Connect with us

Pendidikan

Mahasiswa Ajak Generasi Z, Lebih Waspada Terhadap Rayuan Kerja di Luar Negeri yang Ditawarkan Agen Ilegal

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) memperingatkan kepada generasi muda terkait maraknya praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kini kian canggih dan memanfaatkan modus scammer dan judi online.

Sasaran utama dari kejahatan ini adalah kelompok Gen Z yang dinilai cukup rentan terhadap manipulasi digital. Kegiatan diikuti oleh peserta dari perwakilan mahasiswa berbagai kampus dan Gen Z dengan jumlah sekitar 150 orang, juga iikuti perwakilan cabang PB PMII baik Luring maupun Daring via zoom.

Melalui keterangannya, Rabu (4/6), Ketua Bidang Ketenagakerjaan PB PMII, M Razik Ilham mengungkapkan bahwa, para pelaku TPPO kini semakin memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjebak anak muda. Merujuk data Kementerian Luar Negeri, tercatat sekitar 7.000 kasus TPPO terjadi dalam lima tahun terakhir.

“Kita semua tentu harus bekerja keras, mencegah dan waspada terhadap kejahatan semacam itu,” ujar Razik dalam Diskusi Panel bertema Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Modus Scammer bagi Gen Z Indonesia, yang digelar di Aula Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Matraman Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Korban TPPO scamer Sdr. Panji Apriana dari Bekasi, memberikan testimoni tentang perjalanan hidup sebagai korban scamer yang awalnya dijanjikan bekerja diluar negeri secara mudah cukup menggunakan paspor dengan iming-iming gaji yang tinggi antara Rp. 5-10 Juta, namun kenyataannya tidak sesuai harapan bahkan mendapatkan perlakuan kekerasan phisik.

Diceritakan, ppada Oktober 2022, korban mendapat tawaran bekerja di Myanmar dari tetangga hanya modal punya paspor dan iming-iming gaji Rp.10 juta/bulan.

Pada Oktober 2022, korban mendapat tawaran bekerja di Myanmar dari tetangga hanya modal punya paspor dan iming-iming gaji Rp.10 juta/bulan.

Dalam kesempatan yang sama, Diplomat Ahli Madya Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Nurul Dewi Saraswati menjelaskan bahwa, para korban TPPO di sektor penipuan daring berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan kondisi ekonomi yang cukup baik.

“Minimnya lapangan kerja menjadi salah satu pemicu utama banyaknya individu yang tergoda untuk bekerja di bidang yang ternyata terkait dengan kejahatan perdagangan orang,” kata Nurul.

Ia menambahkan, rentang usia 18 hingga 35 tahun menjadi kelompok paling rentan karena memiliki keterampilan digital yang justru sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperdaya.

Lebih lanjut, Nurul menyampaikan bahwa, Kementerian Luar Negeri memiliki layanan khusus bagi korban TPPO, antara lain pemberian perlindungan, aduan korban dan bantuan pemulangan ke Indonesia, hingga penerbitan dokumen perjalanan sementara bagi korban yang kehilangan paspor.

“Selain itu, Kemlu juga menjalin koordinasi dengan aparat keamanan untuk menindak pelaku dan menyelenggarakan kampanye kesadaran publik terkait bahaya perdagangan orang,” ujarnya.

Acara seminar ini turut dihadiri oleh Plt Rektor UNUSIA, Dr. Syahrial Syarif, M.PH, P.Hd, yang merasa cukup gembira, karena PB PMII yang sudah konsern dengan bidang Ketenagakerjaan, bukan hanya mengangkat sisi kemanusiaan tetapi bagaimana mempersiapkan generasi terampil siap kerja.

Sedangkan beberapa nara sumber lain diantaranya Dr. Ahsanul Minan (Staf Khusus Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) memberikan Materi tentang Ancaman TPPO Modus Scamer Bagi Gen Z Staf Khusus Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Ahsanul Minan.

Dosen Hukum Pidana UNUSIA, Setya Indra Arifin menyampaikan materi tentang perlu tidaknya usulan dan rekomendasi Terhadap Modus Kejahatan Baru TPPO untuk Revisi UU 21 Tahun 2007 Tentang TPPO. Sedangkan Muhammad Yassir (Assisten Project Organisasi Internasional untuk Migrasi – OIM Indonesia) memberikan materi perihal: Kerangka Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Nara sumber lainnya yaitu Ahmad Faisol, dari Sekjen APJATI menyampaikan ulasan tentang Peran advokasi penegakkan hukum oleh APJATI dan Kolaborasi Pemerintah serta peningkatan kompetensi PMI melalui P3MI) serta partnership kampus. Pemateri terakhir disampaikan via zoom meeting perwakilan dari Migrant Care, yaitu Harsono yang memberikan materi tentang Peran Civil Society Dalam Pencegahan dan Pendampingan Terhadap Korban. (Red).

