Jakarta, Hariansentana.com. – Kepala Satpol PP (Kasatpol PP) DKI Jakarta, Satriadi, mengeluhkan beban kerja yang dialami anggotanya. Dia meminta disediakan fasilitas istirahat untuk personel Satpol PP di setiap kelurahan.

Hal itu disampaikan Satriadi saat rapat bersama Komisi A DPRD Jakarta di Gedung DPRD Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026). Dia menyebut selama menjabat sebagai Kasatpol PP kurang dari setahun, 35 personelnya meninggal dunia akibat beban kerja.

“Terkait dengan sarana prasarana yang ada di kantor kelurahan, Pak. Ini juga menjadi perhatian kita. Saya menjadi kasat Pol PP hampir setahun, Pak. Jadi sudah hampir anggota saya 35 orang meninggal dunia. Dan ternyata perbandingannya sama dengan tahun sebelumnya 42 orang,” kata Satriadi.

Satriadi menuturkan ada anggotanya yang bekerja 36 jam. Dia menyebut beban kerja terjadi lantaran jumlah personel yang minim.

“Jadi memang bukan karena Kasatnya, Pak, tapi karena memang kondisionalnya yang beban kerja dan sarana-prasaranya yang luar biasa. Anggota Satpol PP itu ada yang sampai kerja sampai 36 jam. Karena jumlah personelnya, dengan tadi Pak Dadi juga sampaikan, di wilayah kok nggak ada kelihatan Satpol PP,” ujarnya.

“Karena anggota Satpol PP di setiap kelurahan itu hanya berjumlahnya sekitar 7-10 orang. Nah dia, kenapa kita lakukan 36 jam? Karena beban kerjanya dengan jumlah personelnya tidak sebanding, Pak. Jadi apalagi tidak ada tempat istirahat yang cukup, yang mumpuni di kantor kelurahan,” lanjutnya.

Satriadi menyampaikan anggotanya sekarang sudah mendapat makan dan minum saat menjalankan piket. Dia bersyukur hal itu membuat anggotanya cukup senang.

“Dan terima kasih, Pak, ini apresiasi yang luar biasa dari anggota Satpol PP buat komisi A mendukung makan minum piket, Pak. Bagi anggota kami yang sekarang sudah, alhamdulillah, mereka sudah senang banget dapat makan minum aja untuk piket. Itu luar biasa, “ucapnya.

Meski demikian, dia menyayangkan tidak ada tempat istirahat yang disediakan untuk anggotanya yang piket. Menurutnya, hal itu berpengaruh terhadap kesehatan anggotanya.

“Cuman nggak ada tempat istirahatnya, Pak, di kantor kelurahan. Padahal mereka jaga 24 jam di kantor kelurahan. Nggak ada tempat yang buat istirahat mereka. Itu juga menjadi kendala. Nah sekarang masih numpang di musala, kadang-kadang di lorong, di ini. Ya, apa, bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik besoknya untuk melakukan penertiban? Pasti tensinya kan tinggi-tinggi semua,” kata Satriadi.

Lebih lanjut, Satriadi menyampaikan banyak anggota Satpol PP yang tensi darahnya tinggi. Hal itu baru diketahui setelah melakukan cek kesehatan.

“Makanya kemarin kami melakukan cek, medical check-up, ternyata tensi darah, tensi tingginya luar biasa. Nah itu mungkin mohon Bapak Ibu Komisi A bisa memperhatikan kami. Karena saya juga mengalami kayak seperti damkar kan satu hari piket, dua hari libur,” jelasnya.

“Jadi ada apa namanya, yang sifatnya ya menjaga stamina lah kemanusiaan itu. Makanya kami minta tolong dukungan dari para anggota ketua dan anggota Komisi A untuk perhatian terkait dengan sarana prasarana tempat istirahat di anggota Satpol PP di kantor kelurahan,” imbuhnya.(Sutarno)

JAKARTA, SENTANA – Pengamat sekaligus akademisi Feri Amsari dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ini buntut pernyataannya yang mengkritik swasembada pangan yang dicapai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan Feri dinilai merupakan berita bohong atau hoaks.

Ada dua laporan terhadap Feri, salah satunya dibuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada hari ini Polda Metro Jaya memeriksa pihak LBH Tani Nusantara.

“Terkait laporan kami kemarin jadi ini dapat surat panggilan untuk di-BAP sebagai pelapor, LBH Tani Nusantara,” ujar Ketua Umum LBH Tani Nusantara, Minta ito Simamora, Kamis, 23 April 2026.

Dalam pemeriksaan tersebut, Minta dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyelidik. Pertanyaan ini kurang-lebih sekitar 20-an. “Pertanyaannya seputar siapa yang dilapor, di mana kejadian perkaranya,” ucapnya.

Tak ada bukti baru yang disertakan pihaknya dalam pemeriksaan tersebut. Lebih lanjut, LBH Tani Nusantara berharap, proses pemeriksaan ini terus berjalan. Sebab, kata Minta hukum haruslah ditegakkan.

“Harapan kami agar ini berlanjut ke tahap berikutnya, untuk diverifikasi dengan data yang dimiliki Feri Amsari dengan data yang kami punya,” tuturnya.

Bidang Advokasi, Litigasi dan Hubungan Antar Lembaga LBH Tani Nusantara, Jeffri Mangapul Simanjuntak, menambahkan bahwa narasi yang dibuat Feri Amsari bukan sebatas kritik kepada pemerintah. Tapi pernyataan yang melukai hati para petani.

