Ekonomi
Tak Perlu Resah, ID FOOD siap Amankan Pasok Minyak Goreng untuk Masyarakat
Jakarta, HarianSentana.com – Induk Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD berkomitmen terus melakukan pendistribusian minyak goreng untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit yang berlaku sejak 1 Februari 2022.
Menurut Direktur Komersial ID FOOD Frans M. Tambunan, upaya tersebut dilakukan melalui pemerataan pendistribusian minyak goreng di seluruh wilayah Indonesia.
“Sejak awal Januari 2022 ID FOOD telah berperan aktif menjalankan pendistribusian minyak goreng ke sejumlah titik di wilayah Indonesia sebagai upaya pengendalian harga,” kata Tambunan di Jakarta, Jumat (11/3/2022).
Ia mengatakan, sampai dengan 10 Maret 2022, ID FOOD telah mendistribusikan minyak goreng sebanyak 8,1 juta liter, yang terdiri dari 6,4 juta liter minyak goreng curah, 1,6 juta liter minyak goreng kemasan, dan 27 ribu liter minyak goreng jerigen.
Jumlah tersebut, kata dia, didistribusikan ke 402 titik di seluruh Indonesia, yang tersebar di provinsi Aceh, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua Barat, Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta.
“Seiring perkembangan harga minyak goreng yang masih fluktuatif, kegiatan pendistribusian minyak goreng akan terus dilakukan ID FOOD ke pasar-pasar rakyat dengan mengandalkan cabang perdagangan dan logistik ID FOOD Group yang tersebar di seluruh Indonesia,” paparnya.
Lebih lanjut dikatakan, lini bisnis distribusi dan logistik ID FOOD yang dimotori PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Rajawali Nusindo menjadi ujung tombak dalam skema pendistribusian minyak goreng ke para pedagang dan konsumen.
“Pendistribusian dilakukan dengan menerjunkan armada truk tangki minyak goreng langsung ke pasar-pasar tradisional. Pihaknya memilih untuk langsung turun ke pasar guna memastikan minyak goreng disalurkan kepada pihak yang tepat, dalam hal ini pedagang dan konsumen akhir,” jelasnya.
“Salah satu hal yang menjadi perhatian kami adalah memastikan minyak goreng didistribusikan kepada pihak yang tepat, salah satunya dengan cara turun langsung ke pasar tradisional dan membatasi jumlah pembelian,” lanjut Tambunan.
Menurutnya, untuk memastikan pendistribusian berjalan lancar dan tepat sasaran, berbagai langkah mitigasi dan persiapan telah dilakukan. Salah satunya menjalin kolaborasi dengan menggandeng berbagai pihak dari mulai supplier, pelaku usaha, pengelola pasar, serta otoritas kemanan setempat.
“Kolaborasi yang baik dengan instansi dan lembaga terkait serta berbagai pelaku usaha mulai dari private sector dan UMKM menjadi kunci untuk memperlancar alur distribusi sehingga mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng,” ujar Tambunan. PP
Ia berharap, pendistribusian yang akan terus dilakukan secara masif dalam beberapa hari ke depan tersebut dapat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, Holding BUMN Pangan ID FOOD akan membantu pemerintah mendorong pemerataan distribusi minyak goreng di seluruh Indonesia. Ia berharap program tersebut dapat berjalan mengingat saat ini pasokan minyak goreng sudah cukup melimpah.
“Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai stok meskipun rantai distribusi minyak goreng belum berjalan normal,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, akan terus memantau ketersediaan minyak goreng dengan harga sesuai HET. Mendag akan menindak tegas pelaku penimbunan minyak goreng yang mengakibatkan harga bergejolak di tengah surplusnya pasokan daerah.
Menanggapi kondisi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, Menteri BUMN Erick Thohir berpendapat, hal ini merupakan peran tugas dan tanggung jawab BUMN. Di mana BUMN tak hanya menjalankan fungsi korporasi, tetapi juga wajib melayani masyarakat dengan baik.
Menteri Erick meyakini, perlu kolaborasi antara Pemerintah dengan pelaku usaha untuk mengurai kondisi ini. Ia pun mengajak perusahaan swasta dan pelaku usaha minyak goreng yang memiliki kapasitas produksi lebih tinggi untuk membantu agar dapat menstabilkan harga minyak goreng di pasaran.
Merespon kondisi terkini, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menggelar rapat koordinasi Badan Pangan Nasional bersama sejumlah lembaga dan pelaku usaha. Dalam rapat tersebut membahas dan disepakati diantaranya pencantuman label harga pada kemasan minyak goreng.
“Hal itu bertujuan untuk mencegah spekulasi kenaikan harga jual yang dapat merugikan masyarakat. Ia mengatakan, dengan langkah ini diharapkan masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga yang sesuai dengan HET,” ujarnya.
