Connect with us

Bodetabek

Soal Dugaan Proyek Gedung Pusdai Tak Sesuai Spek, Wanhay Minta Komisi 3 Sidak

Published

on

Bogor,HarianSentana.com – Wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi (Wanhay) Minta Komisi 3 mengambil sikap atas dugaan proyek rehabilitasi gedung Pusdai Pemda yang diduga tidak sesuai Spek.

Dimana, proyek rehabilitasi gedung Pusdai tersebut memakan uang negara senilai Rp 12 milyar lebih, yang merupakan milik pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor. Diduga tak sesuai spek dan terindikasi adanya penyelewangan.

Akibat dugaan itu, kini memicu anggota legislatif Kabupaten Bogor angkat bicara. Setelah sebelumnya Achmad Fathoni dari komisi 3 yang berjanji akan melakukan sidak. Kali ini, wakil ketua II DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi angkat bicara.

Dirinya mengungkapkan, kaitan proyek milik Pemkab Bogor yang dikerjakan oleh PT. Ardico Artha Multimoda itu harus ada peran yang lebih aktif dari konsultan pengawas dalam hal ini PT. Bina Mitra Wahana.

Karena, konsultan pengawasan itu lah yang akan menentukan presentasi progres suatu proyek pembangunan milik pemerintah daerah setempat, dan konsultan pengawas ini juga lah yang menentukan presentasi kegiatan terkait administrasi.

“Dan untuk konsultan pengawas juga sebagai penentu yang akan menyampaikan kepada dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor sebagai pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), apakah ini sudah sesuai dengan kontrak yang telah sepakati,” kata Wanhay kepada wartawan, Selasa (2/11/21) malam.

Menurut pria yang juga merupakan ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor itu, dalam kaitan pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas atau sebagai pihak pengawas pekerjaan dalam proyek rehabilitasi gedung Pusdai tersebut selaku pihak penentu agar tidak adanya kerugian bagi negara.

Namun, ketika dirinya disinggung jika proyek tersebut diduga tidak sesuai spek dan indikasi penyelewengan anggaran negara itu, Wanhay menyebut.

“Kalau perihal itu kan, sudah ada satuan hargannya yang telah ditentukan oleh APSN. Makanya, harus ada peran konsultan pengawasnya tersebut,” tegasnya.

Wanhay juga menyarankan, agar Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor yang sudah mengetahui persoalan ini, hingga telah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luas. Sebaiknya, sambung dia, secepatnya komisi III bersikap melakukan kunjungan kerja (Kunker) hingga rapat kerja (Raker).

“Lakukan kunker dan rapat kerja jika memang komisi 3 sudah mengetahui polemik ini, tapi rapat kerja itu tidak hanya dilakukan oleh DPKPP Kabupaten Bogor atau konsultan pengerja, tetapi juga konsultan perencana dan pengawas pun harus harus ikut bertanggung jawab,” pintanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Proyek rehabilitasi gedung Pusdai Cibinong senilai Rp 12.902.908.000, pada Satuan Kerja (Satker) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor yang dikerjakan oleh PT. Ardico Artha Multimoda diduga tidak sesuai spek karena baja ringan yang digunakan tidak ber Standar Nasional Indonesia (SNI).

Terkait hal tersebut, Edi dari PT. Bina Mitra Wahana selaku pihak konsultan pengawas saat dikonfirmasi mengatakan bahwa baja ringan tersebut sudah sesuai spesifikasi meskipun dia mengakui tidak ada logo SNI nya.

Bahkan menurut Edi sekalipun baja ringan yang terpasang itu bukan SNI, tidak menjadi masalah, dengan alasan atap yang dipakai sangat ringan.

”Sekalipun bukan SNI itu gak ada masalah, karena untuk atap jenis Onduline yang sangat ringan, itu gak akan bermasalah,” sebut Edi, saat dikonfirmasi wartawan di lokasi proyek, Senin (25/10/21) lalu.

Menyikapi itu, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni mengatakan saat ini di masyarakat sudah ramai menyoroti adanya indikasi penyimpangan di proyek rehablitasi Gedung Pusdai Cibinong senilai Rp 12 miliar lebih yang diduga tidak sesuai spek. Karena itu dia menegaskan dewan akan bersikap dengan mengambil langkah-langkah yang di perlukan.