“Namun ini kan desakan para petani. Di mana pemerintah sudah bekerja keras, ada pemberian subsidi pupuk yang sudah berlimpah, beras swasembada pangan, itu kan sudah ada di lapangan dan nyata dirasakan oleh para petani. Desakan ini disampaikan kepada kami di LBH Tani Nusantara,” ujarnya.

Pihaknya membantah bahwa pelaporan ini merupakan wujud sikap kritis terhadap pemerintah yang dikriminalisasi. Apa yang LBH Tani Nusantara lakukan, kata Jeffri justru melindungi Feri dari aksi main hakim sendiri dari pihak-pihak yang kecewa dengan pernyataan pria itu.

“Ini jangan jadi simpang siur di tengah masyarakat. Bahwa laporan ini kami lakukan karena kami ingin menghindar ada upaya-upaya di luar hukum,” kata dia.

Ia pun berharap agar Feri Amsari berhenti menebar hoaks dan membuat keresahan di masyarakat.

“Kalau memang ada data itu gamblang dibuka di media, jangan membuat kerusuhan, kericuhan. Nanti siapa yang mau bertanggung jawab kalau ada demo di luar itu. Kita lihat di rumah Pak Saiful Mujani ada demo,” papar dia.

“Hati-hati, jangan menyinggung perasaan masyarakat, jangan menyinggung perasaan petani,” imbuh Jeffri.

Pemerintah, menurutnya sudah bekerja keras demi rakyat. LBH Tani Nusantara sudah melihat hal itu secara langsung di lapangan. Jeffri pun menegaskan bahwa pihaknya tak antikritik. Namun, kata dia jangan sampai sikap kritis yang disampaikan menyinggung perasaan orang lain.

“Kami menghargai kebebasan berpendapat, kami menghargai kritik dari siapa pun, termasuk kepada pemerintah. Tapi janganlah menyinggung perasaan petani dan pedagang,” tuturnya.

“Saat ini kondisi geopolitik sedang mengkhawatirkan. Orang di negara-negara lain pangan, energi semua sudah kritis. Jangan ditambahkan masalah lagi di negara kita,” lanjut Jeffri.

JAKARTA, SENTANA – Wakil Ketua Umum Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN), H. Abdullah Taqwim, mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap fenomena rob yang selama ini kerap dianggap sebagai bencana semata.

Menurutnya, rob bukan hanya persoalan banjir atau genangan, melainkan sinyal penting bagi masa depan pembangunan wilayah pesisir, khususnya di Kabupaten Demak.

“Hari ini kita tidak sedang berbicara tentang banjir atau kesulitan semata. Kita sedang berbicara tentang masa depan. Tentang bagaimana sebuah daerah pesisir mampu bangkit ketika berani mengubah cara berpikirnya,” ujar Taqwim melalui keterangannya, Kamis (23/4).

Pria yang juga dikenal sebagai pengusaha buah di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur itu, mencontohkan keberhasilan negara-negara maju seperti Belanda yang mampu menjadikan air sebagai bagian dari kekuatan pembangunan, bukan sebagai ancaman.

“Selama ini rob dianggap musibah. Padahal sejarah dunia menunjukkan, wilayah yang mampu mengelola air justru menjadi pusat kemajuan. Air bukan musuh, melainkan sahabat pembangunan,” katanya.

Ia menilai, Demak memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat ekonomi pesisir, mengingat letaknya yang strategis di jalur ekonomi nasional, serta didukung oleh masyarakat pesisir yang tangguh dan sumber daya laut yang melimpah.

“Rob adalah pesan alam bahwa masa depan Demak ada pada ekonomi laut dan ekonomi pesisir modern,” tegasnya.

Taqwim juga mendorong agar pembangunan tidak lagi berfokus pada upaya meninggikan daratan semata, tetapi lebih kepada peningkatan visi dan strategi pengelolaan wilayah berbasis air.

Ia menggambarkan sejumlah potensi yang bisa dikembangkan di Demak, mulai dari tambak modern berorientasi ekspor, pelabuhan nelayan yang produktif, kawasan wisata pesisir, hingga penguatan sabuk mangrove yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga memiliki nilai ekonomi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap kondisi pesisir dinilai menjadi kunci dalam mendukung transformasi tersebut.

“Kita tidak menolak rob. Kita mengelola rob. Kita menjadikan rob sebagai kekuatan ekonomi masyarakat,” ujarnya optimistis.

Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha untuk mewujudkan perubahan tersebut.

“Jika semua pihak berjalan bersama, maka Demak akan berubah dari daerah terdampak menjadi pusat ekonomi pesisir Indonesia,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Taqwim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersyukur atas potensi alam yang dimiliki dan bekerja secara bersama-sama demi masa depan yang lebih baik.

“Demak tidak tenggelam. Demak sedang bangkit,” pungkasnya.

Hal yang sama diungkapkan Politisi PDIP Demak, Fahrudin Slamet Bisri, Warga Demak dari segala elemen perlu menyatukan persepsi. Apa yang dikatakan H. Taqwim, sebuah pemikiran yang luar biasa. Jika warga Demak bergerak serempak, Insya Allah tidak mustahil kedepan Demak menjadi Kabupaten yang maju. “Pandangan/pemikiran yang luar biasa, mari bersatu untuk kemajuan Demak,” tandas Wakil Ketua DPRD Demak ini. (Red).