Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta para wali kota, Bupati, Camat dan Lurah di Jakarta agar proaktif dalam menerima pendaftaran calon petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Hal ini disampaikan Pramono setelah menerima adanya laporan antrean pendaftar di Balai Kota DKI Jakarta.

“Jadi secara khusus kami sudah meminta kepada wali Kota, bupati, camat dan juga kelurahan terkait untuk hal yang berkaitan dengan PPSU ini proaktif untuk menerima pendaftaran,” kata Pramono di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (25/4).

Pramono menegaskan, tanggung jawab proses pendaftaran PPSU saat ini berada di tingkat kelurahan atau kota. Karena itu, ia meminta agar proses pendaftaran calon PPSU dapat dilayani dengan baik.

“Sebenarnya kami sudah memutuskan dalam rapat, wali kota yang harus bertanggung jawab untuk proses pendaftaran ini,” ujarnya.

Ia menyebutkan, tingginya jumlah pendaftar PPSU menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan lapangan kerja di Jakarta. Pada pembukaan rekrutmen kali ini, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan 1.100 posisi PPSU.

“Kalau pendaftaran masih banyak, memang artinya orang yang membutuhkan kerja juga meningkat. Pemerintah Jakarta pada periode ini mengalokasikan 1.100 PPSU. Kalau kemudian yang mendaftar banyak ya itu adalah realita,” ungkapnya.

Pramono memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan melayani seluruh pendaftar hingga seluruh tahapan rampung. Proses seleksi nantinya juga akan dilakukan secara terbuka.

“Sehingga dengan demikian kami akan melayani pendaftaran ini sampai selesai dan untuk itu nanti prosesnya akan dilakukan secara terbuka,” tandasnya.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com — Ikatan Khotib Dewan Masjid Indonesia (IKDMI) Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar acara Halal Bihalal di Lantai 10 Gedung Wali Kota administrasi Jakarta utara,Rabu (23/4/2025). Kegiatan yang dihadiri puluhan khotib dari berbagai masjid di Jakarta Utara, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DMI DKI Jakarta, KH. Mamun Al Ayyubi.

Dalam sambutannya, KH. Mamun Al Ayyubi menekankan pentingnya pengembangan kualitas khotib di seluruh masjid di DKI Jakarta. “Masjid yang mendapat Bantuan Operasional dan Tanggap Ibadah (BOTI) wajib mencantumkan minimal satu khotib dari IKDMI dalam daftar khotib Jumat selama satu tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dai dai terlatih IKDMI dapat menebar dakwah berkualitas di seluruh wilayah DKI,” ujarnya.

Turut hadir Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Utara, KH. Ibnu Abidin, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan IKDMI Jakarta Utara. “Kehadiran IKDMI sebagai wadah silaturahmi dan peningkatan kapasitas khotib akan sangat membantu umat dalam mendapatkan pencerahan keagamaan yang mencerahkan dan moderat,” kata KH. Ibnu Abidin.

Sementara itu, Ketua DMI Jakarta Utara, Drs. Suwardi, mengungkapkan rasa syukur atas terbentuknya pengurus IKDMI Jakarta Utara. “Alhamdulillah, telah terbentuk pengurus IKDMI Jakarta Utara sebagai wadah silaturahmi—semoga terus memberikan manfaat bagi warga Jakarta Utara, khususnya di masjid masjid setempat,” ujarnya.

Pengurus DKM Masjid harus paham 4 faktor, yaitu Idaroh (pengelolaan manajemen administrasi, keuangan), Imaroh ( memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan), dan Riaya (pemeliharaan fasilitas ibadah dan menjaga agar terlihat bersih dan nyaman sehingga tamu Allah akan betah dalam beribadah) serta Masjid Ramah lingkungan (Ramah anak, ramah disabilitas dan meningkatkan wakaf yang produktif), ”

Ditambahkan Suwardi, DKM adalah anggota DMI untuk itu kami berhak DMI kukuhkan, dan jumlah masjid di Jakarta Utara ada 666 masjid, 954 mushola dan 1200 Taman pendidikan Islam, itu semua dalam binaan DMI dan kepada pihak DKM agar selalu bersinergi dengan pihak pemerintah setempat , tambah Suwardi

Acara dilanjutkan Halal , ini tidak hanya menjadi ajang mempererat ukhuwah Islamiyah, tetapi juga sarana evaluasi dan perencanaan program dakwah ke depan, seperti pelatihan public speaking bagi khotib muda dan penyusunan kalender khotbah Jumat terpadu.

Acara diakhiri dengan doa bersama, diikuti ramah tamah dan santap siang di ruang VIP Lantai 10 Gedung Wali Kota. Dengan semangat kebersamaan, para khotib berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas khutbah demi kemaslahatan umat di Jakarta Utara.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentan.com — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/4).

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan RKPD mampu menghadirkan perbaikan mendasar melalui penguatan layanan ekonomi, pemenuhan layanan sosial dan layanan dasar perkotaan.

Acara ini dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur Rano Karno, Sekretaris Daerah Marullah Matali, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica

Turut hadir sebagai pembicara di Musrenbang, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Tomsi Tohir.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali menyampaikan laporan pelaksanaan Musrenbang.

Gubernur Pramono menegaskan, penyusunan RPJMD kali ini bukan sekadar kelanjutan agenda pemerintahan sebelumnya, melainkan momentum penting dalam merespons tantangan baru pascadisahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.

“Jakarta telah menyiapkan peta jalan menuju 20 besar kota global. Oleh karena itu, masa awal kepemimpinan ini menjadi sangat krusial dalam meletakkan fondasi dan aspek-aspek fundamental menuju #Top20GlobalCity,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyampaikan, arah kebijakan pembangunan jangka panjang Jakarta (RPJPD) dibagi ke dalam empat tahap, dengan periode 2025–2029 sebagai tahap pertama implementasi.

“Fokus utama pada tahap awal ini adalah perbaikan mendasar melalui penguatan landasan ekonomi, pemenuhan layanan sosial dan layanan dasar perkotaan, serta peningkatan daya saing dalam berbagai indeks kota global,” jelasnya.

Dalam rangka mendukung visi Jakarta sebagai kota global dan menyongsong Indonesia Emas 2045, tema pembangunan RKPD 2026 ditetapkan sebagai “Transformasi Jakarta Kota Global: Penguatan Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Fondasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan tujuh prioritas pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan modal manusia yang berdaya saing.2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan;
2. Penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri.4. Transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif;
3. Peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai.6. Optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.7. Penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit dalam kegiatan ekonomi.

Gubernur Pramono mengungkapkan, dalam penyusunan RKPD 2026, Pemprov DKI Jakarta menerima 42.502 usulan dari masyarakat, yang diperoleh melalui berbagai kanal: 11.812 dari Musrenbang, 5.043 usulan langsung, dan 25.647 hasil reses DPRD.

“Tingginya partisipasi masyarakat mencerminkan keterlibatan publik yang aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan terus terbuka terhadap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat,” katanya.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dua kanal utama untuk menjaring dan memantau usulan masyarakat, yakni Kanal Aspirasi RPJMD 2025–2029 dan e-Musrenbang. Kedua platform ini menjadi media interaktif dalam proses perencanaan pembangunan yang inklusif dan partisipatif. (Sutarno)