Ekonomi

Penolakan Ahok Masuk BUMN Harus Didengar Pemerintah

Published

5 years ago

21/11/2019

Jakarta, HarianSentana.com – Penolakan atas rencana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai petinggi di BUMN energi masih terus bergulir. Penolakan bahkan tidak hanya dilakukan kalangan serikat pekerja tapi juga pengamat dan orang-orang berpengaruh di Indonesia.

Hal ini seperti yang disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Resource Studies (IRESS), Marwan Batubara, pada sebuah diskusi yang digelardi Jakarta, Kamis (21/11). “Adanya penolakan dari berbagai kalangan ini harus benar-benar didengar oleh pemerintah khususnya Menteri BUMN, Erick Tohir, yang memiliki wewenang menunjuk atau memberhentikan direksi di perusahaan BUMN. Munculnya penolakan itu tak lepas dari track record Ahok yang diduga sebagai koruptor,” tukasnya.

Seharusnya, kata dia, ada kepastian hukum terhadap Ahok yang dirilis agar semuanya jelas. Rencana penunjukan Ahok ini juga dianggapnya tidak memenuhi asas keadilan.

“Faktanya, dalam berbagai kasus dugaan korupsi, seperti RS Sumber Waras, Rekalamasi Teluk Jakarta, Tanah BMW, Tanah Cengkareng Barat, dan Dana CSR, sejumlah alat bukti telah tersedia untuk memeroses Ahok secara hukum. Namun oleh Lembaga penegak hukum, terutama KPK, Ahok terus mendapat perlindungan, sehingga bebas dari jerat hukum,” papar Marwan.

Dia menyebutkan, khusus untuk kasus RS Sumber Waras, alat bukti yang tersedia sudah lebih dari cukup. Namun KPK sendiri seolah-olah melindungi Ahok dengan mengatakan Ahok tidak punya niat jahat. Karena itu KPK menyatakan Ahok tidak melanggar hukum dan merugikan negara.

Tidak hanya itu, kata dia, dalam pasal 16 UU BUMN No.19/2003 mensyaratkan pengangkatan direksi BUMN antara lain berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan korporasi. “Pengangkatan anggota Direksi juga harus dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Namun dalam rencana pengangkatan Ahok sebagai petinggi BUMN, ketentuan dalam pasal ini dilanggar oleh pemerintah,” tukasnya.

“Soal keahlian, Ahok tidak punya latar belakang kemampuan bidang migas, listrik dan energi yang sangat dibutuhkan untuk mengelola BUMN sekelas Pertamina atau PLN. Kejujuran Ahok jelas sangat diragukan, kalau tidak ingin dikatakan koruptif, terutama dalam pengelolaan dana-dana off-budget yang merugikan keuangan negara dan Pemda DKI,” tutup Marwan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute (KJI), Ahmad Redi, menambahkan bahwa rencana penempatan Ahok di BUMN sektor energi menyalahi ketentuan yang berlaku dalam sistem negara Indonesia. “Meski dalam konteks konstitusi, Ahok memiliki hak untuk menjadi direktur utama atau komisaris di BUMN, namun karena adanya berbagai kasus yang masih “gelap”, maka hak Ahok tersebut dibatasi dengan sendirinya,” ujarnya.

Dia juga membenarkan bahwa dari sisi kompetensi, Ahok sama sekali tidak punya pengalaman faktual sebagai ahli di sektor energi. Oleh sebab itu rencana penunjukan Ahok sebagai pentinggi BUMN sektor energi patut dipertanyakan. “Jika penempatan dirinya sebagai petinggi BUMN hanya faktor coba-coba, maka hal itu sangat membahayakan bagi perusahaan sekelas Pertamina atau PLN ” ujarnya.

“Pengalaman pak Ahok untuk memimpin organisasi yang besar itu tidak punya, jadi Dirut itu nggak boleh coba-coba, nggak bisa dari orang kaleng-kalengan sebab Pertamina atau PLN itu BUMN besar,” tambah Ahmad Redi.

Selain itu Ahok saat ini merupakan salah satu anggota partai politik aktif. Meski dalam pasal 16 UU BUMN No.19/2003 larangan menjadi petinggi BUMN adalah pengurus partai, namun status keanggotaan Ahok dalam partai dinilai bukan sebagai anggota biasa. Dia adalah anggota luar biasa yang seharusnya juga masuk dalam kriteria yang dilarang untuk memimpin sebuah BUMN.

