Bogor, Hariansentana.com – Pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) atau jembatan layang di depan Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, menuai sorotan.

Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB), M. Johan Pakpahan, menilai proyek yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut tidak tepat sasaran dan tidak efektif pemanfaatannya.

Keterangan ini di sampaikan Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan di saat olah raga pagi di Seputaran GOR Pakansari Minggu 11 Oktober 2026 Menurutnya, volume pejalan kaki yang melintas di lokasi tersebut sangat sedikit. Seharusnya, jembatan layang dibangun di titik yang lebih padat dan rawan kemacetan, seperti di depan Cibinong City Mall (CCM),”terang nya.

“Ini perencanaan yang sangat keliru dan pemborosan anggaran. Walaupun sumbernya dibantu CSR, pemanfaatan bangunannya tidak efektif,” ujar M. Johan kepada sentana di sela-sela olahraga pagi.

Ia menyebutkan, proyek tersebut diduga menelan biaya hingga Rp 13 miliar. Pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa proyek tersebut, termasuk menelusuri perusahaan pemberi CSR, dasar pemberian, dan apa kepentingannya di Kabupaten Bogor,”tegas nya.

Johan juga meminta Mabes Polri untuk turun memeriksa dugaan kejanggalan proyek tersebut. Ia menduga ada kompensasi atau tukar guling di balik pemberian CSR, karena tidak mungkin ada proyek CSR gratis tanpa ada keuntungan bagi perusahaan pemberi,”terang nya.

“Kalau sudah tidak sesuai, maka ada dugaan konspirasi ganti rugi dalam bentuk proyek APBD. Ini masih dugaan dan perlu pengusutan transparan, karena kegiatan CSR itu sifatnya hibah dan cuma-cuma, tidak boleh ada kompensasi apapun,” tegasnya.

Johan juga menyinggung soal prioritas pembangunan di Kabupaten Bogor. Ia mencontohkan pembangunan SMPN 5 Cibinong yang tertunda dengan alasan pembebasan lahan belum selesai, padahal menyangkut kepentingan pendidikan masyarakat.

“Harusnya Pemkab mendahulukan kepentingan yang urgent seperti sekolah, bukan malah membangun jembatan yang tidak tepat pada tempatnya,” katanya.

Lebih lanjut, ia meminta Bupati Bogor membuka pintu dialog seluas-luasnya dengan elemen kontrol sosial dan masyarakat. Termasuk membuka akses kritik dan saran tanpa membedakan latar belakang.

Ia juga menyoroti banyaknya kasus di Kabupaten Bogor yang menjadi sorotan nasional namun proses hukumnya dinilai tumpul. Ia mencontohkan kasus BPN yang sudah ada tersangka, sementara kasus di Bappenda , Disdik, dan SDM hingga kini belum ada kejelasan,”papar nya.

“Kami minta Kapolri mengusut tuntas dengan prinsip No Viral No Justice. Kabupaten Bogor butuh transparansi, jangan ada dusta di antara kita,” pungkasnya………Ron

Bogor, Hariansentana.com – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif, Polres Bogor melaksanakan patroli jalan kaki di kawasan Alun-Alun Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, pada Sabtu malam (10/10/2026), mulai pukul 22.00 WIB hingga selesai.

Patroli terpadu tersebut melibatkan personel gabungan dari piket Pamapta, Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Samapta, Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas), serta Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bogor.

Kawasan alun-alun yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, khususnya pada malam akhir pekan, disisir oleh petugas dengan pendekatan humanis dan dialogis.

Dalam patroli tersebut, personel memberikan imbauan kamtibmas kepada para pengunjung agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas seperti pencurian, pencopetan, dan gangguan keamanan lainnya.

Masyarakat juga diimbau untuk menjaga barang bawaan pribadi, mengawasi anak-anak yang sedang bermain, mematuhi peraturan lalu lintas, serta menjaga kebersihan dan ketertiban fasilitas umum.

Kegiatan patroli jalan kaki ini merupakan upaya preventif Polres Bogor dalam menghadirkan sosok Polri secara langsung di tengah masyarakat. Kehadiran personel di ruang publik diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Polres Bogor mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan melalui layanan kepolisian 110.

