Connect with us

Ekonomi

Penolakan Ahok Masuk BUMN Harus Didengar Pemerintah

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Penolakan atas rencana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai petinggi di BUMN energi masih terus bergulir. Penolakan bahkan tidak hanya dilakukan kalangan serikat pekerja tapi juga pengamat dan orang-orang berpengaruh di Indonesia.

Hal ini seperti yang disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Resource Studies (IRESS), Marwan Batubara, pada sebuah diskusi yang digelardi Jakarta, Kamis (21/11).  “Adanya penolakan dari berbagai kalangan ini harus benar-benar didengar oleh pemerintah khususnya Menteri BUMN, Erick Tohir, yang memiliki wewenang menunjuk atau memberhentikan direksi di perusahaan BUMN. Munculnya penolakan itu tak lepas dari track record Ahok yang diduga sebagai koruptor,” tukasnya.

Seharusnya, kata dia, ada kepastian hukum terhadap Ahok yang dirilis agar semuanya jelas. Rencana penunjukan Ahok ini juga dianggapnya tidak memenuhi asas keadilan.

“Faktanya, dalam berbagai kasus dugaan korupsi, seperti RS Sumber Waras, Rekalamasi Teluk Jakarta, Tanah BMW, Tanah Cengkareng Barat, dan Dana CSR, sejumlah alat bukti telah tersedia untuk memeroses Ahok secara hukum. Namun oleh Lembaga penegak hukum, terutama KPK, Ahok terus mendapat perlindungan, sehingga bebas dari jerat hukum,” papar Marwan.

Dia menyebutkan, khusus untuk kasus RS Sumber Waras, alat bukti yang tersedia sudah lebih dari cukup. Namun KPK sendiri seolah-olah melindungi Ahok dengan mengatakan Ahok tidak punya niat jahat. Karena itu KPK menyatakan Ahok tidak melanggar hukum dan merugikan negara.

Tidak hanya itu, kata dia, dalam pasal 16 UU BUMN No.19/2003 mensyaratkan pengangkatan direksi BUMN antara lain berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan korporasi. “Pengangkatan anggota Direksi juga harus dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Namun dalam rencana pengangkatan Ahok sebagai petinggi BUMN, ketentuan dalam pasal ini dilanggar oleh pemerintah,” tukasnya.

“Soal keahlian, Ahok tidak punya latar belakang kemampuan bidang migas, listrik dan energi yang sangat dibutuhkan untuk mengelola BUMN sekelas Pertamina atau PLN. Kejujuran Ahok jelas sangat diragukan, kalau tidak ingin dikatakan koruptif, terutama dalam pengelolaan dana-dana off-budget yang merugikan keuangan negara dan Pemda DKI,” tutup Marwan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute (KJI), Ahmad Redi, menambahkan bahwa rencana penempatan Ahok di BUMN sektor energi menyalahi ketentuan yang berlaku dalam sistem negara Indonesia. “Meski dalam konteks konstitusi, Ahok memiliki hak untuk menjadi direktur utama atau komisaris di BUMN, namun karena adanya berbagai kasus yang masih “gelap”, maka hak Ahok tersebut dibatasi dengan sendirinya,” ujarnya.

Dia juga membenarkan bahwa dari sisi kompetensi, Ahok sama sekali tidak punya pengalaman faktual sebagai ahli di sektor energi. Oleh sebab itu rencana penunjukan Ahok sebagai pentinggi BUMN sektor energi patut dipertanyakan. “Jika penempatan dirinya sebagai petinggi BUMN hanya faktor coba-coba, maka hal itu sangat membahayakan bagi perusahaan sekelas Pertamina atau PLN ” ujarnya.

“Pengalaman pak Ahok untuk memimpin organisasi yang besar itu tidak punya, jadi Dirut itu nggak boleh coba-coba, nggak bisa dari orang kaleng-kalengan sebab Pertamina atau PLN itu BUMN besar,” tambah Ahmad Redi.

