Jakarta, Hariansentana.com.— Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, didampingi Hendra Hidayat Walikota administrasi Jakarta Utara meresmikan Taman Si Pitung di kolong Tol Jampea, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja Jakarta Utara pada Rabu, 23 Oktober 2025.

Peresmian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam memperluas ruang terbuka hijau dan menyediakan fasilitas publik ramah anak di ibu kota.

Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menegaskan komitmennya untuk terus memperbanyak taman kota di berbagai sudut Jakarta. Ia menyebut bahwa banyak area yang sebelumnya tidak termanfaatkan, kini diubah menjadi ruang bermain dan ruang hijau bagi masyarakat. “Hari ini, Taman Si Pitung resmi saya nyatakan dibuka untuk umum,” ujar Pramono di hadapan warga yang hadir.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan taman di kawasan padat penduduk seperti Jakarta Utara menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan lahan membuat pemerintah harus kreatif memanfaatkan area kosong, termasuk kolong jembatan dan area di bawah jalan tol. “Tempat seperti ini dulunya terabaikan, kini bisa menjadi ruang hidup baru bagi warga,” tuturnya.

Gubernur juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota dan masyarakat dalam menjaga serta memanfaatkan ruang terbuka hijau. Ia telah meminta Kepala Dinas Pertamanan dan Wali Kota administrasi Jakarta Utara untuk mempercepat pembukaan taman-taman baru di kawasan padat.

Menurutnya, langkah ini penting agar masyarakat memiliki akses terhadap udara bersih dan tempat interaksi sosial yang sehat.

Selain taman, kawasan di bawah jalan tol akan ditata ulang menjadi area hijau yang lebih menarik. Pramono menambahkan, “Saya ingin ruang di bawah jalan tol ini menjadi lebih hijau. Jika ruang terbuka bertambah, kota kita akan terasa lebih sejuk dan nyaman.”

Gubernur juga mengungkapkan bahwa saat ini persentase ruang terbuka hijau di Jakarta telah meningkat signifikan. “Sebelumnya hanya sekitar 5,75 persen, kini sudah mencapai 14 persen. Ini hasil kerja keras bersama seluruh pihak,” ungkapnya dengan optimis.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono turut membahas isu keterbatasan lahan pemakaman umum di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa dari 80 TPU yang ada, hanya 69 yang masih menerima jenazah baru karena keterbatasan ruang. Pemerintah kini tengah menyiapkan langkah-langkah untuk membuka lahan pemakaman baru yang juga mempertimbangkan aspek lingkungan.

Ia menuturkan bahwa beberapa area pemakaman lama akan ditata ulang agar bisa berfungsi ganda sebagai taman memorial. Menurutnya, ini menjadi solusi jangka panjang bagi kota besar seperti Jakarta yang menghadapi keterbatasan lahan. “Kami sedang menghitung kembali kebutuhan lahan pemakaman dan akan menggelar rapat khusus untuk membahasnya,” kata Pramono

Gubernur juga menyinggung soal pemanfaatan tanah fasos dan fasum yang telah diserahkan ke Pemprov DKI. Lahan tersebut akan dijadikan taman tematik dan ruang hijau publik di berbagai wilayah. “Tempat-tempat seperti ini akan terus kami ubah menjadi ruang terbuka yang bermanfaat bagi warga,” ujarnya.

Sebagai penutup, Pramono menyampaikan bahwa program ruang terbuka hijau merupakan langkah strategis menuju Jakarta sebagai kota global yang layak huni. Ia berharap masyarakat turut menjaga fasilitas yang telah disediakan pemerintah. “Kalau kota kita hijau dan tertata, maka Jakarta akan menjadi kebanggaan bersama,” tutupnya.(Sutarno)

JAKARTA – Organisasi Keagamaan Hidayatullah menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke VI di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur dengan mengangkat tema “Sinergi Anak Bangsa Menyongsong Indonesia Emas 2045”.

Ketua Panitia Munas, Marwan Mujahidin, menegaskan Munas VI dilakukan karena pentingnya membangun sinergi seluruh elemen bangsa dalam menyiapkan arah menuju Indonesia Emas 2045.

“Tema tersebut merefleksikan semangat kebangsaan dan keislaman yang berpadu dalam visi besar membangun peradaban unggul berbasis nilai-nilai spiritual dan intelektual,” katanya saat pembukaan Munas, Selasa (21/10).

Ia menyampaikan bahwa Munas VI Hidayatullah bukan sekadar forum internal organisasi, melainkan momentum strategis untuk meneguhkan peran umat Islam dalam menyiapkan arah kebijakan dan kontribusi nyata bagi bangsa.

“Munas ini kami tempatkan sebagai ruang sinergi, bukan hanya bagi kader Hidayatullah, tetapi juga bagi seluruh anak bangsa yang memiliki kepedulian terhadap masa depan Indonesia. Sinergi inilah yang akan menjadi energi moral untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Marwan.

Ia menjelaskan, sinergi yang dimaksud tidak sebatas kerja sama formal antarinstansi, tetapi mencakup harmoni visi dan nilai di antara elemen masyarakat, pemerintah, dunia pendidikan, serta sektor ekonomi. Dalam kerangka itu, Hidayatullah menekankan pentingnya membangun peradaban yang berakar pada iman, ilmu, dan amal sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.