Melalui patroli terpadu yang dilaksanakan secara humanis dan berkesinambungan, Polres Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan serta menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukumnya agar tetap aman, tertib, dan kondusif……..Ron

JAKARTA — Ancaman mundurnya musim tanam akibat fenomena El Nino memicu kekhawatiran terhadap pasokan beras dan stabilitas harga pangan menjelang Lebaran. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Suwendra, mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi konkret untuk menjaga produksi pangan dan melindungi petani dari risiko gagal panen.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino menyebabkan pergeseran musim hujan. Kondisi ini berpotensi mengganggu jadwal tanam padi yang biasanya berlangsung pada Oktober–Desember, sekaligus menggeser waktu panen raya yang diproyeksikan terjadi pada Februari–Maret.

Suwendra mengingatkan, mundurnya panen raya berpotensi menimbulkan persoalan pasokan ketika permintaan pangan masyarakat meningkat menjelang Lebaran. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi tersebut dapat memicu kenaikan harga beras di tingkat konsumen.

“Apabila musim tanam mundur, otomatis panennya pun akan mundur. Padahal pada medio Maret–April kita akan memasuki momen Lebaran Idulfitri, di mana permintaan masyarakat akan kebutuhan pangan dipastikan meningkat tajam. Kami mengkhawatirkan kondisi ini akan memicu lonjakan harga di tingkat konsumen jika tidak diantisipasi dari sekarang,” ujar Suwendra.

Ia menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan cadangan beras yang tersimpan di gudang Perum Bulog. Dalam upaya menjaga swasembada pangan, keberlanjutan produksi dalam negeri harus menjadi perhatian utama, terutama ketika perubahan cuaca berpotensi mengganggu jadwal tanam dan panen.

Menurut Suwendra, penanganan harus dilakukan sebelum gangguan produksi berdampak terhadap pasokan dan harga pangan. Pemerintah perlu memastikan berbagai program bantuan pertanian benar-benar efektif di lapangan, bukan sekadar memenuhi target penyaluran.

“Negara harus segera bertindak cepat dan melakukan mitigasi secara detail. Jangan hanya membagikan bantuan pompa, tetapi pastikan ketersediaan airnya. Percuma ada bantuan pompa di lapangan kalau sumber airnya tidak ada, apa yang mau dialirkan?” tegasnya.

Selain persoalan pergeseran musim tanam, Suwendra menyoroti kapasitas bendungan yang dinilainya perlu mendapat perhatian serius. Akumulasi lumpur dan sedimentasi disebut berpotensi mengurangi daya tampung air, sehingga ketersediaan air untuk pertanian dapat terganggu ketika musim kemarau tiba.

Ia meminta pemerintah mengevaluasi kondisi infrastruktur penampung air, memperbaiki sistem irigasi, serta memetakan wilayah pertanian berdasarkan ketersediaan sumber air. Langkah tersebut dinilai penting agar petani tidak dipaksa menanam padi di lahan yang tidak memiliki pasokan air memadai.

Suwendra juga mengingatkan bahwa bantuan bibit dan pompa air tidak akan efektif jika tidak disertai jaminan ketersediaan air. Tanpa perencanaan yang matang, petani berisiko mengalami gagal panen, sementara anggaran bantuan pemerintah tidak menghasilkan peningkatan produksi yang diharapkan.

“Jangan sampai kita memaksakan petani menanam tanpa kepastian air hanya karena diberi bantuan bibit. Jika terjadi gagal panen, kerugian besar akan ditanggung oleh petani, dan negara pun ikut rugi karena anggaran bantuan menjadi tidak berguna,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus mengutamakan mitigasi dan pemetaan risiko sejak dini untuk menjaga kesinambungan produksi pangan di tengah ancaman cuaca ekstrem. Langkah tersebut diperlukan agar potensi gangguan panen tidak berkembang menjadi persoalan pasokan yang membebani masyarakat melalui kenaikan harga beras menjelang Lebaran.