Selain itu Ahok saat ini merupakan salah satu anggota partai politik aktif. Meski dalam pasal 16 UU BUMN No.19/2003 larangan menjadi petinggi BUMN adalah pengurus partai, namun status keanggotaan Ahok dalam partai dinilai bukan sebagai anggota biasa. Dia adalah anggota luar biasa yang seharusnya juga masuk dalam kriteria yang dilarang untuk memimpin sebuah BUMN.

“Ahok memang bukan pengurus politik di PDIP tapi dalam penjelasan secara filosofis di dalam UU itu muncul karena kalau pegurus partai jadi petinggi BUMN akan ada potensi konflik kepentingan, masalahnya Ahok ini bukan anggota politik biasa tapi anggota partai yang punya afiliasi kuat dalam politik,” pungkasnya.(sl)

Editor: Syarief Lussy

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keuangan

Gelar Pendidikan dan Sertifikasi Ahli Keuangan Investigator, IAPI Tegaskan Komitmen pada Profesionalisme Akuntan Publik

Published

on

Ket : photo Irwanto (Anggota Komite Jasa Investigasi & Ketua Forum Akuntan Investigator – FAIr, Neva Sari Susanti (Koordinator Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum), Fiantonius Sihotang (Anggota Dewan Sertifikasi), Haryono Umar (Ketua Dewan Pakar FAIr, Mantan Ketua KPK)

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM – Dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas akuntan publik di Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan bangga menyelenggarakan Pendidikan & Sertifikasi Jasa Investigasi Batch ke-7. Program ini berlangsung secara luring pada 14-18 Oktober 2024 di Hotel Sentral Cawang, Jakarta, dan bertujuan untuk memperkuat keahlian para peserta dalam bidang investigasi keuangan. Tercatat sebanyak 59 peserta mengikuti program ini, menandakan antusiasme dan kebutuhan akan sertifikasi profesional di bidang investigasi keuangan.
 
Pendidikan sertifikasi ini dirancang secara khusus untuk mencetak para ahli investigasi keuangan yang berkompeten dan berintegritas, sesuai dengan Standar Jasa Investigasi (SJI)  yang telah diterbitkan. Selama lima hari, peserta mengikuti rangkaian Workshop yang mencakup materi penting seperti pemeriksaan investigatif, perhitungan kerugian negara/keuangan negara , dan penggunaan keterangan ahli. Program ini diakhiri dengan ujian dan sesi Role Play menantang yang menghadirkan hakim dan pengacara sungguhan, untuk memastikan para peserta benar-benar memahami dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari.

Dr. Asep Nana Mulyana,SH., M.Hum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam sambutannya yang disampaikan Oleh Dr.Neva Sari Susanti, SH .MHUM selaku Koordinator Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyatakan, ”harapan saya, akan semakin banyak lagi lahir para akuntan publik sebagai investigator yang akan memudahkan jaksa mendapatkan alternatif ahli investigasi dari yang sudah ada saat ini. hal lainnya adalah akan memudahkan pekerjaan Jaksa seperti mempercepat perolehan perhitungan kerugian keuangan negara, atau memperoleh alat bukti guna pembuktian dipersidangan.”
Dr. Hendang Tanusdjaja, Ketua Umum IAPI, menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan program ini: “Kami sangat bangga dengan capaian telah terselenggaranya Pendidikan Sertifikasi Jasa Investigasi hingga Batch-7 ini. Program ini tidak hanya berhasil meluluskan para ahli investigasi keuangan yang kompeten, tetapi juga telah memperkuat standar profesionalisme di bidang audit investigatif.”
 
Sebagai asosiasi profesi yang terus mendukung pengembangan kompetensi dan integritas di kalangan akuntan publik, IAPI berkomitmen untuk menyediakan program-program sertifikasi berkualitas yang sejalan dengan kebutuhan industri, ujar Hendang.
 
