Dalam acara tersebut, dilakukan sejumlah penandatanganan kerja sama mengenai kegiatan pembudidaya burung puyuh dan penyerahan simbolis KUR. Di antaranya, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar dengan PT Agro Jabar, PT Agro Jabar dengan PT STM, dan penyerahan KUR secara simbolis dari bank bjb kepada lima PMBP tahap I.
Daerah
Petani Milenial Sektor Peternakan Mulai Budidaya Burung Puyuh
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meluncurkan program Petani Milenial Burung Puyuh (PMBP) secara virtual di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (22/7/2021). Ada lima PMBP pada tahap I yang akan membudidayakan masing-masing 2.000 ekor burung puyuh.
“Dengan mengucapkan bismillah, maka program petani milenial budidaya burung puyuh di Jawa Barat saya resmikan,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.
Kang Emil mengapresiasi peluncuran program petani milenial burung puyuh karena akan menjadi solusi pada masa depan untuk budidaya pangan di sektor peternakan.
“Program Petani Milenial akan menjadi unggulan Jabar dan solusi di masa depan untuk budidaya pangan yang bersifat peternakan, khususnya budidaya burung puyuh di Jabar. Saya apresiasi, tapi saya titipkan statistik di kemudian hari harus meningkat dari satuan, puluhan, ratusan, dan jutaan,” ucapnya.
“Kuncinya adalah data. Good data good decision. Dengan data, kita bisa mengambil keputusan. No data no decision, makanya datanya dicari. Jadi sekarang cari data di manakah sumber-sumber kebutuhan offtaker, keliling ke provinsi-provinsi,” imbuhnya.
Kang Emil juga mengajak kepada para anak-anak muda yang menjadi petani milenial untuk rajin mempromosikan kegiatan dan produknya di media sosial dan e-commerce. Sehingga bisa menjadi penyemangat kepada generasi milenial lainnya.
“Tunjukkan kepada teman-temannya, rajin-rajin sharing di Tik Tok, rajin sharing di Instagram lagi mungut si telur puyuh atau gimana menyemangati bahwa bisa hidup di desa dengan rezeki kota, dengan digital commerce bisa bisnis mendunia,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar Jafar Ismail menjelaskan, sebelum memulai budidaya burung puyuh, kelima PMBP tersebut sudah mendapatkan pembekalan secara luring pada Senin, 3 Mei 2021.
Pembekalan tersebut berkaitan dengan pengenalan program PMBP, prospek usaha sub sektor peternakan dan analisa kelayakan usaha, teknologi budidaya bidang peternakan untuk milenial, teknik pengolahan dan pemasaran produk burung puyuh, serta pemberian modal kerja perbankan.
“Guna memastikan budidaya dilaksanakan sesuai prosedur dan tingkat keberhasilannya tinggi dilakukan pendampingan secara teknis terkait budidaya burung puyuh oleh DKPP Jabar yang bekerja sama dengan dinas yang membidangi fungsi peternakan kabupaten/kota,” kata Jafar.
Model bisnis yang diterapkan PMBP disusun secara komprehensif. Jafar mengatakan, pihaknya menggandeng PT Agro Jabar sebagai off taker sekaligus investor. Penyediaan kebutuhan budidaya, mulai dari bibit, pakan, sampai obat-obatan, akan menggunakan KUR dari bank bjb dengan penjamin PT Agro Jabar.
Menurut Jafar, terdapat dua kategori PMBP. Pertama, PBMP Intensif yang membudidayakan burung puyuh di Rumah Edukasi Bhiomethagreen dengan pengawasan PT Agro Jabar dan bank bjb. Kedua, PMBP Mandiri. Untuk kategori tersebut, budidaya bertempat di lokasi masing-masing petani milenial yang mempunyai lahan sendiri.
“Jumlah peserta pendaftar Kegiatan PMBP, awalnya berjumlah 33 orang, setelah melalui proses seleksi yang berjenjang, mulai administrasi, kurasi, wawancara, BI Checking, sampai ke seleksi akhir, hanya tinggal 30 orang peserta,” ucapnya.
