Connect with us

Polhukam

Pushidrosal Gelar FGD Studi Kasus Penggelaran Kabel Bawah Laut Dengan Offshore Drilling Sumur Migas Di Selat Malaka

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com — Pusat Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Harmonisasi pemanfaatan ruang laut : studi kasus penggelaran kabel bawah laut dengan offshore drilling sumur migas di Selat Malaka”.

Acara tersebut dibuka oleh Komandan Pusat Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat bertempat di ruang serbaguna Pushidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara, Rabu, (5/7/2023).

Dalam sambutannya Danpushidrosal menyampaikan, berdasarkan Kepmenkomarves 51 tahun 2023, Danpushidrosal mendapatkan amanah untuk mengemban tugas dan bertanggung jawab sebagai ketua tim pelaksana tim nasional pengelolaan penyelenggaraan alur pipa dan/atau kabel bawah laut guna mengawal penataan alur pipa dan/atau kabel bawah laut, sebagai bagian dalam proses implementasi penataan ruang laut sesuai dengan Kepmen KP 14 tahun 2021 tentang alur pipa dan/atau kabel bawah laut.

Pushidrosal selaku bagian dari timnas pipa kabel mengkoordinir dalam menerbitkan rekomendasi 1 yang akan dipergunakan oleh pemrakasa sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Marine Survey (Survei Hidro Oseanografi), maupun rekomendasi 2 (Rencana jalur penggelaran) sebagai salah satu syarat dalam mengajukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Lebih lanjut, ditenggarai bahwa rencana pembangunan instalasi migas pada blok Andaman dan beberapa jalur eksisting SKKL maupun yang sedang berproses saling overlapping sehingga menimbulkan dampak antara yang satu dengan yang lainnya.

“FGD ini diharapkan dapat menghasilkan harmonisasi pemanfaatan ruang laut untuk berbagai bangunan maupun instalasi bawah laut dan semoga seluruh program pembangunan nasional kelautan guna tercapainya ketahanan energy serta terciptanya transformasi digital dapat berjalan selaras dan harmonis, sesuai dengan prinsip dan kaidah pemanfaatan ruang laut” kata Danpushidrosal.

Sebelum memasuki sesi Tanya jawab dan diskusi terlebih dahulu penyampaian materi paparan kegiatan, diawali paparan pertama dengan narasumber Nadia, S.T, M.Sc, dari Mubadala Energy tentang rencana eksplorasi dan pengeboran sumur di blok South Andaman dilanjutkan paparan kedua dengan narasumber Pabanops Pushidrosal Kolonel Laut (P) Sinung Budi Prasojo tentang mekanisme penerbitan rekomendasi jalur penggelaran Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) Peace S4.

Sedangkan paparan yang ketiga dengan narasumber Didit Eko Prasetiyo, S.Pi. MP, M.Sc dari Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan tentang Mekanisme penerbitan PKKPLRL SKKL dan instalasi migas pada Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZKAW) Selat Malaka, dan narasumber keempat Muhammad Wahyudin, S.E, dari Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Hubla Kemenhub dengan paparan tentang harmonisasi izin membangun pipa dan kabel bawah laut di perairan Selat Malaka.

FGD antara lain diikuti peserta dari Pushidrosal, Staf Ops Kasal, Ditjen Migas Kementerian ESDM, Kedeputian Bidang Koordinasi dan Kedaulatan Maritim dan Energi, Kemenkomarves, Dit Telekomunikasi Kemenkominfo, Dit KPLP DItjen Hubla Kemenhub, Dit Kenavigasian Ditjen Hubla Kemenhub, Dit Wilhan Ditjen Strahan Kemhan, Dit Penataan Ruang Laut Ditjen PRL KKP, Askalsi, Mubadala Energy (South Andaman) RSC LTD, Harbour Energy, PHE NSO, PT Telin dan PT. Indosat.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Polhukam

Demo 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Berjalan Aman, Massa Aksi Tegaskan Tuntutannya

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Ratusan massa aksi menggelar aksi di Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat dalam rangka memperingati 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (20/10).

Aksi yang di organisir oleh sejumlah kelompok mahasiswa ini berlangsung tertib dan kondusif dengan pengawalan aparat keamanan.

Sejak siang, massa mulai bergerak dari berbagai titik membawa spanduk maupun poster untuk mengiringi orasi yang menyerukan tuntutan mereka.

Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Organisasi seperti BEM UI, Ormawa Unpam, GMNI dalam orasinya, mereka menyoroti beberapa masalah seperti program MBG dan tuntutan untuk Mencabut komando teritorial TNI serta Mewujudkan sistem ekonomi progresif yang prorakyat dan mewujudkan demokrasi sejati yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Salah satu koordinator BEM UI, juga meminta pemerintah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) harus diisi orang-orang yang ahli di bidang gizi dan pangan.

“Terjaganya kondusifitas keamanan selama momentum peringatan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran tidak terlepas dari upaya maksimal aparat kepolisian dalam memitigasi potensi kerawanan melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk mereduksi dan meredam potensi kerawanan tanpa membatasi kebebasan elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi unras yang tertib dan aman,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Polhukam

SEMPRO, LMND dan Elemen Mahasiswa Banten Gelar Diskusi Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran

Published

on

By

Serang, Hariansentana.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bina Bangsa menginisiasi kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Evaluasi Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran: Antara Janji Politik dan Realitas Sosial”, Senin (20/10).

Kegiatan ini diselenggarakan di Kotak Coffe Serang dan menghadirkan kolaborasi bersama Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), serta Serikat Mahasiswa Progresif (SEMPRO).

Diskusi ini bertujuan untuk membuka ruang kritis bagi mahasiswa dalam menilai sejauh mana arah kebijakan pemerintahan baru berjalan sesuai dengan janji kampanye dan kebutuhan rakyat.

Dalam kegiatan tersebut, para pembicara dari berbagai latar belakang organisasi mahasiswa membedah sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan ekonomi, pendidikan, pertanian, hingga isu demokrasi dan hak asasi manusia.

Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Presiden Mahasiswa Universitas Bina Bangsa, M Abdurrahman dalam sambutannya, menegaskan bahwa, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Pemerintahan yang baru ini tidak boleh berjalan tanpa kritik. Mahasiswa harus menjadi corong aspirasi rakyat dan memastikan kebijakan negara berpihak pada keadilan sosial,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan dari LMND menyoroti pentingnya evaluasi terhadap arah ekonomi politik nasional yang dinilai masih jauh dari cita-cita kemandirian bangsa.

“Pemerintah harus menempatkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan oligarki. Evaluasi ini bukan bentuk perlawanan, tapi bentuk tanggung jawab intelektual mahasiswa terhadap bangsa,” ujar salah satu kader LMND.

Dari pihak SEMPRO, turut disampaikan pandangan bahwa demokrasi di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal ruang kebebasan sipil dan partisipasi publik.

“Kami mendorong agar mahasiswa tetap menjaga nalar kritis dan tidak tunduk pada narasi pembangunan yang menyingkirkan rakyat kecil,” tegas perwakilan SEMPRO.

Melalui diskusi ini, BEM Universitas Bina Bangsa bersama LMND dan SEMPRO sepakat bahwa evaluasi kinerja pemerintahan harus terus dilakukan secara berkala dengan melibatkan elemen masyarakat sipil, agar arah pembangunan nasional tidak menyimpang dari amanat konstitusi. (Red).

Continue Reading

Polhukam

Sambut Hari Pahlawan, Eks Napiter Sumsel Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan

Published

on

By

Palembang, Hariansentana.com – Eks Para Napiter Sumsel yang tergabung dalam yayasan Pelita Bersatu Indonesia melaksanakab Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan, Minggu pagi (19 Oktober 2025).

Kegiatan tersebut juga diikuti Tim Idensos Densus 88 SGW Sumsel yang dipimpin Kanit Idensos Iptu Marsan Saputra, SH dan anggota Kamneg Polda Sumsel.

Melalui keterangannya, Minggu (19/10), Ketua Umum Yayasan Pelita Bersatu Indonesia, Abdurrahman Taib, menyatakan bahwa, kegiatan ziarah ke taman makam pahlawan oleh Eks Napiter Sumsel adalah bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa kepada negara serta mendo’akan mereka semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Alloh SWT.

Selain ziarah ke taman makam Pahlawan pahlawan, Eks napiter yang tergabung dalam yayasan Pelita Bersatu Indonesia juga melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan Islami terapi bekam dan ruqyah secara gratis, juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu.

“Kegiatan ini adalah komitmen pengurus yayasan Pelita Bersatu Indonesia berbuat yang terbaik untuk negara dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Kesra dan Humas, Arno mengungkapkan, Yayasan Pelita Bersatu Indonesia adalah wadah yang dikelola oleh mantan narapidana terorisme yang berdomisili di wilayah Sumsel. “Yayasan Pelita bersatu Indonesia berupaya menjadi yayasan yang terdepan dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan juga berperan aktif dalam menjaga kedaulatan NKRI dengan turut serta dalam penyuluhan wawasan kebangsaan, gerakan anti radikal, intoleran dan deradikalisasi,” tandasnya.

Sementara itu, Panit Idensos SGW Sumsel, Densus 88 Anti Teror Polri, IPTU Marsan Saputra, S.H mengatakan bahwa, kegiatan ziarah dan tabur bunga ke taman makam pahlawan ini juga menjadi pengingat bahwa dalam perjuangan, kebersamaan dan persatuan menjadi kekuatan yang tidak tergantikan.

Menurutnya, para pahlawan datang dari berbagai suku, agama dan golongan, namun mereka bersatu demi satu tujuan, kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, sebagai generasi penerus, kita harus menjaga persatuan, tidak mudah terpecah oleh perbedaan dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, tandasnya.

“Kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan dalam bentuk kegiatan kegiatan lain untuk semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air bangsa dan negara,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading
Advertisement

Trending