Dr. Jamaludin Iskak, Ketua Komite Jasa Investigasi, menambahkan, “Kami berharap para lulusan Pendidikan Sertifikasi Jasa Investigasi ini tidak hanya menjadi ahli yang handal, tetapi juga mampu mengedepankan integritas dalam setiap tugas yang mereka jalankan. Ini adalah langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi kita.”
 
Irwanto, Ketua Forum Akuntan Investigator (FAIr), turut menyampaikan komitmennya: “FAIr berkomitmen untuk terus mendidik para lulusan dan pemegang CFI melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Kami percaya bahwa pembelajaran tidak berhenti di sini; justru ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk menjadi praktisi investigasi keuangan yang unggul.”
 
Puncak dari rangkaian pendidikan ini adalah prosesi inaugurasi yang akan diselenggarakan secara luring. Peserta yang lulus dengan latar belakang akuntan publik akan menyandang gelar Certified Financial Investigator (CFI), sementara pemegang CPA non akuntan publik dan manager audit di KAP akan mendapatkan gelar Associate Certified Financial Investigator (ACFI).
 
IAPI mengajak seluruh anggotanya untuk terus meningkatkan kualitas diri dan berpartisipasi dalam program-program pengembangan profesional yang diselenggarakan oleh IAPI. Dengan demikian, para akuntan publik Indonesia dapat terus berkontribusi positif dalam menjaga kepercayaan publik dan integritas profesi.

Continue Reading

Ekonomi

Kinerja Terus Membaik, PLN Raih World Class Company pada Ajang Penghargaan di Meksiko

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) melalui PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya berhasil meraih penghargaan internasional World Class Company dalam ajang Global Performance Excellence Awards (GPEA) 2024 yang diselenggarakan oleh Asia Pasific Quality Organization (APQO) pada Kamis, 3 Oktober 2024 di BelAir Unique, Mexico City, Meksiko.

Capaian ini diperoleh berkat keunggulan kinerja PLN UID Jakarta Raya dalam menyelaraskan kebijakan dengan proses bisnis yang terukur melalui kriteria Business Excellence.

Penghargaan GPEA ditujukan kepada perusahaan-perusahaan dunia yang telah mencapai skor di atas 700 dengan penilaian meliputi tujuh kategori, yakni Leadership, Strategic, Customer, Measurement, Analysis and Knowledge Management Workforce, Operation, and Results. Melalui kinerja yang apik, PLN berhasil membukukan skor 719,25 hingga masuk ke dalam nominasi dan berhasil meraih penghargaan GPEA sebagai World Class Company.

President of APQO sekaligus Chair of APQO Award Governing Council, Abraham Fenn menyampaikan, penghargaan ini adalah pengakuan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki keunggulan kinerja kelas dunia. Untuk itu, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh perusahaan pemenang penghargaan.

“Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa sembilan perusahaan dari enam negara telah diakui atas pencapaian tonggak penting dalam perjalanan keunggulan bisnis mereka. Mereka telah menunjukkan kinerja yang patut dipuji hingga kelas dunia, sesuai dengan tiga kategori Penghargaan GPEA dari APQO. GPEA, yang sebagian besar berbasis pada Baldrige atau EFQM, menyediakan pendekatan holistik dalam mengelola kesuksesan organisasi,” ujar Abraham.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, penghargaan ini menjadi salah satu benchmark keberhasilan PLN meningkatkan kinerja perusahaan. Sebagai pemegang mandat kelistrikan nasional, PLN berkomitmen untuk terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan energi terdepan di dunia.

“Ini menjadi bukti bahwa PLN dapat menjadi world class company. Tidak hanya sampai di sini, kami akan terus melanjutkan visi kami untuk menjadi Top 500 Global Company,” kata Darmawan.