“Untuk tahap pertama diambil lima orang yang telah siap untuk launching. PMBP perdana ini diharapkan dapat memperoleh sosok petani milenial terpilih yang dapat memberikan wajah peternakan ke depan dengan success story-nya, agar kegiatan petani milenial ini dapat berhasil dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Jafar mengatakan, PMBP bertujuan untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan muda sub sektor di Jabar, mengubah wajah sub sektor peternakan menjadi segar dan atraktif dengan pemanfaatan teknologi, serta menciptakan sub sektor peternakan lebih maju, mandiri, dan modern.
Selain itu, PMBP diharapkan turut berkontribusi menyelesaikan masalah keterbatasan tenaga kerja, dapat meningkatkan produktivitas burung puyuh, serta meningkatkan konsumsi protein dari burung puyuh, baik telur maupun daging, di Jabar.
Terlebih, berdasarkan hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) pada 2018, jumlah rumah tangga usaha pembudidaya burung puyuh di Jabar hanya 1.705 rumah tangga atau 0,09 persen dari total rumah tangga usaha peternakan Jabar.
“Kegiatan PMBP ini tidak hanya menjadi gerakan atau model bisnis di level provinsi saja, akan tetapi dapat juga PMBP ini direplikasi dan diterapkan di 27 kabupaten/kota se-Jabar guna mewujudkan Budidaya Burung Puyuh yang semakin berkembang dalam upaya memenuhi konsumsi protein hewani,” kata Jafar.
“Diharapkan program PMBP ini dapat mengurangi angka pengangguran yang jumlahnya berlipat akibat pandemi COVID-19 dan anak desa tidak terus datang ke kota untuk bekerja. Sebagaimana yang disampaikan Gubernur Jabar untuk Petani Milenial: Usaha di desa, penghasilan kota dan bisnis mendunia,” imbuhnya. (Red)
Daerah
161 Peserta dari 59 Institusi Berkumpul di Bali, IPLBI Dorong Riset Lingkungan Binaan Berdampak bagi Bangsa
DENPASAR, SENTANA – Sebanyak 161 peserta dari 59 institusi mengikuti Temu Ilmiah ke-14 Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (TI IPLBI 14) di Denpasar, Bali, 2–5 September 2026. Forum nasional ini mempertemukan peneliti, akademisi, praktisi, pemerintah, organisasi profesi dan mahasiswa untuk membahas tantangan lingkungan binaan Indonesia di tengah perkembangan kecerdasan artifisial, perubahan lingkungan, serta kebutuhan menjaga identitas dan pengetahuan lokal. Mengangkat tema “Kecerdasan Budaya untuk Lingkungan Binaan Berkelanjutan: Kecerdasan Buatan, Konteks Lokal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, TI IPLBI 14 menempatkan budaya bukan sekadar warisan yang perlu dipertahankan, tetapi sebagai sumber pengetahuan yang perlu dilibatkan dalam pengembangan teknologi dan pembangunan berkelanjutan.
Program Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana menjadi tuan rumah dengan dukungan Universitas Warmadewa, Universitas Ngurah Rai, Universitas Dwijendra, Institut Desain dan Bisnis Bali, IAI Provinsi Bali, HDII Balindan Museum Bali. Puncak kegiatan berlangsung pada 4 September di Gedung Pascasarjana Universitas Udayana.

Gubernur Bali, Wayan Koster, yang membuka kegiatan, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kecerdasan artifisial, kecerdasan manusia dan kecerdasan budaya. Pesan tersebut menjadi salah satu isu utama TI IPLBI 14. Perkembangan Artificial Intelligence membuka peluang baru dalam perencanaan, perancangan, simulasi, pengelolaan dan evaluasi lingkungan binaan. Namun, teknologi dinilai tidak dapat dilepaskan dari konteks manusia, tempat, nilai budaya, serta konsekuensi sosial dan lingkungan.
Karena itu, forum ini mendorong pendekatan yang menempatkan AI sebagai mitra manusia, bukan pengganti kemampuan manusia dalam memberikan makna, menentukan nilai dan mempertanggungjawabkan keputusan. Dari Pengalaman Ruang hingga Teknologi Rangkaian TI IPLBI 14 tidak hanya berlangsung di ruang konferensi.