“Indonesia tidak cukup hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga harus tumbuh secara moral dan spiritual. Kita butuh arah pembangunan yang memanusiakan manusia dan berorientasi pada kemaslahatan,” tambahnya.

Marwan menilai bahwa menjelang satu abad kemerdekaan, bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar berupa disrupsi teknologi, polarisasi sosial, dan krisis moral. Dalam situasi tersebut, peran organisasi Islam menjadi sangat vital dalam memperkuat ketahanan ideologis bangsa.

Melalui Munas VI, Hidayatullah berkomitmen menghadirkan gagasan dan program yang memperkuat pendidikan, kemandirian ekonomi, serta solidaritas sosial berbasis nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

“Kami ingin mengonsolidasikan potensi umat agar tidak hanya menjadi penonton dalam sejarah, tetapi menjadi pelaku utama dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan,” tegasnya.

Marwan menegaskan, gagasan sinergi yang diangkat Hidayatullah sejalan dengan konsep pembangunan inklusif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek perubahan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dalam menghadapi transformasi digital dan tantangan globalisasi.

Dia menegaskan, Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh kemajuan infrastruktur atau ekonomi, tetapi oleh kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berkarakter, beretika, dan berdaya saing global. Hal ini, terangnya, menjadi titik temu antara visi Islam sebagai agama peradaban dan misi kebangsaan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

“Munas VI Hidayatullah sebagai forum nasional yang memadukan spiritualitas Islam dengan rasionalitas modern. Melalui forum ini, Hidayatullah berupaya merumuskan langkah strategis bagi umat dalam menghadapi era baru,” katanya.

Selain memperkuat konsolidasi internal, Munas VI juga diharapkan menjadi panggung dialog kebangsaan. Hidayatullah membuka ruang keterlibatan tokoh lintas profesi, akademisi, dan pemimpin muda untuk bersama-sama membicarakan arah Indonesia ke depan. Dalam pandangan Marwan, spirit kolaborasi ini merupakan bentuk nyata dari dakwah yang konstruktif, yang menempatkan Islam sebagai sumber solusi bagi persoalan bangsa.

“Kita ingin menunjukkan bahwa Islam bukan sekadar pernyataan, tetapi bagaimana Islam menjadi paradigma pembangunan yang menebarkan rahmat bagi seluruh manusia,” jelasnya.

Semangat kontributif ini, jelas Marwan, memiliki relevansi yang kuat dalam konteks geopolitik dan sosial Indonesia saat ini. Ketika dunia tengah mengalami krisis kepercayaan terhadap nilai-nilai universal dan munculnya ekstremisme ekonomi serta ideologi, pendekatan yang menekankan keseimbangan antara spiritualitas dan kemajuan menjadi kebutuhan mendesak.

“Tema Munas VI Hidayatullah secara substansial mengusung gagasan “spiritual progressivism”, yaitu kemajuan yang berakar pada nilai iman, berorientasi pada kesejahteraan, dan terbuka terhadap sinergi global. Dalam kerangka ini, umat Islam diharapkan menjadi aktor moral yang menuntun arah kemajuan bangsa,” tegasnya.

Marwan menyebutkan bahwa rangkaian kegiatan Munas diisi dengan sidang pleno, diskusi tematik, dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang mencerminkan semangat kolaboratif. Ia menambahkan seraya memohon doa semoga Munas VI ini berjalan lancar serta menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret bagi kemajuan umat dan bangsa.

JAKARTA – Langkah tegas datang dari Lembaga Pengawasan Pembangunan Indonesia (LPPI) yang secara resmi melayangkan surat kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Dalam surat bernomor 95/LPPI/X/2025, LPPI meminta penghentian penanganan perkara dugaan ijazah Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo yang kini tengah bergulir di Polda Metro Jaya.

Surat yang ditandatangani Ketua LPPI H. Hamid Rahayaan itu menegaskan, penanganan perkara tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas nasional, memicu polarisasi politik, dan menurunkan kehormatan lembaga kepresidenan.

“Isu yang menyeret Presiden sebagai simbol negara memiliki sensitivitas tinggi dan dampak politik yang luas. Jika tidak dikelola dengan bijak, hal ini dapat memperuncing perpecahan sosial dan mengganggu ketertiban umum,” tulis LPPI dalam suratnya yang diterima redaksi.

LPPI menilai, langkah strategis yang lebih bijak justru adalah menghentikan penanganan perkara tersebut demi menjaga marwah bangsa, kehormatan negara, dan stabilitas keamanan nasional.

Selain itu, LPPI mendorong Polri untuk memperkuat upaya hukum melawan fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian yang dapat menimbulkan keresahan publik.

“Kami meyakini bahwa Polri memiliki komitmen tinggi menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, stabilitas nasional, dan perlindungan kehormatan negara,” lanjut surat itu.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, LPPI juga menyalin tembusan surat tersebut kepada Wakil Presiden RI serta Kapolda Metro Jaya.

Langkah LPPI ini menjadi sorotan publik, karena muncul di tengah meningkatnya suhu politik menjelang pergantian pemerintahan. Pandangan lembaga ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus dijalankan tanpa menabrak nilai kehormatan konstitusional dan simbol kenegaraan.