“Ahok memang bukan pengurus politik di PDIP tapi dalam penjelasan secara filosofis di dalam UU itu muncul karena kalau pegurus partai jadi petinggi BUMN akan ada potensi konflik kepentingan, masalahnya Ahok ini bukan anggota politik biasa tapi anggota partai yang punya afiliasi kuat dalam politik,” pungkasnya.(sl)

Editor: Syarief Lussy

Ekonomi

Wujud Negara Hadir, Pemerintah dan PLN Berhasil Listriki 99,92 Persen Desa di Seluruh Indonesia

Published

22 hours ago

16/01/2025

Redaksi

Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah melalui PT PLN (Persero) terus berupaya menghadirkan listrik di semua wilayah di Indonesia. Hingga tahun 2024, Rasio Desa Berlistrik (RDB) sebesar 99,92% atau sebanyak 83.693 desa dan kelurahan telah berlistrik sebagai komitmen Pemerintah mewujudkan energi berkeadilan.

Menurut Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat dalam ketenagalistrikan nasional, pihaknya berkomitmen untuk menyediakan listrik hingga seluruh pelosok tanah air.

“Listrik merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Karena itu, sebagai bentuk pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, kami berkomitmen menyediakan listrik yang andal serta memperluas jangkauan demi mewujudkan pemerataan energi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Darmawan merinci, dari total 83.693 desa yang sudah berlistrik, 77.942 desa di antaranya diterangi oleh listrik PLN. Sementara, sebanyak 3.127 desa bersumber dari listrik non-PLN dan 2.624 desa dengan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Penggalakkan program Listrik Desa juga sejalan dengan langkah nasional dalam mencapai Rasio Elektrifikasi 100%. Hingga Desember 2024 Rasio Elektrifikasi Nasional mencapai 99,83%,” ungkapnya.

“Upaya PLN tahun 2024 melalui program ini telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di 951 desa dengan jumlah 103.249 rumah tangga tersambung listrik. Kemudian berhasil membangun Jaringan Tegangan Menengah sepanjang 4.438 kilometer sirkit (kms), Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 3.625 kms dan Gardu Distribusi sebesar 94.545 kiloVolt Ampere (kVA),” sambung Darmawan.

Lebih jauh ia mengatakan, petugas PLN juga harus menghadapi berbagai tantangan mulai dari jarak, cuaca, hingga topografi ekstrem dalam menghadirkan akses listrik secara merata ke seluruh wilayah. Namun demikian, tantangan tersebut tak membuat PLN gentar dalam menuntaskan mandat tersebut.

“Para petugas selalu menunjukkan dedikasi dalam bekerja. Hal ini menjadi bukti bahwa PLN terus berkomitmen sebagai sumber terang bagi masyarakat Indonesia, dedikasi dan spirit kami adalah senyuman dari masyarakat yang dapat merasakan listrik 24 jam nonstop,” tukasnya.

“Untuk itu kami terus berupaya dan bersinergi dengan pemerintah serta berbagai stakeholder guna meningkatkan rasio elektrifikasi ini sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan terang,” pungkas Darmawan.(s)

Ekonomi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan Secara Resmi Membuka Munas ASPAKI Ke-3 di Hotel Bidakata Jakarta.

Published

2 days ago

15/01/2025

Marsudi Yudi

Jakarta, Hariansentana.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan secara resmi membuka Musyawarah Nasional ke-3 Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta Rabu (15/1/2025).

Dalam sambutannya Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan, pentingnya dorongan untuk menjadikan alat kesehatan buatan Indonesia bersaing di pasar global. Luhut menyampaikan dukungannya terhadap industri alat kesehatan lokal yang terus berkembang. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada impor alat kesehatan yang bahan bakunya dapat diperoleh di dalam negeri. “Kita punya nikel, stainless steel, jadi tidak perlu mengimpor alat-alat seperti jarum suntik atau obeng dari luar negeri. Kita harus lebih mandiri,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum ASPAKI periode 2021-2024.Imam Subagyo dalam sambutannya mengatakan,” Pada 19 Agustus 2025 ini ASPAKI akan berusia 27 tahun. ASPAKI telah beranggotakan 225 Perusahaan Industri alat kesehatan yang 100% seluruhnya adalah produsen. ASPAKI berkomitmen penuh untuk menjalin kerjasama dengan berbagai asosiasi alat kesehatan dalam negeri maupun luar negeri, lembaga pendidikan dan penelitian serta selalu berperan aktif dalam membangun awarenes dan branding produk alat kesehatan dalam negeri dengan mengadakan berbagai acara bisnis, forum bisnis meeting serta pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri siap menjadi mitra kerja pemerintah,” jelasnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut lanjutnya sistem kesehatan dan industri alat kesehatan nasional harus juga berdaulat dan kompeten inilah yang menjadi landasan dan struktur organisasi dan program-program kerja ASPAKI di masa kepengurusan sekarang dan diharapkan juga menjadi landasan di kepengurusan aspaki masa mendatang.

ASPAKI tidak hanya berjuang untuk kepentingan industri alat kesehatan saja, namun kami menjalankan amanah sebagai rakyat indonesia.

Semua pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada industri alat kesehatan dalam negeri,” ungkapnya.