Melalui Masterclass Fenomenologi, peserta melakukan pengamatan langsung terhadap Lapangan Puputan Badung. Pengamatan tersebut membaca ruang terbuka bukan semata sebagai objek fisik, melainkan sebagai tempat bertemunya sejarah, aktivitas masyarakat, ingatan kolektif dan kebudayaan. Dari proses itu berkembang gagasan awal mengenai “Ibu Ruang Terbuka”, yakni ruang terbuka penting pada setiap kota yang tumbuh dari sejarah, budaya, lingkungan dan karakter masyarakat setempat, bukan dari model yang seragam.
Sementara itu, Masterclass Artificial Intelligence memperkenalkan gagasan Centaur, yaitu kolaborasi manusia dan AI dalam pengolahan informasi, eksplorasi alternatif, serta proses kreatif. Workshop Visual Note dan Susur Tukad Badung melengkapi pendekatan tersebut dengan mengajak peserta membaca hubungan antara sungai, bangunan, aktivitas masyarakat dan karakter kawasan melalui observasi serta pencatatan visual. Pameran karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat turut menghadirkan karya dari bidang arsitektur, interior, perencanaan wilayah dan kota, teknik sipil, arsitektur lanskap, serta berbagai disiplin terkait. Pameran diarahkan sebagai ruang pertukaran pengetahuan agar hasil penelitian tidak berhenti sebagai laporan akademik, tetapi dapat dikritisi, dikembangkan dan membuka kolaborasi baru.
Menagih Dampak Penelitian Agenda strategis lain adalah Kolokium IPLBI 2026 bertema “Peran Peneliti Lingkungan Binaan dalam Menjawab Masalah Bangsa: Dari Riset Menuju Dampak.” Forum ini mempertanyakan kembali posisi penelitian: bukan hanya apa yang dihasilkan, tetapi untuk siapa penelitian dilakukan dan sejauh mana hasilnya memberi dampak.
Pembahasan mencakup tantangan kapasitas riset, kesenjangan wilayah, kesehatan lingkungan, transformasi digital dan AI, krisis energi, transisi hijau, hingga erosi identitas budaya. IPLBI memandang jejaring peneliti perlu mengambil peran lebih besar sebagai penghubung antara pengetahuan, kebijakan, profesi dan kebutuhan masyarakat.
Kolokium kemudian bermuara pada penyusunan Carta IPLBI, yang merumuskan posisi, prinsip, kepedulian, serta komitmen organisasi terhadap persoalan lingkungan binaan Indonesia. Semangat forum tersebut dirangkum dalam pesan: “Pengetahuan yang tidak berdampak adalah pengetahuan yang belum selesai”.
Rangkaian TI IPLBI 14 ditutup pada 5 September melalui jelajah arsitektur dan budaya Bali, antara lain ke Pura Taman Ayun, Puri Ageng Mengwi dan Puri Agung Kerambitan.
Kegiatan tersebut menegaskan kembali bahwa, pembicaraan mengenai teknologi dan keberlanjutan perlu tetap berakar pada pembacaan terhadap tempat, masyarakat, serta kebudayaan. Kehadiran 161 peserta dari 59 institusi menunjukkan bahwa persoalan lingkungan binaan tidak dapat diselesaikan oleh satu disiplin atau institusi.
Perubahan iklim, transformasi digital, kualitas perkotaan, ketimpangan wilayah dan keberlanjutan budaya membutuhkan kerja pengetahuan secara kolaboratif. Dari Bali, IPLBI menegaskan arah tersebut: dari lokalitas menuju pengetahuan, dari pengetahuan menuju kolaborasi dan dari riset menuju dampak.
Estafet Temu Ilmiah berikutnya akan dilanjutkan pada TI IPLBI 15 tahun 2027, dengan Universitas Ciputra Surabaya menerima kepercayaan sebagai tuan rumah. (Red).
Daerah
Kasatgas Pusat Studi Kepolisian, Irjend Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si Menerima Penghargaan dari UBISA
PENGHARGAAN-Irjend Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si saat menerima penghargaan Visva Preraka dari Universitas Bima Sakapenta. (Foto Ist).
TEGAL, SENTANA – Irjend Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si menerima penghargaan dari Universitas Bima Sakapenta, karena dinilai ikut memberikan kontribusi dan dorongan terhadap Universitas Yang terhitung masih Muda, Selasa (15/9).
