

DPC Gerindra Kabupaten Bogor Sembelih 14 Ekor Sapi Kurban Serentak di 6 Dapil

Published

on

By

BOGOR, SENTANA – Memperingati Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor menggelar penyembelihan hewan kurban serentak di enam daerah pemilihan se-Kabupaten Bogor, Jumat 29 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Sebanyak 14 ekor sapi disembelih dan didistribusikan ke berbagai wilayah di Kabupaten Bogor.

Dari jumlah tersebut, 12 ekor sapi disalurkan ke enam dapil dengan masing-masing dapil menerima dua ekor. Dua ekor lainnya disembelih di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor dan daging nya dibagikan kepada warga sekitar kantor partai,”terang nya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan, mengatakan separuh dari total 14 ekor sapi merupakan bantuan Bupati Bogor Rudy Susmanto,”terang nya .

“Alhamdulillah, tahun ini DPC Gerindra Kabupaten Bogor dapat menyalurkan 14 ekor sapi kurban. Dari jumlah tersebut, separuhnya merupakan kontribusi dan bantuan dari Bapak Bupati Bogor Rudy Susmanto sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat,” ujar Iwan Setiawan.

Menurutnya, Idul Adha bukan hanya momentum ibadah kurban, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Ia menegaskan kegiatan serentak di seluruh dapil merupakan komitmen Gerindra untuk hadir di tengah masyarakat, terutama saat hari besar keagamaan.

“Iduladha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Melalui kegiatan kurban ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat Kabupaten Bogor, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara partai dan warga,” tambahnya.

Daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tokoh masyarakat, pengurus lingkungan, serta warga di sekitar lokasi penyembelihan.

“Kami berharap kegiatan ini membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Semangat gotong royong dan kebersamaan harus terus dijaga, terlebih di momen Idul Adha yang penuh makna ini,” kata Iwan.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan Idul Adha menjadi momentum memperkuat rasa kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat.

“Semoga hewan kurban yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi sarana mempererat ukhuwah dan kebersamaan di Kabupaten Bogor,” jelas Rudy Susmanto singkat.

Pelaksanaan penyembelihan di tiap dapil melibatkan kader partai, relawan, dan tokoh masyarakat setempat. Antusiasme warga terlihat sejak proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban.

DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor berharap kegiatan sosial dan keagamaan seperti ini dapat dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial…..Ron

Continue Reading
Advertisement

Trending