Darmawan menjelaskan bahwa kinerja PLN mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tak lepas dari transformasi perusahaan yang dilakukan sejak tahun 2020, sehingga menjadikan PLN semakin profesional dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

“Pengakuan ini menjadi wujud nyata dari transformasi perusahaan yang kami lakukan selama empat tahun terakhir. PLN menjalankan transformasi berbasis digital secara end-to-end. Mulai dari sistem pembangkit, transmisi, distribusi, pengadaan, sistem keuangan, sistem planning hingga restrukturisasi organisasi dan pelayanan pelanggan, sehingga kini PLN menjadi makin lincah, unified, dan agile,” terang Darmawan.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran, menyampaikan bahwa pencapaian ini akan semakin memperkuat komitmen seluruh insan PLN, khususnya PLN UID Jakarta Raya pada peningkatan kualitas pelayanan pelanggan dan penerapan standar operasional terbaik kelas dunia.

“Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi bagi PLN untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang berkualitas, efisien, dan ramah lingkungan guna mendukung tercapainya visi PLN sebagai penyedia solusi energi yang andal dan berkelanjutan bagi Indonesia,” tutup Lasiran.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Di CEO Forum 2024, Dirut PLN Ajak Selaraskan Langkah Wujudkan Mimpi Indonesia

Published

on

By

Ibu Kota Nusantara, Hariansentana.com – Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo mengajak ratusan CEO perusahaan di Indonesia untuk terus menyelaraskan langkah dalam melanjutkan pembangunan nasional sekaligus mewujudkan mimpi Indonesia ke depan.

Hal ini disampaikannya di hadapan Presiden Joko Widodo dan Para CEO yang hadir pada acara Kompas100 CEO Forum 2024 yang digelar di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat (11/10).

Dalam agenda tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan, Indonesia berhasil naik peringkat dari 42 menjadi 27 dalam global competitiveness ranking dan juga melompat dari urutan 97 menjadi 54 dalam global innovation ranking sebagai dampak dari pembangunan beragam infrastruktur di seluruh Tanah Air.

“Ini angka-angka yang memang harus kita sajikan supaya kita tahu bahwa dari pembangunan itu ada hasil-hasil yang konkret yang akan memperkuat daya saing kita, competitiveness kita akan naik,” ujar Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi tersebut. Menurutnya, hal ini sejalan dengan komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

“Kalau kita ngebut, apalagi target yang disampaikan oleh Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto menuju ke growth di angka 8%, perkiraan kita lima tahun ke depan kita GDP (Gross Domestic Product) per kapita mungkin di atas 8.000 USD,” jelas Presiden Jokowi.

Dirinya pun optimistis Indonesia mampu mencapai target tersebut jika konsisten melakukan langkah-langkah percepatan dan perhitungan yang mendalam.

“Menuju ke sana juga tidak gampang. Butuh keberanian memutuskan, tetapi juga butuh hitung-hitungan yang detail dan komplit dengan angka-angka yang jelas sehingga memutuskannya betul. Dan saya meyakini Bapak Jendral Purnawirawan Prabowo Subianto mampu membawa kita semuanya untuk menuju ke angka-angka yang tadi saya sampaikan,” ujarnya.

Dalam laporannya yang mewakili Para CEO, Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa pemerataan infrastruktur telah menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir.

“Pembangunan infrastruktur jalan tol, jalan nasional, bandara, pelabuhan di seantero Indonesia kini mulai berbuah manis dan mampu menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di seantero Indonesia. Sebagai contoh, pertumbuhan listrik tertinggi ada di kanan-kiri tol Bakauheni, Terbanggi Besar, Kayu Agung, sampai ke Palembang,” jelasnya.

Dia juga optimistis bahwa capain positif tersebut akan dilanjutkan dan diakselerasi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Di bawah kepemimpinan beliau (Prabowo), kita yakin beliau bukan hanya akan melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan di era Bapak Jokowi. Tetapi juga akan mempercepat dan memperkuatnya. Teman-teman semua, para CEO, mari kita selaraskan derap langkah kita untuk meneruskan pembangunan Bapak Jokowi dan mewujudkan mimpi Bapak Prabowo untuk Indonesia,” ajak Darmawan.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending