JAKARTA, Sentana — Persidangan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat mengungkap dugaan praktik “budaya setoran” yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun di lingkungan tertentu. Fakta itu mencuat dalam sidang pemeriksaan terdakwa Irvian Bobby pada Rabu (6/5/2026).

Di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum, Bobby membeberkan adanya dugaan permintaan uang Rp3 miliar yang disebut sebagai upaya “penyelesaian” pemeriksaan aparat penegak hukum (APH).

“Diselesaikan saja, 3 meter,” ujar Bobby menirukan percakapan yang disampaikan kepadanya dalam persidangan.
Menurut Bobby, saat dirinya mencoba menawar nominal tersebut, jawaban yang diterima justru menyebut angka itu sudah tergolong murah.

“Itu sudah murah,” lanjut Bobby mengutip percakapan tersebut.

Tak hanya soal uang miliaran rupiah, persidangan juga mengungkap dugaan permintaan fasilitas mewah berupa motor besar merek Ducati. Bobby menjelaskan awalnya dirinya ditanya mengenai jenis motor yang cocok, hingga kemudian menunjukkan tipe Ducati Scrambler melalui pencarian internet.

“Saya baru yakin bahwa yang bersangkutan memang minta motor,” ungkap Bobby di ruang sidang.

Dalam keterangannya, Bobby juga menggambarkan adanya pola pengumpulan dana yang disebut bukan praktik baru. Ia menyebut sejak 2019 hingga 2022 terdapat pengeluaran rutin untuk berbagai kebutuhan kegiatan kedinasan, baik di dalam maupun luar kota.

Nilainya disebut mencapai Rp150 juta hingga Rp200 juta untuk setiap kegiatan.
Yang menjadi sorotan lain dalam persidangan adalah pernyataan Bobby terkait dugaan pembiayaan kegiatan di daerah pemilihan Menteri Ketenagakerjaan pada periode 2019–2024.

“Tahun 2024 Bu Menteri itu ingin mencalonkan diri sebagai DPR, dan dapil beliau itu Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat,” kata Bobby dalam sidang.

Ia mengaku terdapat sejumlah kegiatan di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat yang turut dibiayai dengan nominal sekitar Rp200 juta per kegiatan. Menurut pengakuannya, kegiatan semacam itu berlangsung sebanyak empat hingga lima kali setiap tahun sejak 2019 hingga 2024.

Di tengah pemeriksaan jaksa, Bobby juga menyatakan dirinya hanya menjalankan mekanisme yang disebut telah berjalan sebelumnya. Ia mengaku berada pada posisi koordinator yang mengetahui adanya pengumpulan dana dari pihak tertentu serta distribusinya di internal.

Persidangan perkara ini diperkirakan masih akan berlanjut dengan menghadirkan sejumlah saksi lain. Jaksa penuntut umum juga disebut masih mendalami berbagai keterangan yang berpotensi membuka fakta-fakta baru dalam pusaran kasus tersebut.

Jakarta, Hariansentana.com.– Jembatan Garuda di Anak Kali Sentiong yang berlokasi di Jalan Pesanggrahan RT 006 RW 012, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, dan Jalan Bahari RW.01.Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.diresmikan pada Jumat (8/5/2026) pagi.

Kegiatan peresmian yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut diselenggarakan oleh Kodim 0502/Jakarta Utara dan dihadiri sekitar 100 warga serta unsur Forkopimda, TNI, Polri, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Peresmian dilakukan langsung oleh Pangdam Jaya/Jayakarta Letjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si ditandai dengan pengguntingan pita dan peninjauan jembatan yang dibangun sebagai akses penghubung warga di kawasan Anak Kali Sentiong.

Dandim 0502/JU Kolonel Inf. Mohammad Syaifuddin Fanany, S.H., M.I.P.di dampingi Pendim 0502.JU.menyampaikan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program pembangunan 10 jembatan di wilayah Jakarta Utara.

Semoga jembatan Garuda yang pertama ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan mempermudah akses warga dan yang kedua insha Allah di Kecamatan Penjaringan,” ujar Fanny.

Ia juga menyebut pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut program pemerintah yang bertujuan meningkatkan fasilitas dan konektivitas lingkungan masyarakat.

Pandam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi, menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Garuda merupakan implementasi langsung dari program Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan infrastruktur masyarakat di berbagai wilayah.

“Insya Allah jembatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat semua. Anak-anak sekolah, warga yang bekerja, hingga masyarakat yang bersilaturahmi antarwilayah kini dapat lebih mudah melintas,” ujar Dedi.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di Jakarta Utara.

