Connect with us

Polhukam

Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Mohamad Hasan Diganjar Anugerah Ksatria Santri

Published

on

Kodam Jaya, Hariansentana.com – Wanajaya Cibitung Bekasi di sela kunjungan dinas di wilayah teritorial Kodam Jaya/Jaykarta tepatnya wilayah Korem 051/Wijayakarta Mayjen TNI Mohamad Hasan, diganjar penghargaan anugerah Ksatria Santri oleh Majelis Pemangku Adat Masyarakat Bekasi Raya (BKMB – Bhagasasi) beralamat di Taman Pancasila, Wanajaya Cibitung Bekasi Rabu (5/7/2023).

Mayjen TNI Mohamad Hasan, yang pernah bertugas menjadi Pangdam Iskandar Muda Aceh dan sebelumnya Danjen Kopassus, didampingi Danrem 051/ Wijayakarta, Brigjen TNI Yustinus Nono Yulianto, S.E., M.Si., Danrem Wijayakrama Brigjen TNI Putranto Gatot SH, S.Sos., M.M. dan Dandim Bekasi Letkol Inf Danang Waloyo mengadakan kunjungan kerja dalam rangka kegiatan Food Estate, Penanaman Jagung, Pemberian Santunan dan Bantuan Sosial kepada para petani dan kaum dhuafa, serta silaturahmi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat maupun Forkopimda Bekasi.

Dalam sambutannya, Pangdam Jaya yang didampingi Ketua Persit KCK Daerah Jaya Ny. Ririx M. Hasan menyampaikan apresiasi atas terjaganya keamanan dan rasa aman masyarakat berkat kerjasama semua pemangku kepentingan. Tak terkecuali pentingnya kebersamaan mengatasi keamanan insani, di dalamnya termasuk keamanan pangan, kesehatan, dan keamanan sosial di tengah keragaman dan polarisasi yang selalu harus mendapat perhatian dan kerjasama semua pihak.

Sementara itu, Danrem 051 Wijayakarta, menyatakan apresiasi atas perhatian dan kunjungan Pangdam, untuk meninjau Taman Pancasila sebagai aset TNI yang berfungsi menjaga keutuhan dan kedaulatan ideologi bangsa. “Di tempat ini, semangat NKRI dan Kebhinekaan dalam bingkain Pancasila menjadi spirit dan ruang interaksi terbuka semua elemen masyarakat”, tanda Danrem yang selalu ramah menebar senyum.

Menutup rangkaian acara resmi Pangdam Jaya, dengan antusias para tokoh ulama, jawara, cendekia, dan pengusaha Bekasi, menyambut dan berdialog dengan hangat. “Kunjungan Panglima, sungguh menjadi momentum pererat silaturahmi dan ukhuwwah kebangsaan; kami sangat respek dan haturkan terima kasih”, ungkap Munawar Fuad Noeh.

“Seiring dengan identitas dan nilai budaya Bekasi, Jiwa Ksatria an dan Kesantrian, budaya Sobatande (Gotong Royong), menjadi kekuatan dalam menjaga harmoni, toleransi dan kedamaian. Sangat tepat Kami menyematkan anugerah tersebut kepada Pangdam Jaya Mayjen Mohamad Hasan”, papar Kyai Muhiddin.

Ketua Umum BKMB Bhagasasi, Haji Aan Suhanda, menegaskan bahwa masyarakat Bekasi, Kabupatan dan Kota Bekasi, merasa bangga dan terhormat atas silaturahmi ini. Kami sematkan Panglima sebagai warga kehormatan sekaligus Dewan Pembina Utama BKMB Bhagasasi.

Dengan lantang di penghujung acara Pembacaan keputusan Majelis Pemangku Adat Bekasi dibacakan oleh Kang Fuad, Sekretaris Majelis Adat Bekasi.

“Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wata’alaa, Tuhan Yang Maha Esa, mempertimbangkan asal usul, dedikasi, jejak rekam pengabdian, keteladanan, dan prestasi serta karya nyata bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara yang dijiwai semangat kesatriaan dan kesantrian (Kebangsaan – Keagamaan) dalam mewujudkan tradisi Sobatande (Semangat persatuan, gotong royong, Silih Asah Asih Asuh) di tengah kebhinekaan dan multibudaya berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Maka Majelis Pemangku Adat Bekasi BKMB Bhagasasi memutuskan dan Mengesahkan :
Anugerah Ksatria Santri kepada Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Mohamad Hasan untuk dikukuhkan menjadi Warga Kehormatan Masyarakat Bekasi dan Mengangkat sebagai Ketua Dewan Pembina Utama Pengurus Kekeluargaan Masyarakat Bekasi Bhagasasi”.

Piagam Anugerah tersebut ditandatangani oleh KH Muhiddin Kamal Nawawi, LC (Ketua Majelis Pemangku Adat Bekasi), H. Munawar Fuad Noeh, M.Ag., P.hD (Sekretaris), dan Drs. H. Aan Suhanda, SH., MSi, MH (Ketua Umum BKMB Bhagasasi) sebagai pemegang mandat Musyarawah Besae BKMB Bhagasasi.

BKMB Bhagasasi
didirikan pada hari Jum’at tanggal 05 Desember 1997 bertepatan dengan tanggal 06 Sya’ban 1418 H sebagai wadah sosial kebudayaan yang menyatukan spirit sejarah, cita-cita dan karakter tradisi ke Bekasian.

Secara berurutan, Panglima Kodam Jaya menerima Piagam Anugerah Satria Santri, penyematan Baju BKMB Bhagasasi, Pengalungan Kain Kesantrian dan Golok Kesatriaan.

“Kami yakin, anugerah Ksatria Santri kepada Pangdam Jaya, Mayjen TNI Mohamad Hasan, menjadi pengikat abadi persaudaraan dan kebersamaan; semoga memberkahi jejak pengabdian ke depan, kami yakin Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan akan memiliki kapasitas dan pengalaman memadai, pantas mendapat kepercayaan lebih tinggi lagi baik di lingkungan TNI maupun peran kenegarawanan yang lebih luas”, harap Kang Fuad, rekan sejawat Pangdam pada IKAL PPSA 23 LEMHANNAS RI.

Acara yang berlangsung santai namun khidmat tersebut berjalan singkat penuh makna. Sejumlah tokoh BKMB yang hadir turut mendoakan dipimpin oleh KH Jamaluddin Nawawi. Hadir juga dalam acara tersebut Forkopimda dipimpin Bapak H Dedi Supriyadi, Sekda Pemda Bekasi; Kapolres Metro Bekasi, Konbes Pol Twedi; K.H. Muhiddin Kamal Nawawi, SQ; H. Munawar Fuad, M.Ag, Ph.D; Drs. H. Aan Suhanda, SH, M.Si, M.H; H. Yaman Edi Bahir; H. Obing Fahrudin; Drs. H. Dana Satria Wirawan, MM; K.H. Jamaluddin Nawawi; Dr. H Andi Sopandi, M.Si; Drs. H Abudin, M.Si; H Ibnu Hajar, S.Ag; Hj. Adi Setiawati; Kolonel (purn) Hj. Sarifah Lela; H Try Yulianto, dan Ketua KADIN Bekasi, Heri Noviar.

(Sumber Pendam Jaya/Red)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Polhukam

Dualisme IPHI Memanas, Kubu Ahmad Yani Basuki Laporkan Dugaan Pemalsuan Akta ke Bareskrim

Published

on

By

JAKARTA – Konflik dualisme kepemimpinan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memasuki babak baru. Pengurus Pusat IPHI (PP IPHI) di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn.) Ahmad Yani Basuki melaporkan sejumlah oknum pengurus dari kubu Erman Suparno ke Bareskrim Polri, Jumat (20/11/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen kenotariatan yang disebut menjadi salah satu pangkal munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi. PP IPHI meminta kepolisian menyelidiki proses pembuatan akta notaris yang diterbitkan di Kota Sukabumi pada 7 Juni 2021, termasuk pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Ketua Tim Kuasa Hukum PP IPHI, Muhammad Joni, mengatakan laporan pidana tersebut ditempuh untuk mengungkap kebenaran materiil atas dokumen yang selama ini menjadi dasar klaim kepengurusan kubu Erman Suparno.

“Karena jalur perdata belum menyentuh pokok perkara dan upaya perdamaian atau islah sebelumnya selalu ditolak oleh pihak Erman Suparno, maka laporan pidana ke Bareskrim Polri ini menjadi langkah terukur untuk menguji kebenaran materiil atas dugaan pemalsuan dokumen,” kata Joni kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Joni menjelaskan, persoalan bermula dari terbitnya akta notaris pada 7 Juni 2021. Dalam akta tersebut, kepengurusan PP IPHI masa bakti 2015–2020 dinyatakan telah demisioner. Dokumen itu juga disebut memberikan kewenangan kepada Erman Suparno beserta jajaran untuk menjalankan kepengurusan organisasi.

Namun, menurut PP IPHI, demisionernya kepengurusan tersebut tidak pernah diputuskan melalui forum Muktamar maupun mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Atas dasar itu, pihak Ahmad Yani Basuki mempersoalkan keabsahan akta yang kemudian digunakan sebagai landasan pembentukan kepengurusan tandingan.

Berbekal dokumen tersebut, kubu Erman Suparno menggelar pertemuan di Jakarta pada 12 Juni 2021 yang diklaim sebagai Muktamar VII IPHI dan menetapkan Erman sebagai ketua umum. Sementara itu, PP IPHI menyatakan Muktamar VII yang sah diselenggarakan di Surabaya pada 21 Agustus 2021, dengan dihadiri 28 dari 32 Pengurus Wilayah IPHI yang mereka nyatakan sah.

Muktamar di Surabaya tersebut dibuka Wakil Menteri Agama yang mewakili Presiden RI dan ditutup Gubernur Jawa Timur. Forum itu memilih almarhum H. Ismed Hasan Putro sebagai Ketua Umum. Kepemimpinan organisasi kemudian dilanjutkan Ahmad Yani Basuki sejak 2024.

Langkah pidana ini ditempuh setelah Mahkamah Agung melalui putusan kasasi pada 9 November 2026 menolak gugatan perdata PP IPHI dengan alasan formil atau niet ontvankelijke verklaard (NO). Menurut Joni, putusan tersebut belum memeriksa substansi persoalan mengenai dugaan pemalsuan dokumen yang menjadi dasar sengketa kepengurusan.

Selain melapor ke Bareskrim, tim kuasa hukum PP IPHI juga telah mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Sukabumi dan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Dalam laporan pidana tersebut, tim kuasa hukum turut menyerahkan sejumlah bukti awal dan menyatakan siap melengkapi dokumen apabila dibutuhkan penyidik. PP IPHI menyebut langkah hukum ini merupakan tindak lanjut amanat Muktamar VIII IPHI di Jakarta pada 19 September 2026.

PP IPHI berharap Bareskrim mengusut dugaan tersebut secara objektif, termasuk menelusuri proses penerbitan akta dan pihak-pihak yang terlibat. Pengurus wilayah serta anggota IPHI di seluruh Indonesia juga diminta tetap tenang, menjaga persaudaraan, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Continue Reading

Polhukam

Praktisi Hukum Nilai, Tampung DumpTruk Tanpa Kejelasan Dokumen, Potensi Penadahan Barang Haram

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Aktivitas penampungan sejumlah kendaraan jenis dump truk di Jalan Bambu Kuning No.1, RT 01/RW 02, Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menjadi sorotan masyarakat. Informasi warga mengenai dugaan penampungan kendaraan tanpa kejelasan dokumen memunculkan pertanyaan serius terkait asal-usul kendaraan, legalitas kepemilikan, hingga kemungkinan adanya kendaraan yang bermasalah secara hukum.

Persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, keberadaan sejumlah kendaraan berat di lokasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai siapa pemilik sebenarnya, dari mana asal kendaraan, serta apakah seluruh unit memiliki dokumen kepemilikan yang sah.

