Uncategorized

Seriuskah Pemerintah Laksanakan Kesepakatan COP 26 dan Komitmen G20?

Published

1 year ago

26/07/2022

ADA dua isue besar berkaitan dengan perubahan iklim yang akan dibahas di G20 nanti, yakni isue transisi energi dan deforestasi sebagai bagian tak terpisahkan usaha global menekan emisi. Indonesia sebagai G20 Presidency harus memastikan kepeloporannya dalam isue ini.

Masalah deforestasi di Indonesia adalah masalah paling kunci yang diminta oleh dunia. Bahkan Inggris memberikan gelar Indonesia sebagai *Climate Super Power*, Akan tetapi laju eksploitasi sumber daya alam yang tinggi mengakibatkan terjadinya kecepatan kerusakan hutan yang luar biasa. Semua tak bisa dihentikan karena sebagian besar sumber daya alam Indonesia ada di kawasan hutan.

Ekplotasi yang paling dahsyat saat ini adalah pengerukan batubara dan penebangan hutan bagi penanaman sawit. Dua sumber energi paling utama Indonesia. Sawit sendiri bahkan telah menjadi komponen pokok dalam energi BBM Indonesia karena menjadi bahan pencampuran solar hingga 100 persen biodisel ke depan.

Namun Indonesia tampaknya tidak akan mau berkorban untuk menekan usaha penggalian batubara yang tahun ini 2022 telah ditarget 650-700 juta ton dan telah menempatkan Indonesia sebagai eksportir batubara terbesar di dunia dan konon menikmati pendapatan ekspor ribuan triliun. Tapi uangnya entah kemana?

Indonesia juga tampaknya tidak akan mau berkorban mengurangi penebangan hutan untuk tanaman sawit. Karena sawit merupakan salah satu sumber keuangan paling utama bersama batubara bagi kekuasaan saat ini. Produk sawit juga disubsidi melalui minyak goreng dan melalui program bio diesel andalan pemerintah Jokowi.

Bahkan di dalam rencana energi nasional, batubara masih akan menjadi kontributor paling besar dan tidak ada usaha menguranginya bagi energi nasional selain untuk ekspor. Demikian juga sawit akan menjadi bahan bakar pengganti solar selain untuk diekspor.

Kedua hal ini tidak akan pernah dikorbankan untuk isue climate change. Bahkan mungkin jika harus perang sekalipun tampaknya penguasa Indonesia berani. Karena mengorbankan ini akan membuat penguasa asam lambung naik akibat tidak diisi makanan.

Sehingga di dalam APBN 2022 usaha memaksimalkan batubara sebagai sumber energi didukung oleh anggaran APBN, termasuk dalam usaha membangun terus pembangkit pembangkit batubara yang sekarang kondisinya over kapasitas.

Pemerintah juga melakukan penjaminan dan bahkan penyertaan modal di BUMN untuk terus menggenjot pembangunan pembangkit batubara. Swasta Indonesia juga terus ditopang oleh bank untuk membangun pembangkit batubara walau Perusahaan Listrik Negara (PLN) menghadapi masalah oversupply listrik. Bisnis listrik tampaknya adalah bisnis milik oligarki batubara.

Dalam isue climate change tampak sekali pemerintah Indonesia hanya mau bagi bagi rejeki. Pemerintah langsung bergerak ke hilir dengan BUMN BUMN mereka melalui program elektrifikasi kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga.

Program ini lebih memungkinkan untuk bagi bagi lapak diantara pengusaha nasional yang notabene sekarang komandannya adalah pengusaha batubara, yang tidak akan ragu memperluas guritanya menjadi importir mobil atau peralatan rumah tangga. Langkah ini akan lepas dari tujuannya mengurangi emisi akan tetapi mencapai tujuan yang lain yakni kemapanan bisnis oligarki.

Padahal yang benar menurut alur kesepakan sejak COP 26 Glasgow dan Komitmen G20 adalah Indonesia bergerak ke hulu, membenahi pembangkit pembangkit listrik ramah lingkungan, semisal Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta memaksimalkan usaha usaha disana termasuk menjaga aliran sungai dan menjaga hutannya.

Jika ini dilakukan maka hutan seluruhnya haruslah dipulihkan bagi kelestarian PLTA tersebut secara inclusive. Dengan PLTA saja Indonesia sudah menang banyak, belum lagi jika seluruh potensi pembangkit ramah lingkungan yang lain seperti panas bumi, angin di maksimalkan sesuai kemampuan _local content_ industri nasional.

Karena sikap tak mau berkorban dan hanya mau bagi bagi jatah diantara oligarki, maka Indonesia sebagai G20 Presidency memang agak membuat dunia geli.

Mengkampamyekan mobil listrik impor yang sumber energinya 70 persen dari pembangkit batubara. Bagaimana mau bicara transisi energi? Siapa yang mau bawa duit? Sampai saat ini belum ada uang untuk transisi energi dan usaha deforestasi, dua isue ini juga tidak ada anggarannya di APBN 2022. Tampaknya internasional pegang data, takut dikibuli.