“Langkah langkah itu tentu sesuai tupoksi kita karena saya rasa ini sudah ramai, jangan sampai nanti proyek ini jadi preseden buruk kalau benar ada penyimpangan. Karena ada di pusat kota Kabupaten Bogor,” ujar Fathoni sapaan akrabnya itu kepada wartawan.
Penulis: Dedy Firdaus

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bodetabek

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Turut Ambil Bagian Dalam Helaran KaBogor Fest 2026

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – KaBogor Fest 2026 merupakan salah satu festival terbesar di Kabupaten Bogor yang menggabungkan unsur hiburan, UMKM, kuliner, komunitas hingga pelayanan publik. Tentunya kegiatan tersebut menjadi momentum strategis bagi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk berinteraksi langsung baik dengan pelanggan maupun masyarakat Kabupaten Bogor.

Senin 8 Juni 2026 Perumda Air Minum Tirta Kahuripan turut ambil bagian dalam helaran KaBogor Fest 2026 yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong hingga tanggal 14 Juni 2026.

Keikutsertaan ini sebagai wujud komitmen perusahaan menghadirkan pelayanan publik sekaligus mendukung rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Abdul Somad, mengatakan bahwa kehadiran Tirta Kahuripan di KaBogor Fest tidak hanya untuk memberikan pelayanan administrasi, tetapi juga sebagai sosialisasi program perusahaan yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Bogor terhadap layanan air bersih perpipaan yang aman dan berkualitas,”terang nya.

“KaBogor Fest menjadi sarana kolaboratif yang sangat baik bagi Tirta Kahuripan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat berkonsultasi langsung mengenai info layanan air bersih hingga pendaftaran sambungan baru” ujar Abdul Somad.

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk mengunjungi booth pelayanan selama event KaBogor Fest 2026 dan memanfaatkan berbagai layanan serta program yang tersedia.

“Petugas kami siap memberikan pelayanan prima dan memberikan penjelasan tuntas apabila ada aduan pelanggan, selain itu booth Tirta Kahuripan menyediakan berbagai doorprize dan pojok melukis anak bertemakan konservasi air. Untuk posisi booth Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berada di area pelayanan publik tepatnya di selasar gate 2 stadion Pakansari.” tutupnya.

Untuk diketahui, moment HJB ke-544 kali ini, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menghadirkan program Harga Spesial Sambungan Baru bagi kelompok tarif rumah tinggal (R3C–R4F). Program ini berlaku mulai 10 Mei hingga 30 Juni 2026 dengan biaya pemasangan hanya Rp 544.000,- dari harga normal Rp 1.600.000,- (syarat dan ketentuan berlaku)……..Ron

Continue Reading

Bodetabek

PT PMC Dorong Pengembangan Hortikultura dan Agrowisata, Penggarap Lahan Diajak Bermitra

Published

on

By

BOGOR, SENTANA – Upaya penyelesaian persoalan penggarapan lahan milik PT Prima Mustika Candra (PMC) di Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, terus ditempuh melalui pendekatan dialog dan musyawarah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Langkah tersebut diwujudkan dalam forum mediasi yang digelar di Kantor Kecamatan Tamansari, Kamis (4/6/2026), dengan menghadirkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Pemerintah Desa Sukajaya, pihak perusahaan, tokoh masyarakat, serta perwakilan penggarap lahan.

Pertemuan itu menjadi momentum penting dalam mencari solusi yang adil, berkelanjutan, dan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, terutama masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencahariannya dari aktivitas pertanian di area lahan milik perusahaan.

Staf Pembebasan Lahan PT PMC, Toni Setiawan, memaparkan hasil pendataan dan verifikasi lapangan yang telah dilakukan perusahaan terhadap para penggarap.

“Hingga saat ini perusahaan mencatat sekitar 20 penggarap dengan total luasan lahan sekitar 9,9 hektare yang telah melalui proses verifikasi lapangan,” ujar Toni.

Menurutnya, pendataan dilakukan secara cermat untuk memastikan identitas serta aktivitas para penggarap sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan skema penyelesaian yang dapat diterima seluruh pihak.

Sementara itu, General Manager Perencanaan PT PMC, Yongki, menegaskan komitmen perusahaan untuk mencari solusi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar.

“Kami ingin memikirkan bersama kegiatan yang dapat menunjang aktivitas masyarakat yang selama ini sudah berjalan. Mayoritas warga menanam tanaman palawija dan hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menyusun rencana ke depan,” katanya.

Yongki menjelaskan, PT PMC saat ini tengah menyiapkan konsep pengembangan kawasan berbasis hortikultura dan agrowisata yang disesuaikan dengan perizinan perusahaan. Melalui konsep tersebut, aktivitas pertanian masyarakat diharapkan tetap dapat menjadi bagian dari pengembangan kawasan secara terpadu.