Berdasarkan informasi yang diterima Hariansentana.com lokasi tersebut diduga menampung sejumlah unit dump truk. Namun, sampai berita ini diterbitkan, belum memperoleh dokumen maupun keterangan resmi yang dapat memastikan legalitas kendaraan-kendaraan tersebut.

Situasi ini memunculkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya kendaraan bermasalah yang ditampung di lokasi tersebut, termasuk dugaan yang mengarah pada tindak pidana penadahan. Kendati demikian, dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan aparat penegak hukum.

Dalam upaya menjalankan fungsi kontrol sosial pers, wartawan telah berusaha menghubungi pemilik lahan yang diketahui bernama Koh Acang untuk meminta penjelasan mengenai aktivitas penampungan dump truk tersebut.

Namun, berdasarkan pengalaman komunikasi wartawan, nomor kontak yang digunakan untuk meminta klarifikasi diduga telah diblokir sehingga komunikasi tidak dapat dilanjutkan. Kondisi tersebut membuat sejumlah pertanyaan penting belum memperoleh jawaban langsung dari pihak pemilik lahan.

Bagaimana status aktivitas penampungan tersebut, siapa pemilik kendaraan yang berada di lokasi, serta apakah seluruh unit dump truk memiliki dokumen kepemilikan yang sah.

Meski demikian, dugaan pemblokiran nomor wartawan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum, tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab.

Warga Pertanyakan Asal-Usul dan Legalitas Dump Truk dan Menuding Aparat tutup mata.

Informasi mengenai keberadaan lokasi penampungan tersebut juga memunculkan pertanyaan dari masyarakat sekitar. Warga berharap ada kejelasan mengenai asal-usul kendaraan dan kelengkapan dokumen setiap unit yang berada di lokasi.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar informasi yang berkembang tanpa penjelasan.

“Yang kami pertanyakan bukan semata-mata banyaknya dump truk yang ditampung. Kami ingin mengetahui apakah kendaraan-kendaraan tersebut memiliki surat-surat resmi dan asal-usul yang jelas. Kalau semuanya legal, tentu perlu ada penjelasan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Warga juga berharap aparat kepolisian melakukan pengecekan secara langsung apabila ditemukan dasar dan indikasi yang cukup, sehingga tidak berkembang spekulasi berkepanjangan.

Sementara itu, Reno selaku praktisi hukum menilai bahwa aktivitas penampungan kendaraan perlu memiliki kejelasan asal-usul dan status kepemilikan. Menurutnya, apabila terdapat kendaraan yang berasal dari tindak pidana dan kemudian ditampung oleh pihak yang mengetahui atau patut menduga asal-usulnya, persoalan tersebut dapat masuk dalam ranah hukum pidana.

“Setiap kendaraan yang ditampung, diperjualbelikan, ataupun disimpan harus dapat ditelusuri asal-usulnya. Apabila ditemukan kendaraan yang berasal dari tindak pidana dan pihak yang menampung mengetahui atau patut menduga asal-usul tersebut, maka unsur penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 591 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP perlu ditelusuri,” demikian draf pernyataan Reno.

Ia juga menekankan bahwa pemeriksaan tidak boleh dilakukan berdasarkan asumsi semata. Aparat harus mengedepankan bukti dan prosedur hukum.

“Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi tanpa kepastian. Aparat perlu melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, dan objektif. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hal itu juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh dugaan yang belum terbukti,” demikian draf pernyataan tersebut.

Pasal 591 KUHP Nasional Mengatur Tindak Pidana Penadahan Sebagai landasan hukum, tindak pidana penadahan saat ini diatur dalam Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Pasal tersebut mengatur perbuatan membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan suatu benda, maupun menarik keuntungan dari benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana.

Ancaman pidananya berupa penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V, yakni Rp500 juta.

