Connect with us

Pendidikan

Mahasiswa Ajak Generasi Z, Lebih Waspada Terhadap Rayuan Kerja di Luar Negeri yang Ditawarkan Agen Ilegal

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) memperingatkan kepada generasi muda terkait maraknya praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kini kian canggih dan memanfaatkan modus scammer dan judi online.

Sasaran utama dari kejahatan ini adalah kelompok Gen Z yang dinilai cukup rentan terhadap manipulasi digital. Kegiatan diikuti oleh peserta dari perwakilan mahasiswa berbagai kampus dan Gen Z dengan jumlah sekitar 150 orang, juga iikuti perwakilan cabang PB PMII baik Luring maupun Daring via zoom.

Melalui keterangannya, Rabu (4/6), Ketua Bidang Ketenagakerjaan PB PMII, M Razik Ilham mengungkapkan bahwa, para pelaku TPPO kini semakin memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjebak anak muda. Merujuk data Kementerian Luar Negeri, tercatat sekitar 7.000 kasus TPPO terjadi dalam lima tahun terakhir.

“Kita semua tentu harus bekerja keras, mencegah dan waspada terhadap kejahatan semacam itu,” ujar Razik dalam Diskusi Panel bertema Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Modus Scammer bagi Gen Z Indonesia, yang digelar di Aula Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Matraman Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Korban TPPO scamer Sdr. Panji Apriana dari Bekasi, memberikan testimoni tentang perjalanan hidup sebagai korban scamer yang awalnya dijanjikan bekerja diluar negeri secara mudah cukup menggunakan paspor dengan iming-iming gaji yang tinggi antara Rp. 5-10 Juta, namun kenyataannya tidak sesuai harapan bahkan mendapatkan perlakuan kekerasan phisik.

Diceritakan, ppada Oktober 2022, korban mendapat tawaran bekerja di Myanmar dari tetangga hanya modal punya paspor dan iming-iming gaji Rp.10 juta/bulan.

Pada Oktober 2022, korban mendapat tawaran bekerja di Myanmar dari tetangga hanya modal punya paspor dan iming-iming gaji Rp.10 juta/bulan.

Dalam kesempatan yang sama, Diplomat Ahli Madya Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Nurul Dewi Saraswati menjelaskan bahwa, para korban TPPO di sektor penipuan daring berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan kondisi ekonomi yang cukup baik.

“Minimnya lapangan kerja menjadi salah satu pemicu utama banyaknya individu yang tergoda untuk bekerja di bidang yang ternyata terkait dengan kejahatan perdagangan orang,” kata Nurul.

Ia menambahkan, rentang usia 18 hingga 35 tahun menjadi kelompok paling rentan karena memiliki keterampilan digital yang justru sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperdaya.

Lebih lanjut, Nurul menyampaikan bahwa, Kementerian Luar Negeri memiliki layanan khusus bagi korban TPPO, antara lain pemberian perlindungan, aduan korban dan bantuan pemulangan ke Indonesia, hingga penerbitan dokumen perjalanan sementara bagi korban yang kehilangan paspor.

“Selain itu, Kemlu juga menjalin koordinasi dengan aparat keamanan untuk menindak pelaku dan menyelenggarakan kampanye kesadaran publik terkait bahaya perdagangan orang,” ujarnya.

Acara seminar ini turut dihadiri oleh Plt Rektor UNUSIA, Dr. Syahrial Syarif, M.PH, P.Hd, yang merasa cukup gembira, karena PB PMII yang sudah konsern dengan bidang Ketenagakerjaan, bukan hanya mengangkat sisi kemanusiaan tetapi bagaimana mempersiapkan generasi terampil siap kerja.

Sedangkan beberapa nara sumber lain diantaranya Dr. Ahsanul Minan (Staf Khusus Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) memberikan Materi tentang Ancaman TPPO Modus Scamer Bagi Gen Z Staf Khusus Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Ahsanul Minan.

