Bodetabek
Transformasi Penanggulangan Lahan Kritis
Kompleksitas permasalahan yang berkaitan dengan lahan kritis timbul karena terlalu banyak melibatkan kepentingan. Disamping melibatkan banyak kepentingan, permasalahan yang ada juga sudah sangat kronis.
Sudah bertahun-tahun lamanya terjadi penyimpangan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan daya dukungnya. Permasalahan menjadi semakin berat karena lahan kritis juga tersebar di luar lahan/kawasan yang dikuasai oleh negara alias lahan milik.
Kompleksitas serta kronisnya permasalahan yang ada menyebabkan penanganan lahan kritis menjadi sangat tidak mudah. Namun bukan berarti bahwa permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan tuntas dan bermartabat.
Tantangan terbesar adalah pada masalah kesejahteraan, persepsi, kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan melalui alih profesi, alih komoditas, sosialisasi, edukasi dan penegakan hukum diharapkan dapat membangun kesadaran yang permanen untuk itu.
Pendekatan penanganan lahan kritis yang harus dikedepankan adalah pendekatan inklusif inovatif. Bahwa penanggulangan lahan kritis adalah giat lintas sektor dan lintas keilmuan. Penanggulangan lahan kritis yang selama ini dilakukan, terkesan menjadi dominasi sektor kehutanan, pertanian serta pekerjaan umum dan perumahan saja. Padahal kenyataannya di lapangan banyak permasalahan yang membutuhkan intervensi sektor lain.
Sudah banyak sektor yang bekerja di lapangan, tetapi dengan program sendiri-sendiri. Pengembangan kolaborasi yang ditopang oleh dinamika inovasi dan eksekusinya harus dimaknai sebagai program bersama untuk tujuan bersama. Inovasi dan kolaborasi harus diorganisir seperti layaknya sebuah orkestra yang dipandu oleh dirigen dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang mumpuni serta relasi komunikasi yang luas.
Transformasi Penanggulangan
Diperlukan lompatan inovasi dalam konteks transformasi penanggulangan lahan kritis. Rekayasa teknis harus berjalan paralel dengan rekayasa sosial budaya dan rekayasa ekonomi.
Sebelum melakukan pemulihan lahan kritis melalui kegiatan penanaman pohon dan program penutupan lahan lainnya di dalam kawasan hutan (reforestasi/regreening) serta penanaman di luar kawasan hutan (penghijauan), perlu dilakukan analisis kesesuaian tempat tumbuh, kesesuaian sosial, kesesuaian ekonomi dan analisis kesesuaian budaya, serta kesesuaian keamanan dari berbagai potensi gangguan di lapangan.
Kelima analisis ini mutlak diperlukan. Keputusan pemilihan jenis tanaman dan program penutupan lahan lainnya ditentukan dari hasil irisan matriks dari kelima analisis tersebut.
Ritual kegiatan penanaman dan pekerjaan penutupan lahan lainnya juga harus bertransformasi dengan mengedepankan ritual budaya ketimbang ritual prosedural birokrasi. Ritual budaya diperlukan untuk menggugah tenggang rasa saling menjaga dan memelihara.
Budaya merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur masyarakat di suatu daerah dan diyakini mampu menjadi perekat yang dapat meluruhkan berbagai kepentingan golongan maupun individu. Ritual budaya juga diyakini dapat menjadi penghela utama untuk proses transformasi sosial, teknis dan ekonomi. Melalui transformasi tersebut diharapkan terjadi pengembangan persepsi dan perluasan serta peningkatan partisipasi publik.
Satuan wilayah penanggulangan lahan kritis juga harus berbasis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Dengan demikian maka kegiatan ini dapat menjadi bagian dari pengelolaan DAS terpadu. Penanggulangan lahan kritis untuk memperoleh efek penutupan yang lebih cepat juga bisa dilakukan dengan kombinasi tanaman multi tajuk, perbaikan kontur, termasuk dengan pemasangan gebalan rumput.