Dengan demikian, apabila hasil pemeriksaan menemukan kendaraan dump truk yang berasal dari tindak pidana dan terdapat unsur pengetahuan atau patut menduga dari pihak yang menampung, ketentuan Pasal 591 KUHP dapat menjadi dasar penanganan sesuai hasil pembuktian.

Namun, kendaraan yang belum diketahui kelengkapan dokumennya tidak otomatis merupakan hasil kejahatan. Unsur pidana penadahan harus dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah.

Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara diminta lakukan penelusuran atas informasi yang berkembang, Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara diharapkan memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.

Aparat diharapkan melakukan pengecekan sesuai kewenangan apabila terdapat dasar dan indikasi yang cukup, termasuk menelusuri nomor rangka, nomor mesin, STNK, BPKB, serta kesesuaian identitas pemilik kendaraan.

Apabila ditemukan indikasi kendaraan berasal dari pencurian, penggelapan, atau tindak pidana lainnya, aparat diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Jangan sampai pertanyaan mengenai asal-usul kendaraan dan legalitas penampungan hanya menjadi persoalan yang terus berkembang tanpa memperoleh kejelasan.(Sutarno).

Continue Reading

Polhukam

Baintelkam Polri Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Dalam Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional

Published

on

By

JAKARTA, SENTANA — Dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi nasional, Baintelkam Polri melalui Direktorat Ekonomi berkolaborasi dengan Bagian Pembinaan Fungsi Baintelkam Polri dan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 Tahun 2026, Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K., menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema: “Sinergi Data, Pengawasan dan Transisi Energi untuk Mencegah Penyelewengan BBM dan Gas Bersubsidi guna Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional”,
Selasa (17/11).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Oemar Ghatab, Gedung Presisi 2 Baintelkam Polri, Jakarta Selatan, secara resmi dibuka oleh Wakil Direktur Ekonomi Baintelkam Polri, Kombes Pol Agus Sutrisno, S.I.K., M.Si.

FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian, Lembaga dan Badan Usaha yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan energi nasional, yaitu: Tony Susandy, S.T., M.BA, Direktur Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, S.T, M.T, Direktur BBM BPH Migas, Windrian Kurniawan, VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga.

FOTO BERSAMA-Ka-ki-Wakil Direktur Ekonomi Baintelkam Polri, Kombes Pol Agus Sutrisno, S.I.K., M.Si, Peserta Didik, Kombes Pol. Adi Nugraha S.I.K, Tony Susandy, S.T., M.BA, Direktur Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, S.T, M.T, Direktur BBM BPH Migas, Windrian Kurniawan, VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga, foto bersama usai acara. (Foto Ist).

Penyelenggaraan FGD ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektoral melalui integrasi data, optimalisasi pengawasan, penguatan fungsi intelijen dan deteksi dini terhadap potensi penyelewengan BBM dan gas bersubsidi, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan.

Selain merupakan bagian dari agenda kegiatan Direktorat Ekonomi Baintelkam Polri, FGD ini juga merupakan implementasi Proyek Perubahan yang digagas oleh Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K, selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan 69 Tahun 2026 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), sebagai wujud aktualisasi kepemimpinan strategis yang adaptif, inovatif dan kolaboratif dalam menjawab berbagai tantangan di sektor energi nasional.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K, menyampaikan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan serta pemanfaatan wawasan dan pengetahuan dari para narasumber, guna merumuskan inovasi mekanisme pencegahan penyelewengan BBM dan gas bersubsidi yang kolaboratif, implementatif dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun penguatan koordinasi lintas sektoral dalam mewujudkan tata kelola energi yang lebih efektif, transparan dan akuntabel, sehingga pendistribusian energi bersubsidi semakin tepat sasaran,” ungkapnya.

Dikatakan, kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Baintelkam Polri dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah, menjaga stabilitas, kemandirian dan ketahanan energi nasional, serta mendukung terwujudnya visi Asta Cita menuju swasembada energi.
“Bersinergi Menjaga Energi, Mengawal Subsidi Tepat Sasaran, Menuju Indonesia Mandiri Energi”. (Red).

Continue Reading
Advertisement

Trending