“Untuk mengatasi situasi ini, semua pihak yang berkepentingan, khususnya para pelaku usaha minyak goreng perlu duduk bersama menyamakan semangat memberikan service level yang baik kepada masyarakat,” pungkasnya.(s)
Ekonomi
Swasembada Pangan, Komitmen Pemerintah Menuju Kemandirian Pangan Nasional
Jakarta, Hariansentana.com – Pangan merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Ketersediaan pangan yang cukup, beragam dan bergizi seimbang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan pentingnya kemandirian dan kedaulatan pangan.
Dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pangan menempati posisi strategis sebagai program prioritas nasional. Sejumlah langkah konkret pun telah dilakukan untuk memperkuat fondasi swasembada pangan, mulai dari peningkatan produksi hingga modernisasi sistem pertanian.

Melalui keterangannya, Kamis (23/10), Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyampaikan bahwa, pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat ketahanan pangan melalui dukungan anggaran dan kebijakan yang berpihak kepada petani. “Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pangan, memperbaiki kualitas pupuk bersubsidi dan memastikan ketersediaannya bagi petani. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi dan penyediaan air pertanian juga terus dibangun,” ujar Herman.
Menurutnya, faktor penentu swasembada pangan tidak hanya terletak pada ketersediaan lahan dan pupuk, tetapi juga pada pengelolaan sistem pangan yang terintegrasi, dari hulu hingga hilir. “Ketersediaan air, benih unggul, pupuk berkualitas, serta sistem pertanian yang efisien menjadi kunci peningkatan produktivitas,” tambahnya.
Modernisasi dan Intensifikasi Pertanian
Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan intensifikasi dan modernisasi pertanian, termasuk penyediaan alat-alat pertanian modern bagi petani serta peningkatan kapasitas para penyuluh pertanian.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terus membangun jaringan irigasi sekunder dan sistem tata air mikro, serta memperkuat fungsi bendungan sebagai penyedia air bagi lahan pertanian. “Pembangunan pertanian dilakukan secara besar-besaran, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Pembukaan lahan baru dan optimalisasi lahan tidur menjadi bagian penting dalam upaya mencapai target swasembada pangan,” jelas Herman.
Diversifikasi dan Keberagaman Pangan Lokal
Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Indonesia memiliki potensi besar melalui
sumber pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung dan sagu, yang telah lama menjadi
makanan pokok di berbagai daerah. “Keberagaman konsumsi pangan di Indonesia adalah kekuatan. Masyarakat Papua mengonsumsi sagu, warga Madura dan Sulawesi banyak mengonsumsi jagung, sedangkan di Jawa Barat sebagian masyarakat masih mengandalkan singkong. Inilah bukti bahwa swasembada dapat disesuaikan dengan karakter konsumsi lokal,” kata Herman.
Diversifikasi pangan diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan nilai ekonomi hasil pertanian.
Menuju Surplus Pangan Nasional
Herman optimistis bahwa, melalui program prioritas pangan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tidak hanya mampu mencapai swasembada, tetapi juga menuju surplus pangan yang dapat menjadi sumber ekspor bagi negara lain. “Kami memberikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo dalam menjadikan pangan sebagai prioritas utama. Negara besar selalu menempatkan pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional,” tegasnya.
Herman menambahkan, ketersediaan benih unggul menjadi faktor penting dalam meningkatkan produksi pertanian. Pemerintah diharapkan terus memastikan ketersediaannya secara merata agar petani dapat meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan mereka. “Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperkuat program pangan nasional, termasuk pembentukan kawasan pangan baru sebagai bagian dari upaya mencapai kemandirian dan swasembada pangan,” tutup Herman Khaeron yang juga Sekjen DPP Partai Demokrat. (Red).
Ekonomi
Amankan Program Prioritas: BGN Perkuat Sinergi Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta, Hariansentana.com – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menegaskan komitmen kerja sama strategis mereka untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan efektif, aman, dan akuntabel. Penegasan ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergi Penguatan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis, yang bertujuan memitigasi berbagai tantangan implementasi di lapangan.

Program MBG merupakan inisiatif strategis yang menempati posisi sentral dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 dan mendukung pencapaian empat poin penting Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, kompleksitas program—mulai dari tata kelola, distribusi, kasus keracunan makanan, hingga potensi pelanggaran hukum—menuntut adanya pengawasan dan intelijen yang terpadu.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola (Sistakol) BGN, Tigor Pangaribuan, menekankan bahwa kerja sama ini adalah jaminan Pemerintah terhadap integritas program.
“MBG adalah program multi-sektor yang membutuhkan dukungan keamanan dan intelijen. Dengan kerja sama ini, BGN kini berpasangan dengan BIN untuk membentuk barisan pertahanan yang solid,” ujar Deputi BGN yang akrab disapa Bang Tigor.

BGN memiliki peran utama dalam realisasi MBG sebagai salah satu Program Utama milik Pemerintah. Namun peran tersebut perlu mendapat dukungan dari berbagai elemen, termasuk dari BIN sebagai pengawal kebijakan pemerintah.
“BGN sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk menyelesaikan berbagai masalah MBG. Namun berbagai masalah masih tetap muncul, sehingga BGN membutuhkan peran BIN sebagai garda terdepan mengawal kelancaran Program MBG,” terangnya.