Sementara itu, paradigma pemeliharaan tanaman yang selama ini hanya diukur keberhasilannya melalui persentasi tumbuh tanaman, harus juga ikut bertransformasi. Keberhasilan penanaman yang diukur melalui persentasi tumbuh tanaman harus bertransformasi menjadi selain tumbuh, juga terjadi pembesaran tanaman.
Jadi keberhasilan penanaman pohon harus diukur dengan selain tumbuh, juga harus produktif. Kalau tolok ukur yang dipakai saat ini hanya berkutat pada tanaman dapat tumbuh saja, walaupun kerdil, terserang hama dan penyakit maupun tidak produktif. Tolok ukur investasi yang dialokasikan untuk regreening yaitu per batang tanaman.
Dengan demikian jika keberhasilan penanaman hanya diukur berdasarkan persentasi tumbuh saja (katakanlah 80%), maka dengan sengaja telah menghamburkan investasi untuk kegiatan rehabilitasi dan semua tahapan penanaman sebesar 20%.
Transformasi tolok ukur keberhasilan penanaman seperti yang dikemukakan di atas akan berkonsekuensi terhadap pola penganggarannya. Penganggaran untuk kegiatan penanaman dan penutupan lahan lainnya harus bertransformasi dari pola kalender year menjadi pola multi years (tahun jamak), minimal untuk tiga tahun penganggaran.
Ini artinya penganggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan lahan kritis harus dapat dipastikan tersedia dalam kurun waktu selama tiga tahun berturut-turut. Secara teknis dibutuhkan paling tidak tiga tahun untuk tanaman berkayu dapat tumbuh sampai melampaui masa kritisnya.
Transformasi pola penganggaran ini harus diikuti dengan penyiapan dokumen administrasi teknis dan instrumen administrasi pengawasan yang cermat dan efektif untuk mencegah potensi penyimpangan yang mungkin terjadi.
Oleh: Dr. Ir. Ishak Tan, M.SiD
Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Winaya Mukti; Pegiat Lingkungan
M Johan Pakpahan S.H Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB )
Bogor, Hariansentana.com – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan S..H , saat di hubungi Sentana melalui telepon seluler nya minggu 8 / Maret / 2026 , Johan menghimbau Ketua Pengelolaan Zakat Kabupaten Bogor untuk menjalankan tugasnya dengan penuh transparansi, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus di bulan Ramadan.
Lebih lanjut Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang nilainya mencapai miliaran rupiah harus memberikan jaminan kepada pemberi zakat dan menjadikan data penerima zakat jelas serta terakses. “Jangan sampai terjadi penyelewengan zakat, karena hal ini bukan hanya berkaitan dengan hukum pidana korupsi, tetapi juga hukum yang telah ditetapkan Allah SWT,” ujarnya.
Menurut Johan kondisi di mana penyelewengan anggaran zakat masih terjadi di bulan suci Ramadan sangat memprihatinkan. “Apabila zakat dikorupsi atas nama pribadi atau kelompok dan tidak sesuai dengan tujuan penyalurannya, hal itu sungguh miris,” tegasnya.
Ketua LSM Peduli Rajyat Bogor ( PRB ) juga mengimbau lembaga penegak hukum seperti KPK, Polisi, dan Jaksa Agung untuk mengambil sikap tegas. “Ini bukan persoalan sederhana, pengelolaan zakat yang tidak benar harus mendapatkan konsekuensi yang sesuai.” Papar nya. (Ron)
Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM PRB M Johan Pakpahan S.H mengajukan permintaan serius kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk mengevaluasi kebijakan Surat Keputusan (SK) Bupati yang melarang kegiatan usaha hiburan dan sejenisnya selama Ramadan, serta kebijakan pengusiran pedagang kaki lima.” terang Johan saat di hubungi melalui telpon seluler nya Rabu (4 / 3 / 2026).