“Program pemerintah daerah cukup banyak dan kita saling mengisi. Dengan adanya Jembatan Garuda ini, masyarakat dapat langsung merasakan manfaat pembangunan”, tambahnya.

Rangkaian kegiatan berlangsung mulai dari pembukaan, penandatanganan prasasti, pengguntingan pita, peninjauan jembatan, pemotongan tumpeng, penyerahan sembako, peninjauan program gentengisasi hingga foto bersama.

Sementara itu ketua RW.12.Ovanus M.R.menggatakan pada Hariansentana.com, kami atas nama warga mengucapkan terimakasih pada Pangdam Jaya dan Dandim 0502.JU telah di resmikan Jembatan Garuda penghubung dua wilayah kecamatan di wilayah Jakarta Utara. Semoga tuhan yang maha esa membalas atas kebaikan Bapak.Aamiin.” ungkapnya

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Pangdam Jaya Letjend Deddy Suryadi, Danrem.052. Wijayakarta Brigjeng Faisal Rizal, Dandim 0502/JU Kolonel Inf Mohammad Syaifuddin Fanany, Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Hendra Hidayat, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Aris Wibowo, Iyan Sopyan Hadi Seko, Ariep Wibowo Camat Pademangan, Andi Noviandri Dewan kota perwakilan Kecamatan Pademangan, Husni Handayani. Plt.Lurah Pademangan Timur, serta jajaran Kodim 0502 JU, Polres Metro Jakarta Utara dan Koramil, Polsek Pademangan, Babinsa, Babinkantibmas, LMK, FKDM, Karang Taruna, PKK, Forum RT/RW. (Sutarno)

JAKARTA, SENTANA – Kemunculan sosok Dewan Kota (Dekot) Jakarta Utara, Radian Azhar, dalam postingan media sosial Instagram dengan nama akun DPW PPP DKI Jakarta, pada 27 April 2026, menjadi sorotan publik, khususnya Jakarta Utara.

Pasalnya, Radian Azhar adalah anggota Dewan Kota Jakarta Utara dari wilayah Kecamatan Penjaringan masa periode 2024 – 2029.

Radian Azhar mengakui hadir dalam acara Musyawarah Cabang (Muscab) X PPP Se Provinsi DKi Jakarta. Dalam konten itu Radian Azhar tampak pada banner Muscab PPP yang posisinya diduga sebagai Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta.

Hal ini memicu sorotan publik, lantaran Dewan Kota sejatinya merupakan representasi masyarakat yang dituntut bersikap netral dan tidak berafiliasi dengan kepentingan partai politik.

Ironisnya, sebagai Dewan Kota Jakarta Utara, Radian Azhar mengaku tidak tahu aturan menjadi seorang Dekot sebagaimana diatur pada Perda Nomor 6 Tahun 2011.

“Saya memang hadir dalam Muscab itu. Saya sebagai manusia, ada hal diluar dugaan, kawan-kawan memasuki nama saya, walaupun saya tidak merespon,” ujar Radian kepada wartawan, Rabu 6 Mei 2026.

Ia berdalih bukan bagian dari partai politik, namun ia sendiri menyatakan telah membuat surat pengunduran diri kepada DPW PPP DKI Jakarta.

“Saya diundang pada acara muscab di luar sepengetahuan saya. Mereka memberikan jas dan semua itu sudah jelas pada surat yang saya tulis dan surat DPW P3 (pengunduran diri),” dalihnya,

Namun demikian, Radian Azhar, tidak bersedia menunjukan surat pengunduran diri dari Pengurus DPW PPP DKI Jakarta. Ia mengarahkan terkait pengunduran diri agar dapat cek ke Kantor DPW dan DPP PPP.

“Kaga paham saya. Karena saya orang baru dan juga bukan orang politik. Seperti saya didorong untuk ikut jadi pengurus organisasi lain. Pengurus NU, MPO Pemuda Pancasila dan lain-lain. Ya itu teman aja yang dorong, yang jelas saya bukan orang partai apapun. Hal yang kemarin itu kebodohan saya aja ikut-ikutan,” jelasnya.

Mengacu dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2011, secara tegas tertuang dalam pasal 5(i) berbunyi, bagi pengurus yang berasal dari lembaga kemasyarakatan dan organisasi partai politik yang terpilih harus mengundurkan diri dari kepengurusan. Lalu, pasal 18(d) berbunyi, anggota Dewan Kota berhenti antar waktu karena melanggar sumpah/janji dan/atau melakukan perbuatan tercela sebagai anggota Dewan Kota dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Perda ini.

Sementara itu, Walikota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, diminta keterangan terkait mitra kerjanya di dewan Kota Jakarta Utara belum dapat terhubung.(Sutarno)