Sebagai langkah konkret, BGN dan BIN sepakat membentuk kerja sama berbentuk Integrasi Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, untuk mengoptimalkan koordinasi intelijen dan pengawasan. Sinergi ini mencerminkan wajah baru kolaborasi intelijen di era pembangunan, menjamin program MBG terlaksana secara aman dan berkelanjutan.
Ekonomi
Raih Mandaya Award 2025 Bukti Nyata Komitmen Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program “ Setetes Harapan Dari Tirta Kahuripan”
Bogor, Hariansentana.com – Selasa 21 Oktober 2025 Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor kembali menorehkan prestasi gemilang tingkat nasional dengan meraih penghargaan Mandaya Award 2025 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sebanyak 798 peserta memperebutkan 5 posisi juara dengan 10 kategori dan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berhasil mendapatkan Juara Harapan 1 di kategori CSR BUMD/Swasta.
Penghargaan prestisius ini diberikan secara langsung oleh Dr. (HC). Drs A. Muhaimin Iskandar, M.Si., selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada Tedi Kurniawan selaku Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan atas dedikasi dan kontribusi luar biasa dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mandaya Award sendiri merupakan apresiasi tertinggi dari Pemerintah Indonesia bagi stakeholder yang aktif menciptakan perubahan nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kemandirian masyarakat.
Program CSR “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan” berhasil meraih penghargaan atas inisiatif menghadirkan akses air bersih dan memberdayakan masyarakat Kabupaten Bogor. Program ini dilatarbelakangi oleh kondisi ironis di mana di balik limpahan air sebagai Kota Hujan masih banyak wilayah yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari karena keterbatasan infrastruktur dan ekonomi.
Melalui program “Setetes Harapan”, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan bergerak untuk mengalirkan kehidupan dan harapan baru bagi masyarakat di pelosok Kabupaten Bogor. Program ini memiliki tujuan utama yakni memastikan masyarakat memiliki akses air bersih yang layak dan berkelanjutan serta membangun dan memperbaiki sarana publik khususnya di wilayah pascabencana.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Tedi Kurniawan, menyatakan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini.
“Alhamdulillah, Penghargaan Mandaya Award 2025 ini adalah bukti pengakuan dari Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, atas konsistensi dan integritas kami dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi validasi bahwa program CSR kami, “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan”, telah berdampak nyata dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Bogor. Kami hadir bukan hanya untuk menyalurkan air, tetapi juga untuk mengalirkan kehidupan dan harapan baru. Penghargaan ini memicu semangat kami untuk terus berinovasi, memperluas cakupan pelayanan dan memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder demi mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri dan sejahtera, sejalan dengan visi Mandaya Award dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Karena kami percaya, keberlanjutan bukan hanya tentang menjaga air tetap mengalir, tetapi juga menjaga harapan tetap hidup.” Papar Tedi Kurniawan.
Lebih lanjut, Program “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan” ini berfokus pada lima inovasi utama:
• Program berkelanjutan dalam menghadirkan akses air bersih dan pemberdayaan masyarakat
• Penerapan infrastruktur adaptif dengan pemanfaatan pipa air bersih jenis HDPE dan teknologi ramah lingkungan untuk menjamin ketahanan fasilitas.
• Upaya penyediaan air bersih dalam mendukung kesehatan masyarakat.
• Pelibatan aktif masyarakat sebagai tenaga kerja lokal, membuka peluang usaha, dan menumbuhkan kemandirian ekonomi.
• Kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, komunitas lingkungan, serta warga setempat demi keberlanjutan ekosistem air bersih di Kabupaten Bogor.
Dan dampak nyata dari program “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan” sangat signifikan. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 98 ribu jiwa penerima manfaat langsung dan hampir 600 ribu penerima tidak langsung yang merasakan manfaat dari program ini. Selain itu, program ini juga telah menyerap kurang lebih 1.000 tenaga kerja lokal, menciptakan peluang usaha baru, dan menghasilkan lebih dari 40 tenaga kerja berkelanjutan.
Program ini telah berhasil direplikasi di beberapa wilayah pelosok Kabupaten Bogor seperti Desa Cisarua Kecamatan Nanggung, Kampung Cikuda Parung Panjang, Desa Sukaluyu Tamansari dan Desa Malasari Kecamatan Nanggung bahkan menginspirasi daerah lain di Indonesia, seperti Payakumbuh di Sumatera Barat, Karo di Sumatera Utara dan beberapa wilayah di Provinsi Banten…..Ron
-
Nasional1 day agoMeski Dihadang Puluhan “Relawan” Jokowi, Mimbar Rakyat Adili Jokowi Makzulkan Gibran di Solo Sukses Besar
-
Ekonomi7 days agoSwasembada Pangan, Komitmen Pemerintah Menuju Kemandirian Pangan Nasional
-
Ibukota6 days agoMas Pramono Resmikan Taman Si Pitung Jampea Jakut
-
Peristiwa5 days agoJumat Berbagi Kasih GEKIRA Diwarnai FGD Refleksi 1 Tahun Prabowo-Gibran