Dosen Hukum Pidana UNUSIA, Setya Indra Arifin menyampaikan materi tentang perlu tidaknya usulan dan rekomendasi Terhadap Modus Kejahatan Baru TPPO untuk Revisi UU 21 Tahun 2007 Tentang TPPO. Sedangkan Muhammad Yassir (Assisten Project Organisasi Internasional untuk Migrasi – OIM Indonesia) memberikan materi perihal: Kerangka Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Nara sumber lainnya yaitu Ahmad Faisol, dari Sekjen APJATI menyampaikan ulasan tentang Peran advokasi penegakkan hukum oleh APJATI dan Kolaborasi Pemerintah serta peningkatan kompetensi PMI melalui P3MI) serta partnership kampus. Pemateri terakhir disampaikan via zoom meeting perwakilan dari Migrant Care, yaitu Harsono yang memberikan materi tentang Peran Civil Society Dalam Pencegahan dan Pendampingan Terhadap Korban. (Red).

Pendidikan

Pemerintah Diminta Memperhatikan Guru Honorer

Published

on

By

BANDUNG, SENTANA – Basecamp Demokrasi menggelar diskusi publik bertajuk ‘Mau Dibawa Kemana Nasib Guru Honorer Di Era Ini?’ dalam rangka Hari Pendidikan Nasional di Kota Bandung, Minggu (17 Mei 2026).

Dalam kegiatan tersebut Forum ini menghadirkan Founder Basecamp Demokrasi, Diah Permata Saraswati, Guru Honorer Kota Bandung, Iis Sari Mulyani, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, serta Penggiat Pendidikan, Ikhsan Maulana.

Melalui keterangannya, Minggu (17/5), Founder Basecamp Demokrasi, Diah Permata Saraswati menegaskan bahwa, jutaan guru honorer di Indonesia masih hidup di bawah garis kelayakan.

“Ada jutaan guru honorer yang belum diangkat menjadi P3K ataupun PNS. Mereka dituntut bekerja maksimal, tetapi hak kesejahteraannya belum terpenuhi. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah,” ujarnya.

Padahal dikatakan Diah, guru memiliki tugas yang sangat penting mencetak generasi muda yang tidak hanya berkualitas dari sisi akademisi namun juga akhlak dan budi pekertinya. Sehingga sangat disesalkan sampai hari ini nasib kesejahteraan guru honorer masih jauh dari kata layak.

“Padahal mulai dari pegawai biasa sampai presiden sekalipun, yang mendidik itu ya guru, tapi kenapa masih tidak terperhatikan kesejahteraannya, padahal ini sudah menjadi amanat besar dalam prembule undang-undang dasar 1945,” tegasnya.

Diah menegaskan, melalui diskusi ini diharapkan bisa menjadi masukan besar bagi pemerintah, sehingga guru honorer bisa lebih terperhatikan.

Ketimpangan nyata itupun diakui, Guru Honorer Kota Bandung, Iis Sari Mulyani (Ismed). Ia mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa, masih ada guru honorer yang hanya menerima upah Rp10.000 per jam mengajar.

“Kalau dihitung, bisa saja hanya Rp120.000 per bulan. Beban kerja sama dengan ASN, tapi kesejahteraan jauh berbeda. Bahkan sejak 2025, HPM untuk guru swasta diputus, sehingga dua tahun terakhir tidak ada tunjangan. Padahal sekolah swasta menopang ratusan ribu siswa di Bandung,” jelasnya.

Ketimpangan ini jelas nyata dari tanggung jawab besar yang diamanahkan untuk guru dalam membentuk SDM yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Disparitas dalam dunia pendidikan ini juga mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan. Ia menyoroti kesenjangan kualitas pendidikan di Kota Bandung.

“Sekolah elit punya infrastruktur dan kesejahteraan guru yang baik, sementara sekolah swasta di pinggiran kota kondisinya memprihatinkan. Pemerintah harus menciptakan keadilan, mulai dari peningkatan kualitas guru lewat pelatihan hingga memastikan isi kantong mereka layak. Tidak boleh ada keterlambatan gaji sampai empat bulan seperti yang terjadi kemarin,” tegasnya.