Selain itu, perusahaan juga berencana menyusun perjanjian kerja sama dengan para penggarap yang telah terdata dan terverifikasi. Dokumen tersebut nantinya akan diketahui oleh pemerintah desa sebagai bentuk kepastian administrasi sekaligus perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Camat Tamansari, Yudi, menilai komunikasi yang terbuka dan konstruktif menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas sosial serta menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat.

“Saya menilai komunikasi yang terbuka menjadi langkah penting dalam menciptakan kepastian dan menjaga kondusivitas wilayah,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar proses pendataan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh penggarap lahan, baik yang telah mengikuti mediasi maupun yang belum berpartisipasi, sehingga tidak ada pihak yang merasa terabaikan.

“Yang terpenting adalah semua pihak memiliki kepastian. Pendataan harus dilakukan secara menyeluruh agar proses penyelesaian berjalan adil dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” tambahnya.

Dalam forum yang sama, Ketua Gerakan Nasional Pajajaran (Genpar), Sambas Alamsyah, menyampaikan dukungannya terhadap langkah penyelesaian yang ditempuh melalui jalur dialog dan musyawarah.

Menurut Sambas, kesepakatan yang dicapai akan memiliki kekuatan yang lebih baik apabila dituangkan dalam dokumen tertulis yang diketahui pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan.

“Kesepakatan tertulis akan menjadi pegangan bersama bagi masyarakat maupun perusahaan dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, sekaligus mencegah munculnya sengketa baru di kemudian hari,” katanya.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam forum tersebut serta berharap hasil pertemuan dapat disosialisasikan secara luas kepada seluruh warga.

Sejumlah penggarap yang hadir turut menyampaikan harapan agar aktivitas pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka tetap dapat berjalan sembari menunggu penyelesaian yang disepakati bersama.

Melalui musyawarah yang terus dibangun antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, diharapkan tercipta solusi yang mampu memberikan kepastian hukum, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sukajaya di masa mendatang.

Continue Reading

Bodetabek

DPC Gerindra Kabupaten Bogor Sembelih 14 Ekor Sapi Kurban Serentak di 6 Dapil

Published

on

By

BOGOR, SENTANA – Memperingati Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor menggelar penyembelihan hewan kurban serentak di enam daerah pemilihan se-Kabupaten Bogor, Jumat 29 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Sebanyak 14 ekor sapi disembelih dan didistribusikan ke berbagai wilayah di Kabupaten Bogor.

Dari jumlah tersebut, 12 ekor sapi disalurkan ke enam dapil dengan masing-masing dapil menerima dua ekor. Dua ekor lainnya disembelih di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor dan daging nya dibagikan kepada warga sekitar kantor partai,”terang nya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan, mengatakan separuh dari total 14 ekor sapi merupakan bantuan Bupati Bogor Rudy Susmanto,”terang nya .

“Alhamdulillah, tahun ini DPC Gerindra Kabupaten Bogor dapat menyalurkan 14 ekor sapi kurban. Dari jumlah tersebut, separuhnya merupakan kontribusi dan bantuan dari Bapak Bupati Bogor Rudy Susmanto sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat,” ujar Iwan Setiawan.

Menurutnya, Idul Adha bukan hanya momentum ibadah kurban, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Ia menegaskan kegiatan serentak di seluruh dapil merupakan komitmen Gerindra untuk hadir di tengah masyarakat, terutama saat hari besar keagamaan.

“Iduladha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Melalui kegiatan kurban ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat Kabupaten Bogor, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara partai dan warga,” tambahnya.

Daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tokoh masyarakat, pengurus lingkungan, serta warga di sekitar lokasi penyembelihan.

“Kami berharap kegiatan ini membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Semangat gotong royong dan kebersamaan harus terus dijaga, terlebih di momen Idul Adha yang penuh makna ini,” kata Iwan.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan Idul Adha menjadi momentum memperkuat rasa kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat.

“Semoga hewan kurban yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi sarana mempererat ukhuwah dan kebersamaan di Kabupaten Bogor,” jelas Rudy Susmanto singkat.

Pelaksanaan penyembelihan di tiap dapil melibatkan kader partai, relawan, dan tokoh masyarakat setempat. Antusiasme warga terlihat sejak proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban.

DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor berharap kegiatan sosial dan keagamaan seperti ini dapat dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial…..Ron

Continue Reading
Advertisement

Trending