Pendidikan
Perkuat Literasi Garut, Perpusnas Berikan Bantuan Buku dan Gedung Perpustakaan
Garut, Hariansentana.com – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memberikan bantuan Bahan Bacaan Bermutu (BBB) kepada Kabupaten Garut.
Bantuan disalurkan di 15 lokus dengan rincian sembilan lokus untuk perpustakaan desa dan enam lokus untuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Selain itu, dilaksanakan juga proses peletakan batu pertama perluasan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Garut yang menggunakan Dana Alokasi Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5,2 miliar yang terdiri dari perluasan gedung senilai Rp4,5 miliar, perabot sebesar Rp500 juta, dan koleksi sebesar Rp200 juta.
Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menyampaikan bantuan BBB yang diberikan merupakan komitmen Perpusnas dalam upaya peningkatan literasi meskipun menghadapi rekonstruksi anggaran.
“Bantuan untuk masyarakat apalagi terkait dengan masalah peningkatan literasi, tidak kami kurangi sedikit pun. Saya sampaikan anggaran yang dipotong adalah untuk perjalanan dinas, rapat-rapat di luar kantor. Untuk bantuan perpustakaan di desa, kelurahan tidak satu sen pun kami yang kami kurangi,” tuturnya di Garut, Jabar, pada Jumat (13/6/2025).

Lebih lanjut, Kepala Perpusnas menjelaskan bantuan BBB dapat mendukung pelaksanaan tiga program prioritas Perpusnas yaitu peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi, pengarusutamaan naskah kuno Nusantara dan standarisasi akreditasi perpustakaan.
“Program tersebut dapat dikerjakan bersama-sama, dengan supervisi dari Komisi X DPR RI, dukungan penuh dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam operasional perpustakaan desa. Tahun ini kami menambah lokus perpustakaan di tempat ibadah bekerja sama dengan Kementerian Agama, ada sekitar 2.700 lokus untuk perpustakaan di rumah ibadah yang kami berikan bantuan buku,” jelasnya.
Kepala Perpusnas juga menekankan kembali pentingnya kebersamaan berbagai pihak dalam menjalankan program penguatan budaya baca dan literasi. Menurutnya, dukungan perangkat daerah seperti bupati, camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat dalam membentuk komunitas baca akan sangat berguna.
“Ketika mengunjungi Tasikmalaya, ada Kampung Literasi dan Sadar Tertib Arsip (KALISTA) yang luar biasa di mana setiap RT punya pojok baca dan ini menggerakkan ibu-ibu, bapak-bapak di wilayah itu untuk menjadi fasilitator, menjadi relawan,” tuturnya.
Terkait dengan relawan, lanjutnya, Perpusnas telah meluncurkan program Relima (Relawan Literasi Masyarakat) di 189 kabupaten kota. Selain itu, ada program KKN Tematik Literasi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi yang akan menggerakkan 15.000 mahasiswa di 1.000 lokus sehingga ada keterlibatan masyarakat, pemerintah dan dunia pendidikan.
Selain itu, Kepala Perpusnas menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Garut beserta seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah mendukung program-program Perpusnas.
“Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati dan seluruh jajaran atas dukungannya. Tidak besar anggaran yang kami berikan hanya 5,2 miliar untuk Kabupaten Garut. Namun kami berharap, ini bisa menjadi kontribusi kami dalam membantu pembangunan di kota Garut,” ujarnya.
Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam menjadikan perpustakaan daerah Kabupaten Garut menjadi sarana belajar dan kunjungan.
“Perluasan gedung perpustakaan melalui DAK Fisik bersumber dari APBN, jadi kami juga mohon bantuan Pak Bupati dari APBD-nya. Seperti misalnya berkolaborasi dengan Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI), salah satu program pemerintah pusat yang sifatnya gratis dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Garut, Abdusy Syakur Amin, berharap perluasan gedung perpustakaan kabupaten Garut akan menjadi ekosistem pengetahuan, ekosistem wawasan yang memberikan manfaat banyak bagi masyarakat.
“Perpustakaan bukan hanya sebagai tempat untuk membaca tetapi juga tempat untuk berdiskusi dan berdialog sehingga jika kita memiliki tempat yang representatif, tidak aneh kalau orang suka berkunjung ke sini untuk sekadar berdiskusi, bertukar pikiran, bertukar ilmu pengetahuan,” pungkasnya.
Selain Kabupaten Garut, Kepala Perpusnas melakukan rangkaian kegiatan pemberian BBB dan DAK Nonfisik di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis serta mengunjungi TBM, perpustakaan desa, dan perpustakaan rumah ibadah. Dalam kegiatan tersebut, turut mendampingi Sekretaris Utama, Joko Santoso dan Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Nani Suryani.
Kota Tasikmalaya mendapat BBB untuk TBM sebanyak dua lokus yaitu TBM Sang Pencerah dan TBM Imah Kabingah serta DAK Nonfisik sebesar Rp750 juta yang terdiri dari program publik sebesar Rp622 juta, pembinaan dan pendataan sebesar Rp112.500.000, serta operasional layanan perpustakaan Rp15.500.000.
Sementara itu, Kabupaten Ciamis menerima Bantuan BBB di 91 lokus yang terdiri dari perpustakaan desa sebanyak 53 lokus, TBM sebanyak 26 lokus, dan perpustakaan rumah ibadah sebanyak 12 lokus.
Perpusnas juga memberikan DAK Nonfisik kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis sebesar Rp539.258.000, yang terdiri dari program publik sebesar Rp439.347.500, pembinaan dan pendataan sebesar Rp74.981.500 serta operasional layanan perpustakaan sebesar Rp24.929.000
Pendidikan
Pondok Pesantren Qurrota A’yun Go Internasional, Jalin Kerja Sama Strategis dengan PCI Malaysia
FOTO BERSAMA-K.H. Zaenul Muttaqin, S.E, M.Pd, Ketua HEBITREN Jakarta Timur bersama rombongan, foto bersama usai melakukan kunjungan ke PCI Malaysia. (Foto Ist).
MALAYSIA, SENTANA – Pondok Pesantren Qurrota A’yun Jakarta, terus meneguhkan langkah menuju pesantren berkelas dunia melalui kerja sama strategis dengan PCI (Pimpinan Cabang Istimewa) Malaysia yang dipimpin oleh Datuk K.H. Rudi Mahfudz. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam memperluas jejaring pendidikan, dakwah, ekonomi dan pemberdayaan umat di kawasan ASEAN, Jum’at (7/8).

PENANDATANGANAN MoU-Datuk K.H. Rudi Mhafud, Ketua PCI Malaysia bersama K.H. Zaenul Muttaqin, S.E, M.Pd, Ketua HEBITREN Jakarta Timur, saat melakukan Penandatanganan MoU. (Foto Ist).
Kerja sama tersebut merupakan bagian dari visi besar Roadmap Qurrota A’yun 2030, yaitu membangun pesantren yang unggul dalam ilmu keislaman, berkarakter, menguasai teknologi, memiliki wawasan global, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi peradaban Islam dan kemajuan bangsa.
Melalui keterangannya, Jum’at (7/8), Pengasuh Pondok Pesantren Qurrota A’yun, K.H. Zaenul Muttaqin, S.E, M.Pd, menyampaikan bahwa, era globalisasi menuntut pesantren untuk mampu membangun kolaborasi lintas negara tanpa meninggalkan jati diri sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah.
“Pesantren tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perkembangan dunia. Pesantren harus hadir sebagai pusat lahirnya generasi berakhlak mulia, berwawasan internasional, menguasai bahasa, teknologi, kewirausahaan dan siap membangun peradaban Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam,” ungkapnya.