Kebijakan tersebut dinilai kontra dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sudah semakin lemah. Penutupan tempat hiburan selama satu bulan penuh membuat karyawan kesulitan menghadapi hidup menjelang Lebaran. Kondisi ini diperparah dengan pengusiran pedagang kaki lima yang berjualan dengan menggunakan motor atau sepeda di sekitar Kawasan Pakansari dan Cibinong oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tanpa adanya solusi yang jelas.” Ujar nya.
“Rakyat Bogor sudah tercatat memiliki jumlah miskin terbanyak, sehingga perlu perhatian khusus untuk mengangkat ekonomi dan memastikan mereka bisa bertahan hidup,” jelas Ketua LSM PRB.
Permintaan juga diajukan agar Pemkab Bogor memberikan bantuan yang dapat meringankan beban masyarakat terdampak, seperti bantuan tunai, bantuan pangan, penyediaan tempat usaha sementara, atau fasilitasi kredit usaha rakyat dengan bunga rendah. Selain itu, diperlukan toleransi dalam penerapan aturan agar pedagang kecil bisa tumbuh, tanpa mengabaikan hak mereka untuk mencari nafkah.
“Kabupaten Bogor memiliki 6 juta penduduk. Jangan sampai terjadi ‘tikus mati di lumbung padi’ di daerah yang subur ini hanya karena ketatnya aturan yang tidak disertai solusi,” tegasnya.
Untuk itu Johan berharap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor ,kedepan dapat lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat, sehingga pembangunan Kabupaten Bogor dapat berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang terpinggirkan.”Papar nya…(Ron)
Bogor, Hariansentana.com – Menyambut libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor memastikan pelayanan air bersih kepada pelanggan tetap berjalan optimal melalui sistem siaga penuh selama masa libur cuti bersama. Tentunya libur panjang tersebut akan berdampak terjadinya lonjakan kebutuhan air bersih dikarenakan adanya arus mudik sekaligus wisatawan menuju Kabupaten Bogor.
Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Abdul Somad, menyampaikan bahwa kebutuhan air masyarakat pada periode libur Lebaran cenderung mengalami eskalasi seiring aktivitas ibadah sholat eid, mudik, berkumpulnya keluarga di rumah serta peningkatan jumlah kunjungan ke tempat wisata, resto hingga hotel. Karena itu perusahaan menerapkan pola pengamanan layanan berlapis, mulai dari produksi, distribusi hingga pelayanan pelanggan.
“Untuk langkah antisipasi, perusahaan menyiapkan 297 petugas teknik dan non teknik standby 24 jam secara bergiliran dengan 11 armada tangki yang tersebar di sembilan wilayah pelayanan serta didukung peralatan operasional, bahan kimia, genset cadangan dan stok perpipaan untuk mempercepat penanganan gangguan.” ucap Abdul Somad.
Pola sistem siaga ini merupakan standar pelayanan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan saat libur Lebaran, yaitu memastikan pelayanan tetap berjalan tanpa membedakan hari biasa maupun hari raya meskipun adanya libur cuti bersama. Namun langkah antisipasi sebaiknya turut dilakukan oleh pelanggan, apabila terjadi gangguan yang disebabkan oleh faktor alam maupun pencemaran air baku sungai yang memaksa instalasi pengolahan air menurunkan bahkan mematikan proses produksi air bersih.
Atas hal tersebut, untuk menjaga kenyamanan bersama selama libur panjang, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengajak pelanggan untuk:
- Menampung air secukupnya sebagai cadangan
- Menggunakan air secara bijak selama periode libur Lebaran.
- Mengamankan instalasi air rumah saat ditinggal mudik (menutup stop kran merah di meter air).
- Menggunakan papan pencatat meter air apabila rumah dalam keadaan terkunci.
- Segera melapor apabila terjadi gangguan melalui kanal layanan resmi.
“Untuk diketahui oleh pelanggan, pelayanan loket pembayaran diseluruh kantor cabang akan menyesuaikan tanggal hari libur nasional dan cuti bersama yaitu tutup mulai hari Rabu tanggal 18 Maret 2026 dan buka kembali hari Rabu tanggal 25 Maret 2026, namun bagi pelanggan yang akan melakukan pembayaran tagihan air dapat melalui channel bank, PPOB maupun di aplikasi MyKahuripan sebelum batas waktu pembayaran di tanggal 25 Maret 2026.” tutupnya.