Pendidikan

Pondok Pesantren Qurrota A’yun Go Internasional, Jalin Kerja Sama Strategis dengan PCI Malaysia

Published

on

By

FOTO BERSAMA-K.H. Zaenul Muttaqin, S.E, M.Pd, Ketua HEBITREN Jakarta Timur bersama rombongan, foto bersama usai melakukan kunjungan ke PCI Malaysia. (Foto Ist).

MALAYSIA, SENTANA – Pondok Pesantren Qurrota A’yun Jakarta, terus meneguhkan langkah menuju pesantren berkelas dunia melalui kerja sama strategis dengan PCI (Pimpinan Cabang Istimewa) Malaysia yang dipimpin oleh Datuk K.H. Rudi Mahfudz. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam memperluas jejaring pendidikan, dakwah, ekonomi dan pemberdayaan umat di kawasan ASEAN, Jum’at (7/8).

PENANDATANGANAN MoU-Datuk K.H. Rudi Mhafud, Ketua PCI Malaysia bersama K.H. Zaenul Muttaqin, S.E, M.Pd, Ketua HEBITREN Jakarta Timur, saat melakukan Penandatanganan MoU. (Foto Ist).

Kerja sama tersebut merupakan bagian dari visi besar Roadmap Qurrota A’yun 2030, yaitu membangun pesantren yang unggul dalam ilmu keislaman, berkarakter, menguasai teknologi, memiliki wawasan global, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi peradaban Islam dan kemajuan bangsa.

Melalui keterangannya, Jum’at (7/8), Pengasuh Pondok Pesantren Qurrota A’yun, K.H. Zaenul Muttaqin, S.E, M.Pd, menyampaikan bahwa, era globalisasi menuntut pesantren untuk mampu membangun kolaborasi lintas negara tanpa meninggalkan jati diri sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

“Pesantren tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perkembangan dunia. Pesantren harus hadir sebagai pusat lahirnya generasi berakhlak mulia, berwawasan internasional, menguasai bahasa, teknologi, kewirausahaan dan siap membangun peradaban Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam,” ungkapnya.

Menurutnya, melalui kerja sama dengan PCI Malaysia, Pondok Pesantren Qurrota A’yun akan mengembangkan berbagai program strategis, antara lain pertukaran wawasan pendidikan pesantren, peningkatan kompetensi guru dan santri, penguatan dakwah internasional, pengembangan ekonomi pesantren, bisnis halal, ekspor-impor produk unggulan pesantren, hingga pengembangan jejaring investasi dan kewirausahaan berbasis syariah.

Sementara itu, Datuk K.H. Rudi Mahfudz, menyambut baik sinergi ini sebagai bentuk penguatan ukhuwah Islamiyah antara Indonesia dan Malaysia. Menurutnya, pesantren memiliki potensi besar menjadi pusat lahirnya pemimpin masa depan yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga mampu menjawab tantangan global melalui inovasi, ekonomi dan pendidikan.

“Kerja sama ini diharapkan menjadi awal lahirnya berbagai program kolaboratif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Selain memperkuat hubungan antarlembaga, sinergi ini juga membuka peluang bagi santri untuk memiliki pengalaman internasional, memperluas jejaring keilmuan, serta mengenal praktik terbaik dalam pengelolaan pendidikan, ekonomi, dan dakwah di tingkat regional,” ujarnya.

Dengan semangat “Think Globally, Act Locally, and Serve Universally”, Pondok Pesantren Qurrota A’yun optimistis mampu melahirkan generasi santri yang tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai keislaman, tetapi juga menjadi inovator, entrepreneur, pendidik dan pemimpin yang mampu bersaing di tingkat global.

Langkah menuju “Qurrota A’yun Go Internasional”, bukan sekadar slogan, melainkan ikhtiar nyata untuk menjadikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan keunggulan tahfiz Al-Qur’an, penguasaan bahasa Arab dan Inggris, teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), kewirausahaan, serta diplomasi pendidikan internasional.

“Melalui kolaborasi dengan PCI Malaysia, diharapkan akan lahir generasi santri yang siap menjadi duta Islam yang moderat, berilmu, mandiri, dan mampu membangun peradaban yang membawa kemaslahatan bagi umat di tingkat regional maupun global,” pungkas Zaenul. (Red).

Continue Reading

Pendidikan

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tingkat SMP Negeri di Kabupaten Bogor Kembali Menuai Sorotan.

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) tingkat SMP Negeri di Kabupaten Bogor tahun ini kembali menuai sorotan. Banyak siswa tidak tertampung, termasuk siswa berprestasi dan dengan nilai rapor tinggi yang justru terdampak sistem yang dinilai tidak transparan.

Hal itu disampaikan Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) MJohan Pakpahan S.H kepada sentana Selasa 7 Juli 2026 melalui tlp seluler nya.