Iapun memastikan diskusi ini menjadi masukan penting untuk DPRD dan Pemerintah Kota Bandung untuk mencari solusi bersama terkait masa depan dan nasib guru honorer. “Ini menjadi masukan penting buat kami, dan ini akan kami bahas di DPRD guna menyelamatkan kesejahteraan Guru Honorer dan masa depan anak anak kita,” katanya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Penggiat Pendidilan, Ikhsan Maulana menambahkan, dimensi lain tentang ketimpangan status profesi guru.

“Ada guru PNS, P3K penuh waktu, paruh waktu, hingga honorer. Padahal tugas mereka sama, mencerdaskan anak bangsa. Ketidakadilan ini berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan. Bagaimana guru bisa sepenuh hati mengajar jika profesinya tidak dihargai negara?,” katanya.

Oleh karenanya dikatakan Ikhsan, penting bagi pemerintah mampu memperhatikan Guru Honorer, yang saat ini masih terkatung katung nasibnya, untuk masa depan Indonesia. “Dari Guru orang orang hebat lahir, dari Guru Indonesia bisa berkembang sampai hari ini, sudah saatnya kesejahteraan guru menjadi prioritas, bukan untuk mencari popularitas tetapi untuk masa depan bangsa yang lebih berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Diskusi ini menegaskan bahwa, persoalan guru honorer bukan sekadar gaji, melainkan keadilan sosial dan pengakuan profesi. Guru honorer adalah tulang punggung pendidikan, namun masih terjebak dalam kerentanan ekonomi dan status yang timpang.

Basecamp Demokrasi menutup forum dengan seruan agar pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah konkret. Momentum Hari Pendidikan Nasional diharapkan menjadi titik balik lahirnya kebijakan yang berpihak pada guru honorer, sehingga mereka dapat hidup layak dan tetap mengabdi demi mencerdaskan bangsa. (Red).

Continue Reading

Pendidikan

IKA SPS UNNES, Menjadi Jembatan Kebutuhan Almamater dan Kiprah Profesional Alumni

Published

on

By

FOTO BERSAMA-Ketua IKA SPS UNNES, Irjen Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si (duduk depan paling kiri) foto bersama para Pengurus, usai Silaturahim dan Rapat Kerja. (Foto Ist).

SEMARANG, SENTANA – Pengurus IKA SPS UNNES (Ikatan Alumni Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang) masa bhakti 2025-2030, menyelenggarakan Silaturahim dan Rapat Kerja, bertempat di Pendopo Kautaman Gunung Pati, Minggu (10 Mei 2026).

Acara diawali pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, sambutan Ketua Penyelenggara Dr H ANANG BUDI UTOMO, S.Pd, S.Pn, M.Pd, Ketua IKA SPS UNNES, Irjen Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si dan Pengarahan Prof Eko Handoyo, M.Si. Selanjutnya diskusi pembahasan Program 2026 dan evaluasi Program 2025.

Hadir dalam acara tersebut,
Prof Dr Faturrahman, M.Hum, selaku Penasehat, Prof Dr Eko Handoyo, M.Si, selaku pengarah, Irjen Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si, Ketua IKA SPS UNNES, Dr H ANANG BUDI UTOMO, S.Pd, S.Pn, M.Pd, Sekretaris IKA SPS UNNES, serta para Ketua Bidang atau yang mewakili.

Melalui keterangannya, Senin (11/5), Ketua IKA SPS UNNES, Irjen Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si mengungkapkan bahwa, IKA SPS UNNES merupakan salah satu wadah Resmi Organisasi yang menyatukan seluruh lulusan Sekolah Pascasarjana, dengan tujuan dapat Mendorong alumninya aktif memberi kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan nasional yang inklusif dan berdaya saing global.

“Keberadaan IKA SPS UNNES, diharapkan mampu Menjadi jembatan antara kebutuhan almamater (kampus) dan kiprah profesional alumni,” ujarnya.