Oleh : Salamuddin Daeng, Peneliti AEPI dan Pengamat Ekonomi

Uncategorized

1

Published

2 weeks ago

17/11/2023

Redaksi

Uncategorized

Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bogor

Published

1 month ago

30/10/2023

Marsudi Yudi

Bogor, Hariansentana.com — Pada Tahun 2023 ini, terdapat beberapa agenda penting di Kabupaten Bogor yaitu pencapaian target cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, serta dukungan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor melaksanakan beberapa langkah akselerasi dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta menghadirkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat di Kabupaten Bogor.

A. Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Berdasarkan data konsolidasi bersih Kemendagri, jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada semester I Tahun 2023 tercatat sebanyak 5.495.372 Jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 2.811.944 Jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 2.683.428 Jiwa, dengan jumlah wajib KTP sebanyak 3.909.252 Jiwa, adapun untuk cakupan realisasi indikator kinerja utama (IKU) dinas s/d periode triwulan III adalah sebagai berikut :

B. Percepatan Cakupan Perekaman KTPElektronik

Dalam rangka dukungan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bupati bogor telah menginstruksikan melalui Surat Edaran Nomor 400.12.2.1/521- Disdukcapil tentang Percepatan Penuntasan Target Perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Bogor, agar Disdukcapil bekerjasama dengan seluruh Kecamatan, Kelurahan / Desa melakukan perekaman statis dan jemput bola pelayanan perekaman KTP elektronik. Dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil merekapitulasi jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik per Kecamatan per Desa/Kelurahan sebagai dasar pelaksanaan penuntasantarget
Kecamatan bersama Kelurahan / Desa mengatur jadwal dan lokasi pelaksanaan pelayanan perekaman di tingkat Kecamatan, Kelurahan / Desa, ataupun ke Sekolah – sekolah yang ada di wilayahnya masing -masing;
Rekapitulasi hasil pelayanan rekam tersebut akan disimpan dan dilakukan pencetakan KTP elektroniknya sesuai kondisi stock blangko yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Kementerian DalamNegeri
?

Foto Perekaman KTP target DP4 di Desa

Foto Perekaman KTP Target DP4 Ke Sekolah-Sekolah

?
Foto Perekaman KTP ke Rumah Sakit Foto Perekaman KTP Target DP4 di Kecamatan

C. Pelayanan Jemput Bola dan Inovasi Dokumen Kependudukan
Disdukcapil Kabupaten Bogor juga melaksanakan layanan – layanan jemput bola dokumen kependudukan lainnya seperti :

Pelayanan pada Program Boling Pak Bupati dengan penerbitan KTP Elektronik, Kartu Keluarga, KIA, dan Akta Kelahiran one dayservice;
Pelayanan Jemput Bola pada hari libur oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui inovasi Si petis Keling, Pelakor Emas dan lainnya;
Pelayanan Jemput Bola ke Desa – desa penerbitan Kartu Keluarga, KIA, dan Akta Kelahiran one day service oleh Dinas dan UPT;
Pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital pada berbagai acara tingkat Kabupaten;…( Tabrani / Subur / Dedi F )

Penyerahan dokumen kependudukan oleh Bupati padasaatBoling Layanan Hari Sabtu-Minggu UPT I PelakorEmas

?
Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) padaEventDaerah Layanan Hari Sabtu-Minggu UPT III Petis SiKeling

Uncategorized

Gemerlap Istana Berbatik Berkat Andalnya Pasokan Listrik PLN

Published

2 months ago

02/10/2023

Redaksi

Jakarta, HarianSentana.com – Gemerlap cahaya taburi acara Istana Berbatik di halaman Istana Negara Jakarta dengan suplai pasokan listrik penuh dari PLN. Acara yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia beserta Ibu, seluruh Menteri kabinet Indonesia Maju, para pejabat negara, serta seluruh tamu undangan dari berbagai kedutaan besar yang ada di Jakarta.

Dalam menyukseskan acara tersebut, PLN UID Jakarta Raya siagakan 123 personil gabungan, mulai dari pegawai PLN, petugas pelayanan teknik, dan juga petugas control center. Seluruh personil tersebar di 33 titik siaga, mulai dari lapisan pertama hingga lapisan kedua Istana Presiden Jakarta, tempat berlangsungnya acara.

Pengamanan pasokan kelistrikan menggunakan 6 lapis suplai, dimana lapisan pertama hingga keempat berasal dari subsistem PLN, lapis kelima berasal dari 8 unit Uninterruptible Power Suply (UPS) sebesar 3.200 kVA, dan lapis keenam berasal dari genset sebesar 8.000 kVA. Keenam lapis pasokan ini dikontrol dari Power House PLN yang berada di komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran mengungkapkan bahwa kegiatan Istana Berbatik merupakan kegiatan yang penting, mengingat acara ini menjadi ajang untuk kembali menumbuhkan rasa cinta pada batik, salah satu warisan budaya Indonesia.

“Mengingat pentingnya acara Istana Berbatik, tentu kami support penuh kelistrikannya. Apalagi kegiatan ini dihadiri tamu-tamu penting, menjadikan acara ini wadah untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia,” ungkap Lasiran saat siaga kelistrikan Istana Berbatik.()