Johan menyayangkan adanya dugaan “pengkondisian” siswa sejak proses pendaftaran di tingkat SD asal.

“Diduga ada permainan “, guru SD asal mengumpulkan pendaftaran aplikasi dengan biaya Rp350.000 per siswa. Nah, siswa jalur prestasi ini kan diuji oleh siswa dan pramuka. Ini tidak jelas. Seharusnya diuji oleh guru, bukan siswa,” ujarnya.

Ia menduga kuat adanya praktik “pesanan” dan “titipan aman” karena kedekatan pihak tertentu dengan sekolah tujuan. “Ini sudah langganan tiap tahun. Masuknya melalui Kepsek SMP masing-masing,” tegasnya.

Lebih lanjut Johan juga menyoroti banyaknya Kepala Sekolah SMP Negeri yang merangkap jabatan atau menjadi Pelaksana Tugas Plt di sekolah lain.

“Contoh nya Kepsek SMPN 2 Cibinong menjadi Plt di SMPN 1 Bojong Gede. Contoh lain, Kepsek SMPN 1 Cibinong merangkap juga di SMP Negeri Citereuf. Nah ini kan sepertinya Kab. Bogor kekurangan Kepsek,” papar nya.

Menurutnya, rangkap jabatan berpotensi membuat pengelolaan sekolah tidak profesional. Apalagi ada dana BOS yang dikelola. “Kami menduga Kepsek ini sibuk urusan uang BOS. Laporannya hanya tulis ‘gonggong’, tidak disebutkan kondisi siswa setiap bulan. Padahal jumlah siswa itu berubah-ubah,” duga Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) .

Ia menambahkan, jika dana BOS dikelola benar, sekolah mestinya bisa menambah rombel atau kelas baru untuk menampung lonjakan siswa. “Faktanya banyak orang tua tidak sanggup biayai swasta karena mahal. Akibatnya siswa meluber tidak tertampung,” ungkapnya.

Menyikapi persoalan tahunan ini, Johan meminta Bupati Bogor turun tangan dengan menyiapkan sekolah swasta gratis.

“Jangan setiap tahun orang tua hanya mengeluh soal sekolah. Jangan sibuk bangun infrastruktur saja tapi lupa buat sekolah. Minimal ada 4 SMP Swasta Gratis di setiap Dapil. APBD harus dialokasikan ke sana,” desaknya.

Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) menegaskan akan terus menyuarakan persoalan pendidikan di Kabupaten Bogor agar tidak ada lagi anak berprestasi yang terbuang dari sistem,” terang nya …….Ron

Continue Reading

Pendidikan

LSM PRB Desak Disdik Kab Bogor Profesionalkan SPMB, SD-SMP 2026, Usul Sekolah Swasta Digratiskan Lewat APBD

Published

on

By

Bogor, Hariansentana .com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membuat Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) SD dan SMP tahun ajaran 2026 lebih profesional dan berpihak ke masyarakat.

Saat di hubungi tlp seluler nya Kamis 25 ,Juni 2026
Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan ,S .H. mengatakan Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) untuk jenjang wajib belajar 9 tahun seharusnya dipermudah. “SD-SMP ini wajib belajar dan sesuai UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi pemerintah wajib memastikan SD-SMP tidak dipersulit sistem. Administrasi harus mudah, jangan bikin orangtua pusing,” terang nya.

Lebih lanjut Johan mendorong Disdik menambah daya tampung dengan menambah kursi/rombongan belajar ( Rombel ) di sekolah negeri. Tujuannya agar siswa yang orangtuanya tidak mampu ke swasta tetap bisa masuk sekolah negeri.

Ia juga mengusulkan terobosan: Pemda Kab. Bogor mengalokasikan anggaran pendidikan lewat APBD untuk menggratiskan sekolah swasta. “Kalau negeri dan swasta sama-sama gratis, masalah pendidikan di Kab. Bogor terjawab. Nggak ada lagi alasan orangtua tidak menyekolahkan anak SD-SMP karena biaya,” tegasnya.

Johan juga meminta Bupati Bogor memberikan arahan ke DPRD Kab. Bogor agar program “sekolah swasta gratis” bisa diwujudkan dengan alokasi APBD yang cukup. Ia juga meminta Kepala Dinas Pendidikan secara teknis menambah kursi di sekolah negeri SD dan SMP supaya daya tampung naik. “Jangan malas bikin terobosan untuk kebaikan masyarakat,” katanya.

Johan juga menyatakan mendukung program Bupati Bogor, khususnya di bidang pendidikan. “Kami paling khusus dukung kalau ada program sekolah swasta gratis. Ini langkah Kab. Bogor berubah, memberitakan pendidikan sebagai program pokok menuju SDM unggul,” pungkasnya………Ron

Continue Reading
Advertisement

Trending