Irjen Pol Dr Susilo Teguh R, M.S menyampaikan tentang rencana Program masing masing bidang yang meliputi:

  • Rencana Pengembangan Organisasi.
  • Bidang pendidikan dan peningkatan Kualitas SDM
  • Rencana Program Bidang Koperasi dan kewirausahaan
  • Rencana Program Bidang Pengembangan Profesi
  • Rencana Program Bidang Pengembangan Profesi
  • Rencana Program Bidang Penelitian.
  • Rencana Program Budang Pengabdian Masyarakat
  • Rencana Program Bidang Advokasi dan Bantuan hukum.
  • Rencana Program Bidang Humas Penerbitan dan multimedia.
  • Rencana Program Bidang Kerja sama
  • Rencana Program Bidang olah raga seni dan budaya, dan
  • Rencana Program Bidang Kerohanian.

“Dalam diskusi tersebut mengemuka, agar rencana Program tiap Bidang realistis dengan dinamika kemasyarakatan dan dapat bersinergi, serta diimplementisikan secara Profesional dan tentunya membawa kemanfaatan sebagaimana tujuan dan Visi misi yang telah di tetapkan,” pungkas pria Kelahiran Kota Wali Demak ini.

Sukses selalu IKA SPS UNNES Sinergi, Integritas Profesional. (Red).

Continue Reading

Pendidikan

Unhan RI Selenggarakan Wisuda Program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) Tahun Akademik 2026

Published

on

Bogor, Hariansentana.com — Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) kembali menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan strategis di bidang pertahanan melalui penyelenggaraan Wisuda Program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) Tahun Akademik 2026 yang berlangsung di kampus Unhan RI, Bogor.

Sebanyak 466 wisudawan resmi dikukuhkan, terdiri atas 5 doktor, 385 magister, dan 76 sarjana. Momentum ini menjadi penanda keberhasilan Unhan RI dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga perspektif strategis dalam bidang pertahanan negara.

Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., menyampaikan bahwa capaian para lulusan merupakan hasil dari proses pendidikan yang menuntut ketekunan, disiplin, dan integritas tinggi. Ia menegaskan bahwa Unhan RI terus berkomitmen menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Kehadiran Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menjadi wujud dukungan nyata terhadap penguatan kualitas pendidikan pertahanan di Indonesia. Dalam amanatnya, Menteri Pertahanan RI memberikan apresiasi atas keberhasilan para wisudawan yang dinilai sebagai buah dari kerja keras dan semangat juang yang konsisten selama masa studi.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tantangan global saat ini tidak lagi bersifat konvensional semata. Oleh karena itu, lulusan Unhan RI diharapkan mampu menjadi bagian dari kekuatan strategis bangsa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Menurutnya, kekuatan pertahanan modern sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan itu, pemerintah terus mendorong modernisasi sistem pertahanan dan peningkatan kapasitas SDM sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional.

Kepada para wisudawan, Menteri Pertahanan RI juga berpesan agar senantiasa menjunjung tinggi integritas, menanamkan semangat patriotisme, serta mengabdikan ilmu yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara. Para lulusan diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan solusi atas berbagai tantangan strategis di masa depan, dengan berlandaskan nilai nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme dalam setiap langkah pengabdian.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan RI juga menyerahkan sertifikat penghargaan kepada lulusan terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik yang telah diraih.

Wisuda ini sekaligus mencerminkan semakin kuatnya posisi Unhan RI dalam ekosistem pendidikan global, dengan kehadiran mahasiswa internasional yang turut menjadi bagian dari lulusan tahun ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa Unhan RI tidak hanya berperan di tingkat nasional, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas akademik internasional di bidang pertahanan.

Acara wisuda kemudian dilanjutkan dengan tradisi pengucapan janji alumni sebagai simbol komitmen para lulusan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai almamater serta mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Suasana semakin semarak saat prosesi ditutup dengan pelemparan topi toga oleh para wisudawan, sebagai wujud rasa syukur dan kebanggaan atas keberhasilan yang telah diraih. (***)

Continue Reading
Advertisement

Trending