Agenda Munas ASPAKI berisi pengesahan tata tertib Munas dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengurus ASPAKI periode 2021-2024 oleh Ketua Umum ASPAKI.

Dalam Laporan Pertanggung jawaban pengurus tersebut, Imam Subagyo memberi highlight beberapa pencapaian penting di masa kepengurusannya seperti masifnya kegiatan promosi anggota ASPAKI dan produknya di berbagai acara pameran dan business matching baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu capaian penting lain yang diberi highlight adalah meningkatnya jumlah anggota ASPAKI secara signifikan selama kurun waktu 3 tahun terakhir.

Selain penyampaian Laporan Kepengurusan dan Rapat-rapat komisi yang nantinya akan melahirkan rekomendasi- rekomendasi untuk dikerjakan oleh pengurus ASPAKI periode mendatang, acara Munas juga diisi oleh 2 narasumber yang membawakan issue terkini terkait industri alat kesehatan yaitu e-katalog versi 6 dan TKDN.

Puncak acara Munas ASPAKI 2025 adalah pemilihan Ketua Umum ASPAKI masa bakti 2025 – 2027. Untuk itu penyelenggaraan Munas ini merupakan acara yang sangat penting bagi keberlangsungan ASPAKI, terutama karena ASPAKI merupakan satu satunya asosiasi yang beranggotakan hanya produsen alat kesehatan dengan multi kategori produk.

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan Nasional (RIPIN), industri alat kesehatan dalam negeri merupakan sektor industri prioritas dalam mewujudkan salah satu pilar transformasi bidang kesehatan, yaitu ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. Untuk itu, peran asosiasi yang menaungi industri menjadi sangat strategis dalam upaya pembinaan dan pengembangan industri nasional sehingga industri alat kesehatan menjadi lebih kompeten dan berdaya saing. Dengan adanya asosiasi, dunia usaha yang tergabung dalam asosiasi industri terus membangun sinergi dengan pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan industri,” jelasnya.

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, beberapa pasal menyebutkan peran asosiasi industri, seperti penguatan kapasitas industri kecil dan menengah yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait.

Saat ini ASPAKI beranggotakan 225 industri, yang memproduksi berbagai alat kesehatan, seperti masker, jarum suntik, hospital furniture, bahan habis pakai, alat elektromedis, produk IVD (in vitro diagnostic), yang jumlah industri dan produknya terus meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan alat kesehatan.

Seluruh anggota ASPAKI memiliki legalitas resmi sebagai produsen alat kesehatan, dan sebagian besar telah menerapkan dan memiliki sertifikat CPAKB (Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik). Sebagian diantaranya bahkan telah mengekspor berbagai produknya ke berbagai negara. Melalui berbagai program kerja yang dilakukan, ASPAKI mendukung kementerian dan lembaga terkait dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional.

Selain itu dalam Munas ASPAKI tahun 2025, ASPAKI memberikan penghargaan “ASPAKI PDN Heroes Award” kepada Jend. TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan (Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI),
Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU (Menteri Kesehatan RI), dan Dr. (HC) Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian RI) sebagai bentuk apresiasi ASPAKI terhadap peran dan dukungan untuk kemajuan industri alat kesehatan dalam negeri. (***)

Ekonomi

Panglima Koopsud I Turut Mendampingi Pangkoopsudnas Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional.

Published

3 days ago

14/01/2025

Marsudi Yudi

Subang, Hariansentana.com –– Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin turut mendampingi pangkoopsudnas Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S.,M.M., berkontribusi mendukung program ketahanan pangan nasional. Dengan melakukan tanam jagung hibrida varietas. Di Lanud Raden Suryadi Suryadarma, Subang, Jawa Barat. (Selasa, 14-1-2025).

Kegiatan ini dalam rangkaian memperingati HUT ke-3 Koopsudnas. Program tanam bersama, terselenggara atas kerjasama staf potensi dirgantara Lanud Raden Suryadi suryadarma dengan dinas pertanian subang.

Pangkoopsudnas mengatakan, jagung Hibrida NK 7202 NAGA merupakan varietas unggul yang sangat dibutuhkan peternak. Sesuai kebijakan pemerintah, dan instruksi Panglima TNI serta kepala Staf Angkatan Udara. Koopsudnas dan satuan jajaran mendukung program ketahanan pangan Nasional.

Sebelum melaksanakan penanaman jagung Pangkoopsud nas didampingi Pangkoopsud I,Danlanud Suryadarma serta Pejabat lainya, melaksanakan peninjauan kesiapan dapur makan bergizi Lanud Suryadarma untuk mendukung makan bergizi bagi siswa sekolah di Lanud Suryadarma dan sekitarnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat Koopsudnas, Komandan Raden Suryadi Suryadarma, Direktur Pakan Dinas Pertanian Subang dan tamu undangan lainnya.