Sedangkan bagi pelanggan yang akan membayar tagihan penyambungan kembali selama libur nasional dan cuti bersama dapat membayar melalui transfer ke Bank Mandiri Cabang Cibinong atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor ke nomor rekening 1570000070681, dengan mengirimkan bukti transfer, no sambungan langganan, nama dan alamat ke admin masing-masing cabang melalui WA official.
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berkomitmen menjaga kontinuitas, kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih selama Ramadhan dan Idul Fitri, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan hari raya dengan nyaman. Dan dalam kesempatan ini juga, Direksi beserta seluruh pegawai Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin…..Ron
45 Tahun Tirta Kahuripan Melayani 244.675 Pelanggan
Mantan Staf Desa Dilaporkan Polisi Terkait Dugaan Penipuan
Kepedulian Personel Lanud Sutan Sjahrir, Bersihkan Lumpur Pascabanjir di Padang
Komisi D Tekankan Pentingnya Pengawasan Tata Ruang dan Perizinan Bangunan.
Pramono Gercep, Instruksikan Keluarga Sopir Truk Sampah Meninggal diberi Santunan Maksimal.
TPST Bantargebang Longsor, 4 Orang Tewas dan Sejumlah Truk LH Kebersihan Jakarta Tertimbun
Johan : KPK Jangan Tebang Pilih dalam Menangani Harta Pejabat yang Naik tidak Wajar
Ketua LSM PRB Minta Transparansi Pengelolaan Zakat Kabupaten Bogor di Bulan Ramadan
Fathan Subchi, Silaturahmi dan Buka Bersama di FISIP Universitas Moestopo, Perkuat Kebersamaan Civitas Akademika
BoP Strategi Jenius Presiden Prabowo, untuk Menjadikan Indonesia “Macan Dunia”
Balon Rt, Pake Ijasah Paket C. Jalur Kilat, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, diminta Turun Tangan.
EW: Slogan Pertamina “Melayani Sepenuh Hati” Bukan Slogan Kosong
Pelantikan Ketua RT dan RW Sekelurahan Pademangan Barat Meriah.
DPRD DKI Jakarta Usul Dana Petugas RT/RW dan LMK 2023 Naik
Heru Ancam Copot Oknum RW/RT Terima Setoran Jukir Liar
Soal Penipuan Bank, Penyidik Tetapkan Dua Petinggi PT APS Sebagai Tersangka
Pimpinan Sinode GPdI Dilaporkan ke Polda Metro
Nasabah Northcliff Lapor Polisi, Erry Sulistio Jalani Penyidikan
9 Unit Ruko di Pangeran Jayakarta Jakbar Diduga Tempat Prostitusi Berkedok Bar Massage
GERAK INDONESIA: Hakim Tak Sebutkan Surat Panggilan Polisi Sah atau Tidak
Ini Syaratnya Agar Timnas Indonesia Lolos Ke Semifinal AFF U 19 2022
HP Hilang Malah Bisa Dipenjara Karena UU Pornografi
Sentana Reaction – HP Hilang Malah Bisa Dipenjara Karena UU Pornografi!
Segera Pensiun, Inikah Calon Kapolri Baru?
-
Polhukam4 days agoBoP Strategi Jenius Presiden Prabowo, untuk Menjadikan Indonesia “Macan Dunia”
-
Polhukam3 days agoJohan : KPK Jangan Tebang Pilih dalam Menangani Harta Pejabat yang Naik tidak Wajar
-
Ibukota5 days agoKasatpol PP Kecamatan Pademangan Sosialisasi Mitigasi Gangguan Ketertiban Umum Melalui Model Partisipatif Warga di Pademangan Barat.
-
Ibukota7 days agoPramono Pastikan Pemprov DKI Jakarta Siap Cairkan THR ASN