Menurutnya, melalui kerja sama dengan PCI Malaysia, Pondok Pesantren Qurrota A’yun akan mengembangkan berbagai program strategis, antara lain pertukaran wawasan pendidikan pesantren, peningkatan kompetensi guru dan santri, penguatan dakwah internasional, pengembangan ekonomi pesantren, bisnis halal, ekspor-impor produk unggulan pesantren, hingga pengembangan jejaring investasi dan kewirausahaan berbasis syariah.
Sementara itu, Datuk K.H. Rudi Mahfudz, menyambut baik sinergi ini sebagai bentuk penguatan ukhuwah Islamiyah antara Indonesia dan Malaysia. Menurutnya, pesantren memiliki potensi besar menjadi pusat lahirnya pemimpin masa depan yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga mampu menjawab tantangan global melalui inovasi, ekonomi dan pendidikan.
“Kerja sama ini diharapkan menjadi awal lahirnya berbagai program kolaboratif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Selain memperkuat hubungan antarlembaga, sinergi ini juga membuka peluang bagi santri untuk memiliki pengalaman internasional, memperluas jejaring keilmuan, serta mengenal praktik terbaik dalam pengelolaan pendidikan, ekonomi, dan dakwah di tingkat regional,” ujarnya.
Dengan semangat “Think Globally, Act Locally, and Serve Universally”, Pondok Pesantren Qurrota A’yun optimistis mampu melahirkan generasi santri yang tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai keislaman, tetapi juga menjadi inovator, entrepreneur, pendidik dan pemimpin yang mampu bersaing di tingkat global.
Langkah menuju “Qurrota A’yun Go Internasional”, bukan sekadar slogan, melainkan ikhtiar nyata untuk menjadikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan keunggulan tahfiz Al-Qur’an, penguasaan bahasa Arab dan Inggris, teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), kewirausahaan, serta diplomasi pendidikan internasional.
“Melalui kolaborasi dengan PCI Malaysia, diharapkan akan lahir generasi santri yang siap menjadi duta Islam yang moderat, berilmu, mandiri, dan mampu membangun peradaban yang membawa kemaslahatan bagi umat di tingkat regional maupun global,” pungkas Zaenul. (Red).
Pendidikan
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tingkat SMP Negeri di Kabupaten Bogor Kembali Menuai Sorotan.
Bogor, Hariansentana.com – Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) tingkat SMP Negeri di Kabupaten Bogor tahun ini kembali menuai sorotan. Banyak siswa tidak tertampung, termasuk siswa berprestasi dan dengan nilai rapor tinggi yang justru terdampak sistem yang dinilai tidak transparan.
Hal itu disampaikan Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) MJohan Pakpahan S.H kepada sentana Selasa 7 Juli 2026 melalui tlp seluler nya.
Johan menyayangkan adanya dugaan “pengkondisian” siswa sejak proses pendaftaran di tingkat SD asal.
“Diduga ada permainan “, guru SD asal mengumpulkan pendaftaran aplikasi dengan biaya Rp350.000 per siswa. Nah, siswa jalur prestasi ini kan diuji oleh siswa dan pramuka. Ini tidak jelas. Seharusnya diuji oleh guru, bukan siswa,” ujarnya.
Ia menduga kuat adanya praktik “pesanan” dan “titipan aman” karena kedekatan pihak tertentu dengan sekolah tujuan. “Ini sudah langganan tiap tahun. Masuknya melalui Kepsek SMP masing-masing,” tegasnya.
Lebih lanjut Johan juga menyoroti banyaknya Kepala Sekolah SMP Negeri yang merangkap jabatan atau menjadi Pelaksana Tugas Plt di sekolah lain.
“Contoh nya Kepsek SMPN 2 Cibinong menjadi Plt di SMPN 1 Bojong Gede. Contoh lain, Kepsek SMPN 1 Cibinong merangkap juga di SMP Negeri Citereuf. Nah ini kan sepertinya Kab. Bogor kekurangan Kepsek,” papar nya.