Diketahui, Teguh adalah Kasatgas Pusat Studi Kepolisian, Ketua IKA SPS UNNES dan anggota Dewan Penasehat Masyarakat Sadar Budaya dan Wisata, menerima Penghargaan Visva Preraka bersama dengan Tokoh lain yaitu:
- Walikota Tegal, Bapak H. Dedy Yon Supriyono, S.E, M.M, menerima Penghargaan Vidya Palaka,
- Penghargaan Vidya Hitakarin Pravartaka, Kepada Dr. Bhimo Widyo Andoko, S.H, M.H,
- Penghargaan Bima Oshada Bhakti Husada kepada dr. Said Baraba, Sp.PD., FINASIM,
- Penghargaan Bima Widya Citra, kepada Dr. dr. Dody Suhartono, Sp. DVE, MH, FINSDV, FIAADV,
- Visva Pravartaka UBISA kepada Mr. Yuan Haijiang Aliansi Tiongkok
“Kepada para penerima Penghargaan dinilai telah berperan dan berkontribusi atas lahirnya UBISA hingga ulang tahunnya yang ke dua,” ungkap pihak UBISA.
Sementara itu, Irjend Pol Dr. Susilo Teguh R, mengucapkan Terima kasih kepada Universitas Bima Sakapenta atas penghargaan Visva Preraka ini. “Bagi saya ini bukan sekadar penghargaan pribadi, tapi amanah untuk terus mendorong dunia pendidikan, penelitian kepolisian dan budaya agar bisa bersinergi,” ujarnya.
Dikatakan, UBISA masih muda, tapi semangatnya luar biasa. “Semoga ke depan UBISA bisa melahirkan generasi yang cerdas, berintegritas, dan cinta tanah air,” pungkas pria Kelahiran Kota Wali Demak ini. (Red).
Daerah
PDIP Dorong Inpres Jalan Desa, DPR Nilai Bisa Atasi Keterbatasan Anggaran Desa
TEMANGGUNG – Pemerintah didorong menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Desa untuk mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan.
Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, yang menilai keterbatasan fiskal pemerintah daerah dan desa membuat pembangunan jalan desa sulit dilakukan secara optimal.
Menurut Sofwan, kondisi keuangan desa saat ini menjadi salah satu kendala dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Kondisi fiskal desa yang terbatas membuat pemerintah desa tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat,” kata Sofwan di Temanggung, Minggu (13/9/2026).
Konsep Inpres Jalan Desa
Sofwan mengatakan, penerbitan Inpres Jalan Desa dapat menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa.
Ia mengusulkan agar konsep tersebut dapat dikembangkan dengan mengacu pada program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang selama ini diarahkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas jalan daerah.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk meluncurkan kebijakan Inpres Jalan Desa. Selama ini yang baru ada program Inpres Jalan Daerah untuk membangun poros jalan kabupaten,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat diperlukan agar pembangunan jalan tidak hanya terfokus pada jalan nasional maupun jalan kabupaten, tetapi juga menjangkau akses jalan yang berada di wilayah pedesaan.
Jalan Desa Dorong Ekonomi Masyarakat
Sofwan menilai keberadaan jalan desa yang layak memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas masyarakat. Infrastruktur tersebut juga menjadi penunjang mobilitas warga dan distribusi berbagai komoditas, terutama hasil pertanian.
Jalan yang baik, kata dia, akan memudahkan petani membawa hasil produksi menuju pasar sekaligus memperlancar akses masyarakat terhadap pusat pelayanan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya.
Karena itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa dinilai tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.
Sofwan berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan usulan penerbitan Inpres Jalan Desa sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur desa.
“Program ini bisa menjadi energi positif bagi pemerintah desa dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan,” pungkasnya.
-
Polhukam5 days agoBersama Aktivis ‘98, RAJADEM Nilai Nazali Lempo Layak Bawa Arus Balik Penegakan Hukum di INDONESIA
-
Daerah3 days agoPDIP Dorong Inpres Jalan Desa, DPR Nilai Bisa Atasi Keterbatasan Anggaran Desa
-
Polhukam1 day agoPWOD Jakarta Utara Soroti Dugaan Pemblokiran WhatsApp Wartawan oleh Kasubag Umum BPN Jakut
-
Travelling7 days agoKorea Travel Fair 2026 Digelar di Jakarta, Ada Cashback hingga Rp5 Juta