Menurutnya, rangkap jabatan berpotensi membuat pengelolaan sekolah tidak profesional. Apalagi ada dana BOS yang dikelola. “Kami menduga Kepsek ini sibuk urusan uang BOS. Laporannya hanya tulis ‘gonggong’, tidak disebutkan kondisi siswa setiap bulan. Padahal jumlah siswa itu berubah-ubah,” duga Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) .
Ia menambahkan, jika dana BOS dikelola benar, sekolah mestinya bisa menambah rombel atau kelas baru untuk menampung lonjakan siswa. “Faktanya banyak orang tua tidak sanggup biayai swasta karena mahal. Akibatnya siswa meluber tidak tertampung,” ungkapnya.
Menyikapi persoalan tahunan ini, Johan meminta Bupati Bogor turun tangan dengan menyiapkan sekolah swasta gratis.
“Jangan setiap tahun orang tua hanya mengeluh soal sekolah. Jangan sibuk bangun infrastruktur saja tapi lupa buat sekolah. Minimal ada 4 SMP Swasta Gratis di setiap Dapil. APBD harus dialokasikan ke sana,” desaknya.
Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) menegaskan akan terus menyuarakan persoalan pendidikan di Kabupaten Bogor agar tidak ada lagi anak berprestasi yang terbuang dari sistem,” terang nya …….Ron
Pendidikan
LSM PRB Desak Disdik Kab Bogor Profesionalkan SPMB, SD-SMP 2026, Usul Sekolah Swasta Digratiskan Lewat APBD
Bogor, Hariansentana .com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membuat Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) SD dan SMP tahun ajaran 2026 lebih profesional dan berpihak ke masyarakat.
Saat di hubungi tlp seluler nya Kamis 25 ,Juni 2026
Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan ,S .H. mengatakan Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) untuk jenjang wajib belajar 9 tahun seharusnya dipermudah. “SD-SMP ini wajib belajar dan sesuai UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi pemerintah wajib memastikan SD-SMP tidak dipersulit sistem. Administrasi harus mudah, jangan bikin orangtua pusing,” terang nya.
Lebih lanjut Johan mendorong Disdik menambah daya tampung dengan menambah kursi/rombongan belajar ( Rombel ) di sekolah negeri. Tujuannya agar siswa yang orangtuanya tidak mampu ke swasta tetap bisa masuk sekolah negeri.
Ia juga mengusulkan terobosan: Pemda Kab. Bogor mengalokasikan anggaran pendidikan lewat APBD untuk menggratiskan sekolah swasta. “Kalau negeri dan swasta sama-sama gratis, masalah pendidikan di Kab. Bogor terjawab. Nggak ada lagi alasan orangtua tidak menyekolahkan anak SD-SMP karena biaya,” tegasnya.
Johan juga meminta Bupati Bogor memberikan arahan ke DPRD Kab. Bogor agar program “sekolah swasta gratis” bisa diwujudkan dengan alokasi APBD yang cukup. Ia juga meminta Kepala Dinas Pendidikan secara teknis menambah kursi di sekolah negeri SD dan SMP supaya daya tampung naik. “Jangan malas bikin terobosan untuk kebaikan masyarakat,” katanya.
Johan juga menyatakan mendukung program Bupati Bogor, khususnya di bidang pendidikan. “Kami paling khusus dukung kalau ada program sekolah swasta gratis. Ini langkah Kab. Bogor berubah, memberitakan pendidikan sebagai program pokok menuju SDM unggul,” pungkasnya………Ron
-
Nasional7 days agoFirst HR Indonesia Investasi Bisnis Penyedia SDM Profesional
-
Ibukota5 days agoSambut HUT Ke 81 RI, Kecamatan Pademangan Gelar Berbagai Lomba
-
Ibukota6 days agoGubernur dan Wagub DKI Jakarta Hadiri Milad ke 25 FBR.
-
Kesehatan5 days agoSWICC Bogor Raya Hadir dengan Layanan Kanker Terpadu Pertama di Wilayah